Gibran cawapres Prabowo

 

Saya tidak mau mengadili sikap Gibran yang sudah menentukan pilihan bersedia dicalonkan oleh Golkar untuk mendampingi Prabowo sebagai Capres. Itu hak dia sebagai personal yang kebetulan MK sudah meloloskan dia untuk syah sesuai konstitusi ikut dalam kontetan Pilpres. Saya tidak akan membahan soal dia adalah putra presiden. Selalu ada alasan pembenaran untuk dia pantas tampil dalam panggung nasional mengalahkan figur seperti Eric Thohir, Airlangga. Itu sudah jalan hidupnya yang dibentangkan karpet merah oleh mereka yang mencintai ayahnya sebagai presiden.

Saya hanya ingin membahas soal hak mencalonkankan diri dan dicalonkan. UU kita walau berbasis pada sistem demokrasi, namun hak mencalonkan diri sebagai capres atau Wapres bagi warga negara tidak ada. Yang ada adalah dicalonkan oleh partai politik. Apa artinya? penguasa dan penentu bandul politik bukan rakyat tetapi adalah partai politik.  Jadi paham ya. Hiruk pikuk media massa pencalonan Paslon dalam kontestan Pilpres 2024 itu semua hanya omong kosong. Para pengamat bicara itu hanya cara cari uang receh. Tidak ada makna sebenarnya. Karena pembicaraan sebenarnya di ruang bisik bisik antar elite..

Kalau anda memahami politik dari media massa dan Youtube maka sebenarnya anda sedang terjebak dalam drama korea. Anda akan larut dalam ilusi atau imaginasi setiap episode drama. Sehingga anda berusaha mencari pembenaran sendiri atas sikap Jokowi dan Gibran atau para elite partai politik. Tentu anda akan berusaha berimaginasi seperti melihat orang sedang bermain catur. Tidak begitu sebenarnya, Diantara para elite partai terjalin komunikasi diam diam dan itu hanya bisa dilihat dari sikap dan perbuatannya. 

Kalau Gibran memutuskan bergabung dengan Golkar dan akhirnya jadi cawapres Prabowo, itu bukan mendadak. Tetapi sudah direncanakan oleh team kecil sejak dua tahun lalu. Team itu dari relawan yang dimotori oleh kader NU yang bukan pengurus PBNU.  Jokowi sendiri dari awal tidak setuju dengan team kecil ini. Sementara Prabowo juga tidak tertarik berpasangan dengan Gibran. Team ini bekerja secara diam diam untuk mengkondisikan Prabowo harus mau menerima Gibran sebagai pasangan. Itu sebagai exit plan kalau Ganjar tidak bisa dikendalikan olem team kecil  atau tidak berpasangan dengan Prabowo. 

Namun ketika Ganjar sepenuhnya dikendalikan PDIP dan tidak patuh kepada team kecil, saat itu juga Jokowi meminta pak Pratikno mengawal proses Gibran menjadi Cawapres Prabowo dan pada waktu bersamaan Airlangga ( Golkar ), Zulham ( PAN), Eric tersangkut kasus. Untuk aman, mereka tidak ada pilihan kecuali harus dukung Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Kalau Prabowo menolak, Golkar dan PAN akan keluar dari koalisi. Otomatis Prabowo tidak cukup suara ikut Pilpres. Jadi baik Prabowo maupun PAN dan Golkar dalam posisi no another alternatif to objection terhadap Gibran. Memang smart design nya.

Penentuan Gibran sebagi Cawapres, Itu bukan karena Coattail effect Jokowi yang menurut lembaga Survey approval rating diatas 80%. Tetapi karena exit plan Jokowi untuk soft landing. Jokowi  sebagai presiden mengendalikan TNI dan POLRi yang sangat strategis untuk mencapai kemenangan dengan mudah. Pemilihan Gibran semata mata karena alasan itu. Mungkinkah?. Ya sangat mungkin. MK saja bisa diatur. Tapi PDIP baca itu dengan jelas. Silahkan. PDIP tidak kawatir. Sudah siapkan team  handal untuk mengatisipasi penyalah gunaan POLRI dan TNI untuk kepentingan pemengan pemilu.

