Belajar dari Suriah, Aleppo

Sejak bulan Agustus lalu , Pasukan pemerintah Suriah bersama koalisi ( Rusia , Iran, Libanon)  dengan dukungan milisi sipil pro pemerintah melakukan pengepungan terhadap Aleppo Timur. Teman saya sempat bertanya kepada saya " ada apa sebenarya ? Mengapa harus ada pengepungan? Saya analogikan seperti kalau terjadi di Indonesia. Misal, sekelompok orang mengaku pejuang Jihad membawa bendera Islam hendak menjatuhkan Presiden Jokowi. Mereka menguasai salah satu wilayah di Indonesia. Apakah ini dibenarkan? Tentu tidak. Apalagi kekuatan kelompok pemegang kunci sorga jihadis ini mendapat dukungan dana dan senjata dari Asing. Ini jelas tindakan makar. Negara manapun yang berdaulat akan melawan gerakan semacam ini. Bagaimana dengan dukungan asing kepada rezim Assad. Kata teman saya. Itu atas permintaan resmi pemerintah yang syah dalam konteks hubungan bilateral, yang negara manapun akan melakukan hal yang sama seperti rezim Assad bila pihak negara lain ada dibalik para pemberontak. Tahun 1958 di Indonesia pernah terjadi pemberontakan PRRI yang di motori oleh politisi Masyumi ( Islam ) dan  mendapat dukungan senjata dari AS. Pemerintah Soekarno mendapat dukungan senjata dari Uni Soviet ( USSR) untuk melumpuhkan PRRI. 

Selama pengepungan itu seluruh jalan keluar dan masuk ke wilayah timur Aleppo terputus sehingga sebanyak 250.000 warga sipil dan sekitar 8.000 orang pemberontak terkepung. Kawasan sekitar menuju Aleppo diserang total untuk memotong jalur logistik kepada kelompok pemberontak. Dampaknya mengerikan bagi warga Aleppo. Barang kebutuhan umum menjadi langka dan harga melambung tak terhingga. Aleppo terancam kekurangan pangan. Sementara itu selama pengepungan itu ratusan rudal Rusia di lemparkan ke Aleppo. Tentu tidak sedikit korban rakyat sipil dan milisi berjatuhan. Turki bersama AS dan Eropa yang selama ini mendukung secara tidak langsung para militan Islam tidak berbuat banyak untuk membantu. Karena tidak menyangka sama sekali Rusia akan ambil bagian dalam konflik Suriah ini. Inggeris dan Francis bersama PBB menekan Rusia agar menghentikan bantuan kepada rezim Suriah agar pengepungan dapat segera di akhiri. Tentu alasan yang di kemukakan adalah faktor kemanusiaan dan menghormati gencatan senjata yang telah di sepakati dalam perjajian di Muenchen yang sesuai dengan hukum internasional. Rusia tidak peduli. Terus melanjutkan serangan udaranya. 

Tanggal 14 desember kemarin, pemberontak militan Islam mundur dari Aleppo. Ini menandai kemenangan besar bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung selama empat tahun itu. Mundurnya Militan Islam ini berkat keterlibatan dari Turki yang tak ingin kehilangan muka dalam konflik Suriah. Turki menyerukan gencatan senjata yang di setujui oleh pemberontak milintan Islam, dan rezim  Assad. Para pemberontak militan Islam di beri kebebasan keluar dari Aleppo dan pemerintah Suriah akan memberikan amnesty. Media Barat menciptakan kampanye hitam atas proses evakuasi para militan Islam ini dengan berita pembantaian warga sipil oleh Militer Suriah di Aleppo. Padahal kenyataannya sebagian besar warga sangat senang dengan terbebasnya Aleppo dari kepungan karena mereka bisa kembali hidup secara normal. Dan terusirnya pemberontak Militan Islam dari Aleppo semakin memberikan harapan untuk masa depan mereka. Kekalahan Pemberontak Militan Islam di medan tempur merupakan indikasi bahwa penyelesaian konflik di Suriah akan segera terjelma.  Hari hari mendatang rezim Suriah akan focus melakukan rekonsiliasi nasional dengan mengajak semua pihak di Suriah untuk duduk bersama membicarakan masa depan Suriah.

