Subsidi atau hutang?

Ketika Obama sikulit hitam yang buyutnya pernah menjadi warga second class di amerika karena politik perbedaan kulit dan perbudakan di Amerika terpilih sebagai Presiden, teman saya sebagai fund manager di New York mengatakan dalam emailnya bahwa sudah saatnya orang bermental dan berpikir sosialis untuk memimpin Amerika. Karena pasar butuh kebijakan kapitalis yang dilakukan oleh mereka yang berpikir sosialis dan dipilih oleh rakyat yang berharap pada sosialisme. Yang pasti kemenangan Obama yang katanya berkat people power adalah hadiah pembujuk tangis rakyat Amerika akibat hancurnya ekonomi Amerika oleh kaum kapitalis. Obama terpilih, rakyat seakan melupakan kesalahan rezim dimasa lalu. Saya sempat bingung membaca arah pembicaraan teman itu. Semua terjawab dengan mudah ketika George Bush berkonsultasi kepada presiden terpilih Obama untuk kebijakan mem bail out kerugian perbankan akibat krisis supreme. Usai Obama dilantik,  tindakan bail out terus berlangsung. Dana bail out itu berasal dari Hutang dan karenanya hutang Pemerintah Amerika terus menggunung dan akhirnya melewati pagu yang ditetapkan oleh UU. Karenanya sempat dua kali pemerintahan Obama di suspended tapi akhirnya kembali DPR menyetujui penambahan hutang diatas pagu. Walau Obama mempunyai program konpensasi seperti  paket kebijakan Jaminan sosial bagi keluarga miskin namun dampak dari kebijakan bail out itu sangat massive dan sistematis membuat sebagian besar rakyat Amerika menderita. Sampai kini proses recovery belum juga nampak. Obama dan rakyat Amerika telah dijebak oleh system yang membuat mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menyelamatkan system dengan cara bail out.

Semua tahu bahwa PDIP yang mengusung Jokowi sebagai Presiden adalah partai sosialis yang nasionalis. Kebijakan subsidi adalah ciri khas sosialisme. Tahun 2012/2013 PDIP menolak kenaikan BBM bukan bermaksud menolak mengurangi besar subsidi tapi tidak setuju program pengurangan susbidi yang dialokasikan untuk Bantuan Tunai Langsung yang bersifat inflatoir.  Karenanya PDIP menolak kenaikan BBM namun menyarankan agar pemerintah menaikan pajak dan melaksanakan efisiensi dengan mendorong terbangunnya refinery baru dan perbaikan Tata niaga BBM. Jadi lebih bersifat struktural , bukan politis. Mengapa ? Karena ketika itu Indonesia masih mengalami surplus penerimaan sektor minyak dan gas. Tapi sekarang total penerimaan migas ditambah PPH migas dikurangi dana bagi hasil dan subsidi itu , net impact nya sudah negatif. Penyebabnya adalah adanya peningkatan konsumsi minyak yang sangat luar biasa, yang pada waktu bersamaan lifting minyak menurun serta program energy alternative gagal total.Tahun ini, sesuai ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) alokasi subsidi energi mencapai 453, 3 triliun. Angka ini mencakup subsidi BBM, termasuk Elpiji dan BBN sebesar 350,3 triliun ditambah dengan subsidi listrik tercatat 103 triliun rupiah. Sementara subsidi non-energi sebesar 52,7 triliun rupiah sesuai kesepakatan Sidang Paripurna DPR-RI, belum lama ini. Bandingkan tahun 2010 ketika PDIP menolak kenaikan BBM, subsdi energi masih sekitar 139,9 triliun rupiah. Yang menyedihkan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut didanai sebagian besar dari utang pemerintah. Kebergantungan BBM impor tentu menambah beban anggaran sehingga mendorong terus melajunya beban utang. Inilah jebakan kapitalis yang diwariskan oleh SBY kepada Jokowi.

Harap dimaklumi keadaan APBN sudah lampu merah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berdampak kepada turunnya permintaan komoditas andalan Indonesia serta harga export yang terus melemah. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap valas sepanjang tahun 2014 melemah. Pelemahan rupiah itu membuat beban subsidi naik , beban bayar bunga dan cicilan hutang juga naik fantastik, pertumbuhan ekonomi melambat dengan menurunnya penerimaan APBN. Tentu hal ini berdampak buruk terhadap makro ekonomi dengan defisit menganga,  yang terpaksa menambah hutang lagi. Data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, total utang pemerintah hingga Februari 2014 mencapai 2.428,63 triliun rupiah dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB namun debt service ratio tahun 2014 ini diperkirakan sudah melewati batas aman yaitu 45%. Sementara tahun 2014 ini, pemerintah masih akan mencari utang untuk menutup defisit anggaran. Salah satunya akan menarik utang baru melalui penjualan surat utang atau obligasi. Disisi lain, nilai inflasi yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah membuat investor khususnya di sektor finansial cenderung khawatir akan kondisi makro ekonomi Indonesia. Tingginya ekspektasi inflasi tersebut  membuat suku bunga (yield) obligasi pemerintah naik tajam. untuk obligasi tenor 10 tahun misalnya, naik hingga tiga persen dalam dua bulan terakhir. Akibatnya, beban APBN semakin berat, dan berat. Jokowi bisa saja tidak menaikan BBM namun pemerintah harus menutupi difisit itu dari hutang lagi. Saya rasa salah besar kalau kita memilih Jokowi hanyalah melanjutkan mindset dan mental kekuasaan seperti Presiden sebelumnya; berhutang demi popularitas dan memanjakan rakyat dengan pertumbuhan ilusi. Kita memilih Jokowi karena kita inginkan perubahan,walau karena itu sangat pahit.

