Chaos di AS

Pegawai toko kelontongan menelpon polisi dan melaporkan Floyd membayar dengan uang palsu USD20. Petugas polisi Chauvin datang bersama rekannya. Polisi ini berkulit putih. Sementara Floyid berkulit hitam. Chauvin membanting Floyd dan meletakkan lututnya di leher Floyd selama lebih dari 8 1/2 menit.  "Aku tidak bisa bernapas”. Kata Floyd dengan merintih kesakitan seraya memanggil ibunya. Orang yang ada di sekitar itu terpana menyaksikan tanpa daya ketika Floyd, mantan atlet bintang sekolah menengah, terengah-engah tak bisa bernapas. Peristiwa itu direkam oleh saksi mata dan meng-upload ke sosial media. Viral!.

Jumat malam hingga sabtu kekacauan menyebar di Minneapolis, New York, Los Angeles , Atlanta, Washington. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan , menuntut keadilan atas pembunuhan George Floyd yang berusia 46 tahun. Beberapa demonstrasi meningkat menjadi kekerasan. Bank, pompa bensin, dan bahkan kantor pos dihancurkan. Penjarahan toko terjadi meluas. Mobil polisi dibakar dan bentrokan terjadi antara penegak hukum dan pengunjuk rasa. Seorang pria berusia 19 tahun terbunuh di Detroit. Pemerintah menerapkan jam malam dan memerintahkan tentara ambil bagian menstabilkan situasi. Namun tidak ditanggapi oleh pemrotes.

Apa yang terjadi di AS itu bukan hanya sekedar rasis tetapi lebih dari itu adalah puncak dari kekecewaan rakyat AS atas keadaan ekonomi yang tak kunjung pulih dan ditambah lagi dengan adanya pandemic COVID-19. Kegiatan bisnis Shutdown.  Ada 40 juta pengangguran di AS. Ini benar benar mimpi buruk bagi rakyat AS. Harga harga yang terus naik. Sementara pejabat pemerintah malah mengembangkan narasi bahwa kekacauan itu akibat ulah dari kartel narkoba. Bahkan Trumps sendiri dalam pidaato awalnya menyikapi chaos itu dengan nada keras. Akan menggunakan kekerasan terhadap pengacau. Padahal esensinya adalah soal perut dan keadilan yang tidak bisa dideveliry pemerintah AS. 

AS baru saja mengecam dibelakukannya UU Keamanan nasional terhadap Hong Kong. Dengan alasan kebebasan dan demokrasi. Namun justru di AS sendiri, pemerintah AS gagal menjadikan demokrasi melahirkan keadilan. AS mengecam polisi Hong Kong menggunakan gas air mata. Dikerusuhan itu, Polisi AS menggunakan gas Air untuk membubarkan massa. Dan satu orang meninggal. Padahal di Hong Kong walau dua tahun demo, tidak ada satupun demontran yang meninggal. Lantas masihkah kita percaya kaum hipokrit bicara keadilan kepada dunia, sementara mereka kepada rakyatnya sendiri tidak bisa berlaku adil. 

New Normal new Presiden.?

Waktu sebelum diterapkan PSBB, para oposisi inginkan lockdown. Dengan niat agar penyebaran virus dapat dihentikan. Namun mereka tidak tahu sampai kapan lockdown itu dilakukan. Karena juga egga tahu gimana memberantas COVID-19. Maklum Vaksin belum ditemukan. Tetapi mereka berharap selama lockdown itu pemerintah menanggung makan orang, termasuk hewan piaran. Itu sesuai dengan UU Karantina. Mereka sangat paham bahwa kalau itu diterapkan negara ini pasti bangkrut. Kemudian, Jokowi terapkan PSBB. Orang masih bebas berjalan keluar rumah asalkan mengikuti standar protokol PSBB. Merekapun meradang karena engga bisa sholat berjamaah. Padahal kalau lockdown seperti Wuhan, itu keluar rumah saja engga bisa. Sementara kita masih bisa sholat berjamaah dengan protokol PSBB. Hanya saja tidak ada negara menanggung semua orang kecuali yang miskin saja.

Setelah dua bulan proses PSBB, maka kini pemerintah melanjutkan program pelonggaran PSBB. Orang sudah bebas keluar rumah dan beraktifitas bisnis sebagaimana normalnya namun tetap dengan protokol kesehatan. Karena vaksin COVID-19 belum ditemukan.  Para oposisi juga meradang. Bahkan MUI meminta pemerintah mematuhi WHO. Ada juga yang bilang  bahwa pemerintah membiarkan rakyat keluar rumah dan mati tanpa perlindungan.  Perhatikan, mereka mengeluh PSBB karena merasa beribadah dibatasi tetapi ketika PSBB dilonggaarkan mereka mengeluh. Mengapa ? mereka sudah membaca situasi akibat dari perang terhadap COVID-19 ini keuangan negara bleeding dan keresahan sosial dan ekonomi meluas. Karena orang kehilangan pendapatan. 

Mereka juga berharap apabila PSBB terus diterapkan sampai akhir tahun, akan terjadi eskalasi keresahan sosial yang berujung chaos ekonomi dan akhirnya negeri ini bankrut. Bankrut secara sosial maupun spiritual. Karena kantong bokek. Maka yang terjadi, terjadilah. Kelompok yang selama ini sudah penuh dengan sahwat politik ingin berkuasa akan tampil di depan dengan narasi “ hanya kami solusinya. Karena kami berjalan di jalan Tuhan.  Kapitalisme sudah gagal dan membuat negara bangkrut. Harus diganti dengan ekonomi syariah.” Sama seperti ketika Venezuela diambil alih oleh partai sosialis. Yang akhirnya menasionalisasi semua perusahaan asing dan membagikan uang dan makan kepada rakyat. Yang kini hasilnya Venezuela menjadi negara gagal.

Dalam situasi negara yang menganut sistem demokrasi, kebijakan apapun yang dibuat pemerintah akan selalu salah di hadapan oposisi. Mengapa ? karena mereka miskin idea yang smart. Mereka juga tidak punya basis ekonomi membela rakyat. Mereka hanya hadir bersama rakyat dalam bentuk retorika.  Dari retorika itulah mereka berfantasi ingin berkuasa diatas situasi yang chaos, dan distrust kepada pemerintah. Itu saja.

PKI bukan ancaman.

Dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) , dari 8 TAP MPR sebagai dasar pembentukan RUU HIP, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan PKI sebagai Partai terlarang tidak termasuk. Menurut saya ini tergantung kajian akademis dibalik adanya RUU HIP ini. Tentu sudah mempertimbangkan segala aspek pengetahuan dan sejarah untuk sampai tidak memasukan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai acuan dalam menyusun RUU HIP. Kita akan lihat nanti perdebatan di Parlemen. Yang jelas PKS adalah partai yang menolak keras RUU HIP itu. Saya tidak akan membahas seputar RUU HIP itu. Saya akan membuka jalan berpikir soal Komunisme.

