Lufti Hasan Ishaq, PKS?

Tahukah anda, kata teman saya kemarin ketika kami bertemu di Rumah Daun, rezim SBY memang tidak berpihak kepada petani yang notabene adalah mayoritas komunitas di negeri ini. Kalaulah dia mencintai demokrasi maka dia harus berpihak kepada Petani. Cobalah lihat faktanya sejak periode   2004-2009. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk.  Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun.Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Belum lagi konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam konflik agraria setidaknya petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Dan ini terus meningkat sampai kini. Bayangkanlah. Bagaimana rasa kemanusiaan kita orang terdidik yang hidup diberi Allah cukup ilmu dan harta. Apakah ini dibiarkan saja? katanya geram.

Apakah memang begitu adanya ? tanya saya. Hal tersebut memang  tidak banyak diketahui oleh kalangan menengah atas yang tinggal dikota besar. Katanya. Karena kelompok menengah diuntungkan oleh geliat investasi akibat liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Ini benar benar menjual potensi lahan kepada kekuatan modal.  Lebih jahat  ketimbang Belanda ketika era colonial yang hanya memberikan konsesi lahan selama 75 tahun. Belum lagi dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 yang mengatur  sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate). BIla modal berkuasa atas lahan maka modal juga berkuasa terhadap tekhnologi pangan.  43% bibi tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Kalaupun ada program Go-Organic 2010, itu hanya menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia.

Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti,  dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Dampaknya jangan kaget bila banyak petani rugi dan akhirnya terpaksa melepas tanahnya dan memilih menjadi buruh tani. Infrastruktur pedesaan yang rusak membuat ongkos hidup menjadi mahal sehingga menjadi buruh migrant dikota lebih baik ketimbang menjadi buruh tani yang dibayar seadanya. Ya platform rezim SBY bersama Partai Demokrat sudah jelas bahwa kalau beli lebih murah kenapa harus produksi. Untuk menjaga stabilitas pangan, pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran subsidi  import beras  daripada menggunakan dana subsidi itu untuk program pemberdayaan petani berproduksi.  Mengapa PKS dari awal mendukung SBY Tanya saya. Karena kesamaan platform dalam visi keadilan ekonomi dan sosial kepada rakyat kecil khususnya petani. Karenanya SBY setuju memberi posisi Menteri Pertanian kepada PKS. Tapi bulan madu hanya sebentar. SBY mulai bersikap jelas bahwa ia berbeda dengan PKS. Kekuasaan Menteri Pertanian yang bersifat strategis dibidang pangan dilucuti dan dialihkan kepada MenKo Perekonomian dan Menteri Perdagangan, yang keduanya adalah tangan kanan SBY dan pro neolib. Tentu hal ini sangat merugikan misi perjuangan PKS. Apalagi pos APBN untuk pemberdayaan petani dan swasembada pangan selalu dihadang oleh Menteri Keuangan dan kandas di DPR. Selanjutnya adalah pertikaian terselubung terus terjadi dengan terbukti semakin tidak seiramanya team PKS di parlemen dalam mendukung kebijakan SBY. 

Kekuatan kartel Produk Pertanian sudah menggurita disemua lini kekuasaan negeri ini dalam bentuk UU dan Peraturan.  Namun ada satu kartel produk pangan berupa daging yang sedang berusaha untuk menjadi pengendali di Indonesia. Tujuannya sama dengan produk pertanian lainnya, yaitu menghancurkan kekuatan peternak berproduksi dan membuka peluang ketergantungan akan impor. Itulah yang dihadang dengan sekuat tenaga oleh PKS melalui Menteri dan kader kadernya diseluruh Indonesia.  Impor sapi berhasil ditekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (3/2/2013), realisasi tahun ini merupakan realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun terus menurunkan kuota impor. Tahun 2013 ini impor hanya 15 persen dari kebutuhan nasional. Tahun 2014 akan turun lagi menjadi 10%. Menurut FAO (food and agricultural organization), impor 10% dari kebutuhan nasional sudah masuk kategori swasembada daging. Impor daging ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Tentu negara negara inilah yang meradang marah akibat kebijakan pengurangan impor daging. Isu kenaikan harga daging dan kasus suap quota impor daging sapi sangat kencang gaung politiknya dibandingkan ancaman nasip petani dan peternak yang berada dijurang kemelaratan akibat kebijakan neolib.

