Lingkaran korupsi.

 

Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin jadi tersangka pemberian hibah atau janji dalam penanganan perkara DAK di Lampung Tengah. Azis bukan politisi biasa. Dia jago ekonomi dan duduk di DPR selama 4 periode. Apa yang kita cermati dari kasus ini, bahwa mafia kasus itu memang bagian dari kerjaan elite politik.  Yang namanya mafia, walau tidak nampak namun teroganisir dengan baik. Saling jegal dan saling mengawasi. Siapa lengah dia kena. Jadi bukan siapa salah atau benar. Semua mereka tidak ada yang bersih. Hanya masalahnya adalah  kapan mereka meleng.

Keberadaan KPK, Hakim, Jaksa, MA, MK,  adalah bagian dari mafia kasus. Elite politik bermain diatas titian infrastruktur dan suprastruktur lembaga peradilan itu. Meleng sedikit ya jatuh. Tentu mereka sangat ahli soal memahami kelemahan masing masing lembaga itu. Lah mereka yang create kok UU nya. Artinya sebelum UU resmi disahkan diantara mereka sudah sepakat tentang kelemahan masing masing lembaga keadilan itu. Contoh mengapa mereka menolak UU pembuktian terbalik. Mengapa mereka menolak UU Perampasan asset. Singkatnya selagi ada RUU yang akan membuat mereka sulit nantinya,pasti dihadang.

Mafia kasus juga digunakan oleh elite politik untuk menyingkirkan kawan yang dianggap tidak loyal. Bisa saja, kader yang hebat dan cemerlang namun pelit berbagi, ya hanya masalah waktu akan dijebak untuk jadi pesakitan. Itu bisa jadi mereka yang dijebak adalah Kepala Daerah, Gubernur, bahkan sekelas menteri dan pimpinan Dewan. Politik memang kejam, diantara mereka akan aman dan sependapat kalau pendapatan sama. Kalau beda, ya tunggu aja, akan dihabisi.

Apakah elite poltik saja begitu ? tidak.  Bukan rahasia umum kadang anggota DPR atau elite partai atau kepala daerah yang selamat dari jebakan kasus, karena ketika dia melakukan aksi korupsi, dia melibatkan tokoh agama atau ormas yang disegani oleh pemerintah. Tanpa disadari semua infrastruktur dan suprastruktur dari yang formal sampai yang informal sudah menjelma jadi lingkaran mafia kasus. Dengan situasi ini, sampai kapanpun tidak akan ada keadilan dan tidak akan pernah perang terhadap korupsi bisa dimenangkan.

Evergrande di ambang kebangkrutan

 

Sebagai negara komunis yang mengandalkan kekuatan politik lewat propaganda, PKT sangat cerdas. Persoalan China selama 10 tahun belakangan ini adalah soal bubble harga property. Sekarang tingkat angsuran KPR sudah mencapai diatas 50% gaji bulanan. Padahal sebelumnya hanya memenggal 5% dari gaji.  Upaya menekan bubble itu sudah dilakukan China sejak 10 tahun lalu. Dengan cara mengeluarkan pajak progressive, sebagai beleid  melarang orang punya rumah lebih dari 1. Membatasi kredit EPC kepada developer dengan menaikan rasio Loan To value ( LTV). Membatasi penerbitan revenue bond.

Namun upaya lewat aturan itu tidak juga bisa mengerem bubble harga property.  Jadi apa penyebabnya? Karena ternyata  business property bukan hanya sekedar penyediaan rumah, tetapi juga karena adanya produk investasi reksadana real estate ( REITs).  Para developer tidak peduli mau laku atau tidak property nya, toh mereka sudah dapat uang dari publik. Bagi rakyat China yang kaya, memiliki unit REITs itu dapat mengurangi pajak kekayaan. Karena itu dianggap sebagai aset produktif. Daripada ditabung akan dihitung sebagai aset tidur, yang kena pajak. 