Komunisme itu bukan anti Tuhan. Ia sama dengan partai sekuler lainnya yang menentang keterlibatan agama dalam soal politik. Tentu PKI terlibat dalam BPUPKI, yang merancang lahirnya Pancasila. Kalau kemudian terjadi pemberontakan, itu masalah intrik politik. Dan lagi yang memberontak bukan karena komunisme sebagai idiologi tetapi ini berkaitan dengan agenda internationalisasi komunis UniSoviet. Sama dengan yang ada dalam golongan Islam juga memberontak seperti DII/TII, PRRI-PERMERSTA yang melibatkan tokoh islam dari partai Masyumi. Itu bukan karena ajaran islam tetapi agenda partai islam memang internationalisasi. Tetapi 25 Desember 1991 dengan pengunduran diri Mikhail Gorbachev, Uni Soviet bubar dan sejak itu Komunisme international bankrut. Maka Partai komunis yang sekarang ada di beberapa negara bersifat lokal.

Di dunia sekarang ada 7 negara islam yang punya partai komunis. Negara tersebut adalah Palestina, bernama Popular Front for Liberation of Palestine (PFLP) yang berasaskan komunisme. Partai ini memegang teguh ajaran Marxisme dan Leninisme. Suriah, Syrian Communist Party. Meski hanya hanya memiliki 8 dari 250 orang dalam dewan, partai ini cukup diperhitungkan di negara. Afganistan, Communist Party of Afganistan bukanlah sebuah partai dominan di negeri ini. Namun termasuk diperhitungkan anti AS. Bahrain, National Liberation Front adalah sebuah partai dengan aliran Marxisme dan Leninisme yang berdiri pada tahun 1955. Egyptian Communist Party (ECP) adalah sebuah partai politik beraliran komunis yang berdiri di Mesir pada tahun 1975.

Di Iran ada Communist Party Iran namun dilarang ikut Pemilu. Namun suara mereka diperhitungkan terutama pembelaan terhadap buruh dan HAM Perempuan. Di Irak ada Iraqi Communist Party. Partai ini mendominasi golongan kiri di Irak dan kerap melakukan protes. Saat Saddam Hussein menjadi presiden, partai ini sempat redup. Namun sekarang mulai menunjukkan taringnya dengan mengirim beberapa orang menempati kursi anggota dewan. Mengapa Negara yang mayoritas islam dan pendiri partainya tokoh islam sampai mendirikan Partai Komunis. Karena memang ajaran sosialis komunis khususnya Karl Marx itu lebih dekat ke islam. Di Indonesia justru ormas islam dan partai islam yang menentang Komunis. Menurut saya itu hanya dendam politik yang tak berkesudahan.

Kalau sekarang ada pihak yang paranoid dengan komunisme atau PKI, itu karena politik orde baru yang ingin membangun musuh bersama sekaligus menyudutkan pemerintah, dan ingin kejayaan Orba bangkit lagi. Jadi itu hanya politik. 

Kenormalan baru.

Teman saya kemarin waktu telp, bilang ke saya “ Dengan Jokowi datang ke Bekasi membuka acara pelonggaran PSBB, itu secara politik COVID-19 tidak lagi jadi focus utama. “ Proses pelonggaran PSBB akan sesuai program menuju kehidupan normal. Lantas gimana soal perlidungan terhadap COVID-19.? negara tidak lagi ikut campur mengawasi dengan melibatkan semua aparat, tetapi di serahkan kepada rakyat sendiri untuk mau berubah. Ya mengubah gaya hidup agar lebih focus kepada disiplin menjaga kesehatan dan mengikuti standar protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19.

Dulu waktu era Mao berkuasa. China menjadikan rakyat proyek pengawasan 24 jam. Agar apa? agar rakyat terhindar dari kapitalisme. Propaganda bahasa kapitalisme didengungkan setiap hari agar tertanam dalam pikiran orang China bahwa kapitalisme itu bahaya laten. Era Soeharto juga berbeda. Justru menanamkan persepsi kepada rakyat bahwa Komunis itu bahaya laten. Semua aparat bekerja 24 jam dalam situasi siaga menghadapi kemungkinan gerakan PKI. Bahkan sekecil apapun riak, negara engga mau ambil resiko. Langsung diciduk. Apa yang terjadi terhadap China dan Indonesia? kegelapan dan kebodohan. Tidak ada produktifitas, yang ada kemunduran diatas retorika populis.

Apa yang saya sampaikan soal komunisme dan kapitalisme itu, dalam dua persepsi berbeda, namun tujuannya sama. Yaitu  menciptakan rasa takut. Ada bahaya yang mengancam dan rakyat semakin tergantung kepada pemerintah. China dan Indonesia mulai bangkit justru ketakutan politik tidak ada lagi karena kebebasan  individu dihormati. Dalam hal COVID-19, memang ini berkaitan dengan medis yang berskala pandemic. Namun persepsi kita terhadap COVID-19 sudah masuk ke ranah politik yang menghancurkan tatanan agama, budaya dan sosial. 

Padahal solusinya hanya ada dua, Vaksin dan Immune. Kalau vaksin belum ditemukan, ya ambil resiko untuk masuk herd immunity. Namun kalau anda menerapkan herd immunity, anda pastikan benar benar sehat dengan menjaga kesehatan. Agar kalau terinfeksi, anda masuk OTG, ya sistem tubuh anda sendiri bisa menciptakan antibodi. Proses sejak anda terinfeksi sampai immune hanya 3 minggu. Artinya kalau anda bisa bertahan selama 3 minggu , virus akan mati sendiri dan anda immune. Kalau immune, ya jadilah orang bebas. Ini  system tubuh kita dan Tuhan yang design. Itu kalau anda percaya Tuhan.

Kita sudah masuk ke gerbang pelonggaran PSBB dan menuju kenormalan hidup baru. Memang beresiko karena vaksin belum ditemukan. Tetapi kalau anda berdiam diri di rumah dan menjauh dari interaksi sosial, maka yang bermasalah bukan lagi soal COVID-19 tetapi secara mental anda sudah bangkrut, lebih luas lagi negara ini yang bangkrut. Dan itulah yang dikehendaki oposisi yang merasa sok peduli “ kesehatan yang utama, ekonomi engga penting” , yang pada waktu bersamaan muncungnya tak henti menyalakan pemerintah. Semakin lama PSBB semakin hancur reputasi pemerintah, dan chaos terjadi.