Dalam team sukses Ganjar - Mahfud, ada Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Purn) Gatot Eddy Pramono. Pada 2018, Gatot juga dipercaya menjadi Ketua Satgas Nusantara yang dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman. Jadi dia tahu peta kecurangan pemilu. Ada juga Andika Perkasa mantan Panglima ABRI yang pasti menguasai data  sumber daya TNI untuk mendukung Pemilu jujur dan adil. Dan terakhir anda Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto. Semua tahu data inteligent dari TNI dan POLRI dan BIN diolah di Lemhanas. Andi tahu setiap gerak paslon lain sehingga mudah menentukan design kampanye. Itu semua yang pilih Jokowi dan termasuk orang jokowi juga.

Sebenarnya kalau Gibran bukan pasangan Prabowo, dipastikan Prabowo bisa menang mudah. Mengapa? dipastikan dari tiga paslon itu tidak mungkin selesai satu putaran. Karena berdasarkan hasil survey elektabilitas tidak ada yang dapat suara diatas 50%. Namun dipastikan Prabowo akan lolos pada putaran pertama. Tinggal lawannya pada putaran kedua, Anies atau Ganjar. Siapapun lawannya, Prabowo tetap menang. Kalau lawannya Anies, pemilih Ganjar akan pilih Prabowo. Engga mungkin pilih Anies. Kalau Ganjar lawannya, pemilih Anies akan pilih Prabowo. Engga mungkin milih Ganjar. Tapi, dengan Gibran sebagai Cawapres, maka pendukung Anies dan Ganjar akan bersatu untuk menghabisi Prabowo pada putaran pertama. Sentimen primordial dan nepotisme itu sangat efektif menimbulkan antipati kepada paslon. Jadi memang niatnya memang habisi Prabowo. 

Makanya PDIP senyum aja. Bagi PDIP sikap Gibran dan Jokowi itu biasa saja. Bukan hal yang serius untuk dibahas oleh para elite PDIP. Mengapa? mereka hanya focus turun ke akar rumput untuk panetrasi pemilih dengan mengkampanyekan idiologi Soekarno. Itu aja. Pada akhirnya yang menentukan pemenang pada Pilpres nanti bukan paslon tetapi mesin partai dan logistik. 

Soft landing Jokowi

 

Puan mengaku tidak tahu ke mana Jokowi akan melabuhkan dukungan. Dia juga mengaku ingin tahu hal tersebut. "Tolong ditanyakan, saya juga mau tanya jawabannya," ucap Puan. Nah ini menjawab spekulasi tentang hubungan antara Jokowi dan PDIP. Saya sudah menulis di blog pada bulan Agustus 2023 berjudul “ PDIP dan manuver Jokowi. “. Pada kalimat penutup saya tulis “ Namun sejak hari ini dan kedepan situasi politik akan dinamis sekali. Semua tergantung sikap PDIP. Kalau masih tetap percaya Jokowi  loyal kepada PDIP maka kisah Pemilu 2004 terulang lagi.”

Publik terutama pendukung setia Jokowi yang lugu dan awam masih anggap langkah Jokowi mendukung Prabowo secara simbolik sebagai langkah catur. Jokowi smart dan tetap loyal pada PDIP dan mendukung Ganjar. Itu sikap naif berpolitik. Apalagi ada pernyataan Jokowi yang  netral katanya. Seakan membenarkan semua langkah Jokowi. Jokowi yang kita kenal sekarang bukan Jokowi yang kita pilih pada 2014 dan 2019. Kini dia sedang berusaha menggunakan semua sumber daya untuk mengamankan posisinya setelah tidak lagi jadi presiden. Dia ingin soft landing.

Apa pasal " terlalu besar outstanding yang dia wariskan. Itu sangat mengkawatirkan jokowi kalau dia tidak punya kekuatan sebagai elite partai atau sebagai king maker. " kata teman. Ini bisa dimaklumi kalau ingat kata  Budi Arie Setiadi pada bulan Juli 2023 lewat acara talk Show politik. Budi bicara dalam kapasitas dia sebagai ketua umum Projo. Dia keceplosan menyebut kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Jadi wajarlah kalau Jokowi berusaha cawe cawe. Tapi manuver politiknya tidak ditanggapi serius oleh PDIP.  Dalam penentuan Ganjar sebagai Capres, Megawati ogah mengajak koalisi partai yang loyal kepada Jokowi. Engga mau kontrak politik dengan Jokowi.