Tidak perlu pulalah kita mengutuk masa lalu penuh pesta yang meninggalkan beban utang gigatik. Yang penting sekarang pemerintah harus keluar dari jebakan hutang ini. Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi? Pertama, jangan menambah hutang baru. Kedua, ciptakan ruang fiskal dengan menghindari difisit anggaran. Caranya ? kurangi subsidi secara gradual dan pangkas anggaran belanja pegawai sampai 30%.Ketiga, meningkatkan penerimaan negara lewat pajak dan perbaikan pola bagi hasil migas dan Minerba. Namun jangan lagi focus ketergantungan sumber penerimaan devisa dari eksport komoditas SDA seperti migas, minerba, CPO, Kopi, Coklat.  Mulailah membangun dengan paradigma baru yang berlandaskan kepada kemampuan SDM. Indonesia harus mempunyai visi menjadi negara Industri yang kuat. Dengan melakukan ketiga hal tersebut maka pemerintah harus fokus memprovide infrastruktur ekonomi secara luas agar semua  potensi wilayah bisa menjadi potensi ekonomi real, agar arus barang dan jasa menjadi efisien untuk kesejahteraan Rakyat. Memang dalam jangka pendek kebijakan ini akan sangat menyulitkan bagi rakyat kecil karena akan terjadi kenaikan harga sembilan bahan pokok sebagai akibat inflasi effect namun ini tidak akan berlangsung lama. Dalam jangka menengah ekonomi akan bergairah karena adanya ekspansi fiskal menstimulus ekonomi lewat pembangunan jalan raya, jalan kereta, bendungan, pelabuhan laut, bandara, kawasan industri,dan lain lain. Disamping itu kebijakan penguatan industri lewat sistem moneter akan bersinergi mensuplai dana sektor produksi. Semua ini dalam jangka panjang akan membuat rakyat sejahtera karena kesempatan terbuka luas bagi siapa saja yang mau bekerja keras. 

Semoga Jokowi tidak meniru Obama yang mengeluarkan kebijakan sosialis untuk kepentingan kapitalis. Kita ingin Jokowi seperti Deng Xiaoping yang mengeluarkan kebijakan kapitalis untuk kepentingan sosialis. Kebijakan ekonomi yang baik adalah bukan menentukan berapa harga dipasar tapi bagaimana agar rakyat mampu membayar harga. Nah inilah tugas negara yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi lewat subsidi adalah pertumbuhan ilusi,tidak mendidik rakyat dan tentu tidak terstruktur.Di China , harga BBM dua kali lipat dari Indonesia. Berobat tidak ada yang gratis.Sekolah harus bayar tapi semua rakyat China mampu membayarnya karena mencari nafkah mudah dan setiap kerja keras dihargai secara pantas oleh sistem yang di create oleh negara...

Mission Impossible...

Saya bertemu dengan teman di Fountain Lounge Grand Hyat tadi sore. Disalah satu lantai dari hotel itu juga sedang berkumpul para elite koalisi merah putih sambil menyaksikan sidang MK melalui TV.  Diluar hotel itu, para pendukung Prabowo Hatta sedang berdemontrasi mem-pressure MK untuk mengarahkan keadilan kepada pasangan Prabowo Hatta dan menggugurkan keputusan KPU atas kemenangan pasangan Jokowi-JK. Suasana didalam hotel sangat sejuk berbeda dengan diluar dimana antara Polisi dan demontran saling berhadapan dengan muka amarah. Teman itu berkata kepada saya bahwa bagaimanapun Jokowi-JK tetap akan unggul dan MK pasti membatalkan seluruh gugatan Prabowo Hatta. Ini bukan politik tapi berpikir waras untuk sesuatu yang jelas. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi mewarisi dua hal dari pemerintah sebelumnya yaitu pertama, design perencanaan pembangunan yang sudah matang. Artinya dari blue print sampai studi kelayakannya sudah rampung. Untuk membuat design ini tidak mudah. Apalagi sudah sampai pada tahap detail engineering. Kelebihan SBY  selama dua periode berkuasa adalah mampu menyiapkan semua itu dengan sempurna sampai kepada perangkat UU dan Peraturan. Kedua, rendahnya impelemtasi program. Hal ini disebabkan banyak hal namun penyebab utamanya adalah rendahnya political will dari elite politic melaksanakan ( mengekseskusi) program tersebut. Rendanya political will ini tercemin dari politik APBN yang terjebak dengan biaya rutin. Nah, tugas Jokowi hanyalah melaksanakan apa yang belum  dilaksanakan sempurna oleh SBY, yaitu eksekusi program. Katanya dengan tegas.

