Lembaga Penjaminan Investasi

Kemarin Departemen Keuangan mengumumkan tentang dibentuknya Lembaga Penjaminan Investasi. Pada tahun 2006 , saya pernah menulis di Blog tentang Lembaga Penjaminan ini. Saya membahas tentang solusi pembangunan infrastruktur ekonomi. Saya belum tahu rincian dari aturan teknis pelaksanaan Lembaga Penjminan Investasi ini. Namun , dari penjelasan ringkas Departement Keuangan , dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjaminan ini hanya memberikan jaminan atas resiko ketidak pastian aturan dan dukungan terhadap captive market. Padahal , yang namanya resiko investasi yang berkaitan dengan privatisasi pembangun infrastruktur tidak hanya mencakup aturan dan dukungan captive market tapi lebih daripada itu adalah soal Country risk.

Masalah country risk meliputi tiga hal yaitu exchange rate, regulation dan political risk. Tiga hal ini menyatu satu sama lain. Sulit bagi swasta untuk mempridiksi masalah risiko ini. Apalagi ditengah system perpolitikan yang abu abu. Seharusnya philosophy Pendirian Lembaga Penjaminan ini menpertimbangkan terhadap tiga hal ini. Upaya privatisasi layanan public seperti jalan toll, PDAM, Listrik, Pelabuhan, dan lain lain bukanlah satu sikap politik yang final bagi Indonesia. Satu fakta UU 2003 tentang ketenaga listrikan , dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum lagi beberapa UU tentang PDAM , jalan Toll yang harus berhadapan dengan hak otonomi daerah tentang lahan dan Air bersih. Singkatnya hampir semua sector yang hendak di privatisasi menghadapi regulasi sektoral yang bertentangan. Inilah masalah mendasar yang dihadapi oleh rencana pemerintah untuk mendorong peran swasta menomboki kewajiban negara membangun infrastruktur. Inilah contry risk.

Yang mungkin sebagai jalan tengah bagi pemerintah untuk mendorong privatisasi tanpa menimbulkan gejolak adalah menempatkan Lembaga Penjaminan Investasi untuk terbentuknya Mortgage Institution khusus pembangun insfrastruktur. Atas dasar ini maka Mortgage institution dapat melakukan raising fund untuk terlaksananya pembangunan insfrastrukur melalui inkind loan dari keterlibatan contractor BUMN( turn key ). Setelah project selesai dibangun maka Mortgage institution melakukan penjualan Obligasi kepada public atau private placement kepada exclusive investor. Hasil penjualan ini untuk membayar hutang ( inkind loan ). Selanjutnya project infrastructure di kelola oleh BUMN ( Jasa Marga /PLN/PDAM/PT Pelindo/PT.Angkasa Pura/PT.KI/( bersama sama dengan BUMD dimana lokasi project dibangun ) . Sementara kepemilikan secara tidak langsung ditangan public. Namun pemerintah secara kelembagaan tetap mengontrol project ini untuk terjaminnya fungsi social project.

Dengan skema tersebut diatas, apabila dalam jangka panjang ternyata project mampu menciptakan cash flow yang baik maka pemerintah dapat melakukan buy back obligasi tersebut melalui IPO. Atau dapat juga menawarkan conversi obligasi terhadap saham. Publik akan mendapatkan capital gain dan juga Pemerintah. Selanjutnya infrastructure menjadi spread ownership. Inilah seharusnya philosophy privatisasi infrastruktur yang ideal dimana pemerintab berperan sebagai undertaker terhadap contry risk dan mendapatkan yield dari itu. Cara ini juga jitu mensiasati sumber sumber pembiayaan infrasttukture diluar APBN.

Mengenai pihak swasta yang sudah mengantongi konsesi pembangun infrastructure tidak usah diberikan dukungan penjaminan segala. Biarkan saja mereka melaksanakan konsesi tersebut dengan resiko sendiri, yang nyatanya sampai sekarang sebagian besar mereka gagal melakukan kegiatan investasi karena terbenturnya kemampuan financial menutup resiko investasi. Agar tidak disomasi oleh pihak pemegang konsesi maka Pemerintah harus mengeluarkan regulasi tentang batas waktu pembangunan bagi pemegang konsesi. Regulasi ini harus berdasarkan UU , tidak bisa hanya Kepres atau Kepmen.

Hasil ( laba) dari privatisasi ini dapat digunakan untuk memberikan dukungan terhadap layanan public yang gratis. Seperti laba jalan toll dipakai untuk membangun jalan negara (jalan arteri) agar lebih baik atau sama dengan jalan toll. Pembangkit listrik kawasan Khusus diprivatisasi dan hasilnya untuk mensubsidi Listrik untuk wilayah umum yang kurang mampu. Begitulah, kalau ada kemauan untuk mensiasati globalisasi dan kapitalisme , tentu ada way out. Jangan ada lagi privatisasi layanan publik hanyalah cara mengeliminate fungsi negara atau mengkerdilkan peran BUMN untuk diserahkan kepada kekuatan kapitalisme. Negara harus digaris depan menjaga keadilan layanan publik karena negara memiliki kekuasaan untuk itu sebagai amanah dari rakyat.Semuanya tergantung dari sikap aparat pemerintah dan elite politik yang mau menjadi pelayan rakyat dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat banyak.

Pembangunan Infrastruktur

Dalam tahun 2009 ini pemerintah menekankan agar alokasi belanja modal harus lebih besar daripada belanja barang. Sebelumnya anggara belanja modal memang relatif kecil karena kebijakan privatisasi penyediaan infrastruktur. Nyatanya kebijakan privatisasi itu selama hampir 10 tahun tidak membuahkan hasil. Kecil sekali peran swasta yang mau ambil resiko atas investasi baru kecuali pengambil alihan saham pemerintah di perusahaan BUMN.

Pembangunan infrastrukture ekonomi seperti jalan toll, listrik, pelabuhan ,Air bersih , Bandara dan lain lain adalah investasi jangka panjang. Setiap investor ( private maupun lembaga ) akan berhitung cermat untuk menentukan keputusan. Hitungan cermat ini tentu berkaitan dengan risk management dan faktor yield comparatives . Dari segi risk management adalah soal regulasi penyediaan tanah ( jalan toll ) , hak pengelolaan ( kon sesi ) , tariff. Yield comparatives berkaitan dengan tingkat imbal hasil dibandingkan dengan fixed income investasi seperti Global Bond ( SUN). Karena keberadaan global Bond ( SUN) merupakan pagu imbal hasil ( IRR) yang selalu diperhitungkan oleh setiap investor masuk kedalam investasi disuatu negara.

Yang jadi pertanyaan adalah mengapa laju investasi infrastruktur rendah sekali.? Padahal tekad pemerintah untuk melakukan privatisasi sudah sangat jelas. Hal ini diperkuat oleh posisi APBN yang minim untuk penyediaan barang modal. Teman saya yang terlibat dalam business infrastrukture berkomentar “ masalah privatisasi ini tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh elite politik. Ada pertarungan ketat antara kelompok sosialis dan kapitalis bermain. Kadang sosialis menang dan kadang kalitalis menang. Itu semua tercermin dari berbagai produk regulasi. Akibatnya regulasi tersebut tidak pernah saling mendukung satu sama lain. Bahkan saling bertentantangan satu sama lain dan terkesan “ ada ketidak pastian hukum “ ,Inilah akar masalah mengapa program privatisasi mencerminkan resiko tinggi bagi investor.”

Dinegara maju yang super kapitalis pun tidak pernah menganggap privatisasi sebagai satu satunya jalan untuk menyediakan infrastrukture publik. Privatisasi sebetulnya adalah supplementary bagi infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah untuk publik. Artinya pemerintah memberikan kesempatan swasta untuk menyediakan infrastrukture sebagai alternatif bagi konsumen yang berduit. Namun tetap saja jangka waktu pengelolaan ditentukan oleh pemerintah secara ketat. Makanya soal tarif tidak pernah dipermasalahkan karena motive investasi adalah motive laba dan pasar. Swasta akan menentukan tarif sesuai dengan hitungan business. Harga akan mencerminkan kepentingan daya serap pasar dan ROI. Tapi Indonesia , masalah Toll tidak jelas. Maunya privatisasi tapi tarif diatur. Maunya sarana alternatif tapi diandalkan satu satunya cara membangun infrastruktur jalan.