Memang citra PKS tercoreng oleh skandal suap yang mana menempatkan Ahmad Fathanah dan Presdien  PKS (Lufti Hasan Ishaq -LHI) sebagai tersangka. Apakah benar demikian kasusnya? Tanya saya. Teman itu tidak berkomentar banyak. Dia memang bukan kader PKS. Dia hanya aktifis untuk pemberdayaan Petani. Namun dia hanya ingin mengingatkan bahwa sampai saat ini belum ada bukti LHI terbukti syah melakukan pidana. KPK sedang berusaha mengatur strategi menjadikan LHI sebagai tersangka melalui UU Pencucian uang.  LHI bisa saja memang terbukti bersalah dan dipenjara. Namun program PKS membela Petani tidak akan pernah surut.  Ini soal Keadilan dan Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. PKS adalah Partai Idiologi. Lawan mereka sekarang bukan hanya elite politik pro neolib tapi juga adalah TNC ( Transnational Corporation ) yang berada dibalik kartel bisnis Pertanian dan peternakan. Menurutnya , PKS tidak akan pernah kalah dan dikalahkan. Semua kader PKS tahu pasti peta perjuangan mereka. Tahu pasti siapa musuh mereka dan tahu pasti resiko perjuangan itu. Mereka siap untuk itu...begitulah keyakinan mereka dalam mengemban idiologi partai.

KJS ?

Sejatinya sejarah berdirinya rumah sakit ini adalah pelayanan kaum suci yang mengabdikan umurnya untuk merawat orang sakit. Itu sebabnya tempat merawat orang sakit itu disebut dengan hospital atau keramah tamahan. Merawat orang sakit memang membutuhkan jiwa social yang tinggi. Nuansanya harus penuh dengan keramah tamahan. Siapapun yang datang , tidak ditanya apakah kamu kaya atau miskin. Setiap yang datang adalah tugas pelayanan dan dilakukan dengan penuh keramah tamahan. Sentuhan inilah yang membuat orang merasa nyaman ketika berada di Hospital. Secara kejiwaan orang merasa sudah sehat sebelum sembuh. Tapi seiring berubahnya zaman dan merasuknya system kapitalisme disemua sendi kehidupan, Rumah Sakit tak lagi ramah untuk orang miskin. Rumah Sakit hanya ramah untuk orang kaya. Kalau anda datang ke Rumah Sakit maka artinya anda datang ke suatu lembaga yang menagih tunai setiap jasanya namun hasilnya hanya janji. Sejak mendaftar untuk berobat, observasi dan konsultasi, uji klinis,tindakan dokter, rawat inap , anda harus membayar dan membayar. Tidak ada yang gratis. Dan ingat  bahwa RUmah Sakit tidak akan melayani anda tanpa memberikan jaminan dimuka. Kalau ada pemeras terhormat didunia ini maka itu adalah rumah sakit.  Orang kaya jatuh miskin bila sakit berhadapan dengan kapitalisme kesehatan. Banyak orang miskin mati sebelum disentuh layanan kesehatan. Suka tidak suka, beginilah zaman berlaku. 

Ya, pelayanan kesehatan sudah menjadi industri dengan omzet triliunan dollar didunia. Dari industri pharmasi sampai Rumah Sakit sudah menjadi jaringan saling memahami bahwa laba penting untuk memastikan pertumbuhan usaha berkelanjutan dan share holder happy. Walau aturan eksistensi rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 44/2009 Pasal 29 untuk melaksanakan fungsi sosial dengan pemberian fasilitas pelayanan pasien tidak mampu. Namun itu bukan berarti Rumah Sakit boleh Rugi. Jadi Rumah Sakit bisa saja menolak program social yang diminta oleh Pemerintah bila itu dinilai tidak layak untuk bisnisnya. Karenanya pemerintah yang harus membayar bila rakyat tidak mampu bayar. Bagaimana cara bayarnya? tentu ini harus menjadi sebuah program yang berjalan diatas system. Semua Negara modern didunia , menggunakan system jaminan social untuk keluarga miskin. Indonesia telah punya  UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional.  Prinsip dari SJSN ini tertuang dalam pasal 4 yang menegaskan bahwa jaminan sosial ini berdasarkan azas gotong royong. Artinya semua pihak yang terkait dalam SJSN harus saling dukung mendukung. Antara Pemerintah dan Masyarakat ( RS)  harus bekerja sama membuat program ini berjalan menjadi program berkelanjutan demi tercapainya keadilan sosial bagi simiskin. Bagaimanapun RS masih bisa meraih laba besar dari orang kaya yang mampu membayar premi berkelas platinum. 