Apa yang dapat di simak dari konplik Suriah ini ? Kekalahan militan Islam  di Suriah merupakan fenomena dalam politik International di kawasan Timur Tengah. Hubungan yang sangat erat antara Cina dan Rusia semakin teruji dalam menekan hegemoni AS dan Eropa. China telah dengan tegas mengatakan bahwa akan selalu mendukung Rusia dalam issue issue global khususnya berkaitan dengan Suriah dan Afganistan. Bukan hanya dukungan politik international, China juga mengirim 5000 pasukan elite nya untuk membantu Suriah melawan ISIS.  AS dan Eropa tidak bisa berbuat banyak menekan Suriah di forum DK-PBB. Karena selalu di veto oleh Rusia dan China. Disamping itu dalam forum perundingan penyelesaian Utang dan bantuan finansial kepada AS dan Eropa, pihak China selalu mempermasalahkan keterlibatan AS dan Eropa di Suriah dan ini tentu di kait kaitkan dengan dukungan China dalam penyelesaian krisis moneter di zona eropa dan AS.  Sementara itu, China melalui lobi jalur sutra berhasil menarik Turki berada di balik aksi Rusia secara tidak langsung dengan tidak memberikan bantuan signifikan terhadap pemberotan militan Islam. China juga berkomitment memberikan bantuan dana sedikitnya USD 30 miliar ( Rp. 400 Triliun) untuk anggaran rekontruksi perang dan recovery ekonomi Suriah paska konplik. 

Setelah konflik ini maka semua pihak harus keluar dari Suriah. Semua pihak asing harus memberikan kebebasan kepada Pemerintah Suriah. Penyelesaian Suriah adalah urusan dalam negeri Suriah. Tidak ada agama atau mahzab yang di perjuangkan dalam konflik Suriah. Semua karena faktor ekonomi dan sumber daya yang di perebutkan oleh kekuatan Asing. Semoga kita rakyat Indonesia, dapat belajar dari konflik Suriah ini. Jangan pernah mau terprovokasi oleh pihak yang meniupkan issue percahan dengan jargon jihad, anti komunis, anti liberal, anti kapitalis.  Negara kita sudah ada Pancasila dengan  UUD 45 sebagai penjaga NKRI dan itu sampai sekarang tidak pernah berubah. TIdak ada sesungguh nya issue yang bisa di usung untuk menjadikan Indonesia seperti Suriah, kecuali oleh orang sakit jiwa dan bodoh.

Issue seputar China...?

Ketika ekonomi Jerman terseok seok paska perang dunia pertama, tampilah seorang pria yang bukan siapa siapa di panggung politik. Dia tampil dengan jargon bahwa perbaikan ekonomi Jerman hanya mungkin apabila Ras Yahudi di enyahkan dari Jerman. Karena ras Yahudi sebagai penyebab ekonomi Jerman hanya di kuasai oleh segelintir orang dan membuat negara lemah secara sistematis. Dengan jargon di hadapan rakyat kalah dan miskin itu , HItler memancing emosi secara kolektif dengan menciptakan musuh bersama agar rakyat berada dalam barisan yang sama mendukungnya.  Untuk memperkuat ikatan itu, Hitler menanamkan sifat sombong dan bangga kepada rakyat bahwa bangsa Jerman adalah ras ARIA, ras terbaik di dunia. Tahun 1933 dia terpilih sebagai Kanselir Jerman. Tahun 1934 Furhrer ( Pemimpin ) jerman meninggal. Hitler mengangkat dirinya sebagai Führer (Pemimpin) (Reich ketiga). Setelah itu , ia menjadi diktator Jerman. Ia menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer sekaligus dan menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Ia juga seorang Ketua Partai Nasionalis-Sosialis (National Socialist German Workers Party atau Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/NSDAP) yang dikenal dengan Nazi. Demokrasi di hapus.