System kapitalisme memang memberikan cara cepat untuk menggenjot pembangunan ekonomi dan sekaligus cara mudah bagi pemerintah. Walau dalam konteks budaya politik di Indonesia hal ini tidak populer, apalagi ditengah tingkat penghasilan rakyat yang rendah. Namun pemerintah terjebat oleh APBN untuk bayar hutang dan akhirnya privatisasi layanan publik adalah solusi. Dan biasanya diakhir masa kekuasaan, kembali pemerintah mengoreksi kebijakan itu untuk menempatkan APBN sebagai motor penggerak pembangunan infratrukture seperti jalan Toll , listrik , PDAM. Walau sebetulnya itu hanya jargon populis menuju PEMILU 2009. Karena implementasi anggaran itu tidak bisa langsung diserap dalam satu tahun. Butuh waktu lebih dari tiga tahun. Nah kalau pemerintah berganti, tentu kebijakan ini kembali akan dikoreksi untuk mengamankan APBN dari kewajiban membayar hutang luar negeri. Dan kembali perseteruan terjadi antara elite sosialis dan kapitalis. Akhirnya pembangunan insfrastrukture tetap jalan ditempat. Inilah harga bila visi membangun tidak satu kata.

"Berbeda"

Dari pentas debat calon president. Kita melihat, Dia memang “berbeda “. Tampil sederhana , sementara yang lain tampil memikat dengan jas Armani. Yang lain menggunakan retorika dengan menyebut diri “ saya” tapi dia menyebut dirinya “aku”. Yang lain suka menggunakan bahasa inggeris sebagai penguat argumennya tapi dia tetap dengan bahasa “aku”. Orang lain lulusan Universitas luar negeri untuk jadi politisi atau pengamat tapi dia lulusan Nusakambangan. Orang lain , butuh partai untuk besar tapi dia butuh LSM. Memang dia berbeda dalam banyak hal , terutama sikap “kirinya” yang malu malu. Tapi bagaimanapun , sebuah pentas terbentuk dari kehadirannya. Juga sebuah kearifan budaya politik diuji.

Kadang untuk melihat sebuah kearifan itu muncul apabila kita bisa melihat dari sisi lain. Masalah rakyat dan politik tidak selalu harus diselesaikan dengan kompromi di parlemen. TIdak harus sebuah system meng claim satu kebenaran sementara diluar system itu adalah salah. Dari sisi lain itu , Dia tidak melihat ada “keperkasaan” bagi orang orang di partai melawan ketidak adilan bila sudah menyangkut kepentingan pemodal. Walau sebetulnya tadinya mereka itu adalah orang orang yang gagah berani digaris depan melawan demi rakyat jelata. Partai sebuah formal kompromi parlementer yang melelahkan untuk berbicara atas nama rakyat , atas nama lingkungan yang rusak, atas nama sumberdaya yang dikuasai asing. Karena itulah dia mencoba sebuah kearifan lahir demi rakyat. Mahkamah Konstitusi diuji untuk melahirkan kearifan tampilnya calon president independent.

Ketika di Nusakambangan , dia memahami bahwa sebuah politik sangat mudah diterjemahkan, termasuk dirangkai dalam bentuk “puisi”. Karena sebuah puisi berbicara tentang hal universal dari hati nurani. Samahalnya dengan makna dari Publik atau rakyat, yang harus berlandaskan kepada keyakinan akan “ kebenaran umum” , yang bisa diterima oleh siapapun. Tapi apakah mungkin ? Bila sebuah realita akan politik adalah penyeragaman dalam bentuk aturan dan hokum dari segelintir orang. Dan politik tetaplah sebuah distori social dan religi. Dia lelah bila terus berada diluar dan berteriak lantang sendirian ditinggal teman teman seperjuangannya yang sekarang sudah menjadi orang parlemen. Saatnya berbuat walau dengan cara yang” berbeda” . Begitulah keyakinannya. Samahalnya ketika dulu dia melawan rezim Soeharto dan akhirnya menjadi terpidana oleh UU suversip

Dia orang yang serius berpikir dan bertindak. Yakin karena itu. Lantas bagaimana mungkin dia sebagai almamater Nusakambangan dapat dipersempit geraknya karena restu partai menjadi kata kunci membuat sesorang menjadi orang yang ditonton dalam pentas politik. Tidak mungkin. Sebetulnya sikapnya juga tidak lebih adalah sikap kompromi daripada hasrat munculnya sebuah revolusi. Dia melihat bahwa system yang ada tidak lagi berpihak kepada rakyat. Makanya dia sangat piawai melemparkan hal yang esensial untuk diperjuangkan. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan atas sumber daya alam. Keadilan rakyat adalah keadilan bagi kaum buruh, tani ,nelayan serta siapa saja yang dizolimi. Walau sebetulnya semua orang juga mampu dan lebih tahu, tapi terjebak oleh boleh dan tidak.

Dia merasa pantas tampil populis dibanding yang lain. Karena yang lain sudah belepotan dengan skandal dan suap. Dia masih suci. Dia seorang yang antusias dihadapan public yang bosan dengan kepura puraan petualang dipartai. Baginya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan berhak memberi kepada siapa saja. Samahalnya Tuhan memberi sinar matahari kepada siapapun. Tuhan tidak pernah salah kalau dia memberi tapi kadang pemberian itu tidak kita sertai denga ketaatan. Tapi ketaatan bukan hanya sebuah titah , melainkan sebuah misteri, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dan ikhlas. Semoga Bung Fadjroel, tetaplah dengan keyakinannya untuk berada diluar orbit. Sebagai icon perlawanan terhadap system yang brengsek. Nusakambangan terlalu mahal bagi Bung bila akhirnya harus berkompromi dibawah bendera partai. Yakinlah, hanya public dan Tuhan tempat bersandar bukan partai. Bung akan tetap bernilai dihadapan public dan Tuhan, apapun hasilnya.. Tetaplah menjadi orang yang “berbeda”.

Pervez Musharraf

Kemarin ( 18/8) Pervez Musharraf , President Pakistan mengundurkan diri sebelum di impeachment oleh Parlemen. Diapun bebas pergi kemana saja dia suka. Maka berakhir sudah kekuasaan selama hampir 10 tahun sejak dia melakukan kudeta tak berdarah atas Nawaz Sharif pada 12 oktober 1999. Semua tahu bahwa Pervez Musharraf mengontrol Pakistan melalui bayang bayang kekuatan militer dan membangun demokrasi procedural untuk kepentingan AS. Bahkan bukan rahasia umum lagi bahwa kesatuan negara Pakistan didukung oleh Angkatan Bersenjata dan Amerika Serikat.

Pakistan memang sekutu penting bagi AS khususnya ketika usai perang dingin. Juga terlibat aktif mendukung pembebasan Afgranistan dari tangan Soviet, tentu semua itu berkat dukungan langsung dari AS. Setelah kasus runtuhnya WTC New York dan membebenarkan AS memburu terorisme jaringan AL Qaeda maka kembali Pakistan dimanfaatkan. Lebih dari USD 10 milliar bantuan militer AS dikucurkan kepada Pakistan selama rezim Musharraf. Juga tak lupa memberikan dukungan politik dan international atas posisi Pakistan terhadap IMF, World Bank. Tak sedikit bantuan datang untuk pembangun Pakistan namun biasanya selalu bantuan yang dikaitkan dengan dukungan AS selalu menciptakan rezim korup dan loyalis AS. Itulah kenyataanya.

Namun bagaimanapun, sejarah mencatat bahwa hubungan antara AS dan Pakistan tidak pernah stabil. AS memerlukan Pakistan untuk kepentingan geostrategisnya menjangkau asia selatan dan tengah, khususnya memotong kemilitanan di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan. Namun AS juga sadar bahwa di Pakistan ada bermukim kelompok islam garis keras yang tidak pernah mengingingkan kehadiran AS. Apalagi ada ketakutan dari AS bahwa Pakistan yang dipersenjatai dengan Nuklir ,setiap saat dapat diambil alih oleh para militant religius. Sejarah militer Afganistan memang secara sembunyi sembunyi dan sangat rapi selalu memberikan dukungan terhadap Partai Politik keagamaan dan kelompok militant untuk memarjinalisisasi partai parai sekuler. Walau demokrasi telah berlangsung lebih 60 tahun di Pakistan , kelompok Islam tidak pernah berhasil memenangkan Pemilu karena demokrasi culas yang sarat money politik

Kekuatan militant Religius memang bernasip sama dengan Militer atau Petinggi mantan Militer yang tak pernah disukai oleh elite Pakistan , dan tentu selalu gagal ikut pemilu. Antara militer, religius militant dan sekuler democrat selalu berseberangan dalam perpolitikan di Pakistan yang menganut system politik Demokrasi. Memang Demokrasi mungkin bukan merupakan obat mujarab bagi semua permasalahan Pakistan, tetapi wacananya berakar jauh ke dalam dunia politik Pakistan sejak pembentukan negara tersebut. Tidak seperti negara-negara Muslim lain, Pakistan telah menikmati masa-masa yang singkat dari kekuasaan demokratis. Tetapi pemilihan umum tersebut hanya merupakan salah satu komponen demokrasi dan harus didukung oleh lembaga-lembaga yang kuat seperti lembaga peradilan yang bebas, pers bebas dan masyarakat madani yang kuat, elemen-elemen yang tidak ditemukan di Pakistan.

