3 tahun Jokowi membangun?

Prestasi Jokowi 3 tahun.

Dalam satu dialogh dengan teman konsultan investasi di Hong Kong, dia menyarankan kedepan Indonesia akan menjadi boutique investasi bagi investor institusi. Mengapa ? Satu satunya yang tak pernah terpikirkan oleh Pemimpin di Indonesia sejak merdeka adalah menjadikan potensi ekonomi wilayah Indonesia menjadi potensi real. Di era pemerintahan sekaranglah potensi itu disibak seperti gadis cantik yang dipingit dan kini nampak bersolek. Menurut dia, indikator ekonomi dan sosial yang positif terjadi berkat kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur dan ini dilakukan secara merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Tiga tahun kebijakan penghapusan susbidi energy itu kini baru dapat dirasakan.

Anggaran untuk infrastruktur ini telah ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp401 triliun pada tahun 2017. Panjang jalan tol di Indonesia telah bertambah 300 kilometer dari semula hanya 780 kilometer di tahun 2014. Saat sekarang sedang proses kontruksi sebesar 1.500 kilometer. Tahun 2019 telah rampung. Maka Jokowi mampu membangun jalan Toll sama dengan 6 presiden sebelumnya hanya satu periode dia berkuasa. Saat itu, Sumatera dan Jawa serta sebagian Kalimantan telah terhubungkan jalan bebas hambatan dari ujung ke ujung. Bagaimana jalan nasional ? dalam tiga tahun berhasil dibangun  2.623 kilometer termasuk jalan-jalan perbatasan, Trans Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Panjang jembatan yang dibangun sampai Oktober 2017 juga telah mencapai 25.149 meter. 

Apakah geliat pembangunan insfrastruktur itu tidak ada pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat ? Kita sudah swasembada pangan dan sekarang sudah bisa ekspor ke malaysia. Ini berkat pembangunan waduk yang direncanakan 49 sampai dengan tahun 2019, namun kini sudah rampung 33 waduk. Tentu berpengaruh besar terhadap produksi petani dan kesejahteraan petani yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Makanya dapat di lihat dari indikator ekonomi dan sosial yang ada. Pendapatan masyarakat atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga secara konsisten meningkat. Pada 2014 besarannya Rp 41,9 juta, lalu naik menjadi Rp 47,9 juta pada 2016. Seiring kondisi tersebut, tingkat kemiskinan tercatat turun dari 10,96% pada September 2014 menjadi 10,64% pada Maret 2017.

Bagaimana dengan penganguran ? Tingkat pengangguran juga tercatat terus menurun dari 5,81% di Februari 2015 menjadi 5,33% pada Februari 2017. Begitu juga dengan tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini yang terus menurun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Ini bukan semu. Mengapa ? karena tingkat inflasi dapat ditekan rendah. Pada 1998, inflasi melampaui 10%, tapi berhasil turun perlahan hingga sekitar 3-5%. Inflasi bakal diupayakan hanya 2-3% pada 2-3 tahun mendatang, lalu menjadi 1,5-3,5% pada 3-4 tahun mendatang. Target tersebut diyakini bisa tercapai meski harga-harga yang diatur pemerintah alias administered prices masih memberikan tekanan inflasi yang cukup tinggi.

Hambatan dan peluang

Karena strategy Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan insfrastruktur maka hambatannya ada pada pembiayaan infrastruktur. Maklum selama ini sebagian besar pembangun infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN. Sebagian besar BUMN mendapatkan pendanaan dari hutang bank dan pasar modal, yang dampaknya  Debt Equity Ratio yang semakin membesar sehingga sulit untuk mendapakan pinjaman dari bank. Kalau dipaksakan maka BUMN akan bangkrut, dan ini akan mengancam menagement fiskal negara. Namun kebijakan Jokowi tidak bisa di hentikan, Maklum Jokowi itu melaksanakan idiologi PDIP yaitu ekonomi kerakyatan berbasis Nawacita. Jadi yang namanya keputusan politik tentu diperlukan keberanian besar menghadang resiko.

Lantas apa solusi bagi Jokowi menghadapi keterbatas sumber pendanaan? Ada tiga cara 1. Meningkatkan penerimaan pajak. 2. Sekuritisasi Asset BUMN secara luas. 3. Menurunkan target proyek pembangunan  insfrastruktur. Namun yang saya dengar dari teman bahwa pilihan nomor tiga ditolak keras oleh Jokowi. Maka hanya dua cara yaitu meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak. Pertama, Cara ini sudah nampak diterapkan tahun ini dengan kesediaan singapore menghapus rekening offshore atas nama perusahaan cangkang., Ini berdampak significant memaksa dana tex amnesty “ harus “ pulang kampung atau dana mereka akan di block. Juga menaikan pajak cukai dan PPN rokok sempai 20%. Ini significant menaikan penerimaan.

Kedua, mengeluarkan regulasi agar semakin luas produk pasar uang dalam negeri yang dapat diakses oleh investor dalam dan luar negeri. Kalau ini dilakukan maka dimungkinkan akan terjadi private placement besar besaran di proyek BUMN. Untuk itu pemerintah akan memperkuat dasar hukum tentang konsesi bisnis yang tidak merugikan kepentingan rakyat dalam jangka panjang. Saya dengar kabar beberapa boutique investment manager sudah beberapa buka kantor perwakilan di Indonesia. Mereka hanya tunggu saat tepat  untuk masuk ketika regulasi memungkinkan mereka masuk. Maka akan terjadi gelobang TO besar besaran proyek insfrastruktur tahun tahun kedepan.

Memang secara ekonomi tidak merugikan negara. Karena yang dijual itu bukan proyeknya tapi konsesinya saja. Sementara tarif tetap ditentukan negara. Artinya sesuai aturan setelah jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada negara. Sementara negara tetap dapat pajak selama konsesi itu di jelankan oleh investor. Tinggal masalah BUMN mau memanfaatkan peluang ini atau mereka hanya jadi kepanjangan tangan dari private equity player. Sudah saatnya Jokowi mulai lebih focus menunjuk direksi BUMN dari kalangan professional yang punya wawasan financial engineering dan kurangilah komisari dari para relawan. Karena itu tidak efektif menghadapi tantangan kedepan. 

Penutup.

Apakah prestasi besar itu bisa dilakukan dengan santai. Tidak ! Mengapa?  Itu bukan hanya planning tapi memang realitas. Tentu juga tidak mudah bagi seorang Presiden yang baru 3 tahun berkuasa tapi mampu berbuat lebih baik dari 70 tahun Indonesia membangun. Tiga tahun semenjak menjadi Presiden, Jokowi telah mendatangi 33 provinsi di luar ibukota Jakarta, dari Aceh di ujung barat sampai Papua di ujung timur, dari Nusa Tenggara di pinggir selatan sampai ke Pulau Miangas yang terluar di utara.  Sampai hari ini, Jokowi tetap blusukan: menghadiri sedikitnya 520 kegiatan beragam  dalam 1.095 hari sebagai Presiden! Semua itu dilakukan agar program pemerintah yang sudah direncanakan telah dilaksanakan dengan benar, mengontrol jalannya proyek-proyek strategis nasional, mengecek hambatan-hambatan dan mencarikan jalan keluarnya.

Semoga sehat selalu Pak Jokowidodo. Tabahlah selalu pak dari segala hambatan teknis maupun politik. Jangan takut,  karena Tuhan akan selalu bersama bapak selagi bapak di jalanNYA. Doa kami bersama bapak selalu.