Mereka...

Ada apa gerangan yang terjadi ini diranah politik kita ? Setelah Pileg ( pemilihan Legislative ) adalah kesibukan untuk membentuk koalisasi. Partai yang telah lebih dulu eksis nampak bermain kekiri dan kekanan. Bukan tujuan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan kekuatan tawar menawar dengan kekuatan lembaga president. Siapapun yang terpilih untuk menghuni istana maka akan berhadapan dengan kekuatan di senayan. Efektifitas pemerintahan sangat bergantung dari dukungan legislative. Harap maklum karena semua aturan hukum dibuat dan ditentukan oleh DPR. Lembaga president dengan jajaran kabinetnya hanyalah pelaksana belaka. 

Kita tidak tahu agenda apa yang ada pada masing masing Partai itu untuk lahirnya kejayaan negeri ini. Bila kenyataannya Partai yang masuk sepuluh besar ( minus Garindra dan Hanura ) selama ini ikut berperan menggiring bangsa ini kedalam perangkap Neoliberal. Sebuah kenyataan mengatakan bahwa APBN (2004) Rp. 480 T , kini menjadi diatas 1000T. Hutang Luar Negeri (2004) USD 75 Milliar kini menjadi USD 150 Milliar. Inflasi (2004) 1 digit ,kini 2 digit. Rupiah (2004) Rp.8000, kini diatas Rp. 10.000. Beras (2004) Rp. 1800, kini rp.4.500. Pengangguran (2004) 27% , kini diatas 50%. Total kemiskinan (2004 ) 16,6% , kini diatas 50%. Data data tersebut diperoleh dari situs resmi yang ada di internet baik sumber dari BPS maupun dari Bank Dunia.

Dari data tersebut diatas nampak sekali bahwa peningkatan APBN tidak diikuti oleh perluasan kemakmuran bagi rakyat.Justru meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Penyebabnya tidaklah terlalu sulit untuk dianaliasa. Orang awam yang sedikit paham soal ekonomi dapat menilainya. Ada empat penyebab yaitu (1). Peningkatan APBN disebabkan oleh tekanan beban hutang yang terus meningkat dari tahun ketahun ( gali lubang tutup lubang). (2). Proses deindustrialiasi terjadi secara systematis yang disebabkan kebijakan pemerintah maupun UU yang dikeluarkan oleh DPR. (3). Korupsi terjadi secara systematis . (4). Data sebagai dasar POAC tidak akurat. Akibatnya banyak kebijakan yang dibuat tidak berdasar atau menyimpang.

Penyebab kedua karena adanya penyebab pertama. APBN yang serba tergantung dengan bantuan luar negeri mengakibatkan kita tidak bisa berbuat banyak terhadap tekanan dari luar negeri khususnya lembaga donor yang memaksa agar Indonesia menerima konsep neoliberal. Deindustrialiasai kita terjadi karena adanya UU yang menghilangkan protection bagi dunia usaha dalam negeri. Banyak sekali daftar UU yang dikeluarkan oleh DPR dan semuanya mengarah kepada neoliberal. UU ini juga berdampak kepada keharusan pemerintah menandatangani kesepakatan bilateral atau multilateral yang merugikan daya saing dalam negeri. Seperti kerja sama dengan model economic partnership agreement (EPA). Juga dilakukan kesepakatan khusus investasi dan bisnis, kerja sama/transfer teknologi dan informasi, Mutual recognition agreement (MRA), mobilisasi manusia, hak-hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi dan pembelanjaan pemerintah. Semua menghilangkan otoritas negara terhadap segala potensi nasional kecuali mengikuti aturan globalisasi

Penyebab ketiga karena adanya penyebab keempat. Syistem database negera kita sangat lemah. Hampir disemua sector database kita tidak up to date. Data yang tidak akurat juga memungkinkan terjadinya celah korupsi secara suytematis lewat belanja rutin pemerintah. sistem dan prosedur yang buruk dalam penganggaran seperti jadwal penyusunan jadwal, penelaahan yang terlalu dekat dengan pembahasan di DPR, ekstensi Rancangan Kegiatan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) yang terlambat dan penolakan terhadap Anggaran Dana Tambahan bagi Kementrian dan Lembaga. Banyak program APBN yang dikirim ke Daerah tidak tesalurkan dengan tepat. Seperti program pengurangan Subsidi di APBN yang diganti dengan BLT namun disalurkan dengan data yang salah.. lambatnya penyaluran dana ke project. Banyaknya anggaran DAU yang disimpan di bank dengan sengaja melambatkan penyalurannya.Walau KPK bekerja dengan efektif begitupula aparat hukum lainnya namun korupsi systematis ini tidak terjangkau oleh Hukum yang ada kerna dia merupakan bagian dari hukum itu sendiri. Yang terjaring hanyalah korupsi tradisional yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan korupsi systematis. 

Itulah yang terjadi oleh semua partai yang telah eksis sebelumnya. Siapapun diantara mereka yang berkuasa, tetap akan melangsungkan program yang sudah dijalankan sebelumnya “ menggiring negara masuk dalam neoliberal untuk menjadi bagian dari neocolonialism global. Sambil menikmati system yang korup…