Sikap JK

'Hidup berdamai dengan virus Corona (COVID-19)' tidak tepat. JK mengatakan warga bisa sakit, bahkan meninggal dunia, jika terkena virus Corona. "Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya ndak bagaimana? Jadi istilah damai itu agak kurang pas karena damai itu harus kedua belah pihak. Tidak ada kedamaian bagi mereka. You kena you bisa sakit bisa mati," kata JK dalam Webinar UI. Menurut JK, istilah yang lebih pas diungkapkan adalah perubahan pola hidup. JK mengajak masyarakat hidup dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona.

Saya tidak melihat JK berbeda pendapat dengan pemerintah soal rencana pelonggaran PSBB dan akhirnya penghentia PSBB. Kalau ada perbedaan, itu hanya dari segi narasi Jokowi tentang “ berdamai” yang tidak pas menurut JK. Saya juga tidak melihat kesalahan pada istilah Jokowi “ berdamai “ dengan Corona itu. Itu bukan bahasa politik tetapi lebih kepada bahasa romantis antara seorang bapak kepada anaknya. Bahwa kalau tadi kita harus melakukan social distancing secara ketat, dengan menghentikan dunia usaha agar orang stay at home, namun secara perlahan namun pasti kita harus mau keluar rumah, memulai kehidupan secara normal walau masih dibayangi ancaman akan corona.

Ya kita berdamai dengan diri kita sendiri disituasi ancaman virus corona ini. Caranya? membiasakan diri mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan sesering mungkin, pakai masker, dan berusaha menjaga jarak, konsumsi vitamin C dan B. Serta disiplin dengan gaya hidup bersih. Jadi kita berdamai dengan Corona, dan kitapun berubah karena itu. Berubah dari segi gaya hidup. 

Tidak bisa dianggap bahwa sikap JK berbeda dengan Jokowi. Seakan JK jadi oposisi. Engga seperti anggapan para provokator anti pemerintah. Yang harus dicatat bahwa JK itu ketua PMI, yang memang punya tanggung jawab membantu pemerintah dalam menghadapi bencana termasuk pandemic COVID-19 ini. Yang harus dicatat juga bahwa JK lah yang mendesak MUI agar mengeluarkan pendapat keagamaan mengikuti protokol PSBB yang ditetapkan pemerintah. Kebayang engga kalau tidak ada pendapat keagamaan soal PSBB. Kan bisa terjadi benturan dengan umat islam. Apalagi larangan melakukan kegiatan keagamaan secara berjamaah itu sangat sensitif secara agama. Bisa berdampak kepada chaos politik.

JK sangat paham resiko ekonomi akibat kebijakan PSBB ini bagi Indonesai. Makanya dia berharap Jokowi tegas menerapkan protokol PSBB, agar PSBB itu cepat selesai dan kehidupan kembali normal. Engga bisa hanya tergantung Pemda menetapkan situasi PSBB, Pusat harus ambil alih. Karakter JK dan Jokowi memang berbeda. JK sangat pragmatis sementara Jokowi memilih cara akomodatif. Namun bagaimanapun JK tetaplah seorang  Politisi. Kedekatannya dengan Ormas Islam dan Anies juga mempengaruhi caranya bersikap terhadap kebijakan Jokowi.

China dituntut bertanggung jawab soal Corona

Sudah 100 negara mengajukan gugatatan dalam sidang WHO agar diadakan penyelidikan independent terhadap asal usul dari Covid-19. Namun Resolusi di Majelis yang menyerukan penyelidikan membutuhkan dukungan dua pertiga dari negara anggota, atau sekitar 130 negara, untuk dimajukan. Jadi masih belum kuorum. Lantas gimana sikap China? Dari pidato Presiden China Xi di depan Dewan Rakyat, jelas mengatakan bahwa China mendukung upaya investigasi secara menyeluruh tentang asal usul dari COVID-19. Jadi sebetulnya resolusi itu tidak ada menuduh China atau AS, sebagai asal usul dari Covid-19.

Saat ini tuduhan yang paling kencang  dari AS. Yang mengatakan bahwa China telah melakukan cyber spionase dengan bertujuan mencuri data dari para peneliti di seluruh dunia yang berlomba untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Sementara para pejabat intelijen AS mengatakan bahwa dugaan itu masih bersifat teori. Karena tidak bukti apapun. Dan lagi Xijinping  pernah mengatakan setiap vaksin yang dikembangkan di China akan produksi untuk dunia, untuk sosial. Tidak ada untuk tujuan komersial sehingga beralasan bahwa China sengaja menciptakan virus agar dapat keuntungan.

Yang jelas kalau sampai ada penyelidikan mengenai asal usul COVID-19 ini lebih bertujuan untuk menemukan cara cepat mengantisipasinya. "Ini tentang kolaborasi komunitas internasional untuk mencegah atau melawan pandemi berikutnya dengan lebih baik dan menjaga warga kita aman," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, Minggu kemarin. Mengapa? tanpa ada kolaborasi sangat sulit untuk menemukan vaksin dan memenangkan perang terhadap pandemic ini. 

Karena sampai sekarang para ilmuwan, masih belum bisa memastikan vaksin yang tepat untuk COVID-19. Kalaupun ada beberapa negara seperti israel, AS, dan China mengumumkan sudah siap produksi vaksin namun itu belum bisa memastikan sebagai vaksin yang final. Karena namanya Virus, bisa bermutasi, dan tidak otomatis vaksin yang dibuat dengan spesifik kasus china, bisa melawan kasus di AS atau Eropa atau Indonesia. Selagi belum bisa dipastikan darimana asal usulnya selama itupula awan gelap masih menyelimuti untuk menemukan formula vaksin yang tepat.

Namun media massa terlalu membesar besarkan seolah olah resolusi itu tuntutan kepada China dan memastikan China sebagai sumber COVID-19. Terlalu didramatisir berita, sehingga bias dari esensi sebenarnya. Engga ada manfaatnya, malah membuat orang tambah Chinaphobia. Ya hoax oleh media mainstream memang keliatan formal dan mudah memancing  kemarahan dan juga ketakutan.

ABK , perdagangan manusia

Dulu di China khususnya di Pulau Hainan, terjadi perdagangan manusia untuk dipekerjakan di Kapal penangkap Ikan dari Taiwan. Mereka diatur oleh agent Triad di Hong Kong. Umumnya para tenaga kerja dijanjikan gaji besar. Karena dulu china benar benar miskin, keadaan memaksa banyak orang miskin tergoda. Tetapi gaji yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan dan mereka diperkejakan secara tidak manusiawi. Kadang berbulan bulan di laut tanpa bisa turun ke darat. Karena status mereka pergi tanpa izin dari pemerintah China. Jadi masuk katagori pekerja ilegal. Merekapun tanpa ada perlindungan Hukum. 