Dalam system SJSN ada tiga pihak yang terlibat. Pihak Pertama adalah Pemerintah ( Pemrof ) sebagai penanggung premi bagi orang miskin. Kedua, adalah BPJS sebagai pihak penyelenggara Jaminan Sosial ( Asuransi ). Ketiga adalah Rumah Sakit dan Klinik /Puskesmas. Sebelumnya pemerintah membayar langsung tagihan berobat kepada Rumah Sakit bagi pasien yang tergolong miskin. System ini dikenal dengan Paket Pelayanan Esensial pada program GAKIN atau Jamkesda. System ini cenderung membuka celah korup. Mengapa? belum adanya standar pelayanan medic yang baku, baik profesi, maupun nasional; Pedoman penghitungan unit cost yang bervariasi menyebabkan variasi tariff antar rumah sakit; dan belum adanya standar jasa medic – atau mungkin tidak ingin distandarisasi. Hal ini terbuka peluang konspirasi antara Rumah Sakit dengan pejabat Dinas Kesehatan.  Dengan SJSN,pemda DKI hanya membayar premi kepada BPJS. Berapa tariff premi?, tergantung negosiasi antara Pemda DKI dengan BPJS. Kalau zaman foke dengan system lama,daya dukung APBD hanya sebanyak 1,3 juta jiwa orang miskin yang dijamin kesehatannya tapi dengan system SJSN ini bisa menanggung 4,3 juta jiwa. Jadi KJS jauh lebih efektif dan efisien penggunaan anggarannya dibandingkan JPK-Gakin atau Jamkesda. Yang pasti KJS dengan system SJSN lebih transfarance dan professional struktur pengelolaannya.

Lantas mengapa ada Rumah Sakit yang keberatan dengan KJS? Sebetulnya ini tanggung jawab dari PT. ASKES sebagai BPJS untuk memastikan Rumah Sakit bersedia dan secara makro ini adalah tugas Menteri Kesehatan untuk memastikan amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 SJSN ini dapat terlaksana dan didukung oleh semua pihak yang terkait. Ketidak sinkronan antar pihak karena disebabkan oleh perhitungan tariff premi dan yang berhubungan dengan metode pembayaran claim kepada Rumah Sakit. BPJS mengacu kepada Peraturan Presiden tentang SJSN, sistem pembayaran untuk rumah sakit adalah INA CBG’s. Ini merupakan sistem pembayaran kepada Rumah Sakit yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama. Adapun untuk puskesmas adalah kapitasi. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan di mana pemberi pelayanan kesehatan (dokter atau klinik) menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta per periode waktu. Kartu Jakarta Sehat ( KJS) harus mengacu SJSN. Jokowi sudah disumpah untuk tunduk dan patuh dengan peraturan dan UU yang berlaku. Tidak mungkin KJS membuat system sendiri atau kembali kepada system lama. Ini program nasional dan semua pihak harus mendukung. Mungkin karena program ini masih dalam tahap uji coba ( mulai 1 April ) dimana DKI sebagai pilot project maka wajar saja ada kebingungan, terutama Rumah Sakit. Kalaupun ada masalah dilapangan maka tugas semua pihak mencarikan solusi terbaik agar program mulia membela orang miskin ini dapat terlaksana. 

Semoga anggota DPRD tetap berpihak kepada rakyat miskin dan KJS tetap exist. Karena keberhasilan KJS yang berbasis SJSN ini akan menjadi acuan bagi semua kota di Indonesia. Dalam jangka panjang program ini akan mengactualkan cita cita nasional akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

PKS?