Bagaimana dengan perbaikan ekonomi? tidak ada solusi yang kontruktif dan sistematis. HItler terus menyalahkan Yahudi sebagai biang memburuknya ekonomi Jerman. Juga negara tetangga yang menjadi tempat Yahudi hidup senang. Karena itu HItler tidak sulit memobilisasi rakyat untuk jadi militer dalam perang kolosal yang di ciptakannya. Perang dunia kedua terjadi dengan ambisi dan alasan yang sulit diterima dengan akal sehat. Tapi rakyat yang dungu dan tidak rasional memang membuat pemimpin bisa berbuat apa saja, termasuk menjadi monster perang yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Ini belum termasuk pembantaian etnis yahudi (Holocaust ) di perkirakan lebih dari 11 juta orang laki-laki, perempuan, anak-anak telah dibunuh dengan cara mengerikan.  Apa hasilnya ? HItler kalah. Tak ada mimpi menjadi kenyataan sesuai dengan dokrin yang dulu. Bahkan Hitler sukses menjadikan Jerman sebagai negara pecundang. Bangsa Aria yag di banggakan hanya jadi kupulan orang kalah dan menderita akibat perang yang sia sia. Sombong dan bangga diri telah membuat Tuhan menghukum Jerman dan menjadi pelajaran bagi sejarah dunia bahwa kekuasaan di dirikan dengan sifat sombong sebetulnya melawan Tuhan, apalagi demi tujuan itu harus membunuh dan membantai orang tidak berdosa. Tuhan menciptakan Yahudi dan tidak melegitimasi kita membunuhnya kecuali menjadikan pelajaran agar jangan meniru sifat mereka. Perbaiki sifat mereka dengan akhlak baik..

Cara HItler merebut kekuasaan menjadi inspirasi oleh sekelonpok orang yang masih percaya rakyat bodoh bisa di tipu. Mereka berusaha menyalahkan keadaan ekonomi karena etnis CHina dan berusaha membangun emosi rakyat untuk menjadikan apapun yang berbau china adalah ancaman kemakmuran. Mengapa bukan etnis lain atau bangsa lain seperti jepang dan eropa yang telah lama menguasai ekonomi Indonesia dari hulu sampai hilir? Ya karena Jepang dan Eropa , AS percaya kepada Tuhan. Alasan ekonomi kurang efekfit untuk memusuhi asing di luar China. Tapi kalau China di samping alasan ekonomi juga bisa dengan mudah menggiring orang fanatik untuk bersatu dalam barisan dengan tujuan melawan etnis dan negara yang anti Tuhan. 

Karena stikma komunis anti Tuhan melekat di otak yang buta ilmu pengetahuan. Demi agama dan Tuhan mereka mudah di giring jadi militant dan bahkan jadi mesin pembunuh kepada yang berbeda. Kebencian terhadap China terus di tiupkan oleh berbagai pihak. Ada yang bilang bahwa china akan menguasai pesisir pantai Indonesia. Padahal itu tidak mungkin terjadi karena pada tahun 2014, lahir UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. UU Nomor 1 Tahun 2014 menyampaikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau lebih ketat dan koordinir secara centralistik. Ada yang bilang bahwa Buruh China menguasai pekerjaan di Indonesia. Padahal sudah ada UU Ketenaga kerjaan di mana ada pembatasan bagi pekerja asing yang boleh bekerja di Indonesia, kecuali bagi proyek yang mensyarakatkan turn key atau B2B dengan skema non recourse loan dari  luar negeri. Di mana pihak lender harus memastikan proyek selesai di bangun sesuai jadwal dan karena itu mereka membawa sendiri tenaga akhli untuk membangun proyek.

