Akankah ini dilanjutkan

Tahukah anda bahwa hasil tambang kita memasok 25% Timar, 2,2% batubara, 7,2% emas dan 5,7 % nikel untuk kebutuhan dunia. Karunia Allah kepada negeri kita sangat besar. Sumber daya energi kita kompit sekali, mulai dari minyak dan gas bumi, batubara hingga yang terbarukan seperti tenaga air, angina , surya, panas bumi hingga bio massa. HUtan yang yang terbentang dari sabang hingga marauke mencapai lebih kurang 72 juta hektar. Keaneka ragaman hayatinya tiada tara , bahkan nomor 2 di dunia. 60% dari 217 juta penduduk Indonesia adalah tenaga kerja produktif. Tapi kekayaan dan potensi besar itu tidak ada artinya sama sekali. Terbuang sia sia karena tergadaikan melalui liberalisasi dan privatisasi. Penjajahan model baru terjadi lewat UU dan Aturan oleh rezim yang berkuasa.

Dampak dari liberalisasi sector MIGAS maka kini 85% konsesi MIGAS dikuasai oleh asing dan hanya 15% dikuasai oleh Pertamina, Menurut Walhi “Sebanyak 329 blok migas di tangan asing. Jika diletakkan titik-titik pada peta Indonesia, maka Indonesia sudah tergadaikan,” Berdasarkan data yang dikemukakan oleh WALHI, maka luas lahan konsesi migas yang diberikan pemerintah kepada investor asing mencapai 49,65% dari seluruh daratan Indonesia yang mencapai 192,257 juta hektar. Semua itu terjadi berkat loby korporasi raksasa asing yang memaksa pemerintah untuk menerima. Mediator yang terlibat didalam negeri juga tidak lepas dari ring satu kekuasaan. Contohnya kasus Cevron yang mediatornya Rizal Malarangeng. Cevron (AS) kini tercatat menguasai 36,39% produksi Migas nasional

Perizinan konsesi Tambang terus berlanjut bahkan sampai kepada wilayah penghunian padat penduduk seperti Lapindo. Setiap tahunnya lahan pertanian menyusut sebesar 64.444 Hektar untuk lahan pertambangan. Tercatat ada 23 perusahaan tambang yang terkena kasus perusakan lingkungan termasuk LAPINDO , FREEPORT, NEWMONT tapi tidak pernah bisa dicabut izinnya karena terhalang oleh kekuatan arbitrase international Negara lemah dan tak berdaya. Juga daerah pesisir pantai dan daerah kepulauan terancam punah akibat exploitasi pasir dan batu. Hutan bakau sebagai penyangga pantai banyak berubah fungsi , yang akhirnya mengancam kelestarian ekosistem.

Itulah penyebab utama mengapa negara kita sampai sekarang masih dililit oleh krisis anggaran. APBN tak berdaya untuk menopong fungsi sosialnya. Banyak tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh UUD45 akhirnya di serahkan kepoada swasta /pasar ( privatisasi). Padahal negara mengemban amanah atas resource yang begitu besar untuk mensejahkterahkan rakyat. Tapi …inilah akibat mind corruption para pengambil kebijakan , yang daya rusaknya sangat massive berskala jangka panjang, sistemik. Kita boleh mencatat ungkapan Ekonom Joseph Stiglitz di Jakarta Post, tertulis “ stiglitz also warred developing countries to be aware of widespread corruption in the privatization process , karena , in many contries , privatization got the name of barbarization. Akankah ini dilanjutkan atau dihentikan ?

Ada pendapat pembelaan soal kebijakan neoliberal dengan menjastifikasi China yang komunis tetap kapitalis. Amerika yang negara kapitalis tetap proteksi. Yang harus dicatat bahwa kebijakan china tidak pernah melepas sumber daya alamnya kepada pihak asing. Bahkan BUMN china aktive mencari sumber daya alam dinegara lain untuk kejayaan negerinya. Begitupula AS. Ketika UNOCAL akan diambil alih China, senat AS melakukan intervensi dengan menolak tender pembeliaan itu dan menunjuk CEVRON sebagai pihak yang mengambil alih. Jadi kalau menjustifikasi apa yang dilakukan oleh AS dan China soal liberalisme, kita sangat beda. Karena mereka para pejabatnya membela kepentingan nasionalnya tapi tapi kita menggadaikannya.

