Korupsi permissive

 

Ada nitizen bertanya kepada saya “ Babo, mengapa sejak tahun 2002 sampai sekarang baru ketahuan ada ASN abal abal sebanyak 97.000 yang terima gaji, tunjangan THR pensiun. Kemana saja sistem pengawasan dari KPK, BPK, Irjen? Saya jawab singkat, itu karana korupsi sudah permissive. Apa permissive itu? Ya  kalau engga terjerat hukum  dan semua pihak terkait tahu sama tahu. Terjadilah pembiaran ( permissive). Nah pembiaraan ini dianggap berkah rezeki anak soleh bagi mereka yang menikmati uang korupsi itu. Mungkin mereka pergi haji dengan uang  itu atau  bersedekah. Hatinya sudah membatu. Nurani kebenaran sudah mati.

Dulu sebelum reformasi para ahli birokrasi percaya bahwa korupsi itu terjadi karena gaji tidak mencukupi. Jadi korupsi akan jadi lingkaran setan kalau tidak ada perbaikan gaji. Itu sebabnya, Gaji ASN diperbesar. Yang bertugas dalam pengawasan dilipat gandakan gaji dan tunjangannya. Gaji petugas BPK, KPK, OJK sangat besar. Gaji ASN kementrian keuangan juga berlipat naik. Namun apa yang terjadi? Data terbaru dari Mensos mengatakan telah menon aktifkan 21,158 juta data Bansos covid 19. Apa pasal? Data itu ganda. Artinya ada 21 juta data digandakan. 

Hebat ya? Hebat culas. Data diatas itu hanya yang ketahuan oleh publik. Yang engga ketahuan ? Pasti lebih banyak lagi. Hanya mungkin sudah permissive jadi sulit dilacaknya. Apalagi kalau itu bersinggungan dengan politik. Makin jauh untuk terjangkau. Karena antar mereka akan saling melindungi. Yang saya tidak mengeti apakah mereka yang pegang uang negara dan pengawas uang tidak merasa malu atas data korup yang masuk katagori permissive itu. Saya yakin meraka cerdas untuk mengelak. “ Oh itu salah proses pendataan dan pencatatan. ” Alasannya panjang dan teknis.

Yang pasti si Udin pedagang sempak engga akan mengerti. Yang Udin tahu pemerintah berencana kenaikan berbagai tarif seperti pajak pertambahan nilai hingga pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya. Hitler berkata “ What luck for rulers that men do not think.” Pemerintah itu beruntung kalau rakyat ogah mikir” diberi retorika dan harapan mereka percaya. Nasip rakyat akan terus menjadi penonton kemanjaan hidup para pejabat, ASN. Dan tanpa terasa waktu berlalu harapan semakin jauh diraih,  sementara  tarif terus naik dan kemiskinan pun menjadi permissive.

Tragedi Poso.

 

Pada 24 Desember 1998, saat bulan puasa Ramadhan, seorang warga keturunan dalam keadaan mabuk masuk ke dalam masjid. Dia membacok salah satu warga yang ada di dalam masjid itu. Situasi ini dianggap polisi sederhana saja.  Di hadapi seperti kasus pidana pada umumnya. Padahal kasus ini berpotensi konflik horisontal. Karena menyangkut SARA. Seharusnya Polisi antisipasi juga melalui perdamaian antara tokoh agama setempat.  Keterlambatan antisipasi itu berdampak luas. Saling serang antar kampung. Saling bakar rumah penduduk dan tempat ibadah. Mayat bergelimpangan dimana mana dan mengapung di sungai.

Selanjutnya Umat krisiten membentuk laskar Kristen. Islam juga sama. Kemudian dari luar Poso berdatangan bala bantuan kepada penduduk islam. Tokoh hero bermunculan dari kedua laskar. Dari laskar islam muncul Santoso. Dari kristen dianggap pahlawan adalah Tibo. Dalam situasi ini, lagi lagi pemerintah lambat bersikap. Seharusnya segera diberlakukan darurat sipil atau militer.   Sehingga polisi jadi bulan bulan kedua laskar dari dua agama ini. Banyak polisi yang gugur. Dampaknya, kalau tadinya sebatas kerusuhan SARA, selanjutnya sudah bercampur politik. Apalagi menjelang Pilkada.

Atas inisiatif pendeta A. Tobondo mengajukan perdamaian. Usulan ini langsung dieksekusi oleh JK. Pada Desember 2001 diadakan Deklarasi Damai Malino 1. Pasca-kerusuhan di wilayah Poso mereda, Polri mendirikan Komando Lapangan Operasi yang digelar dengan berbagai sandi operasi. Misalnya, Operasi Sadar Maleo pada 2000 silam. Kemudian, pada April 2004 TNI/Polri juga memobilisasi kekuatan melalui Operasi Sintuwu Maroso. Selesai? Belum.

Yang jadi masalah adalah kehadiran Santoso yang bagaikan pahlawan itu menarik minat Abu Bakar Ba’asyir, dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Santoso direkrut bergabung dalam JAT. Santoso juga merekrut dan membina cukup banyak kader militan  di Poso. Ini bukan lagi soal konflik agama. Tetapi sudah masuk wahana Politik. Tekad JAT mendirikan khilafah islam. Terbukti targetnya bukan hanya orang kristen, tetapi juga aparat keamanan Indonesia. Lagi lagi SBY tidak bertindak cepat mengantisipasi. Masih dihadapi secara biasa.