Baru baru ini ada issue yang sengaja di gelembungkan ke publik tentang adanya bibit cabe yang di tanam oleh warga China yang tidak punya izin bisnis masuk ke Indonesia dan tidak punya izin memasukan bibit tanamam ke Indonesia. Bagi saya ini tindakan kriminal tanpa ada maksud terlalu jauh dan tugas BIN dan aparat untuk mengusut kasus ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena kalau niatnya menebar bakteri dengan tujuan merusak ketahanan pangan Indonesia, itu jelas engga mungkin. Mengapa ? Karena di lakukan secara ilegal. Lain halnya seperti yang di lakukan seperti pabrik susu Formula yang ternyata ada yang mengandung bakteri Sakazakii yang jelas terbukti dapat menyebabkan radang selaput otak dan radang usus pada bayi. Pabrik susu itu di dirikan dengan izin dari pemerintah sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah tetap tidak melarang susu yang terindikasi ada bakteri itu karena alasannya tidak terbukti. Mengapa ini tidak di permasalahkan? Apakah karena tekhnologinya dari Amerika dan Eropa? Apakah karena bisnis ini  di kuasai kartel yang banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri? atau karena mereka bukan China?  Sementara perlakuan pemerintah terhadap investasi China sama dengan Negara lain sesuai dengan UU PMA, yang sampai kini belum diubah. Tapi mereka yang meniupkan kebencian itu tidak melihat aspek legalitas keberadaan investasi china. Kita wajib waspada, bukan hanya kepada China tapi seluruh pihak asing, dan karena itulah UU di buat sebagai pagar agar NKRI tetap utuh dan berdaulat dari segala infiltrasi asing.

Untuk di ketahuai bahwa saat sekarang negara yang paling kuat sumber daya keuangannnya adalah CHina. Bila China di curigai buta dan di kecam dengan analisa buta, tentu bisa di tebak maksud dibalik itu semua. Ini kritik politik. Mengapa? Coba perhatikan kemana arahnya tujuan mereka : Mereka menolak China membantu pemerintah agar Jokowi kehilangan akses mendapatkan financial resource memacu investasi dalam negeri. Bila tidak ada investasi maka tidak ada pertumbuhan ekonomi. Mata uang akan jatuh dan hutang akan gagal bayar, ekonomi akan collapse. Dan chaos pasti terjadi. Saat itulah mereka tampil merebut kekuasaan bak pahlawan kesiangan. Dan kalaupun mereka berkuasa maka yang terjadi adalah penghapusan demokrasi dan menangkapi siapa saja yang berbeda , juga membunuh... Tapi taktik berpolitik seperti itu terbelakang secara intelektual. Dengan era globalisasi saat sekarang ini , cara itu tidak laku lagi. Rakyat Indonesia sekarang tidak sebodoh rakyat Jerman di tahun 1932. Kalaupun ada yang bodoh tidak lebih 10% dari populasi rakyat dan selalu gagal membangun koalisi di antara mereka karena dasar dan niatnya memang tidak di ridhoi Tuhan.

Catatan tentang Ahok.

Saya bukan penduduk Jakarta. Saya penduduk Banten atau tepatnya Kotamadya Tangerang. Apa urusannya dengan Pilkada DKI. Toh siapapun yang terpilih tidak ada hubungannya dengan perbaikan kota saya. Di samping itu bisnis saya tidak ada kaitannya dengan proyek Pemda, atau tidak memerlukan izin dari Pemda seperti buka restoran, atau cafe atau tempat hiburan atau property. Namun teman saya banyak yang bersinggungan dengan Pemrof DKI. Mereka umumnya adalah pengusaha property, tempat hiburan, restoran. Ketika Ahok di calonkan sebagai Wagub berpasangan dengan Jokowi, mereka sangat antusias memberikan dukungan kepada Ahok. Alasannya lebih kepada kesamaan etnis dan Ahok di kenal sebagai pengusaha. Tentu harapan mereka, Ahok  akan lebih flexible untuk melancarkan bisnis mereka di DKI. Tentu dukungan mereka di terima dengan senang hati oleh Ahok. Saya pernah di undang oleh teman untuk hadir dalam suatu acara di sebuah restoran di daerah jakarta Utara. Acara itu di gagas oleh etnis keturunan berasal dari satu salah kota di sumatera. Nampak sekali mereka bersemangat memberikan dukungan kepada Ahok. Tapi sebagai pebisnis, saya perhatikan wajah Ahok bukan tipe orang yang mudah di taklukan. Walau senyumnya terkesan ringan namun raut wajahnya tidak menyiratkan hatinya lemah. Nampak bagi saya dia adalah tipe orang yang realistis dan rasional. 