Bisa lihat, setelah Ganjar  dideklarasikan PDIP sebagai capres. Jokowi ajak Ganjar ke Solo naik pesawat kepresidenan. Momen itu dipakai untuk briefing Ganjar. Tapi Ganjar tetap tegak lurus dengan garis partai. Itu artinya Ganjar tidak bisa dikendalikan Jokowi. Bahkan PSI yang diharapkan Jokowi bisa berkoalisi dengan PDIP malah dikacangi oleh PDIP. PSI mutung sendiri. Tuduh PDIP partai sombong dan jadikan Ganjar sebagai “petugas partai”. Walau Ketua Umum PSI adalah Kaesang, tetap saja PDIP ogah koalisi.  " Itu karena Megawati tahu strategi Jokowi untuk mesinergikan Prabowo dengan Ganjar. Maklum Prabowo dan Jokowi sudah punya agenda sendiri. Prabowo berjanji akan amankan Jokowi dan relawan kalau dia menang  pilpres. " Kata teman. Ya bahkan Megawati pilih Mahfud sebagai cawapres, itu membuktikan rencana menggabungkan PS dan Ganjar hanya omong kosong. 

Nah  maka plan B nya Jokowi menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Tapi  terhalang oleh batas usia cawapres. Walau judicial review atas batas usia Capres -Cawapres diloloskan oleh MK. Tapi publik menolak dan mengecam MK yang ikutan berpolitik. Ini justru men-downgrade MK sendiri sebagai Mahkamah pengawal konstitusi. Bahkan Amnesti international dan Transfaransi international juga mengecam keputusan MK. 

“ Nah kalau dipaksakan Gibran jadi cawapres PS maka TRUST international akan jatuh. Rating surat hutang bisa jeblok. “ kata teman. Apa ya berani Jokowi paksakan?. Mungkin saja Jokowi berusaha berselancar di gelombang politik. Tapi kalau kurs terus melemah dan makrofundamental retak ya kejadian 98 bisa terulang lagi. Rame rame pecah kongsi berbalik memusuhi Jokowi dan keluarga. " Biarin aja suka suka Jokowi. Toh dia juga yang harus bayar ongkos dari akrobat politik yang dia lakukan." Kata teman. 

Yang membuat Jokowi berubah mendekati Pilpres karana dia sangat percaya dengan  relawan yang selama ini memujanya dan sangat percaya omongan manis Gerindra dan Golkar akan membelanya setelah tidak lagi jadi presiden. " Padahal boss kedua partai itu didikan orba dan pemain. Mana ada istilah kesetiaan teman dalam mindset mereka. Dihadapan mereka Jokowi itu pecundang yang mudah di make use. Kalau mereka nilai Jokowi sudah jadi macan ompong di hadapan PDIP, ya mereka buang." Kata teman.

Tapi Jokowi engga sadar itu. Maklum dia new comer dalam poltik dan tidak punya pengalamam sebagai elite partai. Lucunya sebelum pergi ke China, Jokowi sempat ketemu Surya Paloh. Teman saya cerita, Jokowi berharap kepada SP membantunya menciptakan keseimbangan power politik menjelang 2024. Tapi SP menolak. Sementara Projo sudah berani menyatakan mendukung Prabowo secara vulgar.  Bingung dia.  Karena tidak ada sponsor dana yang mau back up rombongan relawan yang tidak jelas legitimasinya.  Semoga Jokowi tetap istiqamah dan mengakhiri jabatannya dengan ikhlas

Agenda Jokowi dan PDIP ?

 

Pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JIEXPO Kemayoran, berbagai isu penting terkait dengan kedaulatan pangan dan komitmen terhadap demokrasi ekonomi dibahas secara mendalam. “ Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, pernah menegaskan bahwa pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. “ kata Megawati dalam pidato.  Wajar saja kekawatiran Megawati itu. Karena data FAO,  angka kelaparan Indonesia menempati peringkat puncak di antara negara-negara ASEAN, yaitu 16,2 juta orang yang kelaparan.

“ Rakernas) IV PDIP yang mengusung  kedaulatan pangan   dan  meminta Capres Ganjar melaksanakan agenda tersebut, seakan  bersatire terhadap kebijakan Jokowi selama ini yan gagal melaksanakan program ketahanan pangan. Mengapa agenda Jokowi berbeda dengan Agenda PDIP. “ Tanya teman.