Setelah tahun 2000an China menyatakan perang terhadap perdagangan manusia. Banyak agent yang dihukum mati. Sejak itu tidak ada lagi perdagangan manusia untuk dipekerjakan di kapal. Namun yang jadi masalah setelah tahun 2000an ekonomi China semakin membaik. UU melarang Warga negara China berkeja di luar negeri kecuali di perusahaan milik China sendiri. Itupun dengan gaji yang diatur oleh negara. Minimum gaji ABK kapal China rata rata USD 100 atau 1000 yuan perhari. Makanya ongkos biaya penangkapan ikan menjadi sangat mahal. Itu sebabnya kapal modern penangkapan Ikan China menggunakan tenaga kerja asing. Umumnya dari Indonesia, Philipina, Nepal dan Bangladesh. Ya negara miskin.

Seperti biasanya. Para pekerja calon ABK itu tidak melamar ke perusahaan Penangkapan ikan. Tetapi melamar ke perusahaan pengerah tenaga kerja, atau agent di Indonesia. Deal antara agent kadang tidak diadvokasi oleh pemerintah.  Bahkan bukan rahasia umum bila legitimasi dikeluarkan oleh pemerintah dengan standar yang longgar. Itu semua karena uang. 80% gaji ABK itu selama 6 bulan diambil oleh agent. Dengan alasan biaya visa, biaya keberangkatan, dan biaya pelatihan, serta biaya pemondokan sebelum bekerja. Jadi ABK hanya dapat 20% dari gajinya. Setelah 6 bulan , utang lunas, biasanya ABK itu akan dipulangkan untuk diganti dengan ABK baru. Dengan demikian praktis ABK engga punya kesempatan dapat gaji 100%. 

Karena gaji ABK yang dibayar ke agent itu sangat besar, sementara ABK menerima hanya 20%, jadi wajar saja banyak ABK yang merasa dizolimi. Mereka kerja ala kadarnya, tidak mau overtime. Namun membuat marah pemilik kapal penangkapan ikan. Itu juga wajar. Karena mereka merasa sudah bayar mahal ke agent.  Nah menurut data tahun 2017, Indonesia pemasok terbesar dalam dunia tenaga kerja ABK. Diperkirakan ada terdapat sekitar ratusan ribu warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang rata-rata berada dalam kondisi kesejahteraan yang minim dan tidak memadai. Itu bukan hanya di kapal  milik China, tetapi juga di kapal milik AS, Eropa , Jepang, dan Taiwan. Yang terbanyak justru bukan kapal China tetapi Taiwan.

Saran saya kepada pemerintah, sudah saatnya para agent pengarah tenaga kerja itu dibersihkan. Ini tugas polisi, Karena mereka bagian dari sindikat perdagangan manusia. Disamping itu, tidak perlu ada lagi Perusahaan pengerah tenaga kerja.  Fungsikan dinas tenaga kerja dan dinas perikanan secara optimal untuk proses rekrutmen dan penyaluran. Setiap perusahaan Asing yang butuh ABK dari Indonesia harus memberikan jaminan upah selama 6 bulan dan asuransi selama masa kontrak. Pihak kedutaan yang ada diluar negeri harus mau kerja serius. Setiap kapal asing merapat di dermaga yang ada TKI harus memberikan izin mendarat. Buat kesepakatan dengan syah bandar di luar negeri.  Awasi kesepakatan itu.

Dan seharusnya sebagai negara yang sudah dianggap negara maju, seharusnya kita tidak mengizikan TKI  di kapal asing. KIta kaya hasil laut. Sudah seharusnya Kapal Indonesia, dan pekerja indonesia makmur karena itu.

Pemerintah smart financial.

DPR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan BI sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran menghadapi COVID-19. Pertama, melakukan kebijakan quantitative easing lebih lanjut agar Bank Indonesia membeli SBN/SBSN repo yang dimiliki perbankan dengan bunga dua persen, khususnya perbankan dalam negeri agar memiliki kecukupan likuiditas.  Kedua, Bank Indonesia juga sebaiknya memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan untuk mempertebal likuiditasnya, agar kemampuan perbankan sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat. Ketiga, Bank Indonesia juga dapat mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Saya akan membahas tiga rekomendasi itu satu persatu. 

Pertama,  Quantitative easing itu beresiko terhadap makro ekonomi kita. Sebagai catatan, kebijakan moneter Quantitative Easing adalah penambahan jumlah uang beredar di pasar yang dialokasikan untuk pembelian surat berharga dan penyaluran pinjaman dengan bunga rendah. Karena skemanya bukan pada sektor real tapi surat berharga, pengalaman di negara lain seperti AS, Jepang, Eropa, uang lebih banyak mengalir ke bursa daripada ke sektor real. Sangat mudah berdampak inflasi dan merupakan inflasi yang sulit terkendali. Solusi menekan inflasi akibat QE hanyalah dengan cara menarik uang beredar dengan menaikan suku bunga. Yang untung  ya player keuangan.

Kedua. Memberikan skema pinjaman jangka pendek kepada Bank dalam bentuk KLBI, itu beresiko terjadinya moral hazard. Mengapa? Bank bank akan rame rame mengajukan pinjaman dengan alasan kesulitan likuiditas, Kita sudah punya pengalaman tahun 98.  Tadinya hanya segelintir bank saja yang benar benar collapse namun karena dapat KLBI, langsung terjadi skema white collar crimes dari bank lain yang juga rame rame mengajukan kredit likuiditas. Akibatnya moneter kita jebol, akhirnya terpaksa jadi pasien IMF. Masih belum kapok?  tuh contoh terdekat adalah kasus bank century, semua Kredit likuiditas yang diterima dari BI bermodus fraud. Termasuk bailout. 

Ketiga, Cetak uang sebagai skema penyelamatan defisit anggaran pernah kita lakukan era Orla. Apa yang terjadi? pemotongan uang atau sanering. Serentak orang pada bankrut dan banyak yang gila. Setelah itu hyperinflasi terjadi. Krisis politik terjadi, dan Soekarno akhirnya jatuh. Mengapa? printing money itu tanpa underlying asset. Akibatnya kontrol penyaluran uang sangat longgar. Biasanya kalau uang di create melalui printing  money, sifat prudential terabaikan. Yang terjadi adalah bancakan. Apalagi inflasi diatas 3% itu bisa terbang jadi dua digit. Cepat sekali collapse nya.

Sebetulnya engga perlu panik soal kebutuhan anggaran mengatasi pandemi COVID-19 dan krisis ekoomi. Mengapa? Ibarat orang kaya, Indonesia itu pintar nabung dan smart berhutang. Jadi memang pemerintah Jokowi itu smart financial. Kebutuhan dana sebesar Rp 405 Triliun, itu bukan masalah besar. Pemerintah punya sumber dana alternatif untuk membiayai kebutuhan dana stimulus COVID-19 itu.  Dari mana duitnya ?