Untuk mempertahankan value dari REITs itu, para developer  berusaha terus menaikan harga jual. Mengapa? dari kenaikan itu mereka bisa leverage lagi untuk proyek berikutnya. Setiap hari property baru dibangun. Lama lama terjadi bubble proyek. Maklum pihak kontraktor, sub kontraktor , suplier juga percaya memberikan pinjaman  kepada developer, Karena skema REITs selama ini baik baik saja. Tetapi karena itu Bubble harga, terjadi, sehingga sulit diakses oleh pasar. Nah karena REITs itu harus dibayar lewat penjualan, dan penjualan seret, ya terjadi krisis cash flow. Sekelas Evergrade juga tumbang.

Kejatuhan Evergrande itu dijadikan alat propaganda oleh Pemerintah China,  bahwa menekan harga property yang bisa diakses pasar harus menjadi  tanggun jawab semua orang. Tidak bisa lagi orang kaya dapat dengan mudah bertambah kaya karena leverage proyek , yang dampaknya menghilangkan harapan rakyat banyak mendapatkan rumah yang terjangkau. Apa yang terjadi pada Evergrade juga terjadi pada fintec raksasa sepeti Alipay, WeChat, dll yang sudah menjadi monopoli pasar dan menciptakan ekosistem yang tidak adil bagi UMKM. Mereka sudah kena jewer pemerintah China. Dipaksa merestruktur bisnisnya, sesuai regulasi baru.

“ Kalau yang besar dan kuat digebuk, itu akan sangat efektif memberikan shock terapi kepada yang lain. Jangan main main dengan regulasi pemerintah. Patuhlah, atau hancur kalian” Kata teman saya di China ketika saya tanya fenomena kejatuhan konglomerat property.  Memang cara itu efektif sebagai alat propaganda keberpihakan pemerintah membela rakyat kecil. Coba, kita satu aja konglomerat yang ngemplang BLBI masuk penjaran  karena engga bayar utang. Yang lain pasti takut. Bahwa pemerintah engga main main. Engga gertak doang.

***

Bursa saham Hong Kong terjun bebas pada perdagangan sesi pertama di awal pekan ini. Penyebabnya, muncul ketakutan pelaku pasar saham akan masa depan perusahaan properti raksasa China, yaitu Evergrande, yang saat ini di ambang kebangkrutan. Dilansir dari AFP, Senin (20/9/2021), indeks saham utama Hang Seng terjun bebas 4,05% atau 1.009,48 poin, menjadi 23.911,28. Penurunan indeks Hang Seng ini disebut menjadi yang terbesar, dibandingkan indeks-indeks saham di Asia pada hari ini. Para pengamat memprediksi, Evergrande tidak bisa membayar bunga utang dan obligasi yang jatuh tempo pekan ini.

Apakah ekonomi China terancam ambruk? kemarin saya diskusi dengan teman di China. Menurutnya sistem ekonomi CHina sangat lentur. Andaikan semua swasta bangkrut tidak akan ekonomi China hancur. Tidak akan berimbas kepada rakyat kecil dan BUMN. Mengapa? Sistem ekonomi CHina itu terdiri dari tiga pilar. Yaitu BUMN, Swasta dan Koperasi. Tiga pilar itu dijaga dengan konsiten oleh negara. Ibarat kapal, masing masing itu berada di palka. Kalau salah satu palka bocor tidak akan membuat kapal tenggelam. 

Distribusi modal dan sumber daya itu atas tiga kekuatan ekonomi CHina itu dijaga dengan ketat. Ketika krisis global tahun 2008, banyak perusahaan swasta oleng. Terjadi gelombang PHK dimana mana. Ketika para penduduk urban kehilangan pekerjaan karena PHK, Ekonomi pedesaan tetap aman. Terjadilah gerakan kembali ke desa. Negara memberikan insentif kepada perusahaan swasta dan negara untuk memindahkan pabriknya ke wilayah yang longgar dan memberikan akses kepasar domestik lewat kenaikan upah. 