Masalahnya adalah darimana dananya? Menurut saya, masalah SBY selama ini adalah keterbatasan ruang fiskal untuk mengeksekusi program. Liat aja fakta pada APBN 2015, ruang defisit yang digunakan hanya 0,8 persen dari PDB. Namun, saat ini ruang defisit sudah dipakai atau sudah dikunci adalah 2,32 persen dari PDB. Artinya hanya tersisa 0,18 persen saja, jadi ruang fiskal yang disediakan pemerintahan SBY untuk pemerintahan baru tanpa menaikkan BBM (bahan bakar minyak) hanya Rp 20 triliun. Dengan APBN 2015, tidak ada yang bisa dikerjakan untuk Indonesia yang panjangnya sama dengan jarak London-Siberia.  Lantas bagaimana caranya agar APBN berdaya ? tanyanya. Caranya adalah memangkas belanja rutin. Sangat banyak pos anggaran disemua lini yang bisa dipangkas untuk dialihkan keproject nyata. Andaikan pos subsidi BBM dikurangi maka pada waktu bersamaan harus ada kebijakan nyata dibidang Migas khususnya kemampuan refinery dalam negeri dan mekanisme import BBM yang efisien.  Andaikan bisa dihemat 10% saja belanja rutin maka akan ada tambahan ruang fiskal sebesar Rp.200 triliun. Namun pada waktu bersamaan Pemerintah juga harus meningkatkan Tax Ratio khususnya kembali memberlakukan pajak kekayaan,setidaknya bisa meningkatkan penerimaan pajak sebesar 5% atau Rp. 100 triliun. Dari kebijakan efisiensi belanja rutin dan penigkatan tax ratio ini dialokasikan untuk program pembangunan yang secara langsung dapat menekan biaya produksi nasional dan sekaligus meningkatkan efisiensi nasional,yang pada akhirnya bisa menurunkan inflasi secara sistematis. Program dimaksud adalah pembangunan sistem logistik nasional yang didukung transfortasi darat, laut dan udara. Juga menyediakan management logistik nasional yang berbasis IT sehingga penyelesaian administrasi dapat berlangsung cepat dan akurat.

Untuk pembangunan Sistem Logistik Nasional telah ada blueprint nya sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012. Blueprint ini sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing. Rencana pembangunan jalan Toll Trans Java, Sumatera , Kalimantan sudah masuk tahap implementasi karena studinya sudah rampung. Juga pembangunan jalur kereta di Sulawasi. Progam Pendulum Nusantara ( atau istilah Jokowi toll laut ) yang merupakan sebuah sistem transportasi barang via laut yang menghubungkan Indonesia Barat dan Timur, dengan menggunakan kapal ukuran besar (kapasitas 3000-4000 TEU) yang begerak terus menerus ( Shuttle ships). Revitalisasi Bandara secara nasional tengah berlangsung agar bisa berfungsi sebagai bandara cargo bekelas dunia. Singkatnya semua program pembangunan infrastrutkur untuk kelancaran sistem logistik nasional sebagian sudah masuk dalam  tahap implementasi dan sebagian lagi menanti di eksekusi.  Jadi efisiensi nasional lewat kebijakan politik anggaran yang berorientasi kepada rakyat sangat penting sekali guna membiayai program yang belum dilaksanakan dan mempercepat penyelesaian program yang sedang berlangsung, kata saya menyimpulkan. Bagaimana peran swasta dalam penyediaan infrastruktur ekonomi khususnya sarana pendukung sistem logistik nasional? Tanyanya

Menurut saya memang kebutuhan pembiayaan infrastruktur Ekonomi sebagai pendukung logistik nasional tidaklah sedikit. Sebagai gambaran Pemerintah memiliki target pembiayaan infrastruktur selama tahun 2009-2014 (untuk memenuhi Millenium Development Goal pada tahun 2015) adalah sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah, sementara kemampuan pendanaan Pemerintah sendiri melalui APBN selama 5 tahun diprediksikan hanya mencapai sekitar 400 triliun rupiah. Dari hal tersebut dapat dilihat sebuah financial gap yang cukup besar, yaitu sekitar 1000 triliun rupiah. Bagaimanakan cara Pemerintah untuk mengisi kekosongan pendanaan dalam financial gap ini?  Sejak tahun 1998 sampai dengan era  SBY telah dikeluarkan  UU dan Peraturan berkaitan dengan PPP (Public Private Partnership). Sehingga hampir semua sektor infrastruktur dapat dikelola oleh Swasta berdasarkan PPP dengan pemerintah. Tapi mengapa peran serta swasta dalam pembiayaan infrastruktur ekonomi masih sangat rendah? Hal ini karena faktor ketidak pastian akan aturan serta masih rumitnya proses mendapatkan izin khususnya pembebasan tanah dan tarif. Oleh karenanya Jokowi-Jk harus mampu memberikan kepastian iklim investasi dan menyediakan skema investasi yang menguntungkan pemodal dengan dukungan dari  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Penjamin Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (persero) sebagai Lembaga Pembiayaan. Kedua lembaga ini bersama dengan dunia perbankan akan menjadi trigger  bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan proyek.

