Isunya dalam waktu dekat ini pemerintah akan menggunakan haknya sesuai pasal 7 ayat 6a APBN-P 2012, harga BBM akan naik. Saya sebagai orang awam ingin punya pandangan seputar kenaikan harga BMM dan Subsidi. Subsidi itu adalah kebijakan yang berhubungan dengan administration price, yang merupakan instrument pemerintah mensiasati inflasi. Inflasi itu berkaitan dengan variable suplai uang akibat konsumsi dan tabungan. Hanya 10 % orang kaya yang melakukan konsumsi dan tabungan tapi dampaknya kepada seluruh rakyat indonesia dalam pembentukan harga. Dan inflasi itu merampas ( beda dengan pajak yang berdasarkan tarif dan golongan ) uang rakyat : dari orang tua sampai bayi, dari konglomerat sampai kaki lima. Pengaruhnya massive dan sistematis. Inflasi jinak yang dicapai sepanjang Februari lalu, berpotensi bergerak liar bila harga BBM subsidi dinaikkan. Karena harga BBM subsidi memang selalu menjadi faktor krusial dalam pergerakan inflasi. Selain inflasi langsung, ada pula inflasi tidak langsung akibat naiknya harga BBM.
Menurut Data BPS, dalam periode awal tahun ini, komoditas pendorong utama inflasi masih didominasi oleh bahan pangan dan emas. Namun, jika harga BBM subsidi dinaikkan, maka factor BBM lah yang akan dominan. Potensi naiknya inflasi tergantung besar kecilnya kenaikan harga BBM. Misalnya harga BBM subsidi naik Rp 500 per liter menjadi Rp 5.000 per liter, maka potensi kenaikan inflasi langsung sebesra 0,31 persen dan inflasi tidak langsung sebesar 1,5 - 2 kali inflasi tidak langsungnya. Karena itu, jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter, maka potensi tambahan inflasi langsung akan mencapai 0,93 persen dan inflasi tidak langsungnya. Jadi, kalau BBM jadi Rp 6 ribu per liter, kira-kira tambahan inflasinya 2,5 - 5 persen. Bayangkan kalau harga BBM diatas itu!
Kalau pemerintah mengatakan subsidi hanya dinikmati orang kaya, yang memang hanya orang kaya yang bisa mendorong terjadinya inflasi. Makanya disiasati lewat admnistration prirce. Kepada orang miskin apanya yang mau disiasati inflasi , wong mereka memang lemah berkonsumsi. Bagaimana dengan pengalihan dana subsidi uuntuk orang miskin seperti Bantuan Tunai Langsung ? Ini sama saja melempar sabun kedalam bak mandi. Tidak akan ada pengaruhnya secara sistem untuk menekan inflasi. Bahkan malah memicu inflasi dan akhirnya yang korban orang miskin juga bila harga terus melambung tinggi. Jadi substansi subsidi BBM itu bukanlah berapa besaran pada APBN tapi bagaimana men stimulate semua lapisan masyarakat mampu berproduksi dan berkonsumsi untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang adil dan beradab.
***
Negara modern yang menjujung tinggi moral dan HAM , inflasi adalah hantu yang paling menakutkan dan segala daya harus disiasati agar inflasi dapat ditekan. Karena kita semua tahu, mengelola inflasi itu sama dengan orang pakai sarung, ditutup kaki, kepala nongol, ditutup kepala , kaki nongol. Pertanyaannya adalah apanya yang harus diutamakan ditutup? kepala atau kaki ? Rakyat banyak atau segelintir orang ? PKS dan PDIP juga GARINDRA, Hanura konsisten menghitung APBN dari sudut expectasi APBN versus kenaikan harga BBM. Kesimpulannya BBM tidak perlu naik kecuali pemerintah merubah pos belanja rutin dalam bentuk perluasan infrastruktur ekonomi, revitalisasi sector produksi dan jasa yang berhubungan langsung dengan program pro rakyat miskin
***
Negara modern yang menjujung tinggi moral dan HAM , inflasi adalah hantu yang paling menakutkan dan segala daya harus disiasati agar inflasi dapat ditekan. Karena kita semua tahu, mengelola inflasi itu sama dengan orang pakai sarung, ditutup kaki, kepala nongol, ditutup kepala , kaki nongol. Pertanyaannya adalah apanya yang harus diutamakan ditutup? kepala atau kaki ? Rakyat banyak atau segelintir orang ? PKS dan PDIP juga GARINDRA, Hanura konsisten menghitung APBN dari sudut expectasi APBN versus kenaikan harga BBM. Kesimpulannya BBM tidak perlu naik kecuali pemerintah merubah pos belanja rutin dalam bentuk perluasan infrastruktur ekonomi, revitalisasi sector produksi dan jasa yang berhubungan langsung dengan program pro rakyat miskin
Disamping itu, pemerintah perlu melakukan penghematan secara menyeluruh yang tidak ada hubungannya dengan biaya pembangunan. Bayangkan saja, biaya pelesiran pejabat ke luar negeri, yang besarnya Rp.12,7 trilyun (2009), Rp.19,5 trilyun ( 2010) dan Rp.24,5 trilyun (2011), ini jelas pemborosan dan celah korupsi. Juga merestruktur business MIGAS lewat revisi UU MIgas agar sebesar mungkin manfaat bagi Negara dan rakyat. Terutama soal cost recovery dalam skema PSC yang lebih banyak celahnya pemerintah dikibulin oleh kontraktor asing. Tapi karena agendanya adalah politik untuk menuju Pemilu 2014 maka program penghapusan subsidi BBM di cross dengan program bantuan tunai kepada seluruh desa dan rakyat miskin dipaksakan. Keculasannya gampang dibaca.
***
Jadi masalah BBM , bukan hanya soal naik atau turun tapi masalah fundamental APBN kita dan Fundamental ketahanan kita sebagai bangsa untuk kini dan besok. Kalaupun besok harga tinggi atau zero subsidi tidak ada masalah sepanjang struktur APBN memang di design untuk memungkinkan setiap rakyat mampu belanja pada harga berapapun karena semua akses untuk setiap rakyat menghasilkan uang tersedia…
***
Jadi masalah BBM , bukan hanya soal naik atau turun tapi masalah fundamental APBN kita dan Fundamental ketahanan kita sebagai bangsa untuk kini dan besok. Kalaupun besok harga tinggi atau zero subsidi tidak ada masalah sepanjang struktur APBN memang di design untuk memungkinkan setiap rakyat mampu belanja pada harga berapapun karena semua akses untuk setiap rakyat menghasilkan uang tersedia…
No comments:
Post a Comment