Thursday, June 1, 2023

Ahok dikalahkan bisnis Air bersih.

 



Tahukah anda, Swastanisasi Air bersih DKI itu sudah terjadi sejak 6 Juni 1997, ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PAM JAYA dengan 2 Mitra Swasta selama 25 tahun yaitu PT. Garuda Dipta Semesta yang saat ini menjadi PT. PAM LYONNAISE JAYA (PT. PALYJA belakangan jadi Aetra dan PT. THAMES PAM JAYA.  Tahun 2006 PT. Recapital melalui Acuatico Group membeli Aetra dari Thames PAM Jaya. 


Ahok saat jadi Gubernur DKI udah bertekad akan ajukan untuk kick out  pengelolaan Air bersih dari Swasta.  Saat Ahok didatangi Tim advokat dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), dia bersikap dengan tegas, "Kalau itu enggak usah ngomong. Saya pertaruhkan buat tahun 2017 nanti. Kita enggak goblok," Kata Ahok menjawab keinginan dari KMMSAJ agar DKI tidak hanya mengambil alih Palyja dan Aetra, tetapi juga mengambil alih semua kewenangan air sesuai dengan undang-undang.


Jelas saja sikap Ahok itu genderang perang kepada Acuatico Group, yang dikomandani oleh Roesan Roeslani dan Sandiaga Uno, terhubung secara tidak langsung dengan Group Bakrie.  Sebelum pemilihan Gubernur DKI 2016 Acuatico Group pinjam uang kepada Moya Holding Asia. 4 bulan sebelum dilantik jadi jadi pasangan Gubernur DKI, atau pada pada 8 Juni 2017, Moya Holdings Asia melaporkan anak perusahaannya yakni Moya Holdings Indonesia telah mengakuisisi 100% saham Acuatico Group dengan nilai US$ 92,87 juta. Terbukti Oktober 2017 Anies -Sandi Uno memenangkan Pilgub DKI. Tantangan Ahok atas konsesi AIr bersih kandas di arena politik. Sementara Sandi cuan besar.


Siapa itu Moya Holding Asia ? Pemegang sahamnya Tamaris Infrastructure Pte Ltd 61,81% dan Moya Holding Company B.S.C. Tamaris Insfrastruktur pemiliknya adalah Antony Salim. Sementara Moya Holding Company dimiliki oleh Moya, Gulf One Investment Bank dan Bushnak Group, keluarga kerajaan Saudi-Bahrain. Pengendali tetaplah Antony Salim. Nah tahun 2022 adalah berakir 25 tahun konsesi PAM DKI. Hebatnya, 2 hari sebelum berakir jabatan gubernur DKI, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya justru sudah menandatangani kontrak dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022.


Mengapa kontra itu ditandatangani ? Oh itu dasarnya adalah Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 3 Januari 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan SPAM. Kontrak tersebut menjadi kabar buruk bagi warga Jakarta dan menandai dimulainya babak baru privatisasi air yang putaran dananya triliunan rupiah. Mari senyum aja. Semoga dapat hikmah kekalahan Ahok dan tahu siapa sebenarnya garong di negeri ini…


No comments:

Masa depan IKN?

  Jokowi mengatakan bahwa IKN itu kehendak rakyat, bukan dirinya saja. Rakyat yang dimaksud adalah DPR sebagai wakil rakyat. Padahal itu ini...