Dalam kasus gagal bayar utang Evergrande, tidak akan terjadi dampak seperti jatuhnya Lehman di Wallstreet. Tidak akan terjadi efek sistemtik. Karena tidak ada product derivative pasar uang yang terlibat dan tidak melibatkan investor retail dari luar negeri. Hampir sermua surat utang evergrande berbasis REITs yang linked dengan asset property yang sudah dibangun. Artinya semua utang adalah collateral based. Problem evergrande karena kebijakan uang ketat di China dan aturan ketat dari pemerintah untuk menekan harga murah agar tidak bubble.

Mindset kita masih terjajah.

 

Saat sekarang ini KUHP kita masih peninggalan kolonial. Walau banyak UU yang diterbitkan namun sistem peradilan masih menggunakan konsep Hukum Belanda. Apa pinsip hukum peninggalan Belanda itu? hukum berpihak kepada kekuasaan. Itu philosopi nya.  Ya waktu itu kan Belanda sebagai kolonial. Hukum mereka ciptakan untuk tujuan memperkuat hak dan kekuasaan di negeri jajahannya. Jadi sulit sekali rakyat bisa menang kalau sengketa di pengadilan. 

Sampai hari ini kita belum punya kUHP sendiri. Sudah puluhan tahun, tetapi tidak pernah disahkan R-KUHP. Itu membuktikan elite politik memang orientasinya kepada kekuasaan seperti era kolonial.  Berdirinya republik ini hanyalah kelanjutan dari sistem kolonial saja. Zaman Kolonial penjajahan itu nampak dari identitas gelar, pakain, tempat komunitas. Sangat timpang sekali. Yang pakai jas hanya kaum bansawan, rakyat jelantah hanya pakai celana dan baju yang kadang tidak berkancing. 

Tetapi era sekarang ketimpangan itu diukur dalam statistik yang disebut rasio GINI. Rasio GINI kekayaan sekarang adalah 0,384. Atau 1 % penduduk menguasai kekayaan nasional sebesar 38,4%. Rasio Lahan sekarang 0,58. Artinya 1% penduduk menguasai 58% lahan dan ruang secara nasional. Apa beda dengan kolonial ? sama kan?. Dalam kehidupan keseharian, kelas itu nampak dari pembagian kursi di kendaraan umum. Ada business class dan ada economy class. Kamar hotel juga ada kelas. Kartu kredit juga ada kelasnya dari silver, gold dan planium. Bahkan PSK pun ada kelasnya. Semua itu diukur dari dompet anda.

Lantas mengapa mayoritas kita  tidak bisa beranjak dari status terjajah itu? Karena mindset. Kalau dulu sebelum kemerdekaan semua elite politik borfocus kepada gerakan nasionalisme menuju kemerdekaan. Tetapi Tan Malaka berfocus kepada kemerdekaan  berpikir menuju kemerdekaan yang bermartabat. Kita tidak bisa mandiri dibidang industri dan manufactur, perdagangan dan jasa, riset dan tekhnologi, itu karena mindset kita selalu melihat masalah dari kesulitan dan hambatan. Bukan melihat setiap masalah adalah peluang untuk berubah menjadi lebih baik. 

Akibatnya tercipta road block dalam pikiran kita. Daripada produksi repot, lebih baik impor saja. Daripada B2B lebih baik utang aja ke bank atau pakai APBN. Daripada susah jual SBN ke pasar mending suruh BI beli. Daripada buat inovasi sulit dan belum tentu berhasil bersaing, lebih  baik beli aja yang sudah ada. Daripada repot buat KUHP baru, mending pakai yang peninggalan kolonial. Daripada repot disiplinkan masyarakat terhadap prokes, ya PPKM aja. Daripada repot olah tambang sendiri, mending suruh asing buat smelter di dalam negeri.  

Karena roadblock itulah walau kita merdeka tapi secara ekonomi kita tidak merdeka. Yang terjadi adalah hukum rimba,. Yang kuat makan yang lemah. Dan politik memback up yang kuat untuk terus semakin kuat sehingga rasio GINI melebar. Itulah sebabnya periode pertama Jokowi menggaungkan revolusi mental. Menurut saya itu sangat cerdas. Tetapi sayang, belum berkobar api revolusi itu, pada periode kedua gaung revolusi itu lenyap sebelum menjadi api membara. Kita tetap terjebak di tempat, tidak kemana mana…masih sibuk membahas yang remeh remeh, dan omong kosong.

