Pusat Data Nasional, Korup?

 

Pada tahun 2023. Kelompok ransomware ALPHV/Black Cat/Scattered Spider secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan pada pusat data raksasa MGM Resorts International yang mengakibatkan sistem casino online senilai $14 miliar lumpuh.  Seperti biasa, hacker minta uang tebusan. Yang jadi masalah akibat dari retas itu adalah soal data pribadi pelanggan yang menggunakan layanan MGM sebelum Maret 2019. Apa yang terjadi pada MGM itu wajar. Karena MGM itu Casino yang kompetitor nya gila. Saling serang itu biasa saja. Tetapi Pusat Data Nasional punya negara, itu lain hal.

Sebaiknya saya uraikan secara sederhana apa itu Pusat Data Nasional (PDN). PDN itu diadakan atas dasar  PERPRES No. 132 Tahun 2022.  Tujuannya adalah memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Karena sebelumnya sistem pemerintahan masih berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi antara pusat dan daerah.  Keberadaan PDN diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi data sehingga setiap kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.PDN dinilai dapat mengharmonisasikan sistem pemerintahan dan menjamin transparansi.

Cakupan luas sekali. Itu meliputi Layanan Aplikasi Informatika Terintegrasi. Yang merupakan layanan satu pintu yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan. Layanan Aptika Terintegrasi terbagi menjadi 2 kategori yaitu : Kategori Pemerintahan antara lain : Mail.go.id, SiMAYA, Domain.go.id dan Desa.id, Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Penyelenggara Negara, Puspita, PNS Box, SiCANTIK, Mantra dan SRIKANDI. 

Selain itu juga meliputi Kategori Non Pemerintahan yaitu, Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Non Penyelenggara Negara, Indonesia Game Rating System (IGRS), Whitelist Nusantara, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) dan Aduan Konten. Nah dengan adanya PDB, tidak ada lagi K/L, Pemerintah Provinsi atau Kab./Kota yang menggunakan aplikasi layanan sendiri selain yang terintegrasi di Kementerian Kominfo RI. Jika hal itu terjadi maka akan dijadikan temuan oleh BPK. Political will kuat banget.

Tidak ada yang salah dengan idealisme pendirian PDN. Namun sejak awal rencana pendirian Pusat Data Nasional tahun 2022 memang diwarnai kritik. Sejumlah anggota Komisi I DPR dan pelaku industri menilai pembangunan pusat data nasional perlu mempertimbangkan perencanaan detail dan langkah keamanan siber dan transparan. Pemerintah cuek aja. Jalan terus. Pembangunan PDN diperlukan agar sistem pemerintahan dapat menjadi satu kesatuan ekosistem. Namun dengan adanya serangan hacker sekarang, ekosistem itu jadi lumpuh.

Akar masalah.

Rencana PDN akan dibangun di  4 tempat, Kabupaten Bekasi, Kota Batam, Labuan Bajo dan Kutai Kartanegara (IKN). Yang berlokasi di  Bekasi, di Kawasan Deltamas (Industrial Estate), Cikarang Jawa Barat, memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt. Target waktu penyelesaian pembangunan PDN disebutkan cukup ketat yaitu selama 24 bulan atau tahun 2024 harus selesai dan harus memenuhi standar nasional, yaitu Standar Pusat Data SNI 81799:2019 dan Standar Internasional Uptime Institute, ANSI/TIA 942-B dengan Strata 4/Tier-4/Rated-4 yang merupakan level tertinggi untuk keamanan pusat data.

Namun demikian, karena proyek PDN belum selesai, pemerintah kemudian menyediakan terlebih dahulu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), outsourcing dengan pihak luar. Berdasarkan tender tahun 2021, PT Aplikanusa Lintasarta unggul. Menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).  Kontrak senilai Rp. 102 miliar. Tahun 2022, PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp188,9 miliar.  

Tahun 2023, Lintas Artha tersingkir, digantikan oleh Telkom (NeutraDC anak perusahaan Telkom yang ada di Singapore ). Lucunya, anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp350,9 miliar atau hampir dua kali lipat dari harga Lintas Artha. Tahun 2024, Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC. memenangkan tender dengan nilai Rp256,5 miliar. TelkomSigma kebagian mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Ini yang kena Hack. PT Lintasarta, yang mengelola PDNS 1 di Serpong, Banten, aman dari hack. 