Teman itu mengajak saya berdiskusi tentang apa yang bisa diperbuat oleh Jokowi-JK dengan kekuatan di parlemen tidak lebih dari 50%.  Apalagi kelompok yang kalah akan menjadi koalisi yang solid atas dasar kepentingan. Bahwa mereka harus bersatu untuk bisa selamat dari serangan jokowi-Jk. Bila barisan mereka pecah maka banyak hal yang bisa menjadikan mereka sebagai pesakitan. Maklum karena semua partai koalisi merah putih tersangkut kasus hukum. Strategi Jokowi menjalankan program kerja pro rakyat adalah melalui politik anggaran. Untuk bisa melaksanakan politik anggaran, dia harus mendapatkan dukungan sedikitnya ¾ anggota DPR. Tanpa dukungan sebanyak itu maka R-APBN akan tersandung di DPR, apalagi dalam RAPBN itu berhubungan dengan pengurangan belanja rutin termasuk subsidi. Ingat pengalaman SBY, setiap kebijakan memangkas subsidi pasti dihadang oleh PDIP. Menurut saya PDIP menolak pengurangan subsidi karena SBY tidak berani merestruktur mekanisme pengadaan BBM yang sarat kolusi yang berdampak pada rendahnya kemampuan kilang BBM dalam negeri sehingga ketergantungan akan import semakin besar. Ya, karena itu berhubungan dengan kepentingan business elite partai yang ada dalam koalisi SBY dan sekarang mereka berada di koalisi merah putih yang merupakan oposisi pemerintahan Jokowi.Apapun akan mereka lakukan untuk mengamankan business mereka. Saya terdiam! Kemudian terdengar berita bahwa MK telah memutuskan seluruh gugatan Prabowo - Hatta dibatalkan oleh MK, dengan itu maka Jokowi -JK adalah Presiden- Wakil Presiden terpilih dan syah. Ya melalui politik anggaran, sepertinya mission impossible bagi Jokowi-Jk atau dengan cara lain? 

Kedaulatan Sumber Daya Alam.

Seusai menghadiri presentasi proyek pembangunan Smelter, teman saya berkata bahwa saat sekarang ada dua issue yang berhubungan dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Kedua issue itu adalah pertama soal pembatasan import produk pertanian, kedua adalah larangan ekport sumber daya mineral dalam bentuk mentah. Karena itu Indonesia berhadapan dengan kekuatan global yang tak ingin indonesia menggunakan hak kedaulatanya. Berkaitan dengan issue pertama,  Amerika Serikat secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait pengaturan impor hortikultura dan daging sapi yang diterapkan Indonesia. Pemerintah Indonesia dinilai telah memberlakukan persyaratan lisensi ketat untuk impor produk-produk berbasis tanaman. Selain itu, impor sapi dan produk hewan lainnya juga dikenakan kuota dalam jumlah yang menurut AS telah berkurang dengan drastis.  Hampir semua negara berkembang meminta keadilan WTO agar Amerika menyetop subsidi kepada Petaninya namun Amerika tidak peduli. Bagi Amerika kebijakan untuk petani adalah soal kepentingan nasional dan siapapun tidak boleh ikut campur.Tapi kalau karena kebijakan Indonesia berakibat produk petani Amerika tidak bebas di jual ke Indonesia maka ini berarti merugikan  kepentingan nasional Amerika. Itu sebabnya Amerika protes. Padahal Amerika tahu pasti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang tidak mampu berswasembada pangan. Penyebabnya dikarenakan banyak dipengaruhi oleh skema liberalisasi perdagangan WTO. 

WTO telah terdistorsi sebagai alat kendali negara-negara maju terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa agar negara-negara berkembang tetap dalam kendali pengaruh mereka. Hampir semua negara berkembang sebagian besar penduduknya menggantungkan nasibnya di sektor pertanian. Kehidupan mereka akan semakin terancam dan sekarang sudah nyata-nyata terancam setelah negaranya meratifikasi liberalisasi pertanian seperti yang direkomendasikan WTO. Produk pertanian mereka terusir dari pasar lokal oleh produk pertanian impor. Negara berkembang semakin tergantung pada impor dalam memenuhi pasokan pangan untuk rakyatnya. Ini menggerus keamanan pangan mereka, tidak terkecuali Indonesia. Perjanjian AoA (Agreement on Agriculture) adalah masalah utama WTO karena negara maju memang tidak memberikan tawaran baru kepada kelompok negara lain yang lebih kecil seperti G-33 dan G-90. Indonesia dan Filipina menjadi motor yang menolak proposal negara-negara maju sehingga terjadi perlawanan terhadap upaya negara maju yang ingin mendomininasi akses pasar dengan tetap melakukan subsidi domestik dan subsidi ekspor. Sayangnya kita tidak konsisten. India dan Brazil menolak kebijakan pertanian WTO yang mencelakakan petaninya melalui konferensi tingkat menteri di Cancun 10 tahun yang lalu. Kita justru memperkenalkan program yang absurd MP3EI. Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan turunan dari kerangka penataan ulang geografis di wilayah-wilayah utama Asia Tenggara. Penataan ini dibuat dengan mengandalkan integrasi fungsi-fungsi ekonomi dan pembagian kerja antar wilayah, demi melancarkan sirkulasi modal skala dunia yang pada dasarnya merupakan turunan dari pemikiran ekonomi Neo Liberal.