Sementara tahun 2010, Santoso dan para pengikutnya menggelar pelatihan militer di dua tempat di wilayah Poso. Saat itulah berdiri Mujahidin Indonesia Timur.. Santoso menjadi pemimpin tertinggi (amir) MIT pada 2012. Di tahun yang sama, kelompok pimpinan Daeng Koro yang datang dari Makassar bergabung dengan gerakan Santoso di Poso. Daeng Koro, Jadi selain Santoso, Daeng Koro juga punya andil besar di MIT. Keadaan tetap tidak disikapi serius oleh pemerintah.

Barulah di era Jokowi, upaya pemberatasan jaringan MTI dilaksanakan secara serius. Jokowi melibatkan TNI guna memback up Densus 88  memburu gerombolan MTI. Berkat bantuan Drone dari AS, TNI dan POLRI mengetahui persembunyian Santoso dkk. Tanggal 3 April 2015, Daeng Koro tewas dalam bentrokan senjata melawan pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88, sedangkan Santoso dan beberapa militan MIT lainnya berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. 

Namun pada 18 juli 2016, Santoso berhasil ditembak mati dalam operasi penyergapan oleh TNI dan Densus 88 . Tak berapa lama kaki tangan Santoso, Muhammad Basri pun ikut diringkus lantas menyerahkan diri. Pucuk pimpinan organisasi terorisme tersebut kemudian beralih kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora.  Aparat memperkirakan selama ini Ali Kalora bersembunyi di hutan-hutan di kawasan antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong. Sampai hari ini dia belum tertangkap. Satgas TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Madago Raya tahap dua, masih melakukan pengejaran. Sementara minggu lalu terjadi lagi aksi teror menewaskan 4 warga. 

Hak israel dan etnis Yahudi dalam sejarah

 

Saya berkunjung ke Swiss dan pada kesempatan itu saya mengajak Rachel makan malam. Dia wanita Yahudi dan mitra saya dalam bisnis asset management di Zurich. Hal yang saya hindari adalah berbicara politik dengan Rachel. Maklum masalah Israel menduduki Palestina sudah menjadi masalah umat islam sedunia.  Apalagi dia tahu bahwa saya muslim. Tentu sangat sensitip membahas soal politik. Dia penganut agama yang taat.  Begitu juga saya. “ Saya senang bermitra dengan kamu. Walau kita berbeda agama dan budaya, tidak menghalangi kita saling berbagi dan saling menguatkan visi dalam bisnis. Terbukti selama 5 tahun usaha berkembang baik. “ katanya.

“ Saya juga senang bemitra dengan kamu, golongan yang menguasai 2/3 asset global. “ Kata saya berusaha membuat dia nyaman dan meyakinkan dia bahwa saya tidak ragu untuk terus bermitra dengannya. “ Bro, andaikan tidak ada diskriminasi atas etnis kami, tentu tidak mungkin kami masuk dalam dunia perbankan dan financial. Karena dulu hanya itu satu satunya boleh kami lakukan. Sementara bidang industri dan manufaktur tidak boleh. Bahkan berdagang di Eropa dan Rusia, kami dibatasi. Proses sejarah, yang mungkin saja takdir menjadikan kami mengontrol perputaran uang dunia sampai sekarang” Katanya berusaha merendah.

“ Kamu engga perlu terlalu sungkan dengan saya. Apalagi dikaitkan dengan kami etnis Yahudi. Biasa saja. Persahabatan kita diuji dengan waktu. Selama ini kita saling menjaga. Dan lagi, saya tidak tahu pasti sejarah asal muasal etnis Yahudi. Nilai nilai apocalipso Yahudi atas Palestina tidak ada pada diri kami. Yang saya tahu,   pada tahun 740 M moyang kami bermigrasi ke Kojar, wilayah Kokaz di Rusia selatan. Kami memeluk ajaran Taurat. Hanya sebatas itu pemahaman kami soal asal usul. Kemudian, tersebar ke seluruh dunia..” Kata Rachel. Saya meminum Wine seraya memperhatikan wajahnya. Rachel memang cantik dalam usia mature. 

“ Yahudi itu juga adalah israel. Bicara Israel dia era sekarang pasti berujung rasis terhadap etnis Yahudi. Jadi maklumi saja. “ Kata saya berusaha dia nyaman.

“ Yang saya tahu nama Israel itu sendiri adalah gelar yang diberikan kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kalau kita berbicara tentang israel maka itu juga kita biraca tentang keturunan Nabi Ibrahim, yang juga dikenal sebagai bapak agama samawi atau percaya kepada 1 Tuhan.  Lah Yahudi itu sebutan kepada penduduk kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh Babilonia. Padahal kan tidak semua penduduk Yehuda itu orang Israel. Banyak juga suku lain. Israel itu terkait hanya dengan keturunan Yakub. Dan kalau kini jadi nama negara, itu hanya karena politik zionis.” Kata Rachel.