Dulu sebelum era Jokowi, setiap Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN diberikan kepada DPR untuk disalurkan langsung ke Dapilnya. Tetapi Era Jokowi. Uang itu ditabung oleh Menteri keuangan di BI. Jumlahnya sebesar Rp160 triliun. Pemerintah juga punya dana Abadi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),  diperkirakan jumlahnya Rp. Rp51,117. Uangnya ada di BI. Kemudian ada lagi penghematan belanja sekitar Rp190 triliun dalam APBN 2020. Angka itu berasal dari tiap kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp95,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp94,2 triliun.  Dari hasil realokasi APBN  juga tersedia dana siaga sebesar sebesar Rp54,6 triliun. Jadi engga ada masalah soal dana. Dana tabungan lebih dari cukup.

Yang jadi masalah keliatanya DPR tidak sepenuhnya sependapat dengan Pemerintah atas kebijakan realokasi APBN yang begitu besar. Maklum dana SLA itu juga diambil dari dana SiLPA pemda dan realokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp94,2 triliun. Sebentar lagi mau PILKADA serentak. Kalau dana APBD cekak, ya partai terpaksa manyun. 

Berkaitan dengan stabilitas moneter dan keuangan, sistem moneter kita sangat solid. Resiko bank sudah ada yang cover yaitu LPS ( lembaga Penjamin Simpanan). Akumulasi premi LPS lebih dari 10 tahun itu praktis engga terpakai. Karena engga ada bank yang  bankrut yang harus di bailout. Memang pernah ada century, tetapi akhirnya ketika Century dijual, malah LPS dapat untung. Dana akumulasi ini, LPS bisa investasikan ke SBN. Untuk apa ? memberikan subsidi bunga kepada debitur, sehingga Bank tidak suffering karena kehilangan pendapatan dari bunga. Jadi dana stimulus itu kepada dunia usaha yang bergerak disektor real, namun karena itu perbankan selamat. Bandingkan dengan QE yang dapat subsidi perbankan lewat likuiditas dan bunga murah.

Bagaimana kalau COVID-19 terus berlangsung sampai akhir tahun? pemerintah masih punya ruang menerbitkan SBN lewat skema internal settlement  dengan BI sebagai the last resource. Sampai Rp. 800 triliun masih eligible. Karena asset BUMN yang dipegang pemerintah saja mencapai Rp. 8.092. Kalau ditotal semua bisa mencapai Rp. 12000 Triliun.  Pasar mengetahui ini semua, makanya Global bond kita Oversubscribed di bursa international. Jadi bukan soal uang tetapi bagaimana uang di create untuk memastikan sistem bekerja efektif untuk menstabilkan moneter dan keuangan. Itulah ilmu ekonomi sesungguhnya.

Menjawab Kritik Oposisi

Oposisi jahat

Saya katakan oposisi jahat tentu ada pula oposisi baik. Yang saya bicarakan sekarang ini oposisi jahat. Mengapa saya katakan jahat, karena target mereka menciptakan distrust terhadap pemerintah dengan tujuan rezim jatuh untuk digantikan dengan sistem lain, yang sesuai maunya mereka. Sekali lagi saya katakan jahat, karena mereka tanpa solusi konkrit. Kalau ditanya mengapa kritik tanpa solusi ? jawabnya, tugas kami kritik, bukan sulusi. Solusi itu ada pemerintah. Kan jahat sekali. Bagaimana orang bebas mengkritik tampa memberikan solusi. Itu sama dengan teman anda datang, mengkritik bertubi tubi tanpa memberikan solusi. Saya yakin, anda akan meninggalkan teman itu.

Perhatikan, mereka tahu bahwa ketika masuk bulan januari 2020, Defisit Current Account kita melebar. Masuk februari terus melebar. Oposisi jahat itu menekan pemerintah melakukan lockdown. Abas setiap hari kopres menciptkan kepanikan dan harus lockdown. Mereka yakin kalau lockdown di lakukan seperti Wuhan China, Ekonomi Indonesia langsung collapse karena di tengah defisit harus kasih makan se indonesia dan pada waktu bersamaan ekonomi shutdown. Tetapi ketika pemerintah menolak lockdown, mereka teriak bahwa Indonesia bangkrut, engga ada duit, makanya menolak Lockdown. Tujuannya adalah menciptakan distrust terhadap pemerintah. Hasilnya ? rupiah jatuh melewati ambang batas psikologis. Tentu mereka berharap rupiah terus jatuh, dan peristiwa 1998 terjadi lagi.

Tetapi ketika Jokowi mengeluarkan PP PSBB dan sehari setelah itu mengeluarkan PERPPU 01/2020, sebagai paket stimulus ekonomi secara menyeluruh dan bergerak cepat meyerahkan PEPRPU itu ke DPR, langsung respon pasar berbalik posiitif. Pada waktu bersamaan The Fed menjadikan indonesia sebagai mitra dalam program stimulus mata uang dollar lewat REPOline. Seminggu setelah itu trend rupiah menguat karena Indonesia berhasil menerbitkan Global Bond di bursa Singapore dan Frankfurt. Artinya, indonesia sudah mengantisipasi penurunan penerimaan valas lewat financing scheme. Welldone.

Tapi apakah oposisi jahat itu diam? tidak. Mereka tahu bahwa stimulus ekonomi itu tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan economy adjustment. Pemerintah sudah persiapkan jauh sebelunya yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibus law. Mereka mengerahkan buruh dan LSM untuk demo akbar dengan tujuan membatalkan Omnibus Law. Sehingga yakin pemerintah tidak punya ruang untuk menyiapkan landasan kokoh atas program stimulus. Artinya walau moneter selamat, namun dalam jangka panjang Indoensia terancam akibat lemahnya struktur sektor real. Apalagi mereka mengkritik hutang, dan menyarankan agar Indonesia cetak uang. Tujuannya agar terjadi distrust terhadap sistem ekonomi kita.

Karena pemerntah sedang terpojok mengatasi COVID-19, maka terpaksa DPR menunda pembahasan Omnibus law sampai COVID-19 selesai diatasi. Di tengah ketidakpastian economy adjustment itu, mereka kini menciptakan provokasi anti TKA China. Mengapa? mereka tahu satu satunya negara yang masih konsisten berinvestasi di tengah krisis adalah China. Dan Investasi ini berkaitan dengan keunggulan daya saing ekonomi Indonesia sebagai penghasil bateray terbesar di dunia lewat tambang nikel di Sulawesi. Pasar tahu bahwa kekuatan masa depa ekonomi setelah era MIGAS adalah Baterai dan bahan baku berupa nikel kita paling banyak di dunia ini.