Belakangan ini memang AS tidak lagi mempercayai Musharraf sebagai boneka yang loyal karena kedekatannya kepada kelompok religius militant. Sebetulnya keberadaan Musharraf diperlukan untuk mendukung AS di Afganistan dan kini setelah masalah Afganistan usai maka keberadaan Musharaf tidak perlukan lagi. Makanya AS kembali mendorong perlunya PEMILU. Ini disadari oleh Musharaf bahwa dia akan mengalami kekalahan. Peristiwa ledakan bom di kedutaan besar India di Kabul yang dilakukan oleh kelompok militant adalah bargain positon dari Musharaf terhadap AS agar tetap mendukung posisinya sebagai President. Maklum saja ,bahwa dukungan AS juga adalah dukungan militer Afganistan. Musharaf butuh militer dan AS untuk memukul lawan politiknya yang memenangkan pemilu.

Tapi dinas Intelligent AS mempunyai bukti kuat bahwa dibalik pengemboman kedutaan India di Kabul adalah Dinas intelligent Pakistan (ISI). Walau hal ini tidak diakui oleh Musharaf namun tidak mengurangi kecurigaan AS terhadap Musharaf. Bahwa peran militer berkuasa sudah usai di Pakistan. Bagi AS , tidak ada lagi agenda untuk tampilnya militer dalam perpolitikan Pakistan. Kini saatnya berganti dengan kekuatan sipil. Yang pasti bagi rakyat Pakistan, sipil atau militer sama saja. Sama sama membutukan AS untuk menjadi penguasa. Sipil unggul dalam Pemilu (modal) dan Militer unggul untuk kudeta. Dua cara ini akan selalu digunakan oleh washington untuk menentukan arah bandul politik yang diinginkan. Satu cara neocolonialism yang selalu sama...

Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang mencemaskan oleh Belanda yang berniat untuk kembali menjajah Indonesia setelah berhasil menjadi group yang memenangkan perang dunia kedua. Belandapun tidak mencemaskan tentang keberadaan dari UUD 45. Belandapun tidak mencemaskan kesiapan seluruh rakyat untuk berjijhad membela kemerdekaan yang sudah di proklamirkan. Tentu , mungkin Belandapun tidak berniat untuk tampil menjajah secara phisik. Disamping memang kalaupun diperlukan Belanda pun yakin akan mampu melakukannya berkat dukungan negara NATO. Tapi keliatannya ada agenda lain dari ”sesuatu kekuatan “ besar yang mengirim Belanda untuk kembali datang ke Indonesia. Kekuatan ini bermaksud untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni baru untuk dijajah dalam bentuk lain. Neocolonialism melalui kekuatan modal dan tekhnology.

Yang mengkawatirkan Belanda adalah Pembukaan UUD 45. DIdalam Pembukaan UUD 45 itu ada kalimat “ Berkat Rahmat Allah “. Suatu kesadaran penuh bahwa kemerdekaan itu datang dari tuntutan hati nurani yang bersumber dari Ruh tentang kebaikan dan ketulusan untuk berjihad melawan segala kezoliman. Kemudian diakhir kalimat Pembukaan UU 45 tertulis “dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini merupakan tujuan dan niat dimerdekakannya Indonesia. Allah mendengar dan meridhoi perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan apapun kekuatan yang ingin kembali menjajah Indonesia. Karenanya hati bangsa Indonesia dikuatkan. Iman bangsa dikuatkan untuk tampi berjihad disemua pertempuran.

Dari segi hukum tata negara keberadaan Pembukaan UUD 45 ini sangat ampuh mengawal segala rencana busuk kelompok atau golongan atau penguasa yang hendak menyelewengkannya dari substansinya. Prof. Notonagoro yang menyatakan bahwa “kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu, Pembukaan UUD 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”

Sebagai negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia lebih dari 300 tahun maka Belanda menyadari bahwa kekuatan bangsa ini ada pada Pembukaan UUD 45. Mungkin itu pula yang menjadi dasar Belanda untuk mengambil tindakan terhadap 30 tokoh Republik yang ada di balik penyusunan Pembukaan UUD 45 dan sedang melakukan perbaikan terhadap keberdaan UUD 45. Pada 19 Desember 1948 , mereka dimasukan kedalam satu pesawat dan dikirim ke Yogya dan dijebloskan kedalam penjara Wirogunan. Di sana mereka diinterogasi oleh kepala dinas intel Belanda Kapten Vosveld yang terkenal keras cara penyiksaannya. Sementara , Soekarno ,Hatta , Sjahrir ditawan dan dibuang ke Prapat dan Bangka. dipisahkan dari mereka. Dengan demikian diharapkan 30 tokoh ini dapat membongkar rahasia kekuatan dan kelemahan dari Pembukaan UUD 45. Pada waktu interogasi tersebut hadir juga seseorang George Kahin , Warga Negara AS ,mahasiswa yang sedang melakukan riset Doktornya.

Ketika Pembukaan UUD 45 diamendemen menjadi Republik Indonesia Serikat , situasi atau atmosifir bangsa ini memanas dan akhirnya digagalkan oleh perlawanan Bangsa Indonesia. Setelah itu UUD 45 diamandemen maka yang terjadi adalah situasi politik yang tak pernah stabil. Ini berlangsung selama 14 tahun sejak Indonesia di proklamirkan dan berakhir ketika Soekarno tampil bersikap melalui Dekrit 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk kembali kepada Pembukaan dan UUD 45. Dekrit ini berdasarkan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya masih berlaku. Tindakan Presiden Sukarno dibenarkan oleh Dr. Wirjono, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, dengan alasan adanya hukum tidak tertulis, yang dalam bahasa Belanda dinamakan Staatsnoodrecht.

Ketika kekuasaan berdasarkan Pembukaan dan UUD 45 itu ditangan. Soekarno pun larut dan mencoba untuk mengaburkan keberadaan Pembukaan dan UUD 45 melalui NASAKOM. Sejarah mencatat , Soekarno menemui takdirnya tersungkur ditangan Soeharto yang berminat untuk mengembalikan Pembukaan dan UUD 45 secara murni. Soeharto pun harus tersungkur karena hanya menjadikan Pembukaan dan UUD 45 sebagai symbol kekuasaan tanpa ruh. Dalam rentang sejarah kemerdekaan Bangsa ini , Pembukaan dan UUD 45 telah membuktikan kesaktiannya mengawal setiap upaya yang hendak menyelewengkannya. Belanda keluar, Soerkano tersungkur , Soeharto tersingkir.

Rezim Reformasi telah sepuluh tahun berkuasa dan telah hampir 10 tahun UUD 45 diamandemen. Berbagai produk UU yang dibuat tidak lagi bercermin pada Pembukaan UUD 45 . System ketata negara dibuat abu abu. Parlementer bukan, presidentilpun bukan. TIdak jelas. Semua pihak yakin akan mampu menciptakan tujuan akhir dari berdirinya negara ini “ keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia “. Walau senyatanya ketidak berdayaan melawan “kekuatan asing” untuk mengamankan APBN yang difisit. Padahal sejarah sudah mencatat dengan jelas bahwa pengingkaran terhadap niat “kemerdekaan “ akan berhadapan dengan kesaktian Pembukaan dan UUD 45. Enam puluh tiga tahun Indonesia merdeka , enam puluh tiga tahun kita menyaksikan kesaktian dari Pembukaan dan UUD 45 yang membuat rezim tumbang sebagai pecundang. Akankah kita disadarkan untuk kembali kepada cita cita awal kemerdekaan bangsa ini sebagai mana tertuang dalam Pembukaan dan UUD 45.

Rusia dan AS

Perang terbuka terjadi antara Georgia dan Rusia. Dunia terkejut. AS bereaki, juga negara Barat. Bahkan banyak yang kawatir komplik ini akan menyulut terjadinya perang dunia ke tiga. Maklum saja perang ini sarat dengan kepentingan politis bagi dua kekuatan penguasa hulu ledak nuklir. Rusia dan AS. Komplik ini adalah rentetan dari adu kekuatan geostrategis untuk menguasai energi. Rusia , China , Iran China, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan dan Afganistan ( Islam garis keras melawan hegemoni AS) mempunyai kepentingan dalam proyek bersama untuk menguasai daerah Balkan ini. Juga karena karena hubungan historis dan cultural .Bagi AS, Wilayah Balkan ini taruhan segala galanya untuk menguasai sumber energi di Asia Tengah.