“ Saya tidak tahu. Apa benar orang Yahudi punya ambisi mendirikan negara israel dan menguasai Yarusalem? Maaf kalau pertanyaan saya kurang berkenan.” kata saya. Rachel tersenyum seraya mengibaskan tangannya. Sebagai tanda dia minta saya tidak terlalu sungkan. “ Engga apa apa. Itu pertanyaan bagus. Karena pertanyaan itulah membuat orang punya persepsi negatif terhadap etnis Yahudi. Sebetulnya terjadinya negara isral dan kemudian pemukiman Yahudi di Palestina itu. Yang saya tahu, kami tidak pernah ada keinginan kembali ke Palestina. Yang ingin agar kami kembali ke Palestina adalah politisi Eropa , Rusia dan AS. "

" Oh karena dipaksa? Gimana ceritanya? Tanya saya penasaran. Ini menarik. Karena sesuatu yang jarang saya dengar sebagai sebuah pengakuan yang jujur.

" Pasca Perang Salib dan bangkitnya dominasi Islam di seluruh Timur Tengah oleh Khilafah Abbuyid dan Mamluk, telah muncul suatu kekuatan baru yang berpusat di Istambul sehingga pada tahun 1517 Yerusalem jatuh ke tangan Khilafah Ottoman yang berkuasa di seluruh Timur Tengah. Di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Alqanuni, limapuluh tahun pertama kepemimpinan Ottoman adalah masa kemakmuran di Yerusalem.

Namun setelah Sultan Sulaiman Alqanuni wafat, penerusnya tidak bisa mempertahankan kemakmuran. Justru terjadi politik rasis terhadap etnis Yahudi. Sejak saat itu terjadi eksodus orang Yahudi  ke Suria, Libanon dan Mesir. Lambat laun keadaan Ekonomi   menurun drastis. Akhirnya Yarusalem jadi kota yang sepi dan sunyi.   Rakyat hanya segelintir dan sangat miskin. Itu berlangsung 400 tahun selama kekuasaan Ottoman di Palestina. Selama 400 tahun orang Yahudi tadinya eksodus ke Mesir, Suriah, Libanon kemudian tersebar ke seluruh dunia. Mereka inilah yang orang Eropa sebut etnis Semit, yang artinya imigran Arab. Dan lucunya semua Yahud disebut etnis semit. 

Padahal tidak semua. Namun perlakuan diskriminasi sama saja. Kemudian Elite Politik Eropa dan Rusia yang paling banyak komunitas Yahudi berniat untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Rencana awal memindahkan ke Afrika atau Argentina. Tetapi akhirnya gagal. Gagalnya karena masalah biaya. Semetara diskriminasi politik kepada etnis Yahudi semakin keras. Setelah itu barulah muncul nama Palestina sebagai tempat relokasi etnis Yahudi.” Kata Rachel tersenyum.

“  Mengapa ke Palestina? 

“ Kan sudah saya ceritakan diawal, wilayah palestina itu kekurangan penduduk. Tempatnya relatif subur. Jadi kamu pahamkan. Tidak ada ambisi etnis Yahudi mau kembali ke Palestina. Tapi mereka dipaksa oleh kekuatan politik di Eropa dan Rusia. Kalaulah tidak ada politik diskriminasi, ngapain kami ke Palestina. Toh kami sudah nyaman tinggal di Eropa dan Rusia. Secara ekonomi, saat itu kami sudah mapan. Bukan sampah masyarakat. “ Rachel sampai pada kesimpulan yang sederhana. Namun masuk akal. Saya bisa membayangkan betapa buruk nasip orang asing tinggal di negeri orang setelah sekian keturunan tetap saja dianggap asing dan didiskrimasi. Tidak ada agama yang membenarkan itu.

“ Karenanya” lanjut Rachel.” Memidahkan orang Yahudi yang tersebar dibeberapa negara itu ke Palestina tidak mudah. Harus ada usaha luar biasa. Perlu gerakan politik besar. Pada tahun 1895  Zionist Movement dipopulerkan di Vienna oleh Theodore Hertzl yang kemudian tahun 1896 ia menulis buku  berjudul “Der Judenstaat” atau “The Jewish State”. Buku itu menjadi inspirasi bagi orang Yahudi. Ya sebetunya itu hanya bisnis yang dibungkus politik. Sebuah konsep politik untuk mendorong orang Yahudi untuk mau pindah ke Palestina tanpa dipaksa dan kalau bisa mereka bayar tanah yang mereka tempati di Palestina. Maka antara politik dan bisnis bercampur sudah. 

Pada awalnya tahun 1896 gerakan zeonis memohon kepada Sultan Abdul Hamid II untuk memberikan tanah di Palestina dengan imbalan bantuan keuangan kepada sultan. Tapi ditolak oleh Sultan. Nah kegagalan ini jadi bahan provokasi oleh gerakan zeonis, seakan penolakan Sultan karena kebencian umat islam kepada Yahudi. Ini memicu persatuan bagi seluruh etnis Yahudi dimana saja berada. Dari kelas petani, buruh sampai pengusaha bersatu. Ini bukan lagi sekedar gerakan politik tetapi sudah menjadi gerakan agama atas dasar keimanan. Kuat sekali. Tentu kalau sudah bicara agama, bisnis mendatangkan uang lebih mudah. Orang kaya Yahudi mudah dipengaruhi agar menyumbang gerakan ini. “ kata Rachel.