Mereka tidak mau Ekonomi indonesa tumbuh. Mengapa ? Kareka mereka sadar, kekuatan politik Jokowi ada pada Ekonomi. Maka apapun mereka lakukan agar ekonomi kita jatuh, dan terutama disaat krisis dan pandemi ini. LIhatlah bagaimana mereka bicara di MK, delik hukum PERPPU 01/2020 tidak memenuhi unsur negara dalam keadaan genting dan karenanya harus dibatalkan. Usir TKA China, dan besok kalau Jokowi tetap mengizinkan , mereka akan memprovokasi rezim ini pro PKI, dengan tujuan memancing emosi umat islam marah. Agar chaos 65 terjadi lagi. Mereka sudah siap dengan lembing untuk menyembelih. Jahat engga ?

Soal Corona

(Tanggapan atas tulisan Jurnalis.)

“ Babo, [Awal Januari 2020] Anies udah ngawasin orang sejak awal. Anies satu2nya pejabat yang concern banget sama Corona pada saat itu sampe dikritik sama lawan politiknya dengan alasan bikin takut. sampe buzzer kubu pemerintah ngehujat abis anies baswedan 

“ Apa yang disampaikan Anies itu tanpa data dan fakta. Seharusnya ada data analis secara konprehensinve terhadap penyebaran Virus Corona itu. Dia libatkan Dinas kesehatan untuk melakukan test sampling pada setiap orang datang dari luar negeri untuk mengetahui sejauhmana kecurigaan penyebaran itu. Nah data itulah yang dipakai untuk disampaikan kepada publik dan DPRD, maupun pusat. Mengapa itu tidak dilakukan? Mengapa cuma omong doang? Mau cari panggung?

“ Disaat itu pemerintah pusat masih sombong dengan bantah Riset Harvard melalui mulut kemenkes, termasuk diantaranya ngebantah keraguan PM Australia karena idonesia masih zero case.

“ Pemerintah itu kerja bukan berdasarkan rumor dan feeling tetapi fakta. Memang saat itu tidak ada laporan dari RS ada kasus corona.

“ Jangan lupa meme-meme buzzer kubu pemerintah Permadi arya (Abu Janda) yang giring opini "Orang "indonesia kebal corona karena imunnya beda sama orang luar negeri, cukup minum tolak angin lah, dikerokin lah, indonesia ga takut corona lah dll”.

“ Dampak kepanikan berlebihan jauh lebih buruk dari corona itu sendiri. Karena bisa berimplikasi kepada menurunnya daya tahan tubuh dan chaos sosial. Mereka berusaha membantu agar tidak ada kepanikan berlebihan.”

“ [Januari-Februari] Bandara masih dibuka untuk umum termasuk turis dari China, pemerintah bahkan sempet2nya mikir CUAN dari pariwisata (entah apa yang merasuki] kalian) dan sempat keluar wacana Promosi tiket,termasuk 72 Miliar buat influencer, meskipun udh ditunda, kenapa ga dialihkan buat corona ya ? hmm

“ Kamu harus tahu. Untuk menutup Bandara tidak bisa atas dasar rumor dan feeling saja. Harus ada data faktual sebagai dasar penutupan bandara. Mengapa? Bandara itu berhubungan langsung dengan international dan banyak stakeholder terkait dengan bandara. Kalau ditutup tanpa data yang akurat maka pemerintah bisa dituntut secara international. Penutupan bandara untuk turis China saja, itu dilakukan lewat politik tingkat tinggi antara Jokowi dan Xijinping. Nah setelah ada fakta confirmed Corona, barulah kita punya dasar hukum untuk menutup bandara secara resmi bukan hanya china tetapi beberapa negara.

“ [Awal Maret 2020] Anies ngasih data Orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan ke masyarakat supaya aware sama corona, dibantah sama Kemenkes. Alasan Pemerintah pusat simpel "JANGAN BIKIN KEPANIKAN", padahal transparansi data itu perlu. Bahkan sampe saat itu Pemerintah pusat belom ngeluarin istilah2 "social distancing" seperti yang dikampanyekan saat ini. Pemerintah pusat masih sibuk bantah sana sini. nih salah satunya yang greget.

“ Data yang disampaikan Anies itu semua sudah di Check. Menurut Terawan, semua pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terinfeksi virus novel corona (Covid-19) menunjukkan hasil negatif.”

“ [2 Maret 2020] Tepat 2 Hari setelah anies dibantah sama terawan (menkes), presiden jokowi umumin 2 orang positif corona dimana 2 orang itu udah jadi pasien dalam pengawasan anies dan pemprov. Baru lah mulai tuh kalian (TELAT) teriak "social distancing" dimana penyebaran udah jelas2 dari bulan februari berdasarkan data pnemonia pemprov. Artinya secara tuh Orang Jepang yang positif corona udah masuk ke Indonesia dan ga tau dia kemana aja selain ke pesta dansa itu (yg nularin pasien 01 dan 02).”

“ Apakah data dua orang yang terinfeksi itu termasuk dalam data yang diberikan Anies ?kan engga. Fakta dua orang itu bukan data yang diberikan anies. Tetapi data yang tidak terjangkau oleh Anies. Kalaulah dari awal anies memberikan data dengan serius dan benar, tentu boleh dikatakan anies kerja benar. Engga bisa koinsiden jadikan pembenaran ramalan.”

“ Bayangin kalo tuh virus ga kedetect dan udah nyebar dari pertengahan bulan Februari, tapi belum ada gejala (secara alat deteksi corona di indonesia belom ada, cuma pake thermal scaner), sedangkan pada saat itu bisa aja virus masuk lewat KRL, TJ, atau angkutan umum lainnya, ya mau gimanapun pasti itu udah nyebar di jakarta, apalagi KRL itu dilewati 3 kota (jakarta-depok-bogor).

“ Engga perlu dibayangin. Karena data membuktikan memang sejak februari tidak ada confirmed corona.”

“ Jadi jelas dari awal pemerintah pusat itu ga jelas dalam penanganan corona terus sekarang dimata netizen yg dulu teriak2 "indo kebal corona" pemerintah pusat dianggap hero. Bos, hero tuh tenaga medis, dokter dll. Mereka yang layak kalian Apresiasi. Bukan pemerintah pusat. Dokter aja banyak yang berselisih pendapat sama pemerintah pusat kok, jangan lo anggep mereka sejalan, coba nonton ILC corona

“ Virus Corona itu tidak menyebar lewat airbone, khususnya daerah tropik. Itu valid dari ahli virulogi. Penyebaran yang terjadi bukan dari udara tetapi dari orang ke orang yang dalam kondisi closer to closer. Makanya kita tidak memilih opsi lockdown ekrim seperti di Wuhan tetapi social distancing. Dan lagi tidak ada satupun negara yang siap menangani corona seperti China lakukan.”