Masa depan kita adalah masa depan anak cucu kita. Tolong terus diingat dan jangan lupa bahwa negeri ini merdeka tidak dengan gratis. Jutaan nyawa melayang demi tegaknya merah putih , demi tegaknya keadilan bagi anak bangsa. Semua mereka adalah patriot bangsa yang mati karena bedil orang asing. Tolong jangan lupa dan jangan lupa itu. Pilihlah pemimpin yang berani mengembalikan hak hak nasional sesuai dengan amanat pejuang kemerdekaan ini.. Jangan dengar alasan teoritis atau kaidah ekonomi kecuali janji untuk merebut kembali resource nasional kepangkuan ibu pertiwi. Cukup sudah selama ini kita terbuai dengan janji kaidah ekonomi namun pada akhirnya sumber daya alam kita tergadaikan.. Semuanya kembali kepada kita semua. Salah memilih meminpin adalah kekalahan.

Mereka...

Ada apa gerangan yang terjadi ini diranah politik kita ? Setelah Pileg ( pemilihan Legislative ) adalah kesibukan untuk membentuk koalisasi. Partai yang telah lebih dulu eksis nampak bermain kekiri dan kekanan. Bukan tujuan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan kekuatan tawar menawar dengan kekuatan lembaga president. Siapapun yang terpilih untuk menghuni istana maka akan berhadapan dengan kekuatan di senayan. Efektifitas pemerintahan sangat bergantung dari dukungan legislative. Harap maklum karena semua aturan hukum dibuat dan ditentukan oleh DPR. Lembaga president dengan jajaran kabinetnya hanyalah pelaksana belaka. 

Kita tidak tahu agenda apa yang ada pada masing masing Partai itu untuk lahirnya kejayaan negeri ini. Bila kenyataannya Partai yang masuk sepuluh besar ( minus Garindra dan Hanura ) selama ini ikut berperan menggiring bangsa ini kedalam perangkap Neoliberal. Sebuah kenyataan mengatakan bahwa APBN (2004) Rp. 480 T , kini menjadi diatas 1000T. Hutang Luar Negeri (2004) USD 75 Milliar kini menjadi USD 150 Milliar. Inflasi (2004) 1 digit ,kini 2 digit. Rupiah (2004) Rp.8000, kini diatas Rp. 10.000. Beras (2004) Rp. 1800, kini rp.4.500. Pengangguran (2004) 27% , kini diatas 50%. Total kemiskinan (2004 ) 16,6% , kini diatas 50%. Data data tersebut diperoleh dari situs resmi yang ada di internet baik sumber dari BPS maupun dari Bank Dunia.

Dari data tersebut diatas nampak sekali bahwa peningkatan APBN tidak diikuti oleh perluasan kemakmuran bagi rakyat.Justru meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Penyebabnya tidaklah terlalu sulit untuk dianaliasa. Orang awam yang sedikit paham soal ekonomi dapat menilainya. Ada empat penyebab yaitu (1). Peningkatan APBN disebabkan oleh tekanan beban hutang yang terus meningkat dari tahun ketahun ( gali lubang tutup lubang). (2). Proses deindustrialiasi terjadi secara systematis yang disebabkan kebijakan pemerintah maupun UU yang dikeluarkan oleh DPR. (3). Korupsi terjadi secara systematis . (4). Data sebagai dasar POAC tidak akurat. Akibatnya banyak kebijakan yang dibuat tidak berdasar atau menyimpang.