“ Lue engga bisa berharap terlalu banyak dari Ahok. “ itu kata saya kepada teman yang tak pernah saya lupa. Namun teman itu begitu yakinnya bahwa kemenangan Ahok adalah peluang bagi masa depannya. Berlalunya waktu, teman saya sudah jarang sekali bicara tentang Ahok. Apalagi restoran yang tadinya berdiri di lahan Pemrof terpaksa di tutup setelah habis waktunya. Karena Pemrof tidak ingin memperpanjang sesuai dengan kontrak gubernur sebelumnya. Ahok ingin kontrak di rubah untuk semakin besar keuntungan bagi Pemrof.  Ketika teman saya meminta ahok mempertimbangkan, dengan enteng Ahok, bilang “ Lue teman gua, seharusnya lue bantu gua gimana Pemrof dapat PAD sebanyak mungkin untuk membiayai program sosial. Kalau lue pengen untung sendiri ya gua engga bisa.”  Teman itu sangat kecewa dan tentu dia memutuskan keluar dari lingkaran persahabatan dengan Ahok. 

Keluhan teman itu juga di rasakan oleh teman lain yang bergerak di bidang property. Ahok tidak akan keluarkan izin peruntukan lahan ( SP3L) sebelum membayar jaminan untuk fasum. Mengapa ? Pengalaman gubernur sebelumnya ternyata dari 2000 surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang dikeluarkan tahun 2013, hanya 14 persen pengembang yang sudah memenuhi fasos-fasum. Sisanya yang 86 persen belum di bayar alias nunggak, yang pada tahun 2010 saja, siap di tagih senilai Rp 80 trilyun dari 28 Pengembang. Sementara, Pemprov DKI tidak pernah melakukan penagihan secara masif sehingga kewajiban pengembang itu makin lama makin menggunung. Karena memang  berdasarkan peraturan pemerintah tidak ada sanksi yang tegas bagi penunggak. Itu sebabnya soal kewajiban membayar ini menjadi lahan empuk bagi Gubernur sebelum Jokowi dan Ahok untuk memenuhi pundi partai.

Namun di era Ahok, upaya penagihan itu di lakukan dengan  segala cara. Cara yang di tempuhnya adalah tidak akan memberikan izin kepada para pengembang yang masih menunggak kewajiban fasos fasum pada proyek sebelumnya. Tentu ini mendulang protes dari 28 pengembang raksasa  yang sebagian besar adalah pendukungnya tadi waktu Pilkada. Tapi Ahok tetap konsisten. Bahkan Bakrieland milik ketua dewan pembina Golkar di ancam cabut izinnya karena tidak mampu bayar tagihan fasum fasos. Dia sadar bahwa setiap kebijakan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Dari kebijakan keras inilah Ahok mendapatkan PAD yang besar untuk melancarkan program pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena relokasi. Selama dia menjabat telah lebih dari 20.000 unit Rusun di bangunnya. Tahun 2017 di rencanakan akan membangun 50,000 unit. Ini tidak pernah terjadi pada gubernur sebelumnya.