Berkaitan dengan issue kedua, Jepang dan China menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) terkait undang-undang (UU) No.4/2009 tentang kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah di sektor minerba Indonesia. Padahal baik china maupun Jepang sudah punya Undang Udang yang sama lebih dari 30 tahun lalu tentang larangan ekspor mentah bahan mineral. Tapi mengapa sekarang mereka protes ketika Indonesia melakukan kebijakan yang sama? Jawabnya adalah WTO hanya menguntungkan negara maju.! Ini fakta. Dengan adanya UU No.4/2009 maka akan muncul business pengolahan mineral di Indonesia. Hadirnya smelter akan memicu banyak keuntungan seperti meningkatnya nilai tambah produk mineral secara finansial dan ekonomi, tersedianya bahan baku industri di dalam negeri, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara dan masyarakat baik melalui pajak, PDRB, dan pendapatan per kapita. Berdasarkan kajian dari Indonesian Resources Studies (IRESS), hilirisasi sektor mineral dapat meningkatkan nilai tambah sebesar US$268 miliar atau sekitar Rp 3.000 triliun. Bahwa perkiraan tersebut diperoleh dari nilai tambah tahunan komoditas bauksit sekitar US$18 miliar, tembaga sekitar US$13,2 miliar dan nikel sebesar US$9 miliar. Kalau tidak dijalankan, maka potensi tersebut bakal hilang dan tentunya melanggar amanah UU.  Kewajiban membangun smelter juga akan berdampak pada investasi yang diproyeksikan mencapai US$25,5 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Sedangkan untuk penghematan devisa untuk tahun pertama penerapan hilirisasi mencapai US$10,17 miliar atau Rp120 triliun. Tak hanya itu, industri tambang juga akan melakukan penyerapan tenaga kerja yang dapat mencapai 2,4 juta. Semua nilai tambah tersebut bisa dijalankan asal ada kemauan dan konsitensi dari pemerintah untuk menjalankan sesuai dengan UU. Kebijakan hilirisasi mineral akan mendorong tumbuhnya investasi pembangunan smelter. Saaat sekarang ada sekitar 185 proposal dengan nilai mencapai US$ 25,5 miliar atau sekitar Rp 30 triliun.

Hadirnya negara membela kepentingan petani  terhadap ketentuan WTO adalah menjadi beban berat bagi pemerintah berikutnya. Karena pemerintahan sebelumnya telah "kalah" dibawah tekanan negara maju, yang dampaknya ketergantungan pangan terhadap impor sudah mengancam ketahanan nasional. Hilirisasi industri sektor tambang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi tugas berat bagi pemerintah mendatang. Pasalnya, pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II telah “keok” dengan desakan dari pengusaha tambang besar yang berhasil mengulur kewajiban pemurnian mineral dari 2014 menjadi 2017, sembari menunggu pengusaha tambang membuat pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Kadang arogansi Amerika, jepang, china yang ngotot membela produsen dan sumber daya alamnya  patut ditiru. Semoga Pemerintah  berikutnya sadar bahwa kepentingan nasional adalah segala galanya dan kehormatan kita bukanlah pada kemampuan menekan negara lain tapi menegakan keadilan atas dasar saling menguntungkan. Ciri khas negara merdeka adalah berdaulat terhadap sumber daya alamnya. Ingat bahwa tuntutan kemerdekaan negeri ini karena rakyat tidak mendapatkan keadilan dari SDA yang dikuasai asing ( Belanda). Tugas pemerintah berikutnya adalah membuat INDONESIA MERDEKA, dalam arti sebenarnya demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Dirgahayu Indonesia...

Timur Tengah ?