Kalau Pusat Data diincar oleh Hacker itu wajar. Makanya setiap pusat data ada backup data. Harta tak ternilai bukan infrastrukturnya tetapi data. Karena itu milik personal dan negara. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin data yang di hack itu hanya 2% saja yang ada backup nya. Jawabannya adalah, ini masalah tata kelola anggaran. 

Perhatikan. Setiap permintaan layanan fitur termasuk backup data harus bayar kepada outsourcing. Pemangku anggaran itu ada pada Menkominfo. Setiap Kementerian/Lembaga atau provinsi/kabupaten yang butuh backup data, mereka harus ajukan permintaan kepada Menkominfo. Namun karena alasan anggaran terbatas, itu tidak bisa disetujui. Akibatnya data yang ada di PDNS tidak ada backup. Benarkah dana tidak ada? 

Saya tidak yakin Kemenkeu tidak menyertakan biaya backup data. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga Mei 2024, anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencapai Rp 4,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center. Jadi sudah benar tindakan Jokowi dengan perintahkan BPKP lakukan audit. Moga engga seperti audit BPKP pada Proyek Kereta cepat yang terjadi cost overrun, hasilnya  tidak ada yang masuk penjara.

Bertani itu bisnis.

 

Jangan terlalu anggap bahwa pertanian itu sosialis. Jangan! Itu mental komunis. China aja yang komunis engga lagi menanamkan mindset bertani ala sosialis. Bertani itu harus dengan mindset kapitalis. Pertanian itu sama dengan sektor bisnis lainnya. Tidak ada bisnis yang salah. Kalau salah, itu pasti management yang buruk dan kebijakan negara yang tidak mendukung. Sebagaimana bisnis process, yang harus patuh dengan standar bisnis. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam bisnis process pertanian. 

Pertama, luas lahan yang layak secara bisnis. Artinya lahan itu harus bisa menutupi ongkos produksi, living cost dan saving. Ya minimal petani punya lahan seluas 2,5 hektar. Katakanlah untuk menutup biaya produksi 1 hektar. Untuk biaya hidup 1 hektar dan untuk tabungan 1/2 hektar. Kedua. Tersedianya supply chain yang efisien dan lentur, seperti pupuk,  alat pertanian. Ketiga, tataniaga pemasaran nol rente. Keempat. Tersedianya infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, pusat logistik dan processing berbasis ekosistem financial yang menjamin likuiditas..

Kalau empat hal itu dilaksanakan. Pertanian akan menjadi sumber  nafkah yang bergairah bagi semua. Karena usaha pertanian bisa mendatangkan kemakmuran yang bermartabat tanpa tangan di bawah. Kita bisa lihat bagaimana petani Thailand, Vietnam yang makmur dan mampu swasembada pangan. Bagaimana petani China makmur. Walau lahan pertanian China terbatas namun berkat riset sains mereka bisa ciptakan metode tanam dan bibit mengatasi keterbatasan lahan itu.

Yang jadi masalah di Indonesia sejak era Soeharto sampai sekarang, pendekatan pembangunan pertanian lebih ke sosialis, yang menganggap rakyat itu tidak pernah dewasa dan harus terus dibina. Dan itu dituangkan dalam kebijakan tata niaga dari hulu ke hilir. Namun sebenarnya tata niaga itu menciptakan rente dan lahan  korupsi yang gigantik dari tingkat pusat sampai ke daerah.  Memang tidak ada niat baik. Pertanian dan program pembangunannya hanya sebagai jalan politik untuk memiskinkan rakyat kelas bawah dan sekaligus politik elektoral agar mudah dibeli suaranya.

