Kita Merdeka Terlambat

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kita baru punya UUD yang legitimit dari hasil pemilu tahun 2002.  Artinya butuh 57 tahun untuk melahirkan UUD yang sesuai dengan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Walau perubahan itu lebih banyak kepada aturan kekuasaan. Belum masuk kepada sistem kebijakan yang sesuai Pancasila. Semoga dengan amanademen UUD 45 secara terbatas maka kita akan punya UUD yang lengkap, bukan hanya soal tata kekuasaan tetapi juga tata pengambil keputusan politik secara nasional.

Sejak kita merdeka, kita belum punya Ibukota yang kita rancang sendiri. DKI hanyalah kelanjutan dari ibukota  peninggalan kolonial. Istana masih model Eropa. Barulah kini tahun 2019, kita akan punya ibukota sendiri yang akan kita rancang dan tentukan sendiri sesuai dengan Amanah rakyat lewat UU. Artinya butuh 74 tahun kita harus menunggu untuk berani mengaktualkan ke indonesiaan secara mandiri lewat hadirnya Ibukota baru, di Kaltim. 

Apakah cukup? belum. Masih ada lagi setelah 74 tahun Indonesia merdeka, kita masih punya KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sebagian besar copy paste dari hukum kolonial. Lantas apa substansi perbedaan KHAP lama dengan yang baru ? kalau kita baca RUU nya, KUHP yang baru penegakan hukum tidak boleh mengabaikan HAM. Artinya, proses peradilan harus menjunjung tinggi HAM. Sementara KUHP yang ex kolonial tidak memperhatikan soal HAM.

Apa artinya ? walau kita sudah merdeka, namun KUHP kita masih bernuansa kolonial. Padahal sudah ada rencana sejak tahun 1963 untuk mengubahnya. Tapi selalu kandas ditangan elite politik. Mengapa ? Karena mindset kekuasaan memang tidak ubahnya dengan kolonialisme.  Hanya ganti nama saja. Kita berharap di era Jokowi ini, RUU KUHP akan disyahkan oleh DPR pada bulan september. Artinya kalau benar itu disyahkan, maka kita butuh 74 tahun menanti lahirnya UU KUHP dari wakil yang kita pilih.

Itu sebabnya selama Jokowi berkuasa, saya selalu memberikan dukungan, bukan karena saya pendukung buta. Tetapi saya percaya Jokowi bisa menjadikan kita sebagai bangsa yang benar benar merdeka secara legitimit dan realita. Mengapa ? karena dia tidak terjebak dengan masa lalu yang penuh dengan intrik politik KKN. Apa yang Jokowi rasakan sama seperti yang kita rasakan. Muak dengan elite politik. Dia lahir dari rakyat jelata, dan tidak kaya raya dari politik. Jadi ada harapan rasional dia bisa membawa kita benar benar merdeka.

Itu sebabnya elite politik busuk berusaha membenturkan kaum bigot agama dan Pancasila terhadap setiap perubahan yang dilakukan Jokowi. Karena hanya dengan narasi agama kaum bigot bisa menjadi kayu bakar menghentikan proses perubahan agar rakyat merdeka. Para elite tetap ingin indonesia dalam nuansa kolonial dan dikelola dengan mindset kolonial. KIta harus digaris depan membela Jokowi dan memastikan kita selalu ada disampinngnya pada setiap ada perubahan. Tanpa itu, kita akan terus terjajah. 

    

Indonesia, lumbung pangan dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan sektoral dari pertambangan dan sawit mengalami tekanan cukup signifikan hingga Juli 2019. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sepanjang semester I, penerimaan perpajakan netto kedua sektor ini bila digabung tercatat -10,11 persen year on year. Sedangkan secara rinci, pendapatan pajak industri pengolahan terdata -4,3 persen year on year.  Ini terendah sepanjang sejarah sawit dan tambang. Penyebab utamannya karena faktor eksternal dari adanya perang dagang China-AS. Saya tidak akan membahas lebih jauh dampak dari perang dagang yang berakibat negatif terhadap perdagangan kita. Saya ingin menulis soal kebijakan sawit.