Teman pengusaha Restoran dan tempat hiburan juga mulai gerah dengan kebijakan Ahok yang menerapkan pajak secara online dengan menggandeng bank pemilik sistem IDC. Dengan sistem ini maka ribuan restoran dan tempat hiburan terhubung secara online setiap transaksi yang mereka lakukan dengan konsumen. Jadi tidak bisa lagi pemilik  restoran atau tempat hiburan berkelit atau kong kalikong dengan petugas pajak dengan manbayar pajak yang “diatur’ agar tidak sesuai dengan kenyataan. Kini orang kaya di DKI semakin di peras oleh Ahok, kata teman saya. Mengapa ?Ahok menetapkan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan. Artinya semakin banyak kendaraan pribadi semakin besar pajaknya. Ahok juga melakukan penyesuaian nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemuktahiran basis data Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Artinya semakin elite dan mahal tempat atau lokasi semakin mahal PBB nya. Namun bagi pemilik rumah dan tanah di bawah ketentuan nilai NJOP di bebaskan pajak. Di sini nampak Ahok menerapkan unsur keadilan.

itu sebabnya sejak tahun 2013 PAD DKI sebesar Rp. 26,6 Triliun, lalu tahun 2014 menjadi 39,5 Triliiun, Tahun 2015 mencapai Rp. 44,20 Triliun. Artinya terus meningkat. Walau target penerimaan PAD di bawah realisasi, namun dari tahun ke tahun Ahok terus meninggikan target PAD. Mengapa tetap tinggi?. Ini adalah bagian dari politik anggaran. Jadi estimasi pajak yang tinggi itu karena dasarnya adalah upaya serius pemrof secara politik memperluas basis pemajakan dan mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Kombinasi dari kedua kebijakan tersebut akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam struktur pajak, mengurangi polarisasi, dan memperbaiki kapasitas.  Kalaupun tidak tercapai target maka bukan berarti itu salah. Kebijakan harus konsisten dengan tetap meninggikan estimasi pajak agar DPRD  membuat PERDA yang bertumpu kepada pengurangan ketimpangan penghasilan di masyarakat dengan memperluas basis pemajakan. Juga memaksa Ahok harus memperbaiki kinerja PNS DKI. Karena dia sadar sebagian besar pembiayaan pembangunan DKI dari pajak rakyat. Dan dia harus membangun trust di hadapan rakyat dengan memberikan kinerja terbaik bagi rakyat. 

Karena sumber pendapatan asli daerah terus meningkat maka berbagai program sosial dan program unggulan membenahi jakarta sebagai kota modern yang religius dapat di laksanakan. Mungkin karena kebijakannya itulah mengapa dia punya musuh dimana mana dan teman yang tadi mendukung memilih menjaga jarak dengannya. " Engga ada untungnya temanan dengan Ahok. Semakin berteman semakin dia gencet kita. Capek lah" Demikian kata teman saya tentang Ahok. Bahkan Anggota DPRD dan pejabat SKPD tidak punya ruang untuk berkolusi dengan pengusaha untuk mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari APBD. Ahok sangat keras dan tidak bisa di ajak kompromi soal itu. Makanya brangkas partai semakin kering karena sikap Ahok itu. Jadi sungguh lucu dan aneh kalau ada orang bilang Ahok di dukung taipan 9 naga atau proxy aseng. Justru  di pengadilan di mana AHok sebagai Saksi kasus Sanusi terbukti kebijakan Ahok merugikan pengembang dan menguntungkan pemrof DKI di mana mendapatkan dana di luar APBD untuk membiayai program pembangunan Giant Sea Wall.

Seorang teman konsultan perkotaan saya tanya apa sebetulnya kelebihan Ahok? Ini penting saya ketahui. Karena program yang telah dia lakukan itu dananya bersumber dari APBN dan  siapapun bisa melakukannya. Mengapa Ahok dapat melakukan hal yang berbeda di bandingkan gubernur sebelumnya?. Dan terkesan pembangunan di DKI tidak pernah henti dan ini di rasakan oleh penduduk DKI. Menurut teman saya bahwa kelebihan Ahok ada pada keberaniannya melakukan kreatifitas untuk mendapatkan solusi dari keterbatasan APBD. Keberanian ini tidak semua Kepala Daerah punya. Ahok punya keberanian karena dia jujur dan selalu transfarance. Sehingga siapapun bisa mengawasinya. Dia tidak perlu takut selagi apa yang dia lakukan tidak untuk kepentingan pribadi dan semua karena untuk rakyat DKI. 