“ Dan saat itulah gerakan Zeonisme melakukan aksi teror terhadap kekuasaan Sulta Hamid II agar tujuan politik menguasai wilayah Palestina berhasil. Tapi tidak pernah berhasil aksi itu, ya kan? Kata saya. Rachel tersenyum. “ Aksi teror yang dilakukan oleh Jihadis islam sekarang, dulu juga pernah dilakukan oleh gerakan Zeonis. Ok lanjut” Lanjut saya.

“ Ok. Sejak perempatan terakhir abad ke-19 kekuasaan Dinasti Turki Ottoman semakin meredup. Itu memberikan peluang besar bagi masuknya orang- orang Yahudi di kawasan Palestina dalam jumlah besar. Mereka masuk tidak dengan pasukan dan senjata. Mereka masuk membawa uang. Para bangsawan Turki yang ada di Palestina menjual tanah kepada pendatang Yahudi. Mereka semakin kaya. Sementara Rakyat juga melepas tanah itu untuk dijual. Itu karena mereka sangat miskin. 

Nah mari berandai andai, andaikan Sultan memang berkuasa dengan tujuan kemakmuran, tentu tidak ada kemiskinan dan tidak ada tanah yang dijual untuk hidup rakyatnya. Kalau para bangsawan itu loyal kepada Sultan, tentu mereka tidak akan menjual tanah itu kepada Yahudi. Tentu sejarah akan berbeda. Namun itulah yang terjadi. Elite politik Zeonis tentu dapat untung besar dalam bisnis relokasi ini. Orang kecil hanya diperalat untuk kepentingan para elite.

Proses pemidahan penduduk tidak berlangsung efektif. Karena Palestina masih dikuasai Ottoman. Maka perlu langkah besar. Gerakan Zeonist mendapat angin segar dengan adanya dukungan dari Ratu Inggris. Inggris berencana merebut wilayah Kesultanan Turki Ottoman yang ada di Timur Tengah. Inggris menandatangani Perjanjian Balfour yang isinya memberikan hak kepada Yahudi internasional untuk mendirikan negara zionis di Palestina jika Turki Ottoman sudah dikalahkan. Syaratnya?  kaum zionis harus bisa membujuk Amerika Serikat membantu Sekutu melawan kubu Jerman di Perang Dunia I dan memberikan pembiayaan perang.

Tahun 1918, Palestina jatuh. Jendral Allenby merebut Palestina dari Khilafah Turki Ottoman. Setahun kemudian, secara resmi mandat atas Palestina diberikan kepada Inggris oleh LBB.  Antara tahun 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang datang ke wilayah itu bertambah. Banyak di antara mereka adalah orang Yahudi yang menyelamatkan diri dari persekusi Eropa dan mencari tanah air sesudah Holokaus Perang Dunia Kedua. Disini elite Zeonis betambah kaya karena mereka yang datang itu engga gratis. Harus bayar. Tapi setelah itu Inggris tidak menepati janjinya mendirikan negara Palestina kepada gerakan zeonis." 

“ Mengapa ? Saya berkerut kening.

“ Masalahnya orang Arab hanya tahu "Deklarasi Balfour”yang ditandatangani pada 2 November 1917 itu tidak ada kaitannya memberikan wilayah untuk berdirinya negara Israel bagi Yahudi. Itu hanya relokasi etnis Yahudi ke palestina. Apalagi legitimasi deal ini dimasukkan ke dalam Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman Turki dan sekutu. Intinya Palestina tetap di bawah kekuasaan inggris. Ya kaum Yahudi jadi pecundang kerakusan elitenya. Sementara akibat relokasi Yahudi ke Palestina itu menimbulkan kekerasan antara Yahudi dan Arab, dan aksi menentang kekuasaan Inggris, juga meningkat. Kerusuhan meluas.

Sebagai solusi agat tidak ada chaos, pada tahun 1947, PBB memutuskan wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Pengaturan itu diterima oleh kalangan pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh bangsa Arab dan kemudian tidak pernah diterapkan. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah, pada 1948 Inggris angkat kaki dan para pemuka Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Yang pertama-tama mengakui Israel adalah AS. Dasar AS mendukung karena deklarasi Deklarasi Balfour.

Tentu berdirinya negara Israel memancing kemarahan orang Arab. Pada 1948 Perang Arab Israel I meletus. Rencana Liga Arab menyingkirkan negara Israel, gagal. Tapi Mesir, Jordania, dan Syria masing-masing menduduki sebagian wilayah Palestina seperti Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Kegagalan pada tahun 1948 mendekatkan negara-negara Arab dan meningkatkan rasa solidaritas dengan dunia muslim. Mereka  tidak ingin menerima hasil tersebut dan bersumpah untuk balas dendam. Dan karena tidak bersedia menerima kekalahan terhadap negara kecil Yahudi, Barat menjadi kambing hitam. Lahirlah sebuah legenda yang sampai saat ini mencekoki kelompok radikal dan para populis. Israel adalah pos sementara Barat yang anti Arab dan anti Islam di kawasan itu. Seperti yang dulu terjadi saat perang salib.