Sejak era Jokowi memang terkesan sektor pertanian tidak serius diurus. Padahal Jokowi pemimpin yang lahir dari wong cilik. Faktanya memang anggaran kementan selalu turun. Bila tahun 2015 sebesar Rp.32,72 triliun.  Sejak tahun itu terus turun dan tahun 2022 tinggal 14,45 Triliun. Tentu ada alasan tersendiri mengapa Jokowi membuat kebijakan tersebut. Sementara selama era Jokowi anggaran subsidi pupuk dua kali dari era SBY. Apa hasilnya ? 

“Anggaran untuk pupuk bersubsidi sekitar Rp330 triliun dalam 10 tahun, tetapi tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian,” kata Yeka dalam artikelnya yang bertajuk  Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi  di situs resmi Ombudsman RI (21/2/2023).

Apa sebabnya ? Pasalnya karena subsidi pupuk itu sumber korup. Bayangkan,  penyimpangan pupuk bersubsidi terjadi sejak awal perencanaan hingga disalurkan ke lapangan. Hampir semua Pemda, melakukan praktik manipulasi data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tani. Padahal APBN gelontorkan dana itu berdasarkan e-RDKK.. Makanya tahun 2023, Pemerintah resmi menyabut subsidi terhadap 4 jenis pupuk untuk petani. Namun, pemerintah akan tetap memberikan subsidi dua jenis pupuk pada tahun 2023 yakni Urea dan NPK (Nitrogen, Phospat dan Kalium).

" Ya kalau sampai Jokowi membuat keputusan penghapusan subsidi, itu mungkin karena PDIP dan partai koalisi pemerintah lainnya tidak memberikan dukungan politik untuk Jokowi mengeluarkan skema subsidi yang aman dari korup. " Kata teman.

Masalahnya bukan rahasia umum bahwa penyelewengan pupuk bersubsidi sangat terstruktuktur dan massive. Dan sebagian besar penyebabnya ada pada Gubernur dan Kepala Daerah. Seakan subsidi pupuk sebagai alasan menguras uang APBN tanpa ada niat baik untuk program ketahanan pangan. Ya seperti uang arisan, bagi bagi jatah setiap tahun anggaran.

" Antara Bangar DPR dan anggota DPR dengan Gubernur/kepala Daerah Dapilnya. Itu sudah seperti jaringan mafia pupuk. Makan uang subsidi berjamaah mereka. " kata teman.

Dampaknya memang sangat mengkawatirkan terhadap ketahanan pangan nasional. Apalagi proyek estate food yang dianggap strategis untuk mendukung ketahanan pangan bisa dikatakan jalan tersendat, hasil tidak jelas bahkan menimbulkan masalah lingkungan dan konflik agraria dengan penduduk adat. Kini kita terpaksa harus impor beras. Kalau tidak, bencana kelaparan akan meluas. Kalau itu terjadi, pasti akan terjadi chaos politik.

" Itu sebab ditengah dilema kemandirian pangan dan politik subsidi, Jokowi lebih memilih hemat uang APBN dengan menghapus subsidi pupuk dan gunakan uang APBN untuk impor beras kalau stok kurang. Itu lebih aman secara politik. " Kata teman. Nah apakah Ganjar bisa berani,  lebih berani dari Jokowi menghadapi oligarki? 

Hubungan Megawati dan Jokowi.

 

Bagaimana hubungan antara Jokowi dan Megawati sekarang?. Tanya teman. Saya tahu dia tanyakan itu karena kesannya Jokowi itu tidak sepenuhnya loyal sebagai petugas partai. Menurut saya, Jokowi itu memang kader partai. Tetapi siapapun kader partai yang punya ambisi besar berkuasa, dia tidak sepenuhnya menjadi robot partai atau mesin partai. Kerena partai adalah jalan menuju kekuasaan dan setelah berkuasa, kader pasti berpikir untuk mengendalikan partai, bukan dikendalikan. Maklum saat dia berkuasa segala sumber daya dalam genggamannya. Dan dia punya banyak pilihan bersikap. Termasuk kepada partainya sendiri. Biasa saja.

Tentu Jokowi tidak mau memubazirkan kekuasaan ditangannya. Walau jabatannya secara konstitusi akan berakhir 2024, tentu dia tidak ingin melepaskan akses itu kepada pihak lain. Caranya dia lakukan dengan elegan. Meskipun ia adalah presiden pertama sejak reformasi yang tidak memiliki kredensial era Orde Baru. Namun akhirnya dia mampu mengkapitalisasi partai koalisi diluar PDIP yang sejalan dengan agenda dia dan tentu para relawan yang setia dengannya. Dia tidak gembosi PDIP. Tapi lewat oligarki yang didukung pengusaha besar, dia kendalikan institusi demokrasi Indonesia, khususnya partai politik dan parlemen. 