Damai sajalah.

 

Saat sekarang sedang menuju tahun 2024. Walau masih lama, tetapi otak semua elite negeri ini engga lagi 100% focus ke kerja tetapi ke politik. Maklum tahun 2024 adalah perang to be or not to be. Bukan sekedar jabatan presiden tetapi menjadi lima besar partai. Itulah yang diperjuangkan. Issue agama tidak lagi elok untuk digaungkan. Sama dengan Covid, udah bosen bahasnya. Saat sekarang oposisi focus kepada issue keadilan sumber daya dan ruang. Ini akan digulung jadi snow ball sehingga membangkitkan distrust rakyat kepada pemerintah dan lebih jauh lagi soal hukum.

Kasus RG keliatan sederhana. Hitam putih. Soal hak tanah. RG berdiri diatas lahan yang dikuasai oleh pengembang. Jelas secara hukum kepemilikan lahan itu milik dari Pengembang. Tapi oposisi tidak melihat aspek hukum. Karena bagi mereka hukum tidak berkeadilan itulah yang jadi issue. Mengapa ? Lahan pengembang itu tadinya lahan milik negara, ex PTPN. Sekian puluh tahun tidak dikembangkan sehingga rakyat bisa leluasa menggarapnya. Kalahpun ini akan jadi issue politik. Masalah tanah ini sangat sensitif karena yang senasip dengan RG ada banyak sekali. Hanya saja mereka orang kecil dan tidak diberitakan.

Soal sinyalemen yang dilontarkan oleh Haris Azhar kepada LBP terkait blok Wabu, pihak oposisi tidak penting kalah menang, benar salah sinyalemen itu. Justru dengan somasi dari pihak LBP itu bisa jadi bola liar kemana mana.  Banyak aspek politik yang ikut mewarnai kasus ini. Apalagi yang dihadapi adalah LBP yang juga orang kepercayaan Jokowi. 

Hebatnya mereka sebelum bertarung di pengadilan mereka giring kasus  ini ke politik agar bisa mempengaruhi proses peradilan yang pro kekuasan. Komnas HAM, Amnesty international mereka libatkan sebagai collateral.  Issue ini akan melebar kepada pemilik konsesi tambang lainnya. Bukan rahasia umum banyak elite politik punya saham di Tambang. Ini soal keadilan sumber daya negara. Rasio GINI lahan sekarang 0,58. Artinya 1% penduduk menguasai 58% lahan secara nasional.

Dari awal saya tidak ingin menulis lengkap tentang kasus RG dan LBP. Karena saya tidak mau  ikutan membuat masalah jadi melebar, yang diuntungkan oposisi. Saya sarankan agar  berdamai sajalah. Agar kubu oposisi tidak jadikan kasus tersebut api bakar. Apalagi sekarang kubu Pengembang sudah siap menyelesaikannya diluar jalur hukum dengan RG.  Pihak LBP juga masih membuka jalan damai kepada kubu Haris Azhar. Damai sajalah… Masih banyak PR selain politik yang harus diselesaikan sampai tahun 2024. Semoga paham.

Kita mendukung orang baik.

 

Saya punya visi membangun kawasan industri ASEAN  di China. Visi itu saya sampaikan kepada Direktur business development Holding. Ada tiga hal yang saya jelaskan “ mengapa, bagaimana, kemana.” Dia menyimak dengan seksama. Setelah itu, dalam 3 bulan dia datang ke saya lengkap dengan business plan. Detail sekali. Saya baca cepat sekali dan tahu apakah dia benar menterjemahkan visi saya itu. Kalau benar, maka atas dasar  business plan itu saya adakan rapat direksi lengkap. Dalam rapat terjadi saling saran. Sejak itu business process berlanjut sampai ke Studi kelayakan dan eksekusi.