Diperburuk lagi karena adanya perang dingin antara AS dan USSR. Mesir, Suriah dan Irak bermitra dengan Moskow. Dan hal ini semakin mempererat jalinan hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat serta di kalangan negara Arab yang konservatif. Pada Juni 1967 ketika Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser tanpa mengindahkan peringatan Israel, tetap menutup kawasan perairan di sekitar Tiran. Dan dengan demikian memberi alasan bagi Israel untuk menyerang. Perang terjadi. Mesir dibantu oleh ordania dan Suriah.

Hanya dalam waktu enam hari, Israel menguasai seluruh Tanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat Yordan serta dataran tinggi Golan. Sejak itu Israel menguasai seluruh kawasan Palestina dan pihak Israel berharap datangnya isyarat dari Amman atau Kairo, yang menawarkan perdamaian sebagai timbal balik kawasan yang dikuasai tersebut. Sinyal yang tidak pernah berbunyi. Bahkan di Khartum, Liga Arab memutuskan tidak mengakui, tidak mengadakan perundingan dan tidak berdamai dengan Israel.

Dalam perang tahun 1973, Suriah dan Mesir berhasil memukul Israel. Tapi tidak ada pihak yang betul-betul menang. Tahun 1974 keluar resolusi PBB No. 194 tentang two state solution. Ini mengubah sikap Presiden Mesir Anwar Sadat untuk membuka inisiatif perdamaian. Yang akhirnya ditandatangani di Camp David , AS tahun 1979. Perdamaian itu dapat dukungan dunia Arab, namun ditolak Palestina. Baru tahun 1993 Israel dan PLO menetapkan agenda perdamaian yang meliputi penarikan Israel dari kawasan yang dikuasainya dan pembentukan negara Palestina. Solusi perdamaian dikenal apa yang disebut dengan Two State Solution.  Dua negara, Israel dan Palesina diakui berdaulat, berdiri berdampingan secara damai. 

Faksi Fatah bersedia menerima keputusan Two state solution  yang ditetapkan PBB. Namun dari PLO, faksi HAMAS menolak. Sementara penolakan di pihak Israel datang dari Partai Likud di bawah Benjamin Netanjahu, yang menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap tanah air. Perdana Menteri Jitzhak Rabin yang menandatangani perjanjian itu di Oslo terbunuh. Anwar Sadar juga terbunuh. Sesudah Netanjahu terpilih sebagai perdana menteri, Israel dan Hamas semakin sering melakukan sabotase kesepakatan Oslo. Dari krisis politik dalam negeri Israel semakin besar ketidakpuasan atas penyelesaian Palestina. Terutama mayoritas rakyat israel tidak ingin terus ada konflik.

Tahun 2000 muncul pemberontakan Al Aqsa Intifada kedua yang menghancurkan hampir semua hal-hal positif yang lahir di kawasan Palestina sejak perjanjian Oslo. Dari kawasan otonomi kembali menjadi daerah kekuasaan Israel, dan di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon Israel mulai memisahkan diri dengan tembok dan pagar pembatas. Tahun 2003 Two state solution diperbarui PBB. Agar semua pihak focus kepada perdamaian.

Tahun 2006 kelompok Islam Hamas memenangkan pemilu. Mereka menolak Israel dan perundingan Oslo. Palestina kembali mengalami isolasi terutama oleh Barat. Israel menemukan dalih untuk tidak memberi persetujuan. Terutama di kawasan yang dibersihkan Israel Jalur Gaza, semakin sering berlangsung perang terbuka. “Kata Rachel.

“ Di tengah perebutan geostrategis di Timur Tengah antara AS, Rusia, China. Siapa yang pro salah satu pihak diantara tiga negara besar itu, pasti  aman dari segala rekayasa politik yang akan menimbulkan ketidak stabilan dalam negeri. Setidaknya tirulah Iran yang pro Rusia dan China, walau diembargo AS tetap aja aman karena dimanjakan bandar. Jual roket ke Hamas." Kata saya. Rachel tersenyum. Kami seruput kopi. Di luar udara samakin dingin. 

" Mengapa tidak berdamai saja. Toh PBB sudah ada Two-state solution. Itukan bagus. Israel diakui sebagai negara berdaulat oleh seluruh negara di dunia termasuk OKI dan Palestina menjadi negara berdaulat. Masing masing orang berhak memilih mau jadi warga negara apa. Yang penting hidup damai berdampingan. " Kata saya.

“ Walau saya tidak pernah percaya HAMAS, namun saya tidak akan membenci umat Islam. Apapun golongannya. Mengapa? Saya paham bahwa terhambatnya kemerdekaan Palestina, sesuai resolusi PBB tentang Two - state Solution  ditentang oleh Partai Likud di Israel dan Hamas di Palestina.  Keduanya baik Partai Likud maupun HAMAS memperebutkan kota Yarusalem sebagai ibukota. Keduanya saling tidak mengakui eksitensi masing masing. Keduanya memsabotase kesepakatan Oslo dan Resolusi PBB. Mengapa ? karena politik kepentingan para elite. Dan itu bisnis dibungkus Politik identitas. Di israel, partai Likud hidupnya jualan agama guna menarik donasi dari etnis yahudi di seluruh dunia. Anda tahu kan. 2/3 aset dunia dikuasai etnis Yahudi. Jadi 2% saja mereka sumbang, itu partai engga akan pernah kalah pemilu di israel dan pasti para elitenya kaya raya.