Awalnya pada 6 Agustus, tentara Georgia membombardir Ossetia Selatan dengan tujuan merebut kembali kontrol di provinsi, yang ingin bergabung dengan Ossetia Utara, di Rusia. Dua wilayah ini dipisahkan dengan garis perbatasan Rusia-Georgia. Provinsi separatis di Georgia ini didominasi etnis Ossetia. Provinsi tersebut juga berusaha menggusur etnis Georgia yang tinggal di Ossetia Selatan. Dua hari setelah itu tanggal 8 agustus , Rusia bereksi keras dengan menyerang wilayah Georgia. Tentu tujuannya mem bantu kelompok separatis Ossetia Selatan. Pesawat tempur Rusia juga membombardir hingga hancur Poti, kota pelabuhan di Laut Hitam yang menjadi depot minyak. Rusia juga membombardir kota Gori di wilayah Georgia.

Bagi Rusia , Georgia dan Ukraina adalah sangat penting untuk lalu lintas minyak Rusia ke Eropa Barat. Sementara Georgia dan Ukraina yang tadinya adalah pecahan dari ex Soviet dan kini merupakan negara yang mendapatkan dukungan penuh dari AS. Bagi AS dan Eropa , kepetingannya sangat besar di wilayah ini karena sebagai lintasan pipa minyak Eropa Barat. Pengelola pipa ini adalah konsorsium Inggeris dan AS, yaitu BP . Pipa minyak membentang dari Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) sejauh 1,770km (1,100 Mil ) yang menyalurkan sehingga 1 juta barel minyak sehari dari Baku di Azerbaijan ke Yumurtalik, Turki dan akan diangkut ke kapal tanker untuk dikirim ke Eropa dan AS. Sekitar 249km melintasi Georgia, dengan 55km melalui Ossetia Selatan.

Keberadaan jaringan pipa ini merupakan bagian rencana geostrategis besar AS dan Barat untuk mendapatkan pengaruh di negara-negara bekas wilayah Uni Soviet, sejak adikuasa ini bubar pada tahun 1991. Strategi AS tampaknya punya tiga tujuan utama. Pertama, memastikan pintu masuk dunia Barat pada cadangan energi di wilayah Kaspia dan Asia Tengah. Kedua, mengurangi pengaruh Rusia di wilayah bekas Uni Soviet Selatan, serta ketiga meningkatkan demokrasi di negara-negara kawasan, yaitu dari Georgia di ujung Barat sampai Kirgizia yang berbatasan dengan Cina. Wilayah ini sampai disebut pipastan, karena begitu besarnya cadangan energi yang ada.

Pipa minyak BTC tentu saja membawa manfaat ekonomi langsung. Secara hitungan ekonom, Azerbaijan dan Georgia untuk pertama kalinya akan bebas dari ketergantungan terhadap Rusia. Melalui terminal minyak di Ceyhan, Turki juga akan bisa memetik keuntungan. Sedangkan perusahanan-perusahaan minyak terkait akan bisa mengeruk keuntungan besar sebagai imbalan investasi milyaran dolar. Negara tetangga Kazakhstan, juga akan memetik hasil dari keberadaan pipa BTC itu. Azerbaijan terbukti tidak mampu menghasilkan minyak dengan memadai sehingga bisa mengambil keuntungan dari jaringan pipa BTC. Jadi minyak dari Kazahkstan juga akan segera dipompa ke Laut Tengah.

Sementara itu, pemasangan jaringan pipa ini juga bersamaan dengan meningkatnya pengaruh militer Amerika Serikat di Azerbaijan. Di bawah pimpinan AS sekarang dibentuk Garda Kaspia. Secara berbeda-beda pelbagai juru bicara pemerintah AS menggambarkan garda ini. Sebagai satuan anti teror, tetapi juga sebagai satuan yang bertugas mengamankan ladang minyak di Kaspia dan jaringan pipa minyak BTC dari kemungkinan serangan musuh.Terlebih lagi, Amerika Serikat telah menempatkan satuan-satuan militernya di Azerbaijan termasuk di tiga bekas pangkalan Uni Soviet. Namun bukan kepentingan akan cadangan minyak dan gas Laut Kaspia saja yang turut memainkan peran di sini, tapi juga kenyataan bahwa Iran terletak di sebelah Selatan Azerbaijan. Hal yang masih mengganjal adalah keberadaan militer Rusia di Azerbaijan dalam bentuk pos radar dan penyadap di Qabala, Azerbaijan Utara.

Komplik ini sudah lama memanas dan kini mencapai puncaknya. Yang pasti Rusia tidak menginginkan Geopolitik dan Geostrategis dimasuki oleh kekuatan AS dan Barat. Kalau Barat mengecam Rusia mencampuri urusan dalam negeri Georgia sebetulnya AS dan Barat sudah lebih dulu melakukan intervensi ke Georgia ( bahkan seluruh daerah Balkan ) tapi tidak menggunakan senjata melainkan dengan kapitalisme atau neocolonialism. Walau AS dan Barat penyokong demokrasi diwilayah ini namun terjadi penangkapan kelompok oposisi menentang kehadiran AS dan Barat terus saja terjadi. Demokrasi hanya dipakai kedok untuk melancarkan kepentingan kapitalis menganeksasi sumber daya alam negara lain. Itulah yang sebenarnya terjadi.

Kuala Kencana

Lima tahun lalu saya pernah bertemu dengan teman yang menawarkan kepada saya untuk berwisata kekota terindah dan terbersih didunia. Bahkan masuk guiness book of record. Tentu saja saya membayangkan kota seperti Johannesburg atau Cape Town ( Afrika Selatan). Belum sempat saya mengiyakan , dia sudah memberi tahu bahwa kota itu ada di Indonesia. Sayapun terkejut karena nama itu tidak pernah saya kenal , apalagi nama kota. Juga apa ada kota di Indonesia masuk guiness book karena kebersihan dan keindahan.? Teman ini tersenyum sambil menyebut nama Irian Jaya. Diapun menjelaskan bahwa kota ini bernama Kuala Kencana. Kota dibangun khusus untuk para executive PT.Freeport Indonesia. Lokasinya dekat Timika. Sayapun dapat memaklumi bila predikat kota masuk guiness book karena kota ini dihidupi oleh Freeport MacMoran, perusahaan penambang emas nomor tiga terbesar didunia.

Freeport-McMoran awalnya adalah penambang belerang di sepanjang Gulf Coast, Amerika Serikat. Namanya nyaris tak dikenal di kalangan industri pertambangan, hingga Freeport–McMoran melalui team expedisinya Forbes Wilson bersama Del menemukan kandungan tembaga terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Papua Barat pada 1960-an Hal inipun berdasarkan hasil laporan dari seorang geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy pada tahun 1936.

Keindahan kota Kuala Kencana adalah lambang keangkuhan manusia diabad ini dan tentu juga lambang neo colonialism. Kekayaan alam di Gunung jaya wijaya dikuras tanpa memperdulikan dampak lingkungan dan meminggirkan suku suku yang sebelumnya hidup damai dengan alam sekitarnya dan meracik keseharian dengan cultural generasi kegenersi. Kini alam yang memberikan kehidupan pada lintasan sungai Ajkwa telah tak bisa lagi diminum karena tercemar. Di sungai ini setiap harinya lebih dari 200.000 ton tailing tambang dibuang. Bahkan kebun sagupun tak bisa lagi tumbuh akibat tanah dan air yang tercemar. Sementara kehidupan mereka tetap miskin.

Setiap hari penduduk papua menatap kosong tak berdaya , ketika lebih dari 6.000.000.000 Ton pasir tembaga dikeruk dan disalurkan lewat pipa pipa raksasa dari Grasberg-Tembagapura sejauh 100 kilometer ke Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu. Sejak contract generasi pertama 1967 dengan hak konsesi 20 tahun, kemudian diperpanjang lagi dengan Contract Generasi kedua tahun 1991 yang akan berakir 2041. Yang menyedihkan Perpanjangan Contract ke Generasi kedua tidak menyertakan audite lingkungan dan keinginan Rakyat Papua. Malah memperluas wilayah konses menjadi dua kalipat dari Generasi yang pertama. Maka lengkaplah derita rakyat papua tanpa ada harapan untuk mendapatkan haknya.