Apa dasar hukum Ahok melakukan kreatifitas itu? menurut teman saya itu diatur dalam UU Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga, Sebagai Gubernur, Ahok mempunyai hak diskrisi untuk mengeluarkan kebijakan di luar aturan yang ada selagi itu untuk kepentingan Pemrof. Makanya kreatifitas Ahok tinggi sekali mendapatkan sumber dana mengatasi stagnan program pembangunan karena APBD yang terbatas. Dari dana itulah  program pengerukan sungai , program reklamasi, penyediaan fasilitas terbuka untuk publik, dan lain sebagainya di biayai. Ahok juga punya hak memperluas rincian mata anggaran agar tidak mudah di korup oleh SKPD. Dampaknya dia bisa menghemat anggaran triliunan dana APBD. Walau karena itu realisasi anggaran menjadi rendah. Itu lebih baik daripada tinggi tapi di korup. Sisa anggaran bisa di gunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Tapi dengan realisasi anggaran yang rendah itu , kinerjanya lebih baik di bandingkan dengan Gubernur sebelumnya yang tingkat realisasi anggaran diatas 90%. Silahkan nilai sendiri , kemana anggaran yang di realisasikan itu.

Sebagai pengusaha saya hanya melihat dari sisi financial solution. Apapun organisasi,  selagi dia mampu mengelola dengan baik sumber sumber yang terbatas untuk mendatangkan penghasilan agar cash flow terjaga sesuai dengan rencana dan program yang ada maka organisasi itu akan tumbuh sehat dan perubahan kearah yang lebih baik dapat di raih. Itulah kelebihan Ahok.  Walau Ahok tidak sempurna namun dia memberikan warna tersendiri dalam tata kelola pemerintahan daerah. Karena sebagian besar Gubernur atau kepala Daerah di Indonesia terjebak dengan cara cara normatif. Padahal sehebat apapun program kerja namun apabila pemimpin tidak mampu mengelola sumber daya yang terbatas karena kreatifitas yang rendah dan tidak bersifat solutif maka akan menimbulkan frustrasi bagi anggota organisasi. Apalagi hanya mengandalkan APBD dengan kontribusi APBN dan mengelolanya dengan cara normatif . Memang cara ini tidak beresiko namun tidak banyak yang bisa di lakukan untuk perubahan yang lebih baik. Itulah yang saya kawatirkan bila bukan Ahok yang jadi Gubernur DKI.

Dengan tulisan ini saya harap warga Jakarta  dapat memahami bahwa semakin di benci seseorang karena kebijakannya itu tandanya dia orang yang berbuat untuk perubahan yang lebih baik. Karena merubah status quo itu engga mudah , apalagi memaksa orang keluar dari comfort zone juga tidak mudah. Jangan ragu dengan orang yang di benci karena dia kontroversial, lain halnya bila dia terbukti korup. Hidup adalah pilihan dan semua orang berhak menentukan pilihannya. Saya sendiri tidak bisa menjamin Ahok lebih baik di bandingkan calon lannya. Silahkan bersikap, wahai warga DKI. Di tangan andalah masa depan Jakarta.

Belajar dari Kasus Permadi..

Di era Soeharto, dalam sebuah acara di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.  Permadi mengatakan, undang-undang dasar memungkinkan presiden menjadi diktator secara konstitusional. “Soekarno diktator, Soeharto diktator. Di tengah diskusi itu, Permadi masih ingat betul, ada seorang peserta diskusi menyatakan sepakat dengan pernyataannya tentang diktator. “Rafly Harun, yang sekarang profesor tata negara, dulu masih mahasiswa. Dia bilang bahwa hanya ada satu diktator di dunia ini yang baik, yakni Nabi Muhammad. Karena bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya tapi untuk umatnya. Saya pun langsung bilang, saya sependapat dengan anda, Nabi Muhammad adalah diktator yang baik seperti yang anda katakan,” kenang Permadi.