Di pihak Palestina, faksi Hamas perlu narasi perjuangan merebut kota Suci Yarusalem dan mengenyahkan Israel. Ini efektif sekali sebagai kemasan menarik donasi dari umat islam sedunia. Di Timur tengah itu banyak orang kaya Arab yang gampang emosinya terpancing membantu perjuangan merebut kota Yarusalem. Belum lagi dari negara islam lainnya. Mereka militan sekali cari sumbangan membatu HAMAS. Jangankan uang, nyawapun mereka siap korbankan kalau diminta. Yang kaya ya elite Hamas.

Yang bikin rumit dan sulitnya jalan mencapai kemerdekaan bagi rakyat Palestina adalah para broker donasi ikut terlibat terus mengompori seperti sales MLM. Masalah kecil diperbesar dan dianalisa yang ujungnya perlu donasi lagi. Saya pernah bertemu dengan Fund Manager Filantropi untuk Israel dengan alasan membantu kemanusiaan di Gaza.  Uang mengalir lewat Qatar, namun singgah di rekening elite Likud, kemudian berbagi dengan elite Hamas. Mengapa ? agar drama terus berjalan dan donasi selalu ada underlying. Ya para broker jadi kaya raya juga.

Engga percaya? Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, bersama dengan Pusat Penelitian Perdamaian Tami Steinmetz di Universitas Tel Aviv,  melakukan survey. 1. Dua negara berdampingaa secara damai. 2. Satu negara dengan hak yang sama setiap warga ( palestina dan Israel ). 3.  Satu negara tanpa hak yang sama untuk Palestina, atau pengusiran atau "transfer" populasi minoritas dari Israel atau Palestina yang lebih besar. Apa hasilnya? 43% rakyat kedua belah pihak memilih dua negara  berdampingan secara damai. Itu artinya mayoritas rakyat kedua negara ogah ribut dan inginkan perdamaian.  Nah kita, kamu muslim dan saya, Yahudi, walau berbeda tetaplah bersatu dalam kemanusiaan. Jangan kita bermusuhan karena ulah provokasi elite yang rakus dan gila itu. " Kami mengakhiri pembicaraan itu dalam dinginnya Swiss.

Harga dan nilai KPK

 

KPK lahir dari rahim reformasi. Dengan adanya KPK kita berdamai dengan masalalu dan berharap di masa depan tidak lagi terjadi KKN. Kita juga berdamai dengan lembaga seperti Jaksa, Polisi yang kita anggap gagal mengawal negara dari tindak korupsi selama era Soeharto. Walau KPK hanya semacam lembaga Adhoc namun semua harapan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih itu ditempatkan di pundak KPK. Singkat kata, KPK adalah semacam endorsement terhadap era reformasi  yang pasti berbeda dengan Era Soeharto. Kita sepakat melihat masa depan dengan harapan baru.

Dengan harapan yang begitu besar, sehebat apapun KPK sebagai sebuah sistem pemberantasan korupsi, namun tetap saja sukses KPK tergantung kepada petugasnya.  Kalau standar petugasnya itu sama dengan Polisi dan Jaksa, lantas untuk apa KPK diadakan?. Bukankah itu sama dengan pemborosan anggaran. Artinya ketergantungan pemberantasan korupsi bukan kepada lembaga atau sistemnya tetapi kepada petugasnya. Dalam hal ini, petugas KPK harus berbeda dari petugas penegak hukum lainnya. 

Saya sempat bertanya sama teman di China soal perang melawan Korupsi. “ Kalau ingin korupsi diberantas, pastikan petugasnya dipilih oleh mereka yang dapat mandat langsung dari wakil rakyat yang idiologinya kuat dan semangat kebangsaannya teruji. Artinya mereka memang mendedikasikan hidupnya untuk rakyat atas dasar idiologi kebangsaan. Karena musuhnya adalah pejabat pemerintah maupun politisi yang mungkin saja dipilih lebih karena skill dan soal idiologi kurang diperhatikan. Yang kadang harus menetapkan hukuman mati kepada pelaku korupsi” Katanya.

Dia katakan bahwa di China, perang terhadap korupsi satu kesatuan perang membela idiologi komunis. Apabila gagal membrantas korupsi maka itu sama saja menghancurkan idiologi komunis dan PKC bisa bubar. Itu sebabnya  kalau Indonesia mempunyai KPK, China memiliki Central Commission for Discipline and Inspection ( CCDI ). Kalau KPK anggota komisioner di pilih oleh DPR dan Presiden dan diajukan ke DPR untuk dapat pengesahan.  Tentu dengan sistem seperti ini, sulit menjamin independensi KPK.  Pasti ada politik kepentingan bermain. 

Sementara di China Aggota CCDI dipilih oleh Kongres Nasional ( DPR/MPR). Sebagai catatan, Anggota Kongres Nasional itu  anggota PKC hanya 1/3 saja, 2/3 dipilih langsung oleh rakyat. Anggota CCDI menjabat untuk masa jabatan lima tahun. Kemudian anggota terplih bersidang menunjuk Sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris jenderal dan Komisioner.  Sekretaris CCDI merangkap sebagai Aggota Komite Tetap Polit biro PKC, yang membuktikan kebijakan CCDI adalah juga kebijakan PKC yang tidak bisa dibantah. Jadi terlihat jelas political will China terhadap pemberantasan korupsi. Tidak ada peran pemerintah ada di CCDI. CCDI diawasi langsung oleh mereka yang terpilih dalam kongres nasional  ( DPR/MPR).

