BUMN MERUGI ?

Dari data BPK hasil audit 2014 yang di release tahun 2015 , 146 BUMN yang menderita kerugian. Dari sejumlah itu ada enam besar langganan rugi yaitu  Perum Bulog, PT. Perusahaan Gas Negara ,PT.PLN. PT. PAL, PT. Garuda Indonesia, PT.Pertamina tapi apabila potensi rugi akibat PT.Petral dimasukkan maka PERTAMINA menempati urutan nomor 1 dalam daftar kerugian BUMN. Era Jokowi hasil audit tahun 2015, tercatat masih ada 27 BUMN  yang mengalami kerugian. Tahun ini tinggal 24  BUMN yang merugi. Prestasi terbaik dari pemerintah Jokowi adalah mengeluarkan PERTAMINA, PLN, PT. GAS NEGARA dari daftar rugi. Maklum ketiga BUMN ini nilai kerugiannya mencapai 60 % dari total kerugian dari 146 BUMN. Bahkan kini ketiga perusahaan itu mencatat laba significant yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Upaya perbaikan BUMN sejak Era Jokowi memang sangat rumit. Karena melibatkan bukan hanya satu perusahaan tapi ratusan. Belum lagi selama ini BUMN sebagai sapi perahan para elite politik, dengan praktek KKN yang kental.  Tapi Jokowi terus melakukan terobosan, bahkan khusus untuk Pertamina dan PLN Pemerintah terpaksa melakukan akrobat politik yang berdampak kegaduhan di Senayan dari koalisi oposisi. Namun proses jalan terus dan dampaknya sangat significant. Pertamina dan PLN bisa untung besar. Tahun 2016 keuntungan PERTAMINA tembus Rp. 40 triliun dan PLN tahun 2015 untung sebesar Rp 15,6 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 10,5 triliun dimana penurunan terjadi sebagai konpensasi tarif bagi dunia usaha.

Secara keseluruhan performance BUMN di 2017, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam laporan semester I 2017 pendapatan sebesar Rp 936 triliun atau tumbuh sekitar Rp 330 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Ekuitas sebesar Rp 2.297 triliun dan tumbuh sebesar Rp 220 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian pertumbuhan aset sebesar Rp 700 triliun. Selama enam bulan, BUMN belanja modal atau capital expenditure (capex) mencapai Rp 111 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding capex semester I 2016 sebesar Rp 79 triliun. Dibanding tengah tahun lalu, tengah tahun ini capex BUMN lebih agresif dengan pertumbuhan sekitar Rp 40 triliun. Kemudian Opex (operating expenditure) sebesar Rp 688 triliun.  Belanja modal selama semester I banyak dipergunakan untuk infrastruktur, listrik, migas dan telekomunikasi. Sedangkan untuk public service obligation (PSO) mencapai angka Rp 76,7 triliun yang dialokasikan untuk 8 jenis layanan. Yakni untuk benih, listrik, elpiji dan BBM, ada untuk pos, pupuk, rastra, dan untuk sektor transportasi. Semua dicover BUMN. 

Memang masih ada yang belum menguntungkan atau merugi. Tapi penyelesaiannya tidak terlalu rumit. Karena tidak menyangkut soal kebijakan politik. Seperti halnya  Garuda merugi bukan karena business nya buruk tapi karena struktur permodalannya tidak sehat dan ini harus di perbaiki lewat PMN. PERUM BULOG , PT. BERDIKARI, PT. RNI yang masih merugi karena beban Public Service Obligation sangat besar, karenanya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas agar tidak merugi. Yang lain seperti ANTAM itu karena faktor harga nikel yang jatuh dipasar namun sekarang sudah membaik. Hampir semua Industri strategis seperti PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero) dalam keadaan merugi. Ini penyebabnya dari awal pendirian memang tidak efisien dari sisi permodalan dan investasi. Dulu target pak Harto membangun industri tersebut lebih karena faktor politik , sementara  unsur bisnis tidak begitu di perhatikan. Di era SBY ketika ekonomi lagi booming perbaikan struktur permodalan tidak dilakukan dan reorientasi bisnis ke pasar tidak diterapkan. Dampaknya kerugian semakin besar akibat kalah kompetisi. Saat sekarang Jokowi mulai melakukan reorientasi business terhadap industri strategis dan bila keadaan APBN mencukupi PMN pasti di berikan kepada BUMN tersebut.

Ada juga BUMN yang secara bisnis engga bisa lagi bisnisnya di pertahankan karena faktor kompetisi akibat adanya perubahan tekhnologi dan pasar seperti PT Pos Indonesia (Persero), PT Balai Pustaka (Persero). Untuk kedua perusahaan ini sebaiknya pemerintah merestruktur bisnisnya sesuai tuntutan pasar dan zaman. Tentu SDM juga harus diperbaiki agar sesuai dengan perubahan bisnis. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebaiknya di jual saja. Karena nilai PSO nya rendah sekali. Dalam hal PT Indofarma (Persero) Tbk terus merugi. Secara bisnis dan management tidak ada yang salah. Yang salah karena perusahaan bekerja dibawah kapasitas. Pemerintah harus mendukung ekspansi perusahaan agar leading dalam  bisnis Farmasi dan mencetak laba. 

Jadi bila sebagian orang menilai kerja Jokowi engga beres sehingga membuat BUMN merugi jelas mereka masih terjebak dengan atmospir era Soeharto dan SBY. Mereka hanya bicara tanpa data dan menganalisanya  dari sudut haters tanpa pengetahuan  cukup  sebagai pengusaha. Kini keadaan berubah dan BUMN sudah dikelola dengan transfaransi tinggi dan hanya bermitra dengan mereka yang qualified secara bisnis.