Jam menunjukan pukul 8 malam. Diluar nampak hujan gerimis. Dia masih bersemangat berbicara. Menurutnya kini muncul wacana bisik bisik dikalangan elite untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni. Pancasila adalah rumus pemersatu keaneka ragaman paham dan agama. Sebagai keyakinan bahwa tidak boleh satupun meng claim dia paling benar kecuali Tuhan yang Maha Esa.  Kita membutuhkan Pancasila kembali, benarkah itu? tanya saya. Ketika Bung Karno bicara tentang Pancasila , ketika ia mengakui bahwa sebuah negara mau tak mau mengandung ‘perjuangan sehebat-hebatnya’ di dalam persoalan ‘faham’, ia menatap ke sebuah arah: ia ingin membuat tenteram kalangan politik Islam. Ia menganjurkan agar ‘pihak Islam’ menerima berdirinya sebuah negara yang ‘satu buat semua, semua buat satu’. Ia menolak ‘egoisme-agama”. Tapi ia juga membuka diri kepada kemungkinan ini: bisa saja suatu saat nanti hukum yang ditegakkan di Indonesia adalah hukum Islam – jika ‘utusan-utusan Islam’ menduduki ‘sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat’.  Nah, benarkan, bahwa perjuangan ke arah hegemoni diakui sebagai sesuatu yang wajar dan syah. Pancasila membuka ruang untuk Islam tegak, juga bagi yang lainnya. Hegemoni penting. PKS berjuang untuk itu.

Dengan demikian, menurutnya bahwa Pancasila sebagai Weltanachauung ( idiologi ) yang dirumuskan sebenarnya bukan fondasi yang kedap, pejal, sudah final dan kekal, hingga meniadakan kemungkinan satu ‘faham’ menerobosnya dan mengambil-alih posisi ‘filsafat dasar’ itu. Syariah islam kelak akan menggantikannya. Dengan kata lain, Pancasila bukan sesuatu yang ‘sakti’. Saya hanya terdiam. Saya menyadari bahwa kita hidup di sebuah zaman yang makin menyadari ketidak-sempurnaan nasib manusia. Keadilan social adalah utopia. Gagasan ‘sosialisme ilmiah’ yang ditawarkan oleh Marx dan Engels pernah meramalkan tercapainya ‘surga di bumi’, sebuah masyarakat di mana kapitalisme hilang dan kontradiksi tak ditemukan lagi. Tapi cita-cita itu terbentur dengan kenyataan yang keras di akhir dasawarsa ke-8 abad ke-20: Uni Soviet dan RRC mengubah haluan, dengan menerima ‘jalan kapitalis’ yang semula dikecam. Sosialisme pun terpuruk: ternyata ‘ilmiah’ bukan berarti ‘tanpa salah’, ternyata Marxisme sebuah gagasan yang akhirnya harus mengakui bahwa dunia tak akan pernah bebas dari kontradiksi. Tak ada salahnya untuk tidak lagi “menggali” pancasila tapi “menggali” Al Quran dan Hadith. Disana ada semua sebagai cara yang bijak mengakui ketidak sempurnaan manusia dan juga berlindung dari itu.  

Dewasa ini cita-cita menegakkan ‘Negara Islam’ atau Khilafah mungkin satu-satunya yang masih percaya bahwa kesempurnaan bisa diwujudkan.Lanjutnya. Jika hukum Tuhan adalah hukum yang hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang diharapkan adalah sebuah kehidupan sosial yang tanpa cacat. Mungkinkah, tanya saya bersemangat! Dia menggelengkan kepala. Sejarah yang terbentang dalam jangka waktu lebih dari 21 abad – sebuah sejarah harapan dan kekecewaan yang silih berganti, sebuah sejarah ide dan rencana cemerlang yang kemudian terbentur, sebuah riwayat pemimpin dan khalifah yang tak selamanya tahu bagaimana menjauh dari nafsu kekuasaan. Bukankah setiap agama selamanya menjanjikan kehidupan alternatif: di samping yang ‘duniawi’ yang kita jalani kini, ada kelak yang ‘ukhrowi’ yang lebih baik. Maka sebuah ‘Negara Islam’ yang tak mengakui ketidak-sempurnaannya sendiri akan salah secara akidah. Tapi sebuah ‘Negara Islam’ yang mengakui ketidak-sempurnaannya sendiri akan menimbulkan persoalan: bukankah ajektif ‘Islam’ mengandaikan sesuatu yang sempurna? Dilema itu berasal dari pengalaman kita: bumi adalah bumi; ia bukan surga. Ketidak-sempurnaan, bahkan cacat, berlangsung terus, berselang-seling dengan saat-saat yang mengagumkan. Agaknya akan demikian seterusnya.  Dia tersenyum usai menyampaikan analogisnya sambil melirik kearah jendela. Hujan sudah mulai turun deras seperti dicurahkan dari langit. Sebentar lagi Jakarta akan banjir.  