Tahukah anda?, Di planet bumi ini 2/3 adalah air. Hanya sepertiga saja daratan. Luas daratan yang layak untuk ditanam untuk pangan sebesar 27% dari daratan itu. Sebagian besar 27 % berada di lintasan equatorial. Dari 27 % lahan itu , 11 % terdapat di Indonesia atau 40,7 % dari seluruh total wilayah potensi pertanian di dunia. Apa artinya?. Takdir kita di dunia sebagai lumbung pangan dunia. Jadi benar benar negeri yang menjadi rahmat bagi semesta. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah benar kebijakan pertanian kita sesuai dengan takdir kita sebagai bangsa yang menjadi rahmat bagi semesta. Mari perhatikan uraian dibawah ini.

Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan, dan sepertiga wilayah Indonesia adalah daratan. Namun, dari sepertiga daratan tersebut hanya 33 persen dimanfaatkan untuk lahan pertanian, sisanya 67 persen adalah kawasan hutan lindung. Luas lahan  yang bisa ditanami untuk  pertanian dan perkebunan diperkirakan sebesar 60 juta hektare. Dari 60 juta hektar itu, 20 juta hektar ditanami sawit. Artinya 1/3 lahan pertanian Indonesia digunakan untuk minyak. Komposisi ini benar benar pemborosan lahan. Karena nilai tambah ekonomi rendah dan nilai manfaat untuk pangan juga rendah. Ini kebijakan masalalu yang membuat kita negara yang kufur nikmat. 

Jokowi membuat kebijakan moratorium sawit. Itu langkah bijak sekali, apalagi diikuti dengan kebijakan hilirisasi CPO. Hanya saja, kebijakan itu justru lebih banyak ke Food for oil atau Bio disel.  Entah bagiamana Menteri menterjemahkan niat baik Jokowi itu. Kenapa ? Bayangkan kalau harga 1 ton sawit USD 600 maka untuk menghasilkan 1 barel crude untuk biodisel sebesar USD 100. Sementara harga Crude oil minyak bumi hanya USD 60. Itu artinya negara mensubsidi pengusaha sawit. Dan ini pemborosan. Mengapa pemerintah tidak focus mengembangkan sumber renewel energy tanpa harus mengorbankan lahan pertanian yang begitu luas? 

Seharusnya hilirisasi CPO itu ke Industri pangan dalam bentuk fetty acid untuk menunjang lahirnya downstream industri pangan secara luas. Pemerntah harus focus ke hilirisasi CPO untuk pangan, yang harganya setiap tahun terus naik dan kebutuhan dunia sampai tahun 2050 diperkirakan meningkat 70%. Sampai kini harga pangan dunia tidak terpengaruh dengan perang dagang China-AS. Apapun yang terjadi didunia ini, orang tetap butuh pangan. 

Kalau  kebijakan hilirisasi ini konsisten, tentu akan ada pengusaha Sawit yang tidak mampu mengembangkan CPO untuk pangan , biarkan mereka bangkrut. Seleksi alam akan terjadi  dengan sendirinya. Bukan tidak mungkin lahan sawit berubah fungsi untuk tanaman pisang atau pangan lain yang bisa melahirkan industri hilir pangan yang luas. Kalau ini terjadi maka kita sudah melaksanakan amanah Tuhan di bumi ini, yaitu menjadi lambung pangan dunia. Yakinlah apapun kebijakan untuk kemaslahatan dunia, Tuhan akan meridoinya. Tidak seperti sekarang kita mengalami paradox. Penghasil CPO tapi suffering karena perang dagang China-AS. Semoga ada perubahan kebijakan pada kabinet kedua ini.

Sejarah Papua masuk NKRI

Masuknya Papua kedalam NKRI karena politik smart dari Soekarno dalam memanfaatkan lobi kapitalis yang ingin menguasai SDA Papua. Gimana cerita nya? Ada deal khusus antara Soekarno dan JF Kennedy soal keinginan Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Saat itu Soekarno dekat dengan Unisoviet dan China. Kennedy harus hati hati bersikap terhadap Soekarno. Kennedy ingin merebut hati Soekarno agar pro Barat daripada blok Timur. Karena itu Kennedy menyambut keinginan Soekarno itu. AS berkomitmen untuk membantu Indonesia merebut Papua dari tangan Belanda. Saat itu hubungan Kennedy dengan Soekarno sangat mesra.