Penyebab kedua karena adanya penyebab pertama. APBN yang serba tergantung dengan bantuan luar negeri mengakibatkan kita tidak bisa berbuat banyak terhadap tekanan dari luar negeri khususnya lembaga donor yang memaksa agar Indonesia menerima konsep neoliberal. Deindustrialiasai kita terjadi karena adanya UU yang menghilangkan protection bagi dunia usaha dalam negeri. Banyak sekali daftar UU yang dikeluarkan oleh DPR dan semuanya mengarah kepada neoliberal. UU ini juga berdampak kepada keharusan pemerintah menandatangani kesepakatan bilateral atau multilateral yang merugikan daya saing dalam negeri. Seperti kerja sama dengan model economic partnership agreement (EPA). Juga dilakukan kesepakatan khusus investasi dan bisnis, kerja sama/transfer teknologi dan informasi, Mutual recognition agreement (MRA), mobilisasi manusia, hak-hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi dan pembelanjaan pemerintah. Semua menghilangkan otoritas negara terhadap segala potensi nasional kecuali mengikuti aturan globalisasi

Penyebab ketiga karena adanya penyebab keempat. Syistem database negera kita sangat lemah. Hampir disemua sector database kita tidak up to date. Data yang tidak akurat juga memungkinkan terjadinya celah korupsi secara suytematis lewat belanja rutin pemerintah. sistem dan prosedur yang buruk dalam penganggaran seperti jadwal penyusunan jadwal, penelaahan yang terlalu dekat dengan pembahasan di DPR, ekstensi Rancangan Kegiatan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) yang terlambat dan penolakan terhadap Anggaran Dana Tambahan bagi Kementrian dan Lembaga. Banyak program APBN yang dikirim ke Daerah tidak tesalurkan dengan tepat. Seperti program pengurangan Subsidi di APBN yang diganti dengan BLT namun disalurkan dengan data yang salah.. lambatnya penyaluran dana ke project. Banyaknya anggaran DAU yang disimpan di bank dengan sengaja melambatkan penyalurannya.Walau KPK bekerja dengan efektif begitupula aparat hukum lainnya namun korupsi systematis ini tidak terjangkau oleh Hukum yang ada kerna dia merupakan bagian dari hukum itu sendiri. Yang terjaring hanyalah korupsi tradisional yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan korupsi systematis. 

Itulah yang terjadi oleh semua partai yang telah eksis sebelumnya. Siapapun diantara mereka yang berkuasa, tetap akan melangsungkan program yang sudah dijalankan sebelumnya “ menggiring negara masuk dalam neoliberal untuk menjadi bagian dari neocolonialism global. Sambil menikmati system yang korup…

Sebuah catatan...

SBY memang hebat. Itu harus diakui. Demikian kata teman kepada saya waktu kami bertemu di Hong Kong. Mungkin inilah salah satu Organisasi Politik yang dikelola dengan sangat professional. Merupakan perpaduan para professional disegala bidang yang meliputi Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama. Mereka , para team bukanlah pemain amatir . Mereka sarat dengan pengalaman dan focus kepada hasil. Para politisi dibalik sukses SBY bekerja bagaikan konser musik. Antara satu dengan yang lain terjalin sinergi dalam kolaborasi yang apik. Membuat yang panas menjadi sejuk. Membuat yang tak pasti menjadi pasti. Tak banyak bersuara namun menentukan dan sistematis menuju kemenangan. Ditambah lagi team ahli medianya , menguasai sekali marketing mix dan tekhnik penyampaian pesan. 

Kita harus mengakui bahwa dalam system demokrasi yang kita anut sekarang ini bahwa SBY memang pemimpin yang patut ditiru oleh organisasi politik lainnya. Dia menampilkan politik santun dan tak ingin menyerang pihak lain secara langsung. Berusaha angkrap dengan lapisan manapun. Menjauh dari setiap debat politik yang bisa mengarah kepada perpecahan namun bijak menyikapi hal yang essential. Dia menyukai lagu dan mungkin sifat romantisnya membuat perasaannya sangat halus. Walau dia militer dan menguasai semua teknik militer namun dia tetaplah sebagai cendekiawan militer yang tak berhubungan langsung dengan kekerasan militer. Mengawali jabatan president setelah mendapatkan Phd di IPB bidang ekonomi pertanian. Dia mengetahui kemana arah kebijakan ekonomi rakyat yang berbasiskan pertanian. Kita semua tahu itu. Maka lengkaplah keyakinan kita bahwa dia memang pantas mengemban amanah dan berjihad untuk itu.