Apakah saya percaya begitu saja atas sistem yang ada? Oh tidak. Saya ada orang kepercayaan yang secara personal lebih mengenal saya. Loyalitasnya  lebih kepada kepercayaan atas visi saya dalam bisnis. Dia tidak takut mengkritik saya. Tidak ragu mengingatkan saya. Walau dia bukan pengambil keputusan namun dia hadir secara phisik di dalam sistem itu setiap hari. Dialah yang tampa saya minta akan melaporkan kalau ada kejanggalan. Sehingga saya bisa response cepat. Juga diantara stakeholder perusahaan, saya punya teman setia yang bisa memberikan informasi hal yang tak luput dari pengawasan saya. Sehingga saya efektif melakukan supervisi.

Kalau anda diatas puncak kekuasaan, entah perusahaan atau pemerintahan, entah organisasi sosial, tidak akan bisa sukses memimpin kalau orang terdekat anda salah menterjemahkan visi anda. Itu akan berdampak luas terhadap agenda anda. Karena sebagai pemimpin anda tentu tidak paham detail. Tetapi visi anda berhubungan dengan agenda anda. Anda tidak akan berhasil dengan agenda anda memimpin kalau orang sekitar anda tidak paham detail terhadap visi anda. Lebih  buruk lagi kalau orang sekitar anda lebih banyak memuji anda tanpa ada keberanian mengkritik. 

sistem yang sudah established bukan ruang kosong. Disana ada kepentingan banyak pihak. Ada beragam intrik dengan beragam tujuan. Kalau anda terjebak dengan sistem itu, maka anda jadi pecundang. Di depan anda mereka semua memuji anda tapi dibelakang anda mereka berkata “ Bego dia.”. Itulah yang terjadi pada Abas. 

Ingat! apabila orang terdekat anda selalu memuji anda, itu artinya dia sedang membunuh anda lambat lambat. Dia sama seperti tikus yang makan otak ayam yang sedang tidur.  Ayam mati dalan keadaan tertidur karena terlena oleh setiap tiupan tikus.  Orang yang tulus dan setia kepada anda, adalah mereka yang menyembunyikan kebanggaannya kepada anda dan orang pertama yang mengingatkan anda, walau karena nada kritiknya terdengar sangat pahit. 

Saya sebagai rakyat jelantah terpanggil mengkritik Jokowi sebagai pribadi agar berhati hati kepada orang sekitarnya, dan pada waktu bersamaan saya mengingatkan dia sebagai Presiden RI untuk tegas meresponse sistem negara yang tidak sesuai dengan agenda dia. Kalau karena itu saya di bully, itulah harga yang saya bayar untuk negeri yang saya cintai. Dan lagi toh,  saya tidak berharap apapun dari kekuasaan dia. Saya bukan politisi, bukan pejabat, bukan tokoh ormas, bukan pengamat , bukan influencer, bukan pengusaha rente.

Saya hanya rakyat jelantah yang mencintai Jokowi. Karena dia orang baik dan saya ingin orang baik bisa berprestasi baik,. Saya percaya Jokowi mendengar kritik saya. Paham ya sayang.

Realitas politik

 

Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Islam. Dalam konstelasi politik nasional yang menentukan itu ada tiga yaitu Nasionalis, TNI dan Polri dan Islam. Takdir bangsa ini sejak berdiri ditentukan oleh  tiga kekuatan itu. Semua pemain politik sangat sadar bahwa kalau mereka mau selamat memimpin maka tiga hal itu harus dijaga. Makanya jangan kaget kalau RUU Haluan Idiologi Pancasila kandas.

di DPR, RUU kesamaan gender juga kandas. Karena 500 lebih anggota DPR tidak berani dan takut ketika MUI bersikap : no way.