Tahun 1961 Soekarno di undang oleh JF Kennedy ke Washington. Ketika itu diperkenalkan kepada Soekarno seseorang bernama Augustus Long. Nama ini berhubungan dengan Freeport untuk menguasai tambang Tembaga di Papua. Tentu disinilah Deal sesungguhnya. AS bantu Indonesia tapi dengan syarat setelah Papua direbut, Indonesia harus tanda tangani Kontrak Karya  (KK) kepada perusahaan yang ditunjuk oleh Agustus Long. Soekarno deal. Rencanapun disusun. Soekarno memerintahkan kepada TNI untuk merebut Irian barat. Benarlah. Berkat tekanan Kennedy, Inggris dan Australia tidak memberikan dukungan apapun kepada Belanda ketika TNI melakukan penyerbuan ke Irian Barat ( Papua). Membiarkan Belanda terjepit sendiri. Sehingga Irian Barat dapat direbut oleh TNI. Artinya walau ketika itu persenjataan dari Rusia namun tanpa AS, engga mungkin Indonesia bisa merebut Papua.

Tapi masalahnya engga selesai begitu saja. Skenario berikutnya adalah bagaimana memberikan dukungan politik ke Indonesia agar penyerahan Irian barat ( papua ) kedalam NKRI dapat pengakuan internasional. Masalahnya Belanda memasukan gugatan ke PBB. Selanjutnya Politik bergulir seperti agenda Soekarno dan JFK melalui PBB , dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang memuat "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Akhirnya Belanda kalah tanpa kehilangan muka.

Namun setelah itu, Soekarno tak pernah menepati janjinya untuk tanda tangan KK. Walau Agustus Long tak pernah lelah menagih kepada Soekarno, Soekarno tidak peduli. Bahkan Soekarno semakin menjauh dari AS. Soekarno mendekat ke China dan Unisoviet. Akhirnya, Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto lewat dukungan CIA. Tahun 1967 , Freeport MacMoran menandatangani Contract dengan Indonesia untuk hak atas konsesi tambang tersebut. Bukan hanya AS merasa berhak atas Papua tapi juga inggeris dan Australia.Maklum saja kedua negara ini juga berjasa terhadap keunggulan AS memenangkan perang dunia kedua dan berperan ikut menekan Belanda untuk angkat kaki dari Irian. Makanya papua itu sampai sekerang masih masuk agenda Australia dan Inggris.

32 tahun dan ditambah 15 tahun reformasi hak hak rakyat Papua tidak pernah dihormati. KK terus diperpanjang. Barulah di era Jokowi, hak rekyat papua akan SDA diberikan secara adil. Kini BUMD Papua sebagai pemegang saham dari Freeport. Pajak air dan tanah dibayar oleh Freeport, sebelumnya tidak pernah dapat. Pemda Papua juga berhak mendapatkan PAD dan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan. Infrastruktur papua dibangun secara luas agar potensi ekonom papua dapat menjadi potensi real bagi kesejahteraan rakyat papua.

Kalaulah sampai Papua berpisah dengan Indonesia maka Australia, Inggris dan AS akan menganeksasi Papua secara tidak langsung. KK akan kembali diterapkan seperti era Soeharto. Rakyat papua tidak akan mendapatkan hal yang lebih baik dari apa yang sudah Jokowi berikan sekarang. Yakinlah. Mari bergandengan tangan, bersama Jokowi kita bisa.

Hilirisasi Mineral?

Kemarin waktu makan malam dengan mitra saya di Hong Kong, dia mengatakan bahwa dunia terancam kekurangan pasokan baterai untuk kendaraan listrik ( EV). Kini perhatian kepada Indonesia untuk memasok itu. Salah satu raksasa industri Tsingshan dan Zhejiang Huayou Cobalt sedang membangun pabrik pencucian asam bertekanan tinggi (HPAL) senilai USD 700 juta. HPAL adalah proses yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dari bijih laterit. Rencana kapasitas produksi mencapai 131.000 ton kristal nikel sulfat - pada akhir tahun 2020. Disamping itu, mereka sedang merencanakan untuk terus ekspansi.