Perhatikan. Tidak sedikit bendungan dibangun tapi kadang tidak ada irigasi. Kalaupun ada irigasi, lantas apa artinya irigasi kalau lahan bertani kurang dari 1 hektar. Untuk apa ada lahan kalau pupuk mahal. Kalaulah tata niaga Gas itu berpihak kepada rakyat, kita tidak perlu khawatir dengan geopolitik yang mengakibatkan harga gas naik yang berdampak pupuk juga naik. Kita salah satu negara penghasil gas terbesar di dunia. Sementara distribusi pupuk subsidi juga korup. Data petani dan penerima banyak tidak sinkron. Nah apa yang terjadi ?

Bayangkan. Luas tanam padi pada periode tanam Oktober 2023 hingga April 2024 seluas 6,55 juta hektar. Luasan tersebut merosot 3,83 juta hektar dibandingkan rata-rata luas lahan tanam periode yang sama pada 2015-2019, yang mencapai 10,49 juta hektar. "Penurunan luas lahan tanam ini akhirnya berimbas kepada produksi padi yang dihasilkan," ujar Amran Menteri Pertanian. Di depan DPR, alasannya karena El Nino. 

Tetapi Sekjen Kementan, Prihasto Setyanto saat RDP dengan Komisi IV DPR RI pada Rabu, 19 Juni 2024. mengungkapkan penurunan produksi beras pada tahun 2023 sebesar 0,44 juta ton disebabkan oleh masalah ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pupuk bersubsidi. Ya, Menteri bicara normatif. Namun Sekjen bicara teknis. Yang normatif terkesan politis alias ngeles blass.  Yang teknis terkesan minta tambah anggaran pupuk subsidi, ujungnya sumber korup lagi. 

Akhir dari cerita brengseknya pembangunan pertanian, indonesia terpaksa impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari tahun ke tahun beras, gula, jagung , dan lain lain terus meningkat jumlah impornya. Jika pemerintah tidak bisa menggenjot produk pangan, khususnya beras selama 3 bulan ke depan (Juli, Agustus, September), 45 juta penduduk akan mengalami krisis kelaparan. Kemungkinan gagal sangat besar seperti biasa old story terulang. Jadi impor itu sifatnya sudah ketergantungan. Engga impor, kita kelaparan. Miris kan. Negara yang tampa empat musim bisa krisis pangan. Bukan salah bunda mengandung, buruk suratan salah pilih pemimpin.

IUP kepada Ormas..

 

Berbisnis tambang atau konsesi itu tidak mudah. Karena tanpa mindset industri sangat berbahaya terhadap lingkungan. Anda harus punya sumber daya keuangan untuk ambil resiko saat proses explorasi. Tidak ada lembaga keuangan yang mau biayai proses explorasi itu. Artinya anda harus biayai sendiri. Kemudian proses exploitasi itu memerlukan seed capital besar sampai bisa provent sehingga layak dapatkan sumber dana dari bank atau pasar uang. Tanpa penguasaan teknologi, seed capital akan terbuang sia sia.

Apa yang terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya?. Pengelolaan SDA itu bersifat rente.  Tender konsesi tidak diberikan kepada investor institusi tetapi kepada oligarki. Engga ada urusan dengan kemampuan financial dan teknologi. Selagi dekat dengan elite politik atau ring kekuasaan atau ormas yang berafiliasi dengan kekuasaan. Tender bisa diatur untuk dapatkan IUP atau konsesi

Setelah dapat IUP atau konsesi, biasanya mereka akan jatuh ke tangan broker investor. Apakah broker akan deal dengan investor ? tidak mungkin. Biasanya broker ketemu dengan trader yang bergaya seperti investor. Mereka kuasai konsesi itu lewat Participating interest (PI ) atau Couter trader dan off take guarantee. Nah berdasarkan kontrak dengan pemilik konsesi itu trader datangi bank untuk dapatkan uang dan kemudian masuk ke pasar uang untuk leverage dan exit.  

Jadi, walau eksplorasi, eksploitasi dan ekstraksi dengan banyaknya traktor dan truk, hauling road, pelabuhan, stockpile, smelter, itu terlaksana dengan mindset pedagang. Yang atur semua adalah trader. Pemilik konsesi hanya dapat fee. Misal untuk batubara, dapat fee USD 5/ton. Kalau setiap bulan ekspor 60.000 Ton aja, itu fee udah USD 300.000 atau  Rp 4,8 miliar. Gimana kalau lebih mencapai jutaan ton setahun. Hitung aja sendiri. Enak engga ? tanpa kerja keras, Ibarat kata, pemilik konsesi hanya dijadikan teman tidur ( sleeping partners )  doang oleh trader. Tiap bulan cuan masuk terus. 