Bahkan PDIP partai nasionalis , merasa lebih PeDe kalau Ma’ruf Amin sebagai wapres daripada Mahfud MD. Sebelumnya Periode pertama juga PDIP memasangkan JK yang ketua Dewan Masjid Indonesia dan anggota dewan Pakar NU sebagai Wapres mendampingi Jokowi. Pada periode pertama dan kedua, kemenangan Jokowi sangat tipis,dan bisa dibayangkan kalau PDIP tidak merangkul kekuatan kanan sabagai mitra koalisi. Itulah realitas politik di negeri ini. 

Dalam suasana demokrasi, pemimpin terpilih tidak bisa semudah itu bersikap terhadap kekuatan Islam informal. Kekuatan informal itu diam bukan berarti mereka lemah. Anda bisa bisa liat bagaimana kalau NU dan Muhammadiyah , MUI bersikap. Ahok yang begitu besar dukungan dan hebat prestasinya, jatuh. Bahkan setelah Anies berkuasa, tetap saja tidak ada yang gegabah menjadikan Anies pesakitan. Karena salah bersikap akan merugikan partai nasionalis dalam pemilu nanti. Itulah realitas politik. 

Ketika presiden Perancis tidak menghukum tegas pihak yang melecehkan nabi Muhammad, Jokowi langsung bersikap keras. Engga ada urusan dengan  poltik luar negeri demi menjaga suasana batin umat Islam. Bahkan Indonesia ambil bagian dalam proses perdamaian di Afganistan sehingga Taliban punya hak politik di meja perundingan. Anda bisa lihat pemerintah tidak bisa melarang kedatangan HRS ke Indonesia dan setelah itu proses peradilan HRS adalah juga proses poltik sebenarnya. Tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, proses peradilan sulit menjadikan HRS sebagai pesakitan.

Nah yang jadi pertanyaan adalah mengapa rezim penguasa harus tersandera dengan kekuatan informal itu ? Karena poltik kita masih feodalistik. Belum berpolitik sebagai kekuatan moral atas nama keadilan dan kesejahteraan sosial. Buktinya rasio GINI sangat lebar. Politik masih berorientasi kepada status sosial dan kekayaan. Karena itu sulit untuk bisa mandiri lepas dari bayang bayang kekuatan primordial. Kita yang mendambakan kehidupan poltik seperti amanah Pancasila, ternyata Pancasila bukan idiologi tertutup tetapi terbuka… Itulah realitas poltik di negeri ini.

Hanya tempat uji coba

 

Huawei tahun 2003 datang ke Indonesia menawarkan teknologi 3G kepada operator exxel.  Penyediaan perangkat pada BTS. Exxel terima saja selagi engga bayar. Tapi apa yang terjadi ? Selama 2 tahun mereka menghadapi banyak masalah. Setiap hari ada saja keluhan. Beda dengan perangkat siemen dan Nokia yang established. Insinyur china cepat atasi setiap ada masalah. Tapi setelah  dua tahun jaringan yang menggunakan perangkat Huawei itu,  jadi stabil dan established. Insinyur china berhasil dengan gemilang melewati semua phase uji coba. 

Setahun kemudian, Huawei salip dan libas Siemen dan Nokia. Sampai nyaris bangkrut dibuat tak berdaya oleh huawei. Andaikan huawei tidak dapat akses untuk uji coba tekhnologinya di Indonesia, tentu mereka tidak mungkin jadi raksasa dalam Tekhnlogi jaringan wire less. Jaringan insfrastruktur telekomunikasi itu adalah sistem yang tidak bisa hanya diuji di laboratorium dan prototipe. Tetapi harus ada uji lapangan. Mengapa ? Itu masalah geografis dan integrasi dengan Tekhnlogi  lain yang sudah exist. 

Sama juga dengan Vaksin. Vaksin itu tidak bisa hanya berdasarkan uji lab dan prototip dengan skala akademis,  tetapi harus diuji coba di lapangan dalam komunitas besar. Nah dari ujicoba lapangan itu akan diketahui apa kekurangan dan resiko yang timbul.  Tentu tidak semudah menerapkan pada hardware telekomunikasi. Karena ini menyangkut nyawa dan sistem antibodi manusia dalam jangka panjang. Makanya china ( sinovac ) berusaha membujuk negara yang mau menggunakan vaksin buatannya. Mengapa ? Di china sendiri sinovac gagal dapatkan izin secara nasional. Uji coba hanya sebatas kepada prajurit militer saja. Bukan kepada rakyat biasa. 