Dunia membutuhkan tambahan 1,3 juta ton nikel selama 10 tahun ke depan. Harga nikel di London Metal Exchange saat ini diperdagangkan hanya di atas $ 13.000 per ton. Situasi inilah yang minggu lalu saya tulis agar pemerintah cepat tanggap melihat peluang untuk memaksa  lewat aturan industrialisasi tambang melalui produk downstream. Kalau hanya bahan baku maka yang mendapatkan nilai tambah hanyalah asing. Hari ini saya baca di media massa. Bahwa pemerintah akan mengeluarkan aturan melarang ekspor nickel dengan kadar dibawah 1,7%. Memang seperti lonceng kematian bagi penambang yang belum ada smelter untuk meng ekstrak nickel  menjadi material baterai lithium

Namun itulah yang harus dilakukan agar indonesia leading dalam  industri  baterai lithium. Benarkah ? 70% bahan bakunya ada di Indonesia. Kita akan menjadi produce lithium baterai terbesar di dunia. Artinya apa? Kita jadi global player. Kalau indonesia benar benar bisa memanfaatkan momentum pasar baterai kendaraan, maka saya yakin akan terjadi relokasi industri downstream nickel dari China,  Jepang dan lainnya. Ini akan cepat sekali realisasinya. Karena kebutuhan dunia akan baterai  sangat mendesak. Diperkirakan investasi sampai tahun 2023 itu US$ 18-70 miliar. Dan ekspor  by the time akan sampai kira-kira US$ 34 miliar. Itu lebih tinggi dari ekspor migas. Bandingkan bila Indonesia melakukan ekspor nikel semata maka yang diraup hanya US$ 600 juta hingga US$ 700 juta saja. 

China sudah melakukan investasi dari tahun 2014 di Sulawesi. Namun Jepang dan negara lain masih belum  begitu keliatan ambisinya. Saya dengar pihak Jepang dan negara lain akan berusaha melobi pemerintah agar larangan ekspor nickel mentah itu tidak dilakukan. Maklum ini akan mengancam industri baterai dalam negeri mereka, yang selama ini dapat pasokan nickle dari Indonesia. Walau kita sudah ada UU Minerba yang mengamanahkan soal hilirisasi tambang namun aturan praktis nya belum ada,  sehingga terus tertunda sejak tahun 2009 UU minerba disyahkan dan di revisi tahun 2014.

Saya berharap Jokowi bisa kuat menghadapi lobi negara lain dan segera keluarkan Perpres atau PP berkaitan dengan larangan ekspor Nickel ini. Jangan tunda, pak. Lakukan tahun ini juga. Karena ane mau gandeng investor dari China buat smelter juga.  Banyak juga pengusaha indonesia sedang melobi industri baterai di Jepang, Taiwan, untuk bangun pabrik pengolahan nickel di Indonesia. Semakin cepat aturan larangan ekspor semakin cepat proses negosiasi binis menggandeng investor merelokasi pabrik ke Indonesia.

Permainan Politik

Sejak ada UU TNI yang memastikan TNI tidak lagi berpolitik, masuk barak, maka saat itu TNI menjadi lembaga yang tak tersentuh oleh kekuatan pemerintah. Mengapa ? Karena sejak UU TNI disyahkan, keberadaan TNI menjalankan politik negara. Apa itu, UU 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Posisi presiden dihadapan TNI bukan presiden sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Sebagai kepala Negara, presiden sebagai panglima Tertinggi. Jadi begitu sistemnya. Dengan demikian siapapun presiden tidak bisa mengintervensi TNI dalam hal teknis dan operasional. Bahkan BPK pun tidak boleh audit TNI. Ini menyangkut wilayah otonomi yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain yang lahir dari konsesus Politik. Mengapa ? Kalau TNI bisa dikendalikan oleh kekuatan politik maka TNI akan beresiko dimanfaatkan oleh petualang politik dan negeri ini terancam yang kapan saja bisa hancur.

Sistem itu sangat dipahami oleh pemain politik. Mereka sadar bahwa TNI sudah di Cluster secara UU. Tidak mungkin lagi dimanfaatkan oleh siapapun. Apalagi yang punya agenda mengubah idiologi tanpa melalui konstitusional. Contoh, mengapa dalam revisi UU anti teroris itu berlangsung alot bertahun tahun dan baru rampung setelah ada aksi 411? Itu karena TNI tidak mau terlibat langsung dalam perlawanan dengan teroris, yang bagi  TNI itu adalah ekses dari produk politik pemerintah yang harus ditangani POLRI. Bukan oleh TNI. Peran TNI hanya mem back up. Itupun dengan kriteria yang jelas, dimana berhubungan dengan teroris transnasional atau upaya makar. Makar pun harus dengan senjata bukan dengan retorika atau demo damai. Jadi kalau sikap TNI itu tidak mudah tergiring ke kiri atau ke kanan, apalagi atas dasar asumsi Politik, itu karena UU mengharuskannya begitu.