PKS tak ingin mendirikan Negara Islam. Tak ingin membawa paradox kehidupan dalam symbol Islam. BIarlah Islam sebagi sesuatu yang suci tak ternoda sebagai suara Tuhan. Keimanan yang di formalkan lewat icon demokrasi justru akan menodai kesucian islam itu sendiri. Karena islam tidak bisa ditempatkan dimanapun kecuali didalam hati manusia yang ikhlas.  Para pendiri PKS  menyadari itu ketika mereka menjadi bagian dari system demokrasi. NIlai nilai Islam adalah substansi atau hakikat yang mereka perjuangkan. Didalam hati mereka ada Islam. Ada  Weltanachauung ( idiologi ) tentang kebaikan, kebenaran dan keadilan. Namun mereka tidak mengatakan bahwa mereka pejuang khilafah islam yang utopis itu. Mereka hanyalah manusia yang zhalim dan lemah. Manusia yang tak akan bisa sempurna tanpa pertolongan Allah. Yang tak mungkin bisa mencapai kemenangan tanpa pertolongan Allah. Yang tak mungkin berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Karenanya mereka hanya ingin berjuang untuk keadilan ( Q.S.al-Maidah:8) dan itupun tak lain sebuah harapan untuk  bisa mendekati sifat Taqwa kepada Allah. Salah dan benar akan selalu bersanding didunia ini. Tak ada manusia yang bisa meng claim dia paling suci. Karena manusia bukanlah malaikat. Namun niat untuk tegaknya keadilan dan kesejateraan tak boleh surut. Sikap ini harus tetap menyala nyala didalam hati setiap umat islam sebagai cara meninggikan kalimat Allah. 

PKS adalah wadah dan sarana dakwah, itu saja. Para kader harus mengelola ketidaksempurnaan melalui proses pembelajaran dari kesalahannya. Belajar adaiah proses berubah secara konstan untuk menjadi lebih baik dan sempurna dari waktu ke waktu. kami mengakhiri Pertemuan itu. Hujan deras diluar membuat jalanan macet dan banjir. Namun Jakarta akan baik baik saja, begitupala Indonesia,juga PKS

Ahmad Fathanah

Bagi pengusaha yang bisnisnya tergantung dari project pemerintah atau  konsesi pemerintah maka mereka harus punya akses luas terhadap wanita cantik yang pantas dijadikan umpan kepada pejabat. Semakin luas aksesnya semakin besar kesempatannya memenangkan kompetisi dan mengendalikan pejabat itu. Wanita yang dimaksud tentulah bukan wanita “baik baik” tapi wanita yang hanya bisa diaccess dengan uang. Untuk mendapatkan wanita yang memang special menjual jasa PSK tidaklah sulit. Karena ada banyak agent modeling yang bisa dihubungi untuk men delivery wanita sesuai pesanan. Tapi mendapatkan wanita yang bukan khusus PSK atau tergolong artis atau wanita baik baik namun cantik  tidaklah mudah. Disinilah diperlukan keahlian dari pengusaha mendekati wanita yang akan dijadikan target sebagai umpan.  Mengapa? Semakin special jabatan seseorang di pemerintah semakin special request nya terhadap wanita. Berdasarkan request itu, pengusaha harus menjawab “siaaap”. Dia harus melakukan segala macam cara untuk mendapatkan wanita yang di wanted itu, termasuk bila harus memberikan hadiah berupa jam tangan mahal,kendaraan mewah, atau uang dollar.  Kedekatan Ahmad Fathanah dengan banyak wanita cantik yang tergolong artis adalah satu contoh bagaimana dia harus “menjaga “ wanita wanita itu sebagai umpan kelancaran bisnisnya dengan pejabat.

Teman saya mengatakan bahwa semua pengusaha kontraktor punya koneksi khusus dengan orang yang punya akses dengan wanita macan ( manis cantik). Yang pasti, hubungan antara pengusaha dan artis atau wanita sebagai umpan hanyalah mutual simbiosis demi uang. Yang saya tahu tidak pernah pengusaha makan umpannya sendiri. Terlalu mahal bagi mereka. Tapi untuk tujuan business, mahal menjadi relatif tergantung dari target yang hendak dicapai dari kedekatan dengan pejabat. Mungkin agak berbeda dengan Fathanah karena dia lebih berperan sebagai broker ketimbang real pengusaha yang butuh project. Hubungan khusus antara Fathanah dengan Wanita itu bisa saja terjadi. Disamping itu pejabat juga minta dilayani oleh lady escort asing yang bertarif Rp. 2,5 juta per jam. Umumnya wanita wanita itu berasal dari Korea, Japan, China, Thailand, Turkey, Ukraine, Uzbekistan. Irak,Iran, Russian, Philippine, Malaysia.  Di Indonesia banyak agent modelling yang menawarkan jasa sebagai provider wanita itu. Umumnya mereka terhubung dengan sindikat trafficking woman international. Tapi ada juga tersedia di cafe  dan spa center high class.