Tugas pokok KPK secara UU, sama dengan CCDI yaitu lebih berat kepada pengawasan dan pencegahan,  sekaligus perbaikan  sistem birokrasi agar terhindar dari praktek korupsi. Sementara tugas penindakan porsinya lebih sedikit daripada tugas pengawasan. Ini sesuai dengan standard United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Yang jadi masalah di KPK kita , tugas pengawasan itu dalam prakteknya lebih sedikit daripada tugas penindakan. Itu sebabnya sejak KPK berdiri, 17 tahun lalu sampai kini  Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50 , dengan skor rata-rata global 43.  Sangat rendah prestasi untuk kerja 17 tahun. Praktis tidak berubah secara significant sejak awal KPK berdiri.

Di China, CCDI berperan besar melakukan reformasi Birokrasi. Terlaksananya perluasan eGovernment dalam sistem administrasi pemeritahan juga menjangkau kepada sistem lalulintas transaksi publik.  Di China ada pembatasan transaksi yang dibolehkan secara cash. Selebihnya harus secara digital sehingga pemerintah bisa mengawasi semua  rekening ASN/militer di bank maupun non bank. Sistem IT juga semakin canggih, dari awalnya sistem PIN, kini sudah ke face identification melalui pemasangan CCTV disetiap sudut kota. Terakhir semua sistem pembayaran , perpindahan asset, transaksi sudah menggunakan sistem blockchain yang dikontrol oleh negara. 

Misal data produksi pertanian bisa diketahui secara real time disetiap wilayah. Sehingga efektifitas anggaran subsidi dalam rangka meningkatkan produksi dapat diketahui oleh CCDI dengan cepat. Kalau ada indikasi penyimpangan bisa cepat diantisipasi sebelum terjadi meluas. Memang proses reformasi birokrasi terus berlangsung dan selalu di update agar tidak ada celah untuk korupsi. Ongkos membangun sistem birokrasi dengan standard Good governance tidak kecil. Namun ongkos yang keluar jauh lebih kecil dibandingkan potensi korupsi kalau sistem pengawasan secara modern tidak ada.

Dikita, KPK selama 15 tahun beroperasi, menurut Politisi PDIP Masinton Pasaribu menghabiskan anggaran sebesar Rp. 15 triliun, sementara uang negara yang diselamatkan hanya Rp. 3,4 triliun. Memang ada laporan KPK soal prestasi pengawasan dan pencegahan. Diberitakan Kompas,com (17/10/2019), sejak berdiri pada Desember 2002 lalu, Total uang yang diselamatkan KPK, atau potensi kerugian negara yang tidak jadi hilang karena korupsi sejak 2004 hingga 2018 mencapai Rp 161,1 triliun. Itu hanya data. Apakah benar? kita tidak tahu pasti. Faktanya Index korupsi tidak berubah secara significant. Bagaimana prestasi OTT KPK? itu lebih banyak kepada suap. Padahal suap itu tidak ada kaitanya dengan uang negara. 

***

KPK melakukan test wawasan kebangsaan ( TWK) kepada petugas KPK. Test itu sebagai  asesmen seseorang layak atau tidak jadi ASN. Makanya test tersebut sangat penting sebagai syarat menjadi seorang ASN. Itu sebagai dampak  atas perubahan status pegawai KPK sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Memang TWK itu tidak diatur dalam UU No. 19/2019 tentang KPK, namun  keberadaan TWK itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kalau mau jadi ASN ya harus melewati TWK. Engga mau, ya jangan jadi  ASN.

Yang dipermasalahkan oleh publik terutama kalangan anti pemerintah menganggap TWK itu sangat politis. Mengapa dalam test itu katanya disebut ada pertanyaan-berkaitan dengan pandangan pegawai KPK terhadap program pemerintah. Bahkan ada pertanyaan yang menyinggung FPI yang telah resmi dilarang pemerintah pada akhir 2020, hingga pertanyaan terkait pemimpin FPI Rizieq Shihab. Ya memang kalau berkaitan dengan Wawasan kebangsaan pastilah politik. Saat anda jadi ASN, saat itu anda bekerja sesuai agenda politik pemerintah. Ya pemerintah yang berkuasa. Jadi kalau ada yang bilang test itu sengaja menyingkirkan orang yang dianggap hebat, ya ukuran ASN bukan hanya hebat tetapi juga loyal kepada UU dan UUD 45. Hebat tapi anti idiologi negara ya sorry saja. Silahkan cari kerjaan lain.

Pihak yang tidak menerima  TWK, mengajukan gugatan kepada MK.  Tidak ada masalah. Itu hak mereka. Hasilnya? MK menolak gugatan itu. Ya pastilah ditolak. Mengapa ? Tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai AS dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya saling melengkapi.  Mau lapor kemana lagi? Ke Mahkamah International? Monggo. Ini negara berdaulat dan setiap ASN harus patuh kepada pemerintah. Apapun program pemeritah harus dukung. Rakyat juga harus dukung. Engga suka? Diam! Kalau tak bisa diam.? Minggat aja dari NKRI. Toh era globalisasi orang tidak paksa harus tinggal di negaranya. Yang penting dimanapun berada, bayar pajak, salah ya masuk penjara.