Ada hal yang menarik ungkapan seorang teman bahwa memang etnis yahudi itu seperti  kerikil didalam sepatu. Bila mereka miskin, mereka selalu mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Bila mereka kaya , mereka menindas yang miskin. Bila mereka pintar mereka akan menghasut orang miskin untuk melawan penguasa dan orang kaya. Itu Karl Max adalah asli Yahudi. Etnis Yahudi dimanapun berada mereka tidak pernah bisa menyatu dengan budaya lokal. Mereka menentang Gereja. Tentu ini mengganggu kemapanan politik di Eropa. Itu sebabnya pada 1799 ada wacana dari para penguasa di Eropa untuk merelokasi etnis yahudi.Tujuannya tentu memindahkan masalah sosial di Eropa ke suatu tempat. Andaikan usulan Theodore Herzl yang dikenal sebagai bapak Zeonis didukung pendanaan oleh inggris maka Negara Israel tidak akan berdiri ditanah Palestina karena etnis yahudi akan bermukim di salah satu wilayah di Uganda atau Argentina. Namun karena Haim Weizmann , seorang Yahudi Rusia , mempunyai ide merelokasi  etnis Yahudi ke Palestina, sejarah menjadi lain. Apalagi idenya didukung pendanaan tak terbatas dari Baron Rothschild, yang dikenal sebagai Konglomerat banker Yahudi. Weizmann dan Rothschild , mencoba mendekati Inggeris yang dia tahu sedang dalam kesulitan keuangan akibat perang. Baron Rothschild, mengajukan proposal membeli tanah Palestina yang merupakan koloni inggeris untuk pemukiman bangsa Yahudi. Jadi ini sama seperti pengusaha minta kawasan atau block city untuk dibangun perumahan exclusive. Inggris menyetujui deal business ini.

Pada 2 November 1917 di tanda tangani "Deklarasi Balfour". Inggeris memberikan hak akan tanah Pelastina kepada Yahudi dengan satu syarat bahwa Yahudi tidak boleh menggangu kehidupan beragama non Yahudi. Agar legitimasi deal ini kuat maka Deklarasi Balfour dimasukkan ke dalam Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman Turki dan sekutu. Inti dari perjanjian ini adalah pembagian wilayah milik Dinasti Ottoman. Para kepala suku Arab bersenang hati karena perjanjian itu. Kelak kepala kepala suku inilah yanga akan jadi Raja di Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Yordania dll.Jadi dari awal keberadaan yahudi yang di Palestina adalah bagian dari kesepakatan berdirinya negara negara Arab paska jatuhnya kekuasaan Khilafah Ottoman Turki. Soal "Palestina tanah yang dijanjikan" hanyalah jargon propaganda agar orang miskin dari Etnis Yahudi yang tersebar di Eropa mau direlokasi. Untuk diketahui bahwa 70% etnis yahudi yang direlokasi ke Palestina itu adalah berasal dari Rusia yang sudah dianggap sampah oleh Tsar. Yang sangat disesali inggris adalah ketika Amerika berada dibalik agenda terbentuknya negara Israel. Padahal awalnya tidak ada rencana mendirikan negara israel, yang ada hanyalah memberikan pemukiman bagi etnis yahudi. Ternyata agenda Baron Rothschild keluar dana , tidaklah gratis. Dia punya agenda tersendiri dan ini didukung penuh oleh Truman, Presiden Amerika ketika itu, yaitu mendirikan negara israel. Walau rencana Truman tidak sepenuh didukung oleh elite politik Amerika yang ditandai mundurnya Marshall sebagai Menlu, sebagai bentuk protes atas persetujuan Truman berdirinya negara Israel namun tahun 1947 Negara israel berdiri, Amerika adalah negara pertama yang mengakui Isreal sebagai negara yang kemudian diikuti oleh Rusia, China, Inggris sehingga Israel legitimate sebagai negara yang bernaung dibawah PBB.

Sebagai pengusaha Minyak, Rothschild melihat Timur Tengah melihat masa depan gilang gemilang. Dia tahu bahwa Timur Tengah adalah lumbung dollar hitam sangat raksasa. Menguasai minyak sama artinya menguasai dunia. By design dia menempatkan Amerika sebagai pengendali Timur Tengah melalui berdirinya Negara Israel. Walaupun saat sekarang negara negara Arab minus Libanon dan Siria dibawah kendali Amerika. Namun israel masih dipertahankan. Amerika perlu menciptakan rasa tidak aman di Timur Tengah, dan itulah peran Israel yang paling utama. Issue agama bahwa Yahudi adalah musuh umat islam dikekalkan oleh Amerika agar peran Israel sebagai anjing pengembala bisa optimal. Negara Arab seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Yordania , harus mendekat kepada Amerika agar aman dari serangan Israel. Kemudian setelah Revolusi Islam Iran, peran Amerika semakin besar memberikan rasa aman kepada raja raja Arab dari gelombang revolusi Islam Iran, yang mengancam kekuasaan raja raja Arab. Kemudian agenda Arab Spring yang ditandai gelombang tuntutan demokratisasi di Timur Tengah, semakin membuat takut para raja raja Arab, semakin mereka tergantung dengan Amerika. Konplik di Siria akan terus dipelihara dan pada waktu bersamaan Amerika juga menciptakan hantu seperti ISIS yang akhirnya membuat negara negara Arab semakin takut dan menghamba kepada Amerika. Jadi,  rasa tidak aman inilah yang terus diciptakan oleh Amerika di Timur Tengah, termasuk konplik Palestina-Israel. 