Kalau ada masalah lingkungan, tugas pemilik konsesi yang elus telor aparat. Tugas aparat yang menghadapi masyarakat. Maklum pemilik konsesi dan aparat dapatkan fee dari setiap shipment ekspor.  Biasanya lagi setiap pemilik konsesi menempatkan tokoh masyarakat  atau elite partai  atau pensiunan TNI/POLRI sebagai komut. Mereka inilah yang disebut lingkaran oligarki. “ Anehnya mereka bangga lagi! Padahal dalam skema bisnis, mereka  di fuck oleh trader dan pemain hedge fund.Konsesi habis trader buang mereka dan tinggalkan alam yang sudah rusak  ” Kata Awi. Saya senyum aja.

Pemanfaatan SDA yang berbasis konsesi bisnis seperti Tambang, HGU kebun besar, Kawasan Real estate, seharusnya melalui standar tender biding khusus investor, yang punya kualifikasi dan kemampuan menyediakan dana dan teknologi. Mengapa ? agar terhindar dari rente dan lingkungan terjaga. SDA bisa optimal memakmurkan negara dan penerimaan pajak juga optimal.

Mengapa investor lebih memilih Malaysia

 

Kalau Apple, Google, Microsoft, ByteDance (TikTok) menentukan satu negara sebagai tempat mereka berinvestasi maka negara itu sudah diakui dunia sustainable investment yang memenuhi semua kriteria investment grade untuk FDI, seperti standar Environment Sosial Governance, humanitarian capitalism, dan komitmen Paris terhadap Zero Emisi Carbon.  Mengapa ? karena mereka  mendapatkan dana investasi dari pasar uang global lewat sophisticated investor, yang sangat peduli kepada standar etika dan moral.

Mengapa Apple, Google dan Microsoft lebih memilih Malaysia daripada Indonesia untuk berinvestasi pengembangan bisnis mereka? itu karena struktur industri hightech Malaysia sudah berkelas dunia. Ekosistem nya sudah established. Produsen Semikonduktor , periferal komputer , dan elektronik konsumen, yang ada di Taiwan, Singapura, dan Amerika Serikat, China menjadikan Malaysia sebagai bagian dari global supply chain untuk end product integration. 1/3 ekspor non migas Malaysia berasal dari Industri hightech bernilai tambah tinggi itu.

Mungkin anda tahu PT. Telkom adalah BUMN Indonesia. Tahun 2015, melalui anak perusahaannya, Telin Singapore, pembangunan fasilitas data center dan hub telekomunikasi di Jurong, Singapura. Mengapa tidak di Indonesia. Itu juga karena alasan ekosistem industri semikonduktor Malaysia sebagai pemasok utilitas Data Center di Singapore. PT  Telkom sudah listed di Bursa Wall street NY. Standar kepatuhan investasi di Singapore itu comply dengan global supply chain. Indonesia tidak comply.

Elon Musk dengan tegas mengatakan saat berkunjung ke Bali bahwa dia tidak akan investasi di Indonesia. Itu karena SpaceX dan Tesla sumber dananya berasal dari investor sophisticated yang patuh kepada ESG. Indonesia tidak patuh terhadap ESG.  Ya indonesia hanya dijadikan pasar saja oleh Elon Musk, seperti hal nya APPLE, Google dan Microsoft yang juga jadikan indonesia sebagai pasar saja.

Untuk menjadikan Industri Malaysia berkelas dunia itu tidak mudah. Ini bukan mengandalkan SDA tetapi SDM. SDM pun bukan hanya lulusan perguruan tinggi, tetapi SDM yang qualified dan high productivity dalam bidang industri hightech. Didukung oleh  standar budaya korporat yang akuntabel. Sistem politik yang kondusif dan kepastian hukum yang terjamin. Buktinya Malaysia bisa menjadikan mantan PM sebagai pesakitan dan menyita harta korupsinya. Itu hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia atau Amerika Latin.