"Terus sekarang kita beratu lawan corona, jangan pecah2, gausah saling menyalahkan", halah bahasa lu kaya buzzer udah kalah argumen, kaya politikus lagi pencitraan di media, kata2 gini tuh harusnya keluar dari januari, MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI, meskipun gabisa dicegah ya at least dari awal kalo ada yang ngingetin JANGAN NGEBANTAH bos, kerjaan pemerintah diawal kan ngebantah2 doang, mungkin karena takut investor kabur, padahal investor itu ngeliat dari bagaimana negara serius nanganin masalah

“ Selagi belum ada dana realokasi APBD untuk covid 19, itu sama saja bohong alis omong doang. Sebaiknya diam saja. Jadi engga ada polemik.”

“ Lo suruh rakyat jangan mudik, tapi lo masih buka akses antar kota buat umum, bandara masih diablak buat turis asing. Lamban bos. kebanyakan evaluasi, mentingin cuan, keburu virus nyebar.

“ Pencegahan lewat penutupan akses keluar masuk itu harus sesuai dengan UU karatina. Apakah pemda sudah alokasikan anggaran untuk lockdown wilayah? Sampai sekarang belum PEMDA yang mau realokasi anggaran untuk covid 19.”

“ Gw nulis ini karena ada beberapa pihak yang ingin cuci tangan melalui buzzer2 dan meme2 yang bilang "pemerintah cape2 ngasih aturan, rakyat susah dibilangin", coy pemerintah pusat ae ngebanyol dari awal, jadi 22nya salah. (Rakyat yang mudik karena kurang informasi dan edukasi dan Pemerintah pusat yang jelas2 dan sangat jelas telat dan banyak ngebanyol dari awal ga ada kebijakan yang jelas). Inget bos, pemerintah itu ngelola pajak, pajak yang kita bayar setiap hari lewat PPN, setiap tahun lewat PPh, dll. Mereka kalo ga becus ngelola ya jangan ngejabat. "yaudah lu aja sana jadi pemerintah, kaya bisa aja lu", gw ga bisa tapi kalo di kritik sama ahli2 yang diluar pemerintahan itu di dengerin jangan Denial mulu. Terutama lewat 2 congor istana si ngabalin dan fajroel rahman.,  Jadi stop cuciin tangan pemerintah pusat dengan ngolok2 warga yg mudik karena kurang informasi dan edukasi karena dari awal pemerintah pusat sendiri nyepelein.

“ Sudah dibilang bahwa penyebaran virus di indonesia itu dari orang ke orang bukan dari udara ( airbone). Jadi pelarangan mudik itu yang bisa menimbulkan keramaian berpotensi terjadi penyebaran virus.

“ Terakhir, kalo emang ga mau ada mudik kenapa transportasi masih open buat warga ? buat apa tuh kemenhub punya otoritas ? mungkin warga mikir "toh terminal aja masih buka ya artinya boleh mudik". Pemerintah pusat tuh punya otoritas lewat kebijakan yang kemudian jadi HUKUM, mau lewat Permen atau Perpu terserah asal jelas ngurangin mobilitas. kalo kata bang Haris Azhar, pemerintah ikut2an teriak himbauan doang mah ga guna karena itu tugasnya dokter2 + influencer bos, bukan pemerintah.”

“ Tidak ada larangan kendaraan keluar masuk karena kita belum menerapkan UU Karantina kesehatan. Yang ada adalah social distancing. Kalau terminal ramai, maka polisi wajib bubarkan. Nah tinggal kalau mau mudik, bisa engga angkutan melakukan operasi tanpa ada keramaian. Itu tugas PEMDA memikirkan. Artinya bukan angkutan dikurangi tetapi justru ditambah agar tidak berdesakan dan jarak antar penumpang tetap sesuai dengan aturan social distancing.”.***

Polemik TKA China

(Tanggapan atas Tifatul Sembiring (PKS)

Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?" tulis Tifatul. Demikian kicaun politisi dari PKS atas kedatangan TKA China, kicauan itu disambut juga oleh MUI. Saya ingin menanggapi, menurut Aspek procedural, ekonomi , dan politik.

Procedural.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. Tentu dengan harus mengikuti protokol PSBB. Mereka yang masuk itu harus mendapat sertifikat kesehatan dari negara asalnya dan harus mengikuti karantina di Indonesia, dan dinyatakan oleh swap test negatif. Secara procedur, semua itu dilalui oleh TKA asal China. Salahnya dimana?

Ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China itu bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe. Perusahaan ini merupakan perusahaan smelter terbesar di Indonesia. Kapasitas produksi smelter sebanyak 600.000 - 800.000 ton nickel pig iron per tahun dengan kadar nikel 10-12 persen. Karena keberadaan proyek ini pada tahun 2018 produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi tumbuh 6,65 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi RI 2018 yang sebesar 5,17 persen. Itu sebabnya proyek ini termasuk proyek strategis. Sangat strategis bagi Sulawesi dan tentu juga bagi Indonesia.

Politik.

Sebagimana diketahui bahwa hasil sampingan dari Nikel itu adalah logam tanah jarang (RRE) yang sangat diperlukan untuk industri baterai. Sekarang ada perebutan soal bahan baku, antara China, Eropa dan Amerika. Terutama dengan Jokowi melarang eksport mentah Nikel ke Eropa dan AS, dipastikan banyak industri baterai di Eropa dan AS yang gulung tikar. Sementara China, sudah komit untuk mendukung larangan ekspor bahan tambang nikel itu dengan melakukan relokasi pabrik baterai ke Sulawesi. Sementara Eropa dan AS mengajukan masalah larangan ekspor ini ke WTO.

Bagi oposisi keberadaan Industri nikel dan turunannya (downstream) sangat strategis bagi keungggulan daya saing ekonomi Indonesia di mata international dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini membuat kekuatan politik Jokowi semakin kokoh. Ya tentu mereka tidak ingin secara politik Jokowi terus diuntungkan. Walau karena itu ekonomi bisa baik. Bagi oposisi yang penting posisi Jokowi terus melemah. Maka issue negatif sengaja ditiupkan agar China tidak nyaman invest di Indonesia dan kita kembali ke era Pak harto, yang hanya boleh menjual mentah ke AS dan Eropa tanpa ada hak mengolah sendiri.

Harga BBM

(Tanggapan atas tulisan Said Didu di Detik News)

Saya perlu luruskan tulisan Said didu ini karena sangat bias dan provokatif.

Pertama, anda mengatakan penyebab pemerintah belum menurunkan harga minya karena Keputusan Menteri ESDM No 62K/MEM/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang intinya bahwa harga BBM di Indonesia didasarkan pada harga rata-rata produk kilang minyak di Singapura (MOPS - Mean Oil Platts Singapore) dan hanya dapat ditinjau setiap 2 bulan, yaitu setiap tanggal 24 pada bulan genap. Anda lupa kebijakan sebelumnya tiga bulan sekali. Itu artinya terjadi perubahan ekstrim dari tiga bulan menjadi dua bulan, karena terjadi perubahan harga minyak dunia juga ekstrim. Dalam hal ini pemeritah sudah meresponse pasar dengan baik.