Kita bertanya tanya bagaimana mungkin negara begitu saja tunduk dengan Asing dan membiarkan sumber daya alam dikangkangi tanpa memberikan manfaat maksimal khususnya bagi rakyat papua. Jawabanya mungkin karena faktor sejarah. Karena sebelum Irian direbut oleh Indonesia,sebetulnya ada deal khusus antara Soekarno dan JF Kennedy soal keinginan Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Entah bagaimana deal tersebut. Namun yang jelas kepiawaian Soekarno memainkan kartu Soviet dihadapan AS telah membuat AS tidak punya pilihan lain kecuali mendukung semua keinginan Soekarno, termasuk dukungan politik untuk mengusir Belanda dari Irian Barat.

Tahun 1961 Soekarno di undang oleh JF Kennedy ke Washington. Ketika itu diperkenalkan kepada Soekarno seseorang bernama Augustus Long Belakangan nama ini berhubungan dengan Freeport untuk menguasai tambang Tembaga di Irian Barat. Selanjutnya Politik bergulir seperti agenda Soekarno dan JFK melalui PBB , dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang memuat "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Akhirnya Belanda kalah tanpa kehilangan muka. Tapi setelah itu, Soekarno tak pernah melaksanakan deal tersebut walau Agustus Long tak pernah lelah menagih kepada Soekarno, sampai akhirnya Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto lewat dukungan CIA. Tahun 1967 , Freeport MacMoran menandatangani Contract dengan Indonesia untuk hak atas konsesi tambang tersebut.Bukan hanya AS merasa berhak atas Papua tapi juga inggeris dan Australia. Maklum saja kedua negara ini juga berjasa terhadap keunggulan AS memenangkan perang dunia kedua dan berperan ikut menekan Belanda untuk angkat kaki dari Irian tanpa memberikan dukungan apapun ketika konplik senjata dengan TNI merebut Irian.

Inilah yang harus dipahami oleh rakyat Papua bahwa apapun dukungan AS , Australia , Inggeris terhadap Perjuangan rakyat papua untuk merdeka atau melepaskan diri dari NKRI tidak akan melahirkan kemerdekaan yang sejati. Bagaimanapun cita cita Soekarno untuk rakyat Irian sangat mulia dan kebenciannya kepada colonialism sudah jelas. Seharusnya ini dijadikan pegangan oleh para elite politik dan penguasa negeri saat ini agar bersatunya Papua dalam NKRI ditahun 1962 adalah untuk kemerdekaan sejati bagi rakyat Papua agar mereka mendapatkan keadilan dan kehormatan. Selagi anggapan keberadaan Papua seperti "deal" tahun 1962 dimana bagi bagi hasil perang dengan AS, Inggris , Australia maka selama itupula gerakan separatis tidak akan pernah padam. Yakinlah.

Olimpiade Beijing

Tadi malam tepat jam 8 lewat 8 menit 8 detik bulan 8 tahun 2008, Olimpiade Beijing dibuka. Kalau kita urut angka kejadian olimpiade ini adalah 88888. Angka 8 atau disebut Bintang kekayaan ini adalah salah satu white star yang diyakini oleh masyarakat China membawa keberuntungan special. Olimpiade ini dipersiapkan dengan seksama oleh China dengan anggaran mencapai USD 70 miliar selama 7 tahun. Mungkin inilah Olimpiade dengan anggran terbesar sepanjam sejarahnya. Makanya pembukaan olimpiade menampilkan atraksi paling spektakuler sepanjang zaman. Membuatt kagum dunia dan juga rasa haru bagi rakyat China yang hadir di stadion atau menyaksikannya melalui televise. Mereka pantas berbangga karena inilah puncak aktualisaasi China dimata dunia. Mereka pantas untuk dihormati sebagai bangsa yang besar.

Dari sejarahnya sejak awal pertama kali diperkenalkan di Athena , Olimpiade adalah ajang pertarungan olah raga sejagat dengan slogan citius, altius, fortius’ yang terkuat, tercepat dan terhebat. Negara sebagai komunitas dunia merasa terpanggil untuk tampil pada pesta olah raga ini karena didalamnya ada spirit sportifitas untuk menjadi yang terkuat , tercepat dan terhebat. Bagi negara penyelenggara , olimpiade juga sebagai bukti aktualisasi bangsa di mata international. Singkatnya , Olimpiade adalah project nasionalisme. Sebuah bentuk pembuktian kesuksesan membangun semangat nasionalisme untuk menjadi yang terbaik didunia. Inilah yang dapat kita tarik dari pelajaran sejarah keberadaan olimpiade.

Empat puluh tahun yang lalu , kita membayangkan China dengan seragam lusuh ala Mao. Kumpulan masyarakat yang muram ditengah antrian mendapatkan kupon belanja kebutuhan hari hari. China yang menutup rapat negaranya dengan tirai bamboo. Seakan ingin mengasingkan diri dari arus industrialisasi dan management ala Peter Drucker. Tapi, ketika reformasi Deng dicanangkan. China bangkit dari tidur panjangnya. Keliatannya komunis perlu akal dan nafsu dari ruh capitalism agar dapat membangkitkan budaya china yang gemar bekerja keras dan berkompetisi. Sikap cerdas inilah yang digunakan Deng menggiring ratusan juta rakyat china menjadi mesin pertumbuhan ekonomi China.

Berjalannya waktu, pembangun ekonomi bergerak cepat diluar yang dibayangkan oleh para petinggi Partai Komunis. Ini adalah sebuah revolusi lompatan jauh china kedepan. Sesuai dengan impian Deng. Ditengah kemajuan pesat ini, regenerasi politik berjalan dengan mulus namun menimbulkan rasa wawas oleh para orang tua. Ada rasa kawatir China akan kehilangan indentitas sebagai negara rakyat. Memang pembangunan telah menggiring ratusan juta rakyat meninggalkan desa. Rumah kumuh dibongkar. Tanah pertanian berubah fungsi jadi Kawasan industri. Technology dan budaya asing masuk bebas ke China. Tidak ada lagi seragam Mao nampak digunakan oleh anak anak muda China. Tapi China tetaplah China yang dikawal secara ketat oleh ideology Komunis. Kebebasan untuk bersaing bukanlah kapitalisme yang dimaknai sama seperti orang Barat. Ini adalah budaya China.

Di China , kebebasan tidak berlaku bila menyinggung bahaya laten Reformasi Deng. Bahaya itu meliputi 1) demokrasi liberal 2). Korupsi. 3). Separatisme. Selagi tiga hal ini tidak disinggung maka rakyat China boleh melakukan apa saja. Ini dipahami betul oleh generasi penerus elite politik china dalam mengawal china kemasa depan. Sepertinya China diyakini akan tesis para sufi tentang keberadaan akal, nafsu dan hati nurani. Akal dan Nafsu adalah repliksi dari paham kapitalis. Yang tidak mengenal belas kasihan untuk melumat siapapun yang kalah bersaing karena nurani memang tidak ada. Hati Nurani adalah repliksi dari paham Sosialis, yang hanya memberikan impian dan membosankan. Karena tidak ada kemajuan kecuali hidup dalam philosophy tentang kebersamaan. China butuh kapitalis untuk membangkitkan budaya bersaing. Namun negara mengawal dengan ideology komunis sebagai hati nurani untuk menciptakan keadilan dan kehormatan bagi siapa saja.

Pada Olimpiade ini , semua tesis tentang ideology dan keyakinan cara china membangun diaktualkan secara sempurna. Para generasi tua dapat tersenyum kebanggaan karena impian mereka tentang lompatan jauh Deng terbukti sudah. Generasi berdasi dan berjas tidak larut terbawa arus kekuatan asing. Dari Olimpiade Beijing , kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa kekuatan bangsa hanya dapat dibangkitkan dari semangat nasionalisme, dan itu bersumber dari karakter bangsa itu sendiri. Bukan meniru orang lain. Maka kitapun terharu bila pesan dari Beijing “ One World ,One dream. Sebuah pesan , semua negara punya impian yang sama dan itu tidak dengan pemaksaan melalui cara cara neocolonialism

Pelayanan kesehatan

Kita terhenyak ketika Claudia Roukx , pejabat Bank Dunia dibidang Spesialis Kesehatan Utama, merekomendasikan kepada Indonesia agar mereformasi anggaran kesehatan melalui asuransi kesehatan dan melibatkan perusahaan swasta dalam program asuransi ini. Ekonom senior Bank Dunia Wolfgang Fengler mengatakan, pemerintah tidak perlu menetapkan besaran tertentu dalam APBN untuk sektor kesehatan, seperti pada pendidikan, karena keterbatasan anggaran. “Kalau pendidikan ada target, kesehatan juga dibuat target, maka tidak akan ada yang tersisa dalam APBN untuk infrastruktur, misalnya,” kata Fengler. Tapi Fengler lupa akan laporan WHO tahun 2000 dimana Indonesia menempati peringkat 154 dari 191 negara dalam hal alokasi anggaran untuk kesehatan.