Apa yang saya uraikan diatas bukanlah karangan belaka. Sebagai pengusaha saya berteman dengan banyak kalangan pengusaha. Dan lagi ini bukan rahasia umum. Semua pengusaha tahu. Keandaan seperti itu lazim terjadi dibawah system Negara yang korup; Keadaan dimana kepemimpinan lemah. Keadaan dimana aparat hukum bisa dibeli. Jadi tak ubahnya dengan Negara yang dikuasai oleh gangster, dimana para pejabat dan penguasa  hidup senang dari hasil kejahatan para criminal. Bagi pengusaha, apapun selagi mendatangkan laba, itu syah saja. Bagi pejabat, kekuasaan memang dikelola untuk mendatangkan uang. Mengapa semua tergantung uang? Karena semua tidak ada yang gratis. Kekuasaan diera demokrasi liberal tidak akan diraih bila tidak ada uang. Suara rakyat harus dibeli dengan uang. Firman Allah dan hadith Nabi tidak cukup untuk membuat rakyat memilih dengan ikhlas. Karenanya semua pihak yang terlibat harus mendapatkan uang dan berkah. Semua mereka yang berada di Lembaga Executive, judicative, legislative sepakat untuk berbagi “pendapatan”. Ini kejahatan by design dan sistmatis, namun pandai besandiwara dihadapan rakyat.

Ya hasil korupsi dikenal sebagai uang lendir yang merupakan hasil dari kesepakatan lendir. Biasanya hasil dari tindak korupsi itu tidak jauh dari lendir juga, yaitu wanita berkelas PSK. Menurut Fathanah,  dia tidak hanya berhubungan dengan Menteri Pertanian tapi dengan semua Kementrian kecuali Hankam, dan semua butuh wanita. Hampir semua koruptor yang terjerat KPK punya skandal dengan wanita bahkan ada yang  punya wanita simpanan lebih dari satu. Belum lagi kegemarannya menikmati layanan prostitusi di club hiburan malam super wewah di dalam maupun diluar negeri dengan alasan perjalanan dinas. Yang membuat pejabat tidak bisa berhenti dengan hoby nya itu karena semua itu gratis. Semua ongkos kenakalannya ditanggung oleh pengusaha. Dengan itu semua, kita tidak bisa berharap dari tangan mereka akan lahir kebijakan yang mengutamakan kebenaran demi kebaikan bagi semua dan tegaknya keadilan. 

Tidak ada istilah kesetian bagi para koruptor. Kesetiaan sebuah perkawinan yang sacral tidak  lagi dihormati. Kesetiaan kepada negara yang diikrarkan secara sakral dalam sumpah jabatan juga tidak hormati. Yang menyedihkan , kita kini hidup di  negara yang  dikelola oleh sebagian besar pejabat seperti itu…

Elite dan Demokrasi.

Pada tanggal 4 Juli 1776 sejumlah orang — banyak di antaranya pandai, berani, bercita-cita tinggi, dan pintar berdebat — berkumpul di Philadelphia, di koloni Inggris yang bernama Amerika. Mereka ingin menyatakan kemerdekaan dari Inggris. Setelah berdiskusi kurang-lebih sepekan, mereka akhirnya menyetujui rancangan deklarasi yang ditulis oleh Thomas Jefferson, untuk menyerukan bahwa semua manusia “dikaruniai oleh Sang Pencipta hak-hak tertentu yang tak dapat disisihkan” — yakni hak untuk “hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan”. Tapi toh ketika Jefferson menyusun naskah deklarasi itu di kamarnya di tingkat kedua sebuah rumah bata Philadelphia itu, ia tak berpretensi ingin menyajikan sebuah gagasan yang orisinil. Benih deklarasi ini memang tak bermula di kepalanya. Itu berasal dari pesan Gereja namun hanya digunakannya untuk meyakinkan rakyat untuk bersatu dibawah satu bendera. Tak ubahnya dengan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan piagam Jakarta tentang kewajiban melaksanakan syariah islam.  Terbukti seusai Kemerdekaan, baik AS maupun Indonesia tidak pernah melaksanakan pesan deklari kemerdekaan itu secara orisinil. Tidak ada pesan Gereja yang diikuti walau para elite disumpah atas nama Tuhan dengan Alkitab sebagai saksi. Tidak ada pesan Al Quran yang diikuti walau para elite disumpah atas nama Allah dengan Alquran sebagai saksi.