Nah kebetulan,  Indonesia salah satu negara yang bersedia menggunakan vaksin sinovac dalam skala komunitas besar. Itu tidak begitu ada resiko. Karana jenis vaksin inactive virus. Tapi untuk jenis mRMA nah itu lain. Harus hati hati. Dampaknya sangat buruk dan berjangka panjang bagi kesehatan kalau ada masalah. Lucunya, seharusnya sinovac bangun pabrik di indonesia. Karena mereka sukses berkat uji coba di negara kita. Ini malah yang mau bangun pabrik adalah Walvax Biotechnology, dengan produksi Walvax COVID-19 vaccine. Padahal itu masih tahap uji klinis belum secara luas. Dan lagi Itu vaksin mRMA, sangat beresiko kalau ada masalah. 

Di bidang hitech kita mau saja jadi tempat uji coba tekhnologi sistem telekomunikasi tanpa ada konpensasi alih Tekhnlogi atau membangun industri high tech di Indonesia. Dalam hal pharmasi dan vaksin sama juga. Hanya jadi tempat uji coba doang dan jadi konsumen. Demikianlah kisah dari negeri rakyat jelantah. Terlalu banyak orang pintar tetapi banyak bicara doang

Garuda Indonesia kalah di LCIA.

 

Pengadilan Arbitrase Internasional London atau London Court International Arbitration (LCIA) telah memutuskan kemenangan Helice Leasing S.A.S selalu penggugat atas PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terkait pembayaran uang sewa. Saya membaca itu sempat terkejut. Sebetulnya BIN membantu Garuda dalam kasus international. Ini bukan sekedar kasus perdata, tetapi sudah menyangkut reputasi negara. Kekalahan Garuda di LCIA itu bagaimanapun akan berdampak kepada tingkat kepercayaa international terhadap BUMN. 

Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Hadinoto Soedigno, tersangka kasus korupsi PT Garuda Indonesia.Hadinoto merupakan tersangka ketiga dalam kasus suap di Garuda. KPK lebih dulu menetapkan bekas Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soearjo menjadi terasangka suap dan tindak pidana pencucian uang.

Kasus penyuapan itu terjadi dalam rangka pembelian mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC melalui Soetikno, Boss PT Mugi Rekso Abadi. MRA didirikan oleh Adiguna Sutowo dan Dian M. Soedarjo, Soetikno. Berkaca kepada kasus tersebut, sangat patut diduga bahwa pengadaan pesawat atau leasing selalu korup. Kalau KPK punya bukti kasus Korupsi Garuda, itu bisa mematahkan gugatan Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC. Mengapa ?

Eropa dan AS adalah negara penggagas sistem good governance dan kemudian menjadi standar dalam WTO dan OECD. Good Governance standar juga diperluas ke dalam Environmental, Social, and Governance (ESG) compliance.  Artinya tidak boleh pengadilan memenangkan kasus perdata kalau terindikasi korporat itu terlibat dalam corporate crime secara langsung maupun tidak langsung dan atau merusak hubungan dengan stakeholder.

Mengapa kita membiarkan saja Garuda dihajar di LCIA? Apakah serendah itu harga diri bangsa kita, dan nasionalisme kita. Bagaimana kita mau menjaring dana ribuan triliun yang dilarikan obligor BLBI dan kroni Orba ke luar negeri kalau masalah sepele itu saja kita jadi pecundang? Entahlah saya kehilangan kata kata meliat kenyataan  tersebut. Bayangkanlah, kalau Garuda menang karena dukungan bukti pelanggaran Good Governance dan ESG, tentu akan membuktikan kedunia bahwa kita negara yang digaris depan membrantas praktek korupsi, terutama kejahatan korporat. 