Apakah makna kejahatan dan kekejaman ? . Mungkin sulit dijawab oleh Claudia dan Fengler. Bagaimana dengan kita sendiri?. Sebuah rumah pemukiman miskin didatangi oleh segerombolan penjahat. Mengendap dimalam hari kedalam salah satu rumah. Mereka merampok seisi rumah yang tak seberapa nilainya. Kemudian, melihat wanita didalam rumah yang terjaga karena kehadiran mereka, Wanita itu diperkosa dan kemudian di bunuh. Keesokan harinya kita membaca sebuah berita tentang "kejahatan dan kekejaman". Kita bertanya tentang moral manusia. Kita mengutuk karena tidak ada lagi yang membedakan manusia dan binatang. Kemudian , kita juga membaca di koran pagi tentang wajah muram yang meradang sakit tak berdaya karena kemiskinan . Kemudian terlempar keluar dari ruang medis, hanya karena rumah sakit tak mampu lagi menanggung biaya berobat gratis dan akhirnya mati. Juga ada banyak orang yang hidupnya biasa biasa saja ,lantas kemudian langsung bangkrut hanya karena menanggung biaya berobat yang mahal dan akhirnya mati juga. Bahkan meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh keluarga yang hidup. Sadis! Manakah kesadisan diantara yang kita lihat dan baca itu ?

Kekejaman dan kejahatan ada dalam ruang system pelayanan kesehatan dinegeri ini. Sebagaimana system pelayanan public lainnya maka cara caranya sudah menjadi mesin yang memeras dan kadang kala memperdayakan dengan program mulia namun sulit dijangkau oleh system yang korup. Padahal senyatanya pelayanan kesehatan adalah mata rantai yang berhubungan dengan kebijakan disektor lainnya seperti lingkungan yang sehat dan tingkat pendapatan yang manusiawi. Maka kalau ingin melihat bagaimana sejatinya orientasi negara kepada rakyatnya maka lihatlah pelayanan kesehatannya kepada public. Lihat juga ketimpangan system pelayanan antara yang kaya dan miskin. Itulah realitas yang ada.

Anggara kesehatan dari tahun ketahun terus menurun. Sebagai akibat kebijakan pengendalian difisit anggaran. Berbagai program susbsdi kesehatan ditukar dengan jargon pengalokasian secara langsung kepada rakyat miskin , ternyata hanyalah alasan untuk memangkas subsidi kesehatan dalam pos APBN. Memang kenyataan dilapangan subsidi langsung itu justru menciptakan ladang korupsi bagi birokrat dan semakin memperkecil akses rakyat kepada kesehatan. Maka privatisasi pelayanan kesehatan harus sebagai pilihan. Itu saja. Maka kitapun kembali sadar bahwa negeri ini tidak lagi ada kedaulatan untuk menentukan pos anggaran yang sangat essential bagi kesejahteraan rakyat yang gagal mendapatkan kemakmuran. Negara kapitalis seperti AS dan Eropa menempatkan pos anggaran kesehatan lebih tinggi dari pos anggaran Pendidikan. Karena mereka sadar bahwa masyarakat yang sehat akan melahirkan masyarakat yang pintar. Tidak ada gunanya anggaran pendidikan tinggi tapi rakyat sakit sakitan

Bahwa hak mendapatkan kesehatan adalah hak asasi , sama seperti hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat dan membuat partai. Walau senyatanya hak membuat partai dan ikut pemilu ternyata anggaranya dua kali dari anggara kesehatan yang berjumlah Rp. 17,6 triliun.Bahkan hanya 5% dari total pengeluaran untuk bayar hutang dan bunga. Inilah makna kekejaman dan kejahatan mendasar di era modern sekarang ini, yang justru lebih sadis dibandingkan dengan perbuatan perampok yang merampas dan membunuh. Karena daya musnah dari kejahatan seperti ini memakan korban setiap tahunnya lebih besar dari jumlah korban perang dunia kedua.Tapi lagi lagi, pengambil kebijakan tak pernah melihat ini sebagai suatu kejahatan dan kekejaman negara kepada rakyatnya. Karena ini sebuah pilihan untuk mengamankan APBN agar tetap bisa bayar hutang dan memperkuat cadangan devisa.

Pilpres AS

Ada yang menarik bahwa Hillary Clinton yang berpengalaman 22 tahun di bidang Politik dibawah Partai Demokrat dan mantan first lady AS , dikalahkan oleh pemuda kulit hitang Barack Obama dalam konvesi Calon President Partai Demokrat. Publik AS dan kita semua terpesona dalam pertarungan konvesi tersebut. Padahal senyatanya , kemenangan Obama tidak lebih dari kekuatan mesin Politik Partai Republik dengan strategy ulungnya untuk mengalahkan Hillary Clinton. Apa sebabnya ? Karena Partai Republik ( termasuk Partai Demokrat) sebagai kekuatan yang bersumber dari financial group ( commitment Holder ) tidak menginginkan wanita tampil dalam politik kekuasaan AS. Ini sudah menjadi dogma .

Setelah itu kitapun kembali hanyut dalam pertarungan politik antara kubu Partai Demokrat dan Republik, antara Barack Obama dari Partai Demokrat, versus John McCain dari Partai Republik. Dua sosok ini menjadi perhatian dunia. Dua duanya berada dari generasi yang berbeda dan dengan latar belakang berbeda. Obama adalah Politisi muda dan keturunan warga kulit hitam. Piawai berpidato dan berwawasan luas, tidak jauh beda dengan JF Kennedy. Diapun disejajarkan dengan Martin Luther King yang mendapat tempat tertinggi dipercaturan politik AS. Sementara Mc Cain, Veteran perang Vietnam. Berusia gaek. Sukses berkarir dalam politik setelah sempat lumpuh sepulang dari perang. Itulah sekilas tentang dua kandidat ini.

Tidak ada yang luar biasa dari proses pemilihan president AS ini. Karena semua berjalan dari system politik demokrasi yang sudah solid. Yang menjadi menarik dari pertarungan kedua kandidat ini adalah bagaimana mesin politik bermain dengan strategynya untuk menempatkan calonnya di White House. Publik di Indoensia dan bahkan di seluruh dunia melihat Obama sebagai sosok pemicu muncul kaum muda dalam kepemimpinan. Juga harapan tampilnya politik AS yang lebih humanis untuk menciptakan perdamaian, kebebasan dan kemerdekaan di planet bumi ini. Sementara kemarahan dan kemuakan public ke Mc Cain karena dia ex perwira tempur dan terlibat active dalam invasi AS di beberapa negara.Mc Cain juga pendukung ide tentang internationalisasi kepentingan AS dimanapun berada.

Yang jadi pertanyaan mendasar adalah apakah mungkin seorang warga kulit hitam dan muda serta mempunyai visi AS yang humanis dapat tampil sebagai President? Pertanyaan ini dikaitkan dengan philosophy AS untuk menjadi polisi dunia dibidang apapun. Karena philosophy ini berhubungan dengan eksistensi geopolitik dan geostrategy AS untuk meningkatkan kejayaan negerinya. Bangsa AS , sadar atau tidak sadar mereka menikmati semua kemakmuran sekarang tidak bisa dilepaskan dari philosophy ini. Mengingkari ini samahalnya paradox. Tentu akan terjadi perubahan mendasar platform negeri ini dibidang politik, militer maupun ekonomi. Sementara tampilnya kekuatan financial di AS yang dikuasai segelintir orang –penyokong utama kampanye politik—tidak bisa dianggap enteng sebagai penentu hitam putih perpolitikan di AS>

Benar bahwa sekarang AS sedang dilanda krisis sector keuangan yang berimbas rontoknya beberapa lembaga keuangan papan atas.Juga gelombang PHK sector industri akibat kalah bersaing dengan China. Tapi lagi lagi, sejarah mencatat bahwa dulu ketika Ronald Regan ( Partai Republik ) berkuasa AS juga mengalami posisi yang tidak jauh beda dengan sekarang. Dan semakin parah ketika Senior George Bush ( Republik ) berkuasa. Anggaran Negara AS mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi Bill Clinton, (Demokrat ) mendapatkan warisan akumulasi dana ( dari hutang ) yang luar biasa besarnya akibat kebijakan tingginya suku bunga era George Bush dan Regan. Ketika Bill Clinton berkuasa , dana ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. AS bangkit dan banyaknya muncul new comer entrepreneurship sebagai bagian dari strategy AS melakukan transformasi dari indusri padat karya kepada penguasaan high technology. Di era Bill Clinton , AS menggunakan kekuatan ekonominya untuk menghantam stabilitas ekonomi Asia melalui expansi Hedge Fund dalam rangka menegakan tatanan dunia baru menuju demokratisasi dan pasar bebas regional (APEC), yang memberikan kebebasan pemodal melakukan neocolonialism. Kubu Republik gemar menggunakan senjata pemusnah dan Demokrat gemar menggunakan system economy untk menganeksasi negara lain. Sama saja.