Permadi melanjutkan, acara diskusi itu ternyata direkam oleh sekretariat UGM. Kemudian dibagi-bagi. " Saya pun mendapatkan satu yang asli. Namun rekaman itu jatuh ke tangan Harmoko.Kemudian rekaman dipotong-potong, ucapan Rafly Harun tidak ada, yang ada hanya jawaban saya, Nabi Muhammad Diktator. Disebar luaskan ke umat Islam. Langsung ribuan umat Islam datang ke Kejaksaan Agung, lalu datang ke rumah saya sambil membawa poster, tangkap Permadi, gantung Permadi. darah Permadi halal. Saya langsung ditangkap dan dipenjara,” katanya.

Memasuki persidangan, Permadi membawa rekaman utuh kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. “Hakim heran. Dia tahu karena ini rekayasa,”. Di persidangan, majelis hakim memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara. Namun entah bagaimana rekaman asli itu sampai ke tangan Presiden. Pak Harto marah dan malu karena Permadi di perlakukan tidak adil. Semua karena ulah Harmoko, Faisal Tanjung dan Din Samsudin * yang sehingga menjadikan dirinya terpidana dengan memotong motong rekaman asli. Akhirnya Pak Harto memerintahkan agar Permadi di bebaskan dari penjara. Dia hanya menjalani hukuman 1 bulan tanpa proses banding atau pembelaan secara hukum. Tapi tidak ada yang bisa membantah bahwa Permadi telah di perlakukan tidak adil selama proses peradilan terhadap dirinya.

Andaikan kasus Permadi itu di zaman Jokowi, Permadi tidak akan di penjara dengan tuduhan yang belum terbukti bersalah itu. Tapi di era Soeharto itu biasa saja. Andaikan kasus Permadi itu di era Jokowi, dia akan di bebaskan oleh Hakim karena bukti yang dia berikan tidak sama dengan bukti yang di jadikan jaksa sebagai dasar menuntutnya. Tapi di era Soeharto, itu biasa saja. Andaikan kasus Permadi itu di zaman Jokowi, maka Harmoko , Faisal Tanjung, Din Samsudin akan jadi tersangka karena merekayasa bukti yang tidak sama dengan aslinya. Tapi di era Soeharto, itu biasa saja.

Ahok bukanlah Permadi walau kasusnya tidak jauh beda dengan Permadi dimana di nyatakan bersalah karena sebuah " kata kata", dan Ahok bersyukur hidup di era reformasi, khususnya di kepemimpinan Jokowi di mana supremasi hukum diatas segala galanya, sehingga tidak harus di tahan sampai dia benar benar terbukti bersalah oleh keputusan Hakim. Jokowi bersikukuh memastikan supremasi hukum di tegakan agar tidak boleh ada lagi orang di penjara karena di rekayasa oleh sekelompok orang atas dasar suka tidak suka. Karena lewat supremasi hukum itulah semua warga negara yang plural ini bisa hidup nyaman dan punya harapan untuk masa depan yang lebih baik.  Banyak orang tidak menyadari bahwa era diktator telah lewat. Kini era reformasi. Hukum jadi panglima. Jangan sampai kita berhasil mengganti rezim diktator tapi prilaku kita sebagai rakyat justru melahirkan kediktatoran baru, dengan memaksakan kehendak atas nama agama atau apalah.

Saya berharap agar masalah Ahok di tempatkan pada kontek negara Hukum sebagai ujud kecintaan kepada bangsa dan negara. Mari kita bersikap bijak sebagai anak bangsa untuk menerima apapun keputusan terhadap Ahok. Apabila Ahok terbukti bersalah di pengadilan maka kepada pendukung Ahok khusus nya umat non muslim bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan. Andaikan Ahok terbukti tidak bersalah dan di bebaskan oleh Hakim, maka kita umat islam harus menerima dengan lapang dada untuk berserah diri kepada Allah. Selanjutnya mari kembali bersama sama bergandengan tangan dalam perbedaan untuk negeri yang kita cintai ini...