Kalau dia tidak ingin lagi dibawah kendali PDIP itu juga wajar. Kan tidak mungkin matahari kembar dalam satu tempat. Bukan rahasia umum bila Jokowi lebih ingin Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Sikap Jokowi ini tentu dibaca oleh DPP PDIP. Walau Megawati tetap dengan sikapnya namun tidak semua DPP PDIP sejalan dengan Megawati. Bisa saja sebagian secara diam diam sependapat dengan Jokowi. Karena bisa saja mereka sebagai personal bagian dari elite  oligarki yang  selama ini bersama Jokowi mengatur sumber daya.

Ditengah sikap Megawati yang tetap menjadikan Ganjar sebagai capres, Jokowi terus melangkah dengan exit strateginya. Dan kalau mungkin menjadikan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Meng-akuisisi PSI dan menjadikan putranya, Kaesang sebagai ketua Umum. Andaikan dia gagal kontrol kekuasaan Presiden tapi dia masih punya partai untuk tempat mengakses kekuasaan dan menjadi bagian elit kekuasaan. Itu akan aman bagi dirinya dan keluarga, juga para mereka yang selama ini setia dengan nya. Sambil mempersiapkan putranya untuk jadi capres pada pemilu berikutnya. Nah semua terserah PDIP. Apakah tetap dengan menjadikan Ganjar sebagai capres yang akan berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Apapun pilihan PDIP, Jokowi nothing to lose.

Apakah  Megawati kecewa dengan sikap Jokowi itu? Menurut saya tidak. Karena sepanjang karir politik Megawati udah kenyang dipukul dari belakang oleh kawannya. Ditohok kawan seiring. Banyak kader hebat diawal kebangkitan PDIP tahun 1999 akhirnya memilih hengkang dari PDIP, seperti Eros Djarot, Laksamana Sukardi, Arifin Panigoro, Kwik, Permadi dan lain lain. Bahkan dengan adik dan kakaknya saja dia berbeda paham. Jadi biasa saja. Bagi Megawati politik itu soal sikap dirinya. Yang tahu sebenarnya hanya Megawati dan Tuhan saja. Semua kader PDIP loyal sebatas menuju tangga. Setelah naik, mereka mikiri dirinya sendiri. Mana ada lagi mikir kan partai atau megawati. Megawati paham itu. Dia aktor pemain di panggung Politik Indonesia.

Kalau tiga paslon. Yaitu Prabowo, Ganjar, Anies, bagaimana petanya? Tanya teman. Menurut saya, tergantung siapa wakilnya. Anies sudah jelas yaitu Cak Imin yang merupakan satu paket mengusung politik identitas.  Bagaimana dengan Prabowo? apakah tetap menggunakan tokoh islam untuk meredam Anies ? atau malah lebih percaya menggandeng Gibran sebagai Wapres untuk memanfaatkan Jokowi effect yang approval ratingnya diatas 80%. Atau Gibran dimanfaatkan oleh PDIP sebagai wakilnya Ganjar. Jelas peluang untuk manfaatkan Gibran ada pada PDIP. Atau PDIP lebih memilih Mahfud MD atau tokoh Islam. Apapun pilihannya tetap tidak efektif menghadapi gerakan politik identitas dan populisme yang inginkan perubahan.

Di sisi lain, Jokowi berusaha mempersatukan Prabowo dan Ganjar, sehingga hanya ada dua paslon. Walau politik indentitas akan tampil kepermukaan. Anies dan cak Imin akan mainkan itu. Tentu akan jadi gerakan apokalipso menumbangkam capres yang didukung koalisi partai pemerintah.  Paslon Prabowo dan Ganjar akan efektif meredam Politik identitas itu. Masalahnya bagaimana platform penyatuan capres PDIP dan Gerindra. Itulah yang complicated. Makanya sampai kini Megawati belum tegas menentukan siapa pasangan cawapres Ganjar. Begitu juga dengan Prabowo. Seperti orang menari lengso. Satu maju yang lain mundur. Begitu sebaliknya.