Hal tersebut diatas sebagai gambaran bahwa mesin Poltik AS bukanlah di design oleh para politisi tapi oleh kelompok minoritas yang mempunyai kepentingan terhadap peran AS sebagai penguasa dunia. Siapa yang akan jadi President ,pada akhirnya kelompok inilah yang mengatur dibalik itu semua. Siapapun yang jadi president, dia akan tetap bekerja dan patuh kepada kelompok minoritas ini. Dan , harapan AS kedepan bila dimenangkan oleh Obama tetap akan menjadi illusi.

Obligasi Daerah

Sosialisasi Municipal Bond telah dilaksanakan tahun lalu. Namun belum banyak PEMDA ynag memahami Municipal Bond ini atau juga mungkin mereka terjerat oleh kondisi yang menyulitkan dari aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Walau berdasarkan aturannya tetap saja Pemerintah Pusat tidak bertanggung jawab penuh dari segala resiko default atas Municipal Bond ini. Satu bukti lagi bahwa rezim ini sangat tak adil menerapkan otonomi daerah. Tapi , biarlah ini berjalan dengan sendirinya. Proses selanjutnya adalah PEMDA dihadapkan oleh keterbatasan dana pembangunan infrastructure ekonomi daerah. Karena sebagian besar dana APBD habis untuk belanja rutin. Hanya menyisakan tidak lebih 20% untuk pembangunan. Lantas bagaimana mengatasi keterbatas budget ini. ? Itulah yang harus disikapi secara creative oleh PEMDA.

Dari ketentuan mengenail Municipal Bond ini , maka yang mungkin layak dan flexible untuk dilakukan pemda adalah menerbitkan Revenue Bond yang dikeluarkan oleh BUMD (khusus dibidang investmen and development). Secara kelembagaan BUMD adalah perseroan yang bebas berbuat sebagaimana UU perseroan. Artinya dia tidak harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat tentang Municipal Bond. Namun dia tetap bagian dari PEMDA , yang tentu juga tak terpisahkan dari asset negara. Revenue Bond ini diterbitkan tentu berdasarkan revenue, sesuai dengan namannya. Artinya jaminan pembayaran dari bond tersebut bersumber dari revenue project itu sendiri. Nah proyek apakah itu ? Tentu proyek yang berhubungan dengan captive market , yang sesuai dengan peran pemda sebagai public service provider. Diantaranya adalah project air bersih, pembangkit listrik dibawah 20 MW, Pasar Rakyat, Kawasan Bonded, Pelabuhan khusus, Pusat Gudang stockis hasil pertanian, jalan toll khusus kepusat penambangan /perkebunan, dan lainnya.

Hanya masalahnya adalah bagaiman project dapat menerbitkan Revenue Bond sementara projectnya sendiri belum beroperasi? Apakah ada investor yang bersedia membeli revenue bond tersebut. Ini bukan masalah apabila PEMDA bersedia membuka diri dan mengorganisir raising fund ini secara professional. Caranya adalah Revenue Bond ini harus didukung Info Memo ( Investment exposure ) oleh Asset Management / Securities Company . Berdasarkan Info Memo tersebut maka scheme financing dicreate melalui in kind loan ( penyerahan barang ). Artinya BUMD tidak menerima dana dari hasil penjualan bond tapi menerima project jadi. Dana dari revenue bond tersebut diserahkan kepada EPC ( engineering , procurement, contracting ). EPC inilah yang bertanggung jawab kepada team raising fund untuk menyerahkan project kepada BUMD.

Sekarang bagaimanakah caranya untuk mendapatkan pembeli Bond tersebut. Bukankah tidak mudah mendapatkan investor, apalagi sekarang banyak sekali product investasi yang ada dipasar. Apakah mungkin Revenue bond ini menarik. Saya dapat menjawab secara sederhana, yaitu semakin luas produk investasi maka semakin luas dan beragam pula jenis investor didunia ini. Artinya selalu ada pasar untuk setiap produk investasi selagi kita mampu melakukan financial engineering secara professional. Salah satunya adalah melalui financing scheme Credit Linked Notes. Skema ini melibatkan tiga pihak. Pihak Pertama adalah Investor / pembeli Bond, Pihak kedua , undertaker , ketiga BUMD itu sendiri yang diwakili oleh Asset Management /Sekurties company. Urutan teknisnya adalah BUMD melalui securities company membentuk SPC ( special propose company ) diwilayah offshore ( seperti BVI, Cayman Island etc). SPC inilah yang akan menerbitkan MTN ( medium Term Notes ) dengan underlying transaction Revenue Bond BUMD. Kemudian , MTN ini akan diprotect resikonya oleh pihak undertaker sebagai provider SWAP MTN Triplle A. Kemudian, investor ( limited offering ) membeli MTN ini dan dananya di transfer kepada securities company yang bertindak sebagai agent dari BUMD untuk diteruskan kepada EPC. Pihak provider MTN triple A rated mendapatkan jaminan dalam contract REPO yang dibuat oleh SPC dan Investor.

Dalam proses tersebut, pihak BUMD memang harus menanggung cost of fund untuk membayar redemption cost kepada prihak provider dan juga coupon kepada pihak investor setiap tiga bulan sekali. Tapi ini tidak perlu kawatir. Karena harus dicatat bahwa peran BUMD hanyalah sebagai provider bukan sebagai owner. Artinya , pada saat penerbitan revenue bond itu ,juga dilakukan offering project kepada limited investor atau refinancing melalui lembaga perbankan dalam negeri atau penerbitan obligasi umum. Dengan satu kondisi hal tersebut dilaksanakan apabila project sudah selesai dibangun. Saya yakin akan banyak peminat yang bersedia membeli project tersebut. Alasanya adalah karena project sudah jadi ( settle down ) dan investor tidak dipusingkan lagi dengan market dan perizinan,lahan. Tinggal BUMD tersebut menentukan selective buyer yang sesuai dengan misi pemda sebagai pencipta keseimbangan. Kondisi ini tentu memudahkan BUMD untuk menetapkan Term of reference kepada calon EPC untuk menanggung cost of fund.

Setelah project selesai,dibangun maka pihak BUMD melalui securities company menyelesaikan tahap repo atas SWAP Bond tersebut, yaitu dengan menjual project tersebut kepada investor dalam negeri. Tentu penjualan project ini akan “bernilai". Harganya tentu diatas nominal pembangunan project. Hasil penjualan /refinancing digunakan untuk me REPO bond dan sisanya adalah yield sebagai pemasukan BUMD. Selanjutnya project dikelola oleh investor atau dikelola oleh BUMD apabila dana REPO didapat dari hasil refinancing melalui perbankan atau pelepasan saham ke publik  (spread ownership).

Bagaimanapun scheme tersebut hanya dapat dijalankan apabila PEMDA mempunyai integrity dan professional serta creative. Selagi tiga hal tersebut tidak ada maka hampir tidak mungkin financial resource akan didapat. Rubahlah attitude dan jangan lagi pihak asing masuk untuk memanfaatkan semua potensi daerah. Walau UU mengenai privatisasi pelayang public sudah dikeluarkan namun tidak seharusnya itu dinikmati oleh asing. Change your attitude then financial resource will follow you.