Perbedaan harga BBM itu hanya pada cara menghitung harga pasar minyak dunia sebagai acuan. Tiap negara berbeda beda menghitung harga jual BBM, tergantung metode investorinya. Ada yang menghitung harga berdasarkan harga harian atau mingguan dengan metode akuntasi inventori menerapkan LIFO ( last in first out). Harga terakhir pembelian crude oil menjadi dasar menetapkan harga jual BBM sekarang. 

Nah bagaimana denga kita? Dalam sistem akuntasi kita menerapkan metode FIFO ( first in first out). Harga rata pembelian crude sebelumnya menjadi harga patokan harga jual BBM sekarang. Itu harga average ( rata rata) per 2 bulan. Mengapa ? Kan harga bisa turun naik di pasar. Nah selama dua bulan itu dihitung rata ratanya, barulah ditentukan harga pada dua bulan berikutnya.

Penetapan metode menghitung harga itu tidak salah. Yang salah kalau engga konsisten. Karena setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita sejak tahun 2014 konsiten menerapkan metode ini.

Kedua, Anda mengatakan. Dengan permen tersebut maka harga BBM di Indonesia tidak lagi terkait langsung dengan penurunan harga minyak mentah dunia, tetapi tergantung berapa harga minyak hasil kilang Singapura. Sebagai informasi bahwa penggunaan standar harga MOPS sdh tidak dipakai lagi bersamaan dengan pembubaran Petral tahun 2015.

Menurut saya anda benar benar salah besar. Mengapa? anda mencampur adukan MOPS sebagai acuan harga minyak dunia dengan mekanisme pengadaan minyak oleh PETRAL. Itu sangat berbeda.

MOPS adalah patokan harga BBM yang dikeluarkan setiap hari oleh sebuah lembaga khusus di Singapura. MOPS ini menjadi acuan bagi semua trader di seluruh dunia. Mengapa ? MOPS itu harga real yang dihitung dari berapa minyak yang masuk ke refinery. Bukan hanya harga virtual lewat permainan pasar. Apalagi singapore sebagai hub oil trading. Mereka punya sistem logistik migas yang hebat. Jadi tidak ada salahnya menggunakan acuan harga MOPS.

Sementara mekanisme pembelian minyak oleh Petral, itu memang bermasalah. Karena ada unsur monopoli dan tidak transparan. Karena rumus harga minyak dulu MOPS+besaran alpha (biaya refinery,distribusi,loss product)+biaya pajak. Pada biaya alpha inilah terjadi permainan mafia. Makanya mekanisme ini diubah oleh Jokowi dengan mekanisme ISC ( Integrated Supply Chain (ISC) dan Petral dibubarkan. Namun harga patokan tetap MOPS, bukan WTI ( West Texas Intermediate), dan MOPS itu itu basisnya adalah brent. Yang turun sampai negatif harganya itu adalah WTI. Sedangkan untuk minyak jenis Brent harganya masih stabil di US$ 22,74 per barel.

Jadi krtik anda terhadap harga BBM jelas menunjukan anda tidak memahami mekanisme penetapan harga, tekhnis perdagangan minyak , juga tidak paham sistem akuntasi inventory dan produksi.***

Keadaan  Ekonomi

( Tanggapan atas Rizal Ramli, tinjauan ekonomi di acara ILC)

Saya tadi malam sempat nonton ILC dan langsung tersenyum ketika RR bicara. Saya ingin meluruskan saja apa yang dia katakan, Karena ini berbahaya bagi orang awam kalau tidak dijelaskan.

Pertama. Tahun 98 memang pasar glodok usai aksi kerusuhan , kembali ramai. Berbeda dengan sekarang. Sejak tahun 2018 sampai sekarang pasar glodok sepi. Kalau itu dijadikan indikator bahwa 98 lebih baik dari sekarang adalah tidak tepat. Karena tahun 98 tidak ada unicorn yang memungkin orang belanja tanpa ke toko. nilai kapitalisasi 10 perusahaan platform marketplace teratas saat ini lebih tinggi daripada perusahaan konvensional. Prestasi ini dicapai dalam periode waktu yang singkat. Sebaiknya anda update ilmunya tentang paradigma perubahan model bisnis era 4G.

Kedua, anda menyebut semua indikator ekonomi indonesia negatif. Penyebabnya bukan hanya corona tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2017. Itu benar. Semua tahu. Sejak adanya perang mata uang antara China dan AS. Kemudian berlanjut perang dagang antara China dan AS, trend ekonomi secara global menurun. Silahkan check data indikator ekonomi anggota G20. Anda akan terkejut. Ternyata yang berhasil bertahan tetap positip growth nya hanya tiga negara yaitu China, India, dan Indonesia. Kalau anda mengatakan team ekonomi Jokowi bego. Lantas gimana dengan 17 negara G20 lain yang indikatornya lebih buruk dari Indonesia ? seharusnya mereka minta tolong ke anda kalau anda benar lebih jago dari team ekonomi Jokowi.

Ketiga, anda menyebut jalan keluar Jokowi menutupi defisit hanya melalui hutang. Benar. Apakah dapatkan pinjaman itu mudah. Ingat, Jokowi pinjam ke pasar uang yang membutuh kriteria ketat agar pasar bisa menyerap obligasi itu. Pasar engga mengenal politik. Kalau berhutang itu gampang , tentu italia dan spanyol engga sampai kesulitan likuiditas karena susah cari utang. Venezuela engga sampai bangkrut. Rasio utang kita terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand , bahkan terhadap anggota G20. Masalahnya dimana? Utang dalam sistem ekonomi yang modern adalah financial resource. Anda harus update ilmu ekonominya. Janga lagi pakai teori ekonomi jadul.

Keempat , anda mengatakann rezim Jokowi antek China. Saya sempat terkejut. Mengapa anda rasis. Inikah pelajaran yang anda berikan kepada generasi muda? Seharusnya anda baca data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan data investasi asing BKPM. China bukanlah investor terbesar di Indonesia. Yang terbesar tetaplah Singapore, Jepang dan AS. China di bawah tiga negara itu. Mengapa perlakuan anda kepada tiga negara itu berbeda dengan China?

Reputasi anda sangat dihormati oleh rakyat, jagalah bicara dan bersikap agar kita bisa memberikan pendidikan kepada rakyat. Kalau soal kekurangan, memang banyak yang harus kita kritik terhadap pemerintah Jokowi. Tetapi kritiklah secara terpelajar agar pemerintah tertolong dan orang awam tercerahkan.***