Andai pada waktunya tidak ada sikap jelas diantara KIM dan PDIP, kemungkinan besar mereka tidak akan daftarkan paslon ke KPU. Hanya paslon Anies - cak Imin yang daftar. Nah pemilu bisa batal. Karena hanya ada satu paslon. Bisa jadi karena itu MK akan bersikap untuk membuka kebuntuan konstitusi dengan memberikan hak mandat ke MPR untuk memilih presiden.. Kalau itu terjadi, Anies dan cak Imin dipastikan gagal. Yang menang dalam voting MPR pastilah koalisi besar. Bukan tidak mungkin pasangan Probowo dan Puan yang menang. Platform bersama Mega dan PS terbentuk sudah. Ganjar terpaksa menerima nasip seperti Anies. Hanya dicalonkan doang. Kalau ini terjadi chaos tidak bisa dihindari. Legitimasi pemimpin terpilih bisa dipertanyakan.

Sumber masalah friksi politik sekarang terletak pada kehadiran Anies sebagai Capres yang diusung Nasdem. “ Itu trouble maker bagi koalisi pemerintah. Dan Surya Paloh sangat paham peta permainan politik di tingkat elite terutama partai koalisi pemerintah. Ya kelebihan dan kelemahannya dia ketahui pasti. Sebenarnya yang ditakuti bukalah Anies sebagai personal. Tetapi karena begitu besar outstanding selama era Jokowi berkuasa. " Kata teman. Saat Kampanye ini akan jadi narasi besar melemahkan retorika kesuksesan Jokowi diatas angka approval rating. 

Apalagi meliat survei Bank Indonesia (BI) mengenai Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk enam bulan ke depan. Survei pada September 2023 tersebut justru menunjukkan pelaku usaha dan masyarakat pesimis pada kondisi ekonomi, usaha, dan pasar tenaga kerja enam bulan ke depan atau Maret 2024.  Banyak pedagang di pasar tradisional yang bangkrut karena sepi pembeli. Gelombang PHK pabrik tekstil terjadi meluas. Harga komoditas global yang jatuh di pasar dunia membuat trend penerimaan devisa terus turun. Kurs rupiah yang terus melemah akan berdampak kepada naiknya ongkos logistik dan barang produksi dalam negeri yang bergantung supply chain global.  Ancaman elNino yang berdampak turun nya produksi pertanian, tentu harga kebutuhan pokok akan ikut melambung. Begitu juga dengan harga BBM akan naik seiring memanasnya konflik Timur Tengah.

Lantas apa yang dipikirkan dan dikawatirkan Megawati sebenarnya ? Dia hanya focus kepada persatuan Indonesia. Yang dikawatirkan Megawati adalah lahirnya politik identitas. Dia tahu dan paham itu ketika gagal menggolkan RUU Haluan Idiologi Pancasila. Artinya potensi keretakan persatuan itu ada. Walau gerakan Islam bisa diredam secara UU dan aturan serta deradikalisasi program namun mereka tidak padam. Mereka hanya menanti moment yang tepat untuk bergerak. Dan kalau friksi politik semakin tidak terkendali, TNI dan POLRI tidak akan bisa tegas. Kerena pemicunya bukan karena agama tetapi nilai agama untuk keadilan, yang bisa saja dimanfaatkan oleh kaum oportunis. Dan selama 7 kekuasaan presiden memang belum ada yang bisa  delivery keadilan sosial. Terbukti rasio GINI ekonomi dan rasio GINI lahan masih sangat timpang. Andaikan ekonomi sedang booming, atau setidaknya seperti periode pertama Jokowi, tentu Anies bukan  ancaman serius. 

Masa depan

 

Kelak akan berlaku secara international system Central Bank Digital Currency. Dengan sistem ini akan banyak tenaga administrasi treasury, clearing di bank yang akan kena PHK. Sebelumnya sudah banyak petugas teller bank yang di PHK akibat adanya mbanking dan ATM. Yang bertahan hanya yang punya skill kompetensi special. Misal Ahli hukum dan keuangan, yang bisa terus bertahan di bank.  HSBC di China sudah merumahkan 400.000 pekerja. Terbanyak yang di removed adalah  akuntan, administrasi clearing, AO, teller.

Di sektor industri barang, sekarang pekerjaan quality control, administrasi pembelian dan penjualan, adminstrasi produksi sudah digantikan dengan Internet of Things dan artificial intelligent. Bahkan pengendalian logistik dan warehousing sudah menggunakan robot. Di sektor industri yang diperlukan adalah skill maintenance mesin, skill design product dan market, skill planning production control.