Rizal Malarangeng

Peter J. Coleman General Manager ExxonMobil Oil Indonesia merasa lelah dengan perundingan alot soal hak pengelolaan Cepu. Widya Permana , Dirut Pertamina tetap tidak bergeming untuk menuntut hak Pertamina sebagai pengelola. Namun, dia tetap berkeyakinan pahwa putaran perundingan akan memuaskan petinggi perusahaannya di Texas AS. Karena dia punya teman teman di jajaran Kabinet dibidang perekomian yang tahu betul visi bossnya tentang natural resource di Indonesia. Benarlah, kebuntuan itu berakhir sudah. Widyia Permana diberhentikan oleh Pemerintah dan digantikan oleh Ari Sumarno. Hanya dua hari setelah pergantian itu, Ari menyetujui semua draft contract yang diajukan oleh EXXON. Entah kebetulan atau tidak, yang pasti contract ini ditanda tangani bertepatan kedatangan Condoleezza, Menlu AS. Seminggu kemudian Rizal Malarangeng menulis di harian kota “ The mission accomplished “. Maklum saja dialah ketua team negosiator yang ditunjuk pemerintah menyelesaikan contract Cepu ini. Itulah gambaran di bulan maret 2006.

Dua bulan setelah team negasiator Cepu berhasil menyerahkan bulat bulat konsesi minya kepada EXXON, kita dikejutkan oleh peristiwa heroic dari Bolivia. Tanggal 1 Mei 2006 tentara Bolivia menduduki 56 ladang gas dan minyak serta instalasi penyulingan di sekluruh negeri. Dekrit Presiden Nomor 28701 tentang nasionalisasi industri migas diterbitkan. President terpilih Morales tampil meyakinkan untuk membuktikan bahwa hak rakyat atas sumber daya alam haruslah berpihak kepada rakyat bukan capitalism. Rakyat mengatakan kepada Morales “ The mission accomplished “ Dua peristiwa ditahun yang sama, telah terjadi , yang satu The mission accomplished “ sebagai agent asing dan satunya “the mission accomplished “ sebagai agent rakyat jelata.

Itulah sekilas yang saya tahu tentang Rizal Malarangeng. Orang muda yang cerdas, berpendidikan luar negeri. Bertahun tahun duduk sebagai staf peneliti CSIS , yang juga sebagai team suksesnya SBY.Memang dia tidak sepopuler kakaknya Andi Malarangeng. Tapi kepiawaiannya dalam menyampaikan gagasan tentang liberalisasi ekonomi , social , budaya di setiap forum seminar dan tulisan di media massa, sudah cukup menentukan bahwa dia punya class tersendiri. Tak sulit untuk melihat sosok seorang Rizal Malarangeng. Karena dia memang type orang yang terbuka. Gagasannya tentang globalisasi, liberalisasi pasar, investasi, disampaikan dengan argument akademik. Maka diapun menjadi petarung sejati terhadap paham nasionalisme sosialis seperti Kwik , dan lain lainnya. Juga , diapun berhadapan dengan kelompok Islam ( MUI) dengan menjadi pendukung Jaringan Islam Liberal Singkatnya, dia sosok yang berani dengan sikapnya. Juga berani tampil kepada public untuk memilihnya sebagai president.

Bangsa ini harus bangga dengan hadirnya orang muda yang cerdas dan berwawasan international ,serta punya kepedulian tentang nasip bangsa ini kedepan. Namun kita juga berharap mereka tidak lari dari geopolitisnya. Namun apa yang dapat dikatakan?. Bangsa ini gagal menciptakan nation character. Seperti halnya sikap hidup Rizal tidaklah datang dengan sendirinya. Dia hadir sebagai satu process dari system pencerahan yang dilakukan oleh kelompok terkuat diplanet bumi ini. Process yang terjadi melalui buku bacaan diperpustakaan , lingkungan pergaulan, kampus , seminar dan lainnya adalah system ,yang akhirnya menjadikannya sebagai agent of capitalism. Yang seperti Rizal ini bukan hanya dia seorang tapi hampir sebagian elite politik negeri ini telah masuk dalam lingkaran agent of capitalism. Walaupun mereka selalu berkelit dengan berbagai alasan—tidak seperti rizal yang berani terus terang—tentang capitalism namun buktinya hampir sebagian besar UU yag dihasilkan oleh rezim reformasi memang sarat dengan pesan pesan kepentingan capitalism.

Bagaimanapun sikap yang percaya dengan asing dan capitalism tidak lebih adalah sikap imperior complex anak bangasa sebagai warisan kolonialisme asing. Walau mereka berdasi, berjas mahal, terbiasa duduk dihotel berbintang lima, hadir ditengah seminar international, namun tetap saja bangga kalau setiap ungkapan filosofinya menggunakan "English language”. Tak banyak diharapkan dari anak muda seperti ini, karena pengekor ( follower )selalu hidup dalam ruang “lose man “ , tak lebih. Percayalah…

OECD

Minggu lalu Angel Gurria, sekjen OECD ( Oganization Economic Cooperation and Development ) berkunjung ke Indonesia. Kedatangannya disambut hangat oleh para petinggi negeri kita. Tentu dia adalah sahabat karib dari Menteri Keuangan kita yang pernah duduk sebagai advisor USAID dan Director IMF di Washington. Keduanya punya paham yang sama tentang perlunya liberalisasi dalam system pereknomian Indonesia. OECD adalah organisasi yang paling anti susbsidi dan penyokong utama neoliberal. Kedatangannya ke Indonesia bagian lain dari negosiasi penting dalam rangka kampanye liberalisasi investasi dan perdagangan. Walau pemerintah telah melakukan revolusi UU Penanaman Modal namun masih dinilai belum cukup oleh OECD Perlu lebih luas memberikan kesempatan asing menguasai kepemilikan sumber sumber ekonomi Indonesia.

Angel Gurria dan juga Srimulyani mempunyai visi yang sama. Gerak langkah yang dituangkan dalam kebijakan pemerntah tidak jauh beda dari keinginan Angel Gurria. Seperti ketika Menteri Keuangan memohon agar DPR memikirkan lebih adil pengalokasian belanja rutin pemerintah yang mencapai total Rp641,4 triliun . Jumlah itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp272,1 trilium dan belanja non K/L sebesar Rp272,1 triliun. Belanja non K/L terdiri dari pembayaran bunga utang Rp94,2 triliun dan subsidi Rp208,6 triliun. Sudah saatnya mengurangi subsidi untuk lebih kepada keadilan bagi rakyat yang betul betul membutuhkannya. Demikian kata sang menteri yang juga seorang ibu. DPR pun hanya diam. Walau diam berarti kompromi karena belanja adalah kesejahteraan dari sebuah kompromi yang perlu dipertahankan terus. Caos ekonomi tentu akan menimbulkan caos social. Revolusi adalah yang menakutkan dan harus dihindarkan. Maka terbentuklah kompromi mati, tapi sebetulnya lebih memuja rasa aman dari sebuah status quo bahwa subsidi harus dikurangi bertahap karena kita tetap perlu asing untuk berhutang.

Bagaimanapun OECD merasa perlu menghargai kesediaan Indonesia untuk secara bertahap mengurangi subsidi. Yang lebih penting lagi adalah menghapus semua kebijakan PEMDA yang menghambat arus investasi asing masuk ke Indonesia. Demokrasi dan otonomi luas memang realita politik yang harus diterma namun kebebasan modal untuk menguasai resource adalah segala galanya. Makanya Departemen Keuangan telah mengevaluasi sekitar 7.200 perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hasil evaluasinya menunjukan sekitar 28 persen Perda tersebut direkomendasikan dibatalkan atau direvisi, yakni mencakup 2.000 perda. Sementara untuk Ranperda, Depkeu telah mengevaluasi sekitar 1.800 rancangan. S ebesar 66 persen diantaranya atau sebanyak 1.200 rancangan direkomendasikan untuk ditolak pengesahannya, atau jika masih ingin diteruskan harus direvisi terlebih dahulu sebelum menjadi perda yang disetujui pemerintah daerah dan DPRD. Tak peduli walaupun Perda dan Raperda hasil keputusan kolektif para wakil rakyat yang ada di Daerah, yang merupakan hasil Pemilu dan PILKADA demokratis. Sebuah demokrasi akan menjadi hablur bila menyangkut kepentingan pemodal.

Kadang harapan perlu disampaikan kepada sang Menteri untuk berkata kepada sahabatnya “ Angel, andai pos cicilan hutang pada APBN sebesar Rp225,97 triliun dan bunga Rp. 97 triliun yang harus kami bayar tahun ini dapat anda kampanyekan kepada OECD untuk dialihkan kepada pos pos kesejahteraan rakyat, tentu akan sangat berarti bagi 36 juta rakyat kami yang hidup dibawah garis kemiskinan atau dialihkan untuk pendukung pendidikan anak anak terlantar. “ Sayangnya harapan ini tidak akan terjelma karena system pengelolaan keuangan negara yang korup dan un manageable. Maka menerima kemauan OECD adalah bentuk lain dari korup amanah rakyat agar bantuan asing dapat terus memanjakan elite penguasa.