***

Kembali kepada pembahasan awal bagaimana seharusnya KPK yang kita harapkan? Kita tidak butuh lembaga. Udah terlalu banyak lembaga. Kita butuh petugas yang punya mental bela negara. Orang yang idealis dengan passion kebangsaan tinggi. Kebangsaan yang tinggi itu juga bagian dari nilai nilai agama yang melekat kepada seseorang. Apa jadinya kalau petugas KPK itu dalam dirinya tidak punya nilai nilai kebangsaan yang bersumber kepada idiologi negara? Jelas passionnya diragukan, apalagi nilai agamanya. Jelas lebih baik kita kembalikan tugas pemberantasan korupsi kepada kejaksaan dan Polri. Tipikor diperkuat saja. KPK bubarkan.

Saya tidak berprasangka buruk kepada 75 orang petugas KPK yang gagal TWK. Namun sebagai prasyarat untuk lembaga super body seperti KPK seharusnya para petugas yang gagal TWK itu sebaiknya cari kerjaan lain saja. Kalian memang orang hebat tapi tidak tepat untuk jadi petugas KPK. Ingat, rakyat mau menjatuhkan Soeharto karena muak dengan para koruptor. 

Rekonsiliasi Politik.

 

Rekonsiliasi Politik.

Zaman Soekarno pernah ada koalisi tiga idiologi, yaitu Nasionalis, Komunis dan Agama. Di singkat, NASAKOM. Barisan nasional ini dibentuk Soekarno berdasarkan hasil Pemilu 1955. Fakta politik di Indonesia hanya tiga idiologi itu yang diterima oleh rakyat.  Soekarno sadar bahwa dia penyambung lidah rakyat. Dia tidak bisa mengingkari eksitensi ketiga idiologi itu. 

Namun Soekarno juga sadar bahwa tiga kekuatan itu tidak bisa ditempatkan dalam sistem demokrasi liberal. Tetapi harus demokrasi terpimpin. Itulah sebabnya, berkat dukungan tiga kekuatan itu, Soekarno bubarkan legislatif hasil pemilu dan kembali kepada UUD 45 yang dianggap lebih cocok dengan Pancasila.

Di Era Soeharto, kita tidak punya basis idiologi yang jelas. Maklum kekuatan Orde baru dipegang oleh Golkar yang merupakan antitesis dari ketiga idiologi yang ada di Indonesia itu. Mengapa ?  Golkar itu awalnya didirikan oleh TNI-ABRI, yang menentang adanya paham idiologi yang ada ( nasionalis, komunis dan agama). Pada era Soekarno, TNI-ABRI berpolitik lewat Sekber Golkar. Dan di era Soeharto, TNI-ABRI menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk berkuasa. Payungnya adalah Pancasila. Pancasila sesuai dengan persepsi Soeharto. Gerakan nasionalisme dan agama di bonsai sesuai dengan prinsip Pancasilanya Soeharto.  Komunis di bubarkan.

Di Era reformasi, Golkar mendirikan Partai Golkar. Namun sejak TNI-ABRI keluar dari Golkar dengan tersingkirkan Edi Sudrajat dalam Munas Golkar tahun 1999, Golkar tidak berubah. Masih dengan platform kekuasaan orde baru. Kemudian TNI melalui operasi intelijen mendukung berdirinya PKB, PAN, dan PKS. Tujuannya membuat keseimbangan terhadap Golkar. Namun era SBY, koalisi partai islam ( PPP,PKB, PKS, PAN ) dan partai  pragmatis  ( Golkar, PD dll ) berkuasa. Prinsip nasionalism diabaikan. Saat itulah TNI mendukung bangkitnya PDIP sebagai penyeimbang. Mengakiri kekuasaan SBY, PDIP jadi pemenang pemilu. Jokowi berkuasa.

Era Pertama Jokowi berkuasa, ada upaya membenturkan Nasionalis dan Islam. Siapa yang punya ulah? Siapa lagi kalau bukan elite Ex order baru. Sampai dengan sekarang, provokasi konflik antara nasionalis dan islam sengaja didengungkan terus. Kalau ini tidak ada upaya rekonsiliasi secara struktural maka negara ini akan menjadi negara gagal politik. PDIP berusaha mengurangi polarisasi politik agar semua orientasinya kepada Pancasila dan NKRI. Tentu tidak lepas dari upaya intelijen negara. 

Kalau nanti Pemilu 2024 masih ada polarisasi seperti Pemilu 2019, maka situasinya akan tidak sehat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.  Anggap sajalah Pemilu 2014 dan 2019 adalah bencana yang melahirkan cebong dan kadrun. Sudah seharusnya itu dihapus dan kembali kepada politik akal sehat. Ditangkapnya Munarman dan diancam MRS dengan dakwaan 10 tahun penjara adalah proses menuju rekonsiliasi politik ditingkat elite. Nanti Pemilu jangan ada lagi politik identitas. Cukuplah pancasila. Silahkan bersaing lewat program saja.