Hanya yang perlu kita berikan catatan tentang yang lampau. Semua memang berawal dari keyakinan yang terbaik untuk rakyat namun dunia bukanlah hal yang mudah digapai dengan cara sederhana. Buku bacaan kampus dan pendapat para ahli lulusan terbaik di universitas tetap juga adalah pendapat manusia yang bisa salah. Koreksi adalah keharusan untuk membuat langkah lebih baik kedepan. Mulailah berpihak kepada kebijakan public yang mayoritas miskin.. Fare trade yang dicanangkan oleh Obama sebagai pengganti free trade Bush, mohon agar dijauhi. Karena essensinya sama yaitu tidak boleh lagi ada dukungan subsidi, dukungan tarif dan sebagainya dari negara-negara berkembang. Negara maju memiliki uang karena kekuatan mereka yang tak mau berbagi kecuali memberi kita hutang mencekik. Sudah saatnya kita melindungi rakyat lemah dengan tidak menebar uang gratis tapi keberpihakan system dari serangan modal dan tehnologi asing.

Berpikir kapitalis berpikir soal uang. Tentu mengatasi semua masalah dengan uang dan karenanya sector financial sebagai obat. Masih ingat ketika pertemuan G20 di Brazil sebelum pertemuan di Washington, kita termasuk yang sangat piawai menyuarakan soal reformasi IMF tapi hanya focus kepada reformasi skema pinjaman. Agar kita memungkinkan dapat lagi menerima financial resource dari IMF. Padahal yang harus direformasi adalah komposisi kekuatan pengendali didalam IMF itulah. Agar terjadi keadilan bagi semua negara Dalam pertemuan di Washington berikutnya, usulan Indonesia diterima dengan berbagai catatan. Dan di London, semua usulan dari AS maupun pro AS bertumbangan karena program ekonomi Obama didalam negeri ternyata gagal dan mendapat kecaman. Pertemuan selanjutnya masih tanda tanya untuk mendapatkan konsesus. 

Suara kita adalah suara Washington. Yang tetap berkeyakinan masalah global ini bukan datang dari AS atau Barat. Ini akibat kesalahan bersama dan harus diselesaikan bersama. Karenanya negara pemilik devisa besar seperti China, Rusia, India dan Jepang, Timur Tengah harus memberikan lebih banyak dananya kepada IMF dan World untuk dipinjamkan kepada negara berkembang. Termasuk Indonesia yang tahun ini mendapatkan safety loan sebesar USD 5 miliar. Tentu syarat sesuai dengan grand design IMF dan World Bank untuk memaksa negara penghutang mengikuti ketentuan dari Neoliberal. Itu sama saja menjerat negara berkembang dalam kubangan masalah dimasa datang dan kehilangan control akan sumber daya alamnya. Padahal krisis global ini terjadi akibat sikap rakus dari system kapitalisme 

Ada yang patut dicatat bahwa krisis global ini tidak terjadi dengan sendirinya tapi oleh sebuah grand design “ new world order”. Bagi negara maju seperti AS/Barat masalah krisis global masih dalam kuridor kekuatan financial resource nya untuk mengatasi namun bagi negara berkembang masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah karena keterbatasan dana kecuali berhutang. Pemaksaan fare trade dalam situasi krisis global dengan kekuatan dana IMF dan World Bank sebagai solusi adalah cara efektif memaksa negara berkembang untuk berkata NATO ( No Alternative to Objection ).Ini akan membuat semakin memperkokoh keberadaan negara maju menguasai seluruh resource yang ada dinegara berkembang khususnya yang kaya akan sumber daya alam. 

Semoga krisis global ini, siapapun yang jadi president dan tentu kita berharap sangat kepada SBY agar krisis global ini dijadikan strategy untuk memperkuat posisi tawar Indonesia kepada pihak Asing , khususnya negara kreditur. Sudah seharusnya apapun peran kita di forum international harus menguntungkan kepentingan nasional. Setidaknya kita bisa mennghilangkan difisit anggaran dengan mengeluarkan pos pembayaran hutang melalui berbagai penyelesaian hutang yang bermartabat.. Bila neraca kita surplus maka APBN kita berdaya termasuk melawan kompetisi pasar bebas dengan memperkuat ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Kalau tidak , maka crisis global akan membuat kita semakin jauh dari lingkaran kemakmuran dan membuat negara maju semakin cepat pulih dari krisis..