Jokowi teken PERPPU

Saya sempat mem block salah satu teman facebook saya karena sikapnya yang arogan dan penuh kebencian kepada Jokowi pribadi. Padahal teman ini lulusan PTN terbaik. Tapi entah kenapa nalarnya yang dituangkan dalam postinganya di facebook tidak mencerminkan dia orang terpelajar. Sehari setelah saya block, teman saya yang bekerja sebagai intel telp saya bahwa orang yang saya block itu adalah kader partai X. Dia berada di salah satu departemen idiologi partai, yang memang tugasnya merusak citra Jokowi. Mengapa mereka ingin merusak Citra Jokowi? Musuh mereka sebenarnya adalah sistem demokrasi yang ada sekarang. Kehadiran Jokowi adalah puncak dari kemenangan demokrasi secara real. Karena Jokowi bukan elite  politik Partai, bukan pula Pensiunan Tentara yang berkaliber nasional, dan pasti bukan konglomerat yang besar karena rente.

Dengan merusak semua citra semua agenda kerja Jokowi maka mereka berkeyakinan akan mampu menanamkan kebencian kepada publik bahwa bukan hanya Jokowi yang bersalah tapi sistem negara harus di ubah. Hanya dengan sistem yang diubah maka negeri ini akan selamat. Negeri akan mampu  membayar utang negara. Negeri ini akan mampu memberikan penghasilan tetap kepada semua rakyat. Negeri ini akan menjadikan agama islam sebagai kekuatan mayoritas mengawal NKRI.  Untuk melaksanakan program kebencian itu, mereka di bantu oleh pensiunan militer yang jago perang propaganda dengan tujuan menciptakan teror moral di tengah masyarakat. Berbagai issue negatif dengan informasi HOAX lewat Sosmed, kegaduhan yang engga jelas di Parlemen, acara TV yang membangun persepsi buruk terhadap sikap pemerintah, kerjasama dengan ormas yang punya agenda berseberang dengan negara, dan melibatkan kerjasama mutual simbiosis dengan konglemerat nakal untuk menggalang dana operasional dalam melaksanakan operasional agenda besar ini, dilaksanakan secara sistematis.

Dalam setiap putaran aksi mereka sejak Jokowi terpilih memang nampak berhasil tapi bukan kemenangan sejati. Karena kekuatan mereka bukan tulus tapi berkat transaksional diantara mereka. Makanya tak sulit bagi Jokowi membuat koalisi mereka di parlemen bubar ditengah jalan. Kegagal di parlemen bukan berarti akhir dari segalanya. Karena masih ada perlawaan melalui ekstra parlemen. Kegaduhan dengan model gotong royong sesama mereka yang punya agenda sama  digalang terus. Setiap upaya pemerintah untuk menghadang aksi mereka, akan menempatkan Jokowi berhadap denga sistem hukum dalam demokrasi. Kalau Jokowi salah bersikap maka akan kena sangsi hukum dan bukan tidak mungkin blunder sehingga memberikan peluang mereka menjatuhkan Jokowi lewat parlemen.

Teman saya cerita bahwa Aparat hukum baik Polri maupun TNI sudah dalam tahap kehilangan kesabaran menghadapi ulah ini. Namun dengan tenang Jokowi minta agar langkah persuasi tetap harus dijalankan agar sistem demokrasi berjalan efektif. Kepada menteri menteri yang terlibat dalam ekonomi diminta fokus kerja tanpa harus memikirkan kegaduhan Politik, Soal politik itu urusan Jokowi sebagai presiden dengan dibantu POLRI Dan TNI. Keadaan dari hari kehari semakin membuat mereka yang menentang semakin yakin Jokowi lemah dan tak punya nyali menghadapi mereka. Bahkan sampai ormas radikal berani bilang bahwa pembubaran ormas hanya omongan doang. Mereka menantang Jokowi melakukan itu dengan ancaman hebat: REVOLUSI. Tapi apakah Jokowi takut? tidak. Semua dinamika politik dipantau Jokowi secara detail. Dan ingat bahwa Jokowi itu tipe pekerja keras. Apapun masalah tidak pernah dia ambangkan tanpa solusi. Apapun masalah, Jokowi perhatikan secara detail.  Namun Jokowi bukan orang yang pragmatis dan bukan pula orang yang mengambil keputusan tanpa timing yang tepat dan planning yang terukur. Ketika revisi UU Antiteroris diajukan, terkesan lelet pembahasannya di DPR , apalagi manuver DPR dalam hak Angket KPK terkesan memang by design lawannya bukan hanya menyerangnya dari satu sudut tapi dari segala penjuru mata angin. Maka hari ini Jokowi mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas oleh pemerintah