Ada dua hal yang memastikan instabilitas di Timur Tengah dan karenanya Amerika dianggap sebagai the second god bagi negara negara Arab ? Pertama, melalui politik adu domba yang sehingga barisan persatuan Arab jadi pecah. Itu bisa dilihat seperti kasus terdapatnya faksi HAMAS dan AL FATAH  didalam tubuh perjuangan Palestina yang satu sama lain punya pandangan berbeda untuk menuju kemerdekaan Palestina. Kedua, memelihara konplik dengan Iran. Issue yang dikembangkan adalah program Nuklir Iran mengancam perdamaian di Timur Tengah.Tentu dibalik Iran ada China dan Rusia yang siap siaga menangguk diair keruh namun sampai kini Amerika tidak pernah menyerang Iran walau berbagai kecaman dan embargo dilakukan oleh amerika dan sekutunya. Ya, Iran tidak akan diserang dan Issue program nuklir Iran akan terus diperlihara oleh Amerika. Karena tujuan Amerika bukanlah memusuhi Iran tapi memberikan rasa takut dan rasa tidak aman bagi para raja raja Arab yang sudah hidup bergelimang kemewahan dunia. Baik israel maupun iran, tidak pernah saling serang dan tidak pernah bertemu di front peperangan secara langsung namun kedua negara ini ada dibalik semua konplik Timur Tengah. Keadaan ini akan terus dipertahankan Amerika agar geostrategisnya terhadap Timur Tengah dan kepentingan konglomerasi business oil and gas tetap terjaga. Maklum saja ¼ cadangan minyak dunia ada di negara Arab dan Amerika merupakan konsumen oil dan gas terbesar di dunia. Mesin industri Amerika dan pertumbuhan ekonominya sangat  bergantung dengan minyak dan gas.

Andaikan minyak dan Gas habis di Timur Tengah maka habislah geostrategis Amerika di Timur Tengah. Palestina akan menjadi negara merdeka karena Amerika akan closed file dengan israel. Status Israel akan kembali seperti Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman Turki dan sekutu, yaitu Israel harus berubah menjadi distrik dibawah sistem pemerintahan Palestina. Amerika akan closed file dengan negara negara Arab. Maka gelombang revolusi akan melanda diseluruh negara negara arab dan memaksa para raja harus hengkang untuk digantikan oleh kekuasaan ditangan Rakyat. Makkah dan Madinah akan dibawah kekuasan unilateral  negara negara Islam dunia, sehinga tidak ada lagi  quota haji dan visa haji. Siapapun bisa bebas pergi menunaikan ritual haji. Jadi tunggulah Minyak habis agar Palestina bisa merdeka secara utuh ditanah yang tadi miliknya dan kita bisa pergi ke Makkah tanpa visa dan tanpa quota...Bilahkah itu akan terjadi? Hanya Allah yang tahu...

Prabowo kalah...

Pada hari Rabu saya bertemu dengan teman lama di Mandarin Hotel. Tadinya teman ini tinggal di Indonesia namun sejak tahun 1999 dia bermukim di Amerika.Ketika Era Soeharto dia dikenal sebagai pialang handal menarik dana soft loan untuk proyek pemerintah.Saya sudah menganggap teman ini sebagai paman,dan memang dia sendiri selalu menyebut saya sebagai ponakannya.  Kedua anaknya menamatkan pendidikan di The London School of Economics. Walau dia berharap putranya bisa terjun sebagai businessman namun dia tidak bisa berbuat banyak ketika putranya memilih menjadi dosen. Putrinya yang tidak diharapkannya menjadi pebisnis  justru  mengembangkan bisnis  private equity dan leverage buy out. Tapi bagaimanapun dia nampak sehat diusia senjanya. Saya suka berdiskusi dengan dia karena pemahaman ilmu filsafatnya sangat luas sehingga berbagai masalah pelik dapat dia cairkan dengan sangat sederhana,sehingga mudah dimengerti.Disamping itu sebagai pialang specialis soft loan, dia mempunyai koneksi dengan hampir semua lembaga keuangan multilateral seperti IMF, World Bank,ADB,IDB, juga dengan Fund provider dan collateral provider berkelas dunia. Dulu setiap ada acara di kedutaan negara sahabat , dia selalu masuk dalam daftar tamu yang diundang.Menurutnya, sampai kini dia tetap menjalin komunikasi dengan para relasinya walau sebagian  besar mereka sudah pensiun dan bekerja di Foundation nir laba  dengan program pengabdian masyarakat.