Mengapa ? dari awal mereka sudah berdusta atas nama Tuhan. Berdusta atas nama kebaikan, kebenaran dan keadilan. Bila kebaikan itu bagus untuk rakyat namun mengekang nafsu para elite untuk terus berkuasa maka kabaikan harus dihapus. Bila kebenaran itu harus diperjuangkan demi rakyat namun karenanya membuat para elite tidak bebas korup maka kebenaran itu diperdagangkan. Bila hukum  itu penting untuk ketertipan maka itu cukuplah berlaku bagi rakyat , dan tidak perlu bagi Elite penguasa. Keadilan hanya untuk elite dan rakyat harus jauh dari itu semua. Makanya tidak mungkin terdengar para elite berkata bahwa Freeport harus angkat kaki dari Indonesia, kontrak Konsesi MIGAS ditangan asing harus direvisi seperti yang dilakukan oleh  Bolivia atau Venezuela. ,landreform harus dilakukan untuk memberikan keadilan bagi rakyat secara luas, UU dan Peraturan harus sesuai dengan Agama, pelaku korupsi harus dihukum mati dan keluarganya dipastikan miskin melalui hukum pembuktian terbalik.

2014 nanti kita akan kembali menggelar PEMILU dengan anggaran diperkirakan sebesar Rp. 16 triliun. Setelah melakukan verifikasi terhadap calon legislative yang diajukan oleh masing masing partai , tentu KPU akan memutuskan nama caleg yang lolos verifikasi. Selanjutnya , calon itu harus mempersiapkan diri bertarung di daerah pemilihannya dengan calon dari partai lain. Dari sekarang persiapan sudah dilakukan, termasuk menggalang dana untuk biaya kampanye kelak. Teman saya dari New York seorang aktifis kemanusiaan pernah berkata kepada saya bahwa satu satunya penipuan yang tidak bisa dituntut didepan pengadilan adalah janji politisi. Semua tahu ketika Pemilu , semua politisi berbicara begitu hebatnya. Orasinya diatas panggung menggunakan berbagai cara untuk menarik simpatik rakyat. Janji ditebar, kata kata hikmah atau magic word dari filsup, negarawan hebat sampai kepada firman Allah disampaikan dengan begitu indahnya. Seakan  sang politisi berkata kepada semua orang bahwa ia tidak berbeda dengan sang fisuf hebat atau negarawan hebat dan memilih dia adalah bagian dari firman Allah.  Itu semua adalah bualan belaka. Sebuah cara culas yang harus dilakukan oleh  siapapun yang masuk dalam system demokrasi liberal. Tipu , berbohong, itu adalah seni untuk menjadi pemenang.

Demokrasi tak ubahnya dengan dictator, yang keduanya punya prinsip mensejahterakan elite politik. Demi stabilitas maka kesepakatan lendir diantara mereka sudah menjadi kelaziman.  Mau bukti? siapapun yang tampil dipanggung politik demokrasi dan unggul , tidak pernah berani malakukan perubahan untuk kebaikan, kebenaran dan keadilan. Karena perubahan berarti Chaos. Semua tak ingin chaos. Walau ia berbicara tentang perubahan maka hanyalah dialogh actor kelas panggung. Obama tampil sebagai president dengan jargon  perubahan “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.” Semua orang terpukau dengan magic world tentang perubahan. Namun setelah berkuasa, janji tinggal janji. Perubahan tidak terjadi seperti yang dibayangkan oleh rakyat Amerika ketika memilih Obama.  Lima tahun setelah putaran pertama berkuasa, Obama punya janji lain untuk meyakinkan rakyat Amerika agar memilihnya kembali. Jadi ya sama seperti business ponzy yang terus berputar putar sampai tidak ada lagi orang yang mau datang kebilik Pemilu, ketika itu barulah kita sadar bahwa para elite itu tak lebih pengangguran berdasi yang kerjanya hanya menipu untuk hidup senang.  Yang pasti siapapun yang kita pilih maka mereka adalah gerombolan satu rezim , satu platform untuk status quo.