Dengan keluarnya PERPPU tersebut maka TNI dan POLRI punya payung hukum untuk melakukan operasi pembersihan ormas radikal, yang semuanya terkoneksi dengan lawan politiknya yang ada di Parlemen. Apakah salah Jokowi mengeluarkan PERPPU? Ada dua poin penting yang harus digaris bawahi. Pertama, pada UU tentang ormas yang sebelumnya, tidak mengatur sebuah institusi yang mengeluarkan ijin berhak juga mencabut ijin tersebut. Padahal institusi itu adalah otoritas dan UU harus memberikan amanah jelas kepada institusi untuk mengambil kebijakan mengeluarkan izin atau membatalkan. Yang kedua adalah, mengenai pernyataan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila hanyalah ajaran Komunisme dan Atheisme. Dalam PERPPU penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi sepanjang Ormas tidak hendak mengganti/mengubah Pancasila, tenang aja. Tidak akan dibubarkan. Bagaimana kalau sampai Ormas dinyatakan menentang Pancasila padahal tidak? Ormas bisa mengajukan pra peradilan atas keputusan Pemerintah ( Menko Polhukam) membatalkan izin Ormas tersebut. Selagi memang benar tidak melanggar tentu akan menang di pengadilan.

Disamping itu , presiden punya diskresi untuk mengeluarkan PERPU sepanjang keadaan politik genting dan stabilitas politik negara terancam. Fakta stabilitas politik teracam bisa dilihat fakta yang ada dan rakyat bisa merasakannya. Sejak PERPPU ormas ini diteken maka POLRI akan memantau semua SOSMED yang mengkampanyekan radikalisme baik dalam bentuk soft maupun yang vulgar. Ahmad Dhani setelah usai melewati proses pemeriksaan dengan tuduhan makar pernah berkata “ Jokowi lebih kuat dari Soeharto”. Ya lebih kuat dari Soeharto karena dia tidak punya kepentingan pribadi atas segala kerja kerasnya terhadap negara. Anak dan istrinya jauh dari kemegahan istana dan tidak mendapatkan konsesi bisnis dari akses kekuasaan Jokowi. Para sahabatnya juga tidak ada yang bebas memaksa jokowi untuk memberikan fasilitas kemudahan bisnis. Jokowi di jaga Tuhan karena dia amanan dan berniat baik.

Seorang pejabat petinggi militer pernah bilang kesaya bahwa untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden, negara butuh dana sedikitnya Rp. 40 triliun. Itu engga sedikit. Dan ada lebih 400.000 aparat keamanan mengawalnya sebagai dokrin bela negara. Kekuatan ormas radikal itu dengan dukungan dana dari konglomerat nakal tidak akan artinya,  apalagi Jokowi baik secara pribadi maupun kelembagaan tidak pernah melanggar hukum moral maupun yuridis formil dalam melaksanakan sumpah jabatannya sebagai presiden. Dan TNI terlalu besar untuk diprovokasi oleh ormas yang dipimpin para petualang yang minus kontribusinya bagi negara…Ditangan orang baik negeri ini akan baik baik saja.