Bagaimana dengan hasil Pilres sekarang? Saya ingin tahu perspektif dia sebagai orang tua yang sarat pengalaman dan mempunyai akses kepada elite politik untuk mendapatkan the first hand information. Menurutnya, Prabowo dikalahkan oleh dirinya sendiri,bukan oleh siapa siapa. Demikian uangkapan bijaknya. Mengapa? Ketika dia bersandar kepada Partai koalisi pendukungnya, indentitasnya sebagai pembela Gerakan Indonesia Raya menjadi kabur. PKS, PPP, PAN,PBB menggiringnya menjadi Indonesia sempit ( bukan Raya).Itu tercermin dari kampanye yang membawa issue SARA sebagai cara menjatuhkan Jokowi. Padahal issue SARA itu hanya laku untuk segelintir umat Islam Indonesia atau tidak lebih 10%. Tapi dampak dari issue SARA ini membuat Prabowo menjadi tidak menarik bagi umat islam dan membuat takut orang non islam. Jadi harapannya berkoalisi dengan Partai Islam bisa menarik mayoritas pemilih menjadi sia sia. Inilah kesalahan fatal Prabowo.Kesalahan berikutnya, bahwa agenda Garindra ( Prabowo) yang bertahun tahun di kampanyekan adalah menciptakan pemeritahan yang bersih dari korupsi. Ini bukan hanya di kampanyekan tapi dibuktikan dimana Prabowo ada dibalik suksesnya Jokowi jadi Gubernur DKI dengan kader Garindra ( Ahok) sebagai wakil. Terbukti dengan suksesnya mendukung Ridwan Kamil sebagai walikota yang fenomenal itu. Tapi karena pimpinan Partai koalisi pendukungnya semua terlibat skandal korupsi maka semua yang dikampanyekan bertahun tahun hilang begitu saja,alias sia sia belaka. Nah, ketika dia tidak yakin dengan dirinya sendiri dan berharap kemenangan dari orang lain maka saat itulah dia kalah!. Dia dikalahka oleh dirinya sendiri.

Tapi menurut kubu Prabowo, Pilpres ini sarat dengan kecurangan. KPU tidak bekerja efektif.Kata saya. Teman ini tersenyum. Menurutnya , ketika hasil quick count diumumkan, sebetulnya semua elite partai koalisi merah putih tahu pasti bahwa Jokowi unggul.Tapi ada yang menjamin bahwa Prabowo masih bisa dimenangkan melalui proses penghitungan ( real count ) yang dilakukan oleh KPU. Karena perbedaanya tipis. Ini berangkat dari pengalaman tahun 2004 dan 2009, dimana IT system KPU bisa direkayasa untuk mendongkrak suara salah satu calon.Walau tidak dalam jumlah besar namun signifcant menjadi pemenang.Siapa  yang menjamin itu ? Tanya saya penasaran. Teman ini menjawab dengan satu pertanyaan,siapa wakil Prabowo? Ya dia adalah Hatta Rajasa , orang kepercayaan SBY dan juga besan dari SBY. Silahkan tafsirkan  sendiri,katanya. Lantas kemana  jaminan itu ketika KPU menetukan Jokowi-JK sebagai pemenang. Tanya saya semakin penasaran. Setelah hasil quick count memenangkan Jokowi-JK maka saat itulah Obama mengucapkan selamat kepada SBY atas suksesnya Pilpres. Dari sumber koneksi teman ini di Gedung Putih menegaskan bahwa Amerika harus memastikan proses Pilpres ini berlangsung tanpa ada rekayasa dari SBY ( penguasa ) untuk memenangkan salah satu capres. Mengapa? People power yang tercermin dari konser dua jari di Senayan suatu bukti bahwa sangat besar resikonya bagi SBY bila merekayasa kekalahan Jokowi. Yang terbaik bagi SBY adalah bersikap netral dan mengawal kemenangan Jokowi sampai tanggal pelantikannya.

Yang harus diketahui bahwa bagi Amerika dan Sekutunya Uni Eropa,  indonesia adalah negara yang sangat pital bagi kelangsungan geopolitik dan geostrategis dikawasan asia pasifik. Ini bukan hanya Indonesia kaya akan sumber daya alam tapi Indonesia berada dilintasan perdagangan dan investasi di Asia Pacific ,yang merupakan kawasan paling ramai dan paling pesat pertumbuhannya. Amerika dan Uni Eropa menikmati keuntungan luar biasa dari stabilitas Asia Pacific pada umunya dan Indonesia pada khususnya. Tapi ada juga kekuatan lain yang juga menginginkan manfaat dari indoneisa dan kawasan asia pacific. Siapa itu? Ya Rusia dan China. Saat sekarang baik China maupun Rusia dalam  posisi menanti saat yang tepat untuk masuk, dan itu hanya mungkin apabila terjadi chaos seperti di Suriah dan Irak. Apabila Indonesia tidak aman maka Asia Pasific juga tidak akan aman. Ini disadari sepenuhnya oleh Amerika dan Uni Eropa yang karenanya apapun akan dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan dan politik di Indonesia tetap terjaga. Bagi SBY menjadikan Pilpres  ini berlangsung aman dan tertip adalah prestasi tersendiri dan akan dikenang sejarah bahwa dia penguasa yang tidak mengutamakan keluarga ( besan) tapi mengutamakan kebenaran, bahwa pilihan rakyat harus dihormati.Prabowo telah kalah sebelum Pilpres. Memenangkan Prabowa lewat MK sama saja menegakkan benang basah, alias useless..