Indonesia sudah sangat tertinggal dalam hal industri hightech. Walau kita sudah punya UU Cipta Kerja namun problem utama soal ketidakpastian hukum belum bisa kita atasi. Jangankan UU dan PP yang mudah diatur dan diakali untuk dilanggar, konstitusi saja kita langgar yang puncaknya dipertontonkan oleh MA dan MK.  Silahkan saja anda membela sikap Indonesia, tetapi pasar dan investor engga bego untuk tahu, bahwa pemerintah Indonesia tidak kredibel. Kalaupun investor masuk ke Indonesia, itu hanya investor untuk menguras SDA tanpa sustainable..  Ambil dan kuras SDA nya dan setelah itu pergi.  Lingkungan rusak, EGP aja.

Mafia Pharmasi di Indonesia..

 

Harga obat di Indonesia merupakan salah satu yang paling mahal di ASEAN, bahkan juga di dunia. Pada tahun 2014  ada 206 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Empat BUMN, 26 PMA, dan 176 PMDN. Oleh karena itu Ketergantungan bahan baku impor bisa mencapai 95%, sedangkan pertumbuhan nasional rata-rata penjualan obat dengan resep dokter per tahun sebesar 11,8%. Karena itulah akhirnya Indonesia pun menjadi pasar obat terbesar di Asia Tenggara. 

Iklim investasi. Walau begitu besarnya market obat tapi sampai kini kita belum mandiri. 95% bahan baku obat masih impor. Lagi lagi penyebabnya karena rente yang memungkinkan otak mafia bekerja. Misal, pemerintah belum mau mengeluarkan aturan soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Mengapa ? ya, itu karena lobi dari Industri pharmasi di luar negeri. Jangan berhadap industri obat herbal bisa masuk ke pasar premium bersanding dengan obat berlabel big pharma. Jauh dari harapan.

Belum lagi keterlibatan pengusaha maklon yang hanya jadikan pabrik obat dalam negeri sebagai tempat manufaktur dan packing.  Semua bahan baku mereka impor. Pabrik dalam negeri tanpa resiko dapat cuan dari sewa sarana produksi dan lisensi. Produksi dari proses maklon itu tidak hanya sebagian besar masuk pasar domestik tetapi ada juga yang diekspor karena upah kita murah.

Tata niaga. Obat-obatan yang berasal dari industri farmasi, distributor, sub-distributor, dan PBF (Pedagang Besar Farmasi), seharusnya tidak boleh langsung sampai ke tangan klinik, dokter, mantri, toko obat dan pribadi. Harus ke apotek dan RS. Namun aturan itu dilanggar. Sehingga bukan tidak mungkin banyak obat dari luar negeri masuk ke pasar bebas Indonesia tanpa lewat pabrik lokal. Lagi lagi karena lobi. Ya gimana mau berkembang industri  pharmasi dalam negeri.

Obat palsu. Banyak obat yang hak patennya udah habis. Nah obat ini diproduksi oleh pharmasi lokal dengan merek baru. Maklum mereka ogah keluar dana riset. Bahkan kadang pabrik lokal di sewa oleh pengusaha maklon untuk produksi obat itu dengan merek baru. Jadilah obat generik. Untungnya pasti berlipat. Karena engga ada ongkos riset. Lucunya pengusaha bisa lobi pejabat dan sehingga program pemerintah untuk obat murah bersubsidi berasal dari produk ini. Bego kan.

Ada 15 penyakit mematikan di Indonesia. Mirisnya, obat-obatan itu sebagian besar masih berupa obat impor. Nilai impor ini cukup fantastis mengingat industri obat dalam negeri belum sepenuhnya memiliki kapabilitas untuk memenuhi permintaan. Bayangkan, kalau kita bicara pertahanan dan ketahanan nasional dengan anggaran Alutsista yang besar, lah  obat saja bergantung asing. Kan paradox terhadap tugas negara melindungi tanah air  dan segenap tumpah darah. Ya gimana lagi. ? pemerintah juga bagian dari sindikat mafia international.