Di sektor jasa, yang bisa bertahan dan berkembang adalah mereka yang punya skill  bidang kedokteran, paramedis, engineering, seni kreatif, IT design and developer, arsitek, kuliner, lawyer. Skill dan kompetensi mereka akan dirating oleh lembaga akreditas ( nasional dan international ) untuk menentukan tingkat penghasilan yang berhak mereka terima. Jadi bukan lagi IP dan almamater dasarnya tetapi rating dari lembaga akreditas. Ukurannya udah profesionalitas.

Dengan adanya system governance, risk and compliance secara IT, memungkinkan tidak akan ada lagi celah orang kaya dari rente dan fraud terhadap tata niaga. Ekosistem terbentuk dari hulu ke hilir lewat Warehousing ecommerce market place and logistic. Sehingga, dimasa depan akan terjadi social engineering secara luas. Mau bukti? krisis ekonomi global seperti di AS, Jepang, Korea, China, Eropa, itu adalah bagian dari proses social engineering menuju masyarakat yang transformatif.

Adjustment disemua sektor terjadi meluas. Seperti kendaraan penuh penumpang yang lari kencang di rem mendadak. Yang lemah terlempar keluar. Yang kuat tetap diposisinya dan kurang kuat terjatuh dilantai kendaraan. Yang kaya karena knowledge dan skill akan semakin kaya, yang kaya karena rente dan kerja adminstrasi akan jatuh miskin. Yang miskin tanpa skill dan knowledge akan semakin miskin.

Saya tidak melihat pemimpin kita punya kecerdasaran melihat masa depan. Terbukti kini baru disadari oleh Jokowi bahwa indonesia dijajah oleh produk asing. Itu karena kebijakan impor dan adanya e-niaga. Padahal sekian dekade kita sudah ratifikasi WTO. Kita juga ratifikasi ITU berkaitan dengan IT dan telekomunikasi. Tapi dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah memikirkan langkah transformatif dibidang ekonomi dan sosial. Mungkin para pemimpin tidak megnerti mengapa mereka ratifikasi WTO dan ITU. Nah kalau rakyat tidak cerdas melihat masa depan, dan larut dengan kelakuan elite, maka kita akan jadi negara gagal di masa depan seperti venezuela.

Civil Society dibonsai

 

Soeharto jatuh. Kemudian lahirlah era reformasi. Menolak monopolitik asas tunggal Pancasila yang diterapkan orba. Lantas apa pilihannya di era reformasi? kelompok islam menginginkan terbentuknya masyarakat madani. Sementara kelompok lain menginginkan Civil society. Karena masyarakat madani lebih berlandaskan pada tata cara kehidupan bermasyarakat dengan landasan keagamaan dalam Islam. Sedangkan, civil society berlandaskan semangat menuju kesetaraan dalam sebuah tatanan demokrasi, maka civil society lebih mengemuka. Sementara masyarakat Mandani hanya bergaung di ormas Islam dan Partai islam.

Disaat negara memilih jalan demokrasi tapi civil society tidak tumbuh subur, maka dapat dipastikan negara itu akan terjebak dalam demokrasi procedural yang melahirkan oligarki. itu sama saja dengan totaliterian. Mengapa ? dialektika mati. Kebenaran menjadi persepsi yang dijejalkan atas nama UU dan aturan. Padahal seharusnya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Itu baru sehat.

Sejak reformasi, terjadi amandemen UUD 45 yang memungkinkan struktur bangun politik Indonesia mengacu kepada demokrasi tanpa penguatan civil society. Itu dibuktikan dengan amanat UUD 45, UU Pemilu, dan UU Partai Politik. Ketika seorang anggota dewan dipecat sebagai anggota partai, maka secara otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPR/DPRD, karena yang duduk sebagai anggota DPR/DPRD harus anggota partai politik. Artinya, walau anggota DPR/D dipilih langsung oleh rakyat, hidup mati karir politiknya tergantung partai. Jadi penguasa sebenarnya adalah Partai, bukan rakyat.

Apakah dengan aturan tersebut cukup? tidak. Ada lagi aturan yang berkaitan dengan parliamentary threshold. Walau anggota DPR/D anda pilih dan dia memenuhi batas suara menjadi anggota DPR/D, tetap saja dia belum tentu bisa duduk di DPR kalau partai asalnya tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi diatas 3,5% dari total kursi DPR/D. Artinya hak suara anda dianggap sampah oleh sistem Pemilu.