Engga ada urusan kalau karena itu kita harus membuka borok dalam negeri, toh perang terhadap korupsi adalah perang sepanjang massa. Tugas setiap rezim adalah memerangi itu agar korupsi terus berkurang. Pak Jokowi, mohon jadikan setiap kasus gugatan lender atau kreditur ke LCIA, sebagai cara kita membongkar kasus corporate crime international. Jangan seenaknya mereka merasa bersih. Era sekarang kejahatan terbesar dilakukan oleh lender atau kreditur dengan modus korupsi atas sumber daya perusahaan  negara. Agar akhirnya negara bailout dan rakyat dikorbankan

Negara direpotkan oleh mereka saja

 

Paska kejatuhan Soeharto tahun 1998, BPPN dibentuk. Kredit macet perbankan diserahkan kepada BPPN. Asset sebagai collateral dilelang untuk dapatkan cash bagi APBN. Lelang asset digelar, mendadak muncul OKB yang engga jelas reputasinya jadi pengusaha kakap ikut lelang asset. Para OKB itu hanya candy dari obligor atau  proxy dari obligor BLBI sendiri. Harga lelang asset berkisar 30% dari nilai buku.  Tahun 2003 ada penyelesaian utang antara obligor dan Pemerintah (MSAA)  dan keluarlah Surat Keterangan Lunas (SKL ).

Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 komoditas utama, seperti CPO,  Batubara dll  melonjak naik di pasar global. Asset yang tadi dibeli dari lelang BPPN dengan harga diskon 70% oleh OKB, digadaikan ke bank. Dengan mengemas neraca dan hitungan prospek masa depan harga tanah naik,  dapat kredit bank. Kemudian, berlanjut mereka melepas saham di bursa dapatkan capital gain berlipat. Belum puas.  Alasan ekspansi, mereka juga jual obligasi di pasar uang. Belum puas? Asset bank yang sudah diserahkan  ke pemerintah dibeli lagi lewat lelang dengan harga murah. Ya, tahun 2004 sampai tahun 2008 benar benar pesta tampa jeda.

Bayangkan, betapa hebatnya rekayasa mereka melipat uang negara. Ekonomi tumbuh pesat dan para obligor hidup senang di luar negeri. Hebatnya, tahun 2010 ekonomi menurun akibat krisis wallstreet tahun 2008, dan terus berlanjut tahun 2013. Selama krisis itu ribuan triliun uang hasil pesta pindah keluar negeri lewat produk ETF. Memenuhi brankas trust account obligor BLBI di Singapore, Hong Kong, Swiss. Sementara di Indonesia harga saham mereka terjun bebas, hutang bank terancam NPL. Dalam sitiuasi itulah Jokowi didorong maju jadi presiden.

Era Jokowi tahun 2015, Tax Amnesty diadakan dengan harapan rekening trust itu pindah ke Indonesia atau dicatatkan sebagai sumber penghasilan kena pajak yang diputihkan.  Ternyata  lebih banyak memutihkan asset dalam negeri saja yaitu Rp4.813,4 triliun, sementara yang diluar negeri hanya Rp. 146,7 triliun. Era Jokowi tercatat negara asal pemberi hutang terbesar  Indonesia adalah Singapore. Investasi dalam bentuk hutang itu mengalir ke Indonesia lewat pasar obligasi negara,  yang sebenarnya internal settlement antara boss obligor BLBI dengan candy.

Kemudian lewat trust account mereka di Singapore terjadi gelombang akuisisi  pada perusahaan blue chip dan prospektif , yang lambat laun tampa disadari praktis mayoritas perusahaan itu jadi milik Singapore.. Periode kedua Jokowi, masuk pandemi covid, lucunya mereka dapat fasilitas program recovery ekonomi COVID, dalam bentuk pajak dan relaksasi kredit dan memaksa bank harus melakukan restruktur kredit ( NPL) sampai tahun 2023. 

Jadi sejak reformasi sampai sekarang negara hanya repot urus mereka itu itu saja. Dan setiap kebijakan ekonomi, mereka pesta. Demikianlah, kisah dari negeri rakyat jelantah…