Apakah cukup ? belum. Ada lagi ketentuan Presidential threshold. Anda sebagai rakyat tidak punya hak menentukan siapa capres yang pantas anda pilih. Yang berhak adalah Partai. Itupun syaratnya yang bisa mengajukan Paslon adalah partai atau gabungan partai paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Apa artinya? Civil society itu udah dibonsai. Menutup celah siapapun di luar partai atau partai kecil bisa mencalonkan Capres. Kebenaran hanya milik partai besar atau koalisi doang. Di luar itu sampah.

Dengan uraian diatas, kita bisa memahami dan bersikap cerdas. Bahwa kita sebagai rakyat yang bukan politisi, elite atau kader partai adalah bagian dari civil society. Maukah kita serahkan masa depan anak cucu kita kepada gerombolan elite. ? Kalau kita cerdas, maka jangan biarkan hak civil society itu dirampas. Caranya ?

Pahami literasi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan profesi atau lahan hidup kita. Kalau ada kebijakan yang merugikan anda, ya kritik. Bila perlu seperti Pemilu di Taiwan. Tahun 2000 civil society berhasil menjebol status quo sistem kekuasaan dari Partai Kuomintang (KMT). Tidak demo tapi diam saja saat pemilu. Kalau dibawah 50% partisipasi pemilu, maka siapapun yang berkuasa tidak cukup legitimasi secara international. Pasti jatuh sendiri.

***

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, risiko tertinggi pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 adalah friksi politik koalisi pemerintah. Risiko tersebut diketahui usai Lemhannas mengkaji risiko-risiko lain dalam kontestasi Pemilu tahun depan. Hasilnya, risiko friksi politik bahkan lebih besar dibandingkan dengan risiko keamanan.

Saya rasa peringatan dari Lemhannas itu ada benarnya. Maklum koalisi pemerintah saat ini bukan bersatu tapi terpolarisasi. Dan ini sangat berbahaya. Berdampak friksi politik; Saling jegal dan berbuat curang. Masing masing partai koalisi pemerintah itu berusaha menguasai institusi demokrasi yang terlibat dalam proses Pemilu, seperti TNI dan POLRI, KPU, Mendagri, Gubernur, Walikota, Bupati. Gimana cara mereka berbuat curang?

Menurut Bawaslu. Pertama, ada 5.744 TPS yang sulit dijangkau baik secara geografis, cuaca, dan Keamanan. Kedua, sebanyak 11.559 TPS tidak ada jaringan internet dan ada 3.039 TPS tidak ada aliran listrik. Untuk yang pertama dan kedua ini hanya TNI dan POLRI yang bisa mengurus TPS nya. Itu suara berpotensi ditelah oleh partai yang menguasai TNI dan POLRI.

Kemudian ada pemilih tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali sebanyak 14.534 TPS. Nah bagi partai yang kuasai Gubernur, Bupati, Walikota sangat mudah makan TPS ini. Ada juga terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT 6.291 TPS. Nah ini santapan dari KPU dan KPUD. Yang kuasai KPU dan KPUD itu jelas dapat suara mudah. Belum lagi TPS yang ada di instasi pemerintah, kawasan industri dan di luar negeri, yang umumnya TPS nya ada dalam ruangan. Yang mudah diselewengkan.

Kalau total TPS seluruh indonesia mencapai 820.161 TPS diperkirakan 20% suara berpotensi ditelan oleh partai dari koalisi pemerintah. Entah siapa itu. Engga jelas. Tapi adu kuat dan adu uang yang paling banyak yang bisa kuasai intitusi demokrasi. Karena tanpa uang engga mungkin petugas bisa dibayar berkiblat ke partai tertentu.

Kembali kepada hasil studi Lemhannas, penyebab utama karena semua partai dan paslon praktis mulai dari nol. Semua partai koalisi tidak happy dengan PDIP sebagai rulling party. Tentu mereka tidak ingin PDIP menang lagi. Ini akan keras sekali friksinya. Bagi mereka to be or not to be. Bisa saja jeopadis. Daripada kalah dalam friksi antar koalisi pemerintah terutama terhadap PDIP, lebih baik nyeberang ke oposisi secara silent, dan akhirnya kisah 2004 dan 2014 terulang lagi. Dimana koalisi pemerintah, TNI dan POLRI diam diam dukung oposisi untuk berkuasa dan setelah itu bagi bagi kue kekuasaan.