Kerena TNI tidak lagi bisa dimanfaatkan seperti era menjatuhkan Soekarno dan mengawal 32 tahun Soeharto, maka kekuatan politik tersisa adalah nasionalis dan Islam. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan Real di negeri ini dan sudah terbukti sejak sebelum kemerdekaan sampai merdeka. Disisi lain ada Golkar, yang memang partai pragmatis yang bisa kemana saja. Berbeda dengan PDIP yang merupakan partai idiologi. Platform Golkar yang sudah mengakar sejak ORBA sangat solid memanfaatkan kekuatan islam dan Nasionalis. Yang paling paham sekali soal strategi ini adalah Perwira TNI yang lulus Era Soeharto. Contoh, kehebatan SBY mendirikan PD dan akhirnya bisa mengalahkan Megawati dalam pemilu 2004 dan 2009. Karena SBY mendirikan PD dengan platform nasionalis religius. 

PD memanfaatkan dendam kelompok Islam terhadap kekuatan nasionalis kiri PDIP. Tentu dengan mudah PD bisa  menarik barisan Islam yang didukung ormas besar maupun yang didukung oleh ormas akar rumput yang punya agenda mengganti idiologi negara. Kekalahan Ahok juga sama. Tapi dalam hal ini walau berhasil mengalahkan Ahok namun tidak berhasil menempatkan AHY jadi gubernur. Justru taktik ini dimanfaatkan ditikungan oleh Gerindra yang mendukung Anies, yang dibelakangnya ada JK. JK sangat paham permainan catur SBY. Karena dia dulu berpasangan dengan SBY untuk mengalahkan Megawati sebagai petahana. Putaran pertama JK berhasil memanfaatkan ahoker dan jokower menyerang AHY dan ketika putaran kedua, politisasi agama dimanfaatkan dengan membenturkan secara langsung antara kekuatan Islam dengan Ahok. Sebetulnya yang dihadapi mereka buka Ahok, tetapi PDIP. 

Kekalahan Ahok dalam Pilkada DKIR adalah kekalahan PDIP sebagai nasionalis kiri. Tetapi dengan bijak elite politik koalisi Ahok yang terdiri dari Golkar dan Nasdem lainnya beralasan” kita harus korbankan Ahok untuk memuluskan kemenangan Jokowi dalam pemilu periode kedua nanti”. Tetapi Megawati engga lagi percaya dangan mereka. Makanya PDIP mendorong dikeluarkannya Perpu Ormas, Revisi ITE dan UU anti teroris. Mengapa ? Agar TNI punya dasar hukum menghadapi ormas yang terindikasi makar dengan rencana mengganti idiologi negara. Namun TNI tidak bisa terlibat langsung terhadap indikasi makar selagi itu hanya produk UU. 

TNI itu menjalankan politik negara. Makanya sangat sulit bagi Pemerintah menghentikan pemikiran dan wacana mengganti Pancasila oleh kalangan Islam. Bahkan pembubaran HTI digugat sampai ke pengadilan. Walaupun HTI kalah, itu hanya membubarkan ormasnya tetapi tidak bisa melarang pemikiran HTI. Sampai kini FPI tidak bisa dibubarkan paksa, termasuk FUI dan lainnya yang lebih garang dari HTI. Mengapa ? Karena tidak ada dalam UUD 45 yang melarang politisasi agama, sepanjang itu dilakukan secara konstitusional. Artinya UUD bisa saja diubah berbasis syariah bila kelompok Islam menguasai 2/3 parlemen. Kalau itu terjadi, TNI pasti mendukung dan loyal.

Keadaan ini dipahami benar oleh PDIP. Kalau negara tidak Ingin ada politisasi agama maka harus ada Tap MPR soal SARA, seperti yang telah ada yatiu melarang politisasi ajaran komunis. Lantas mengapa PDIP menarik kedalam Gerindra? Kerena agenda ingin mengubah UUD 45 yang memungkinkan MPR berfungsi lagi dan tap MPR bisa dihasilkan . Disamping itu tentu ada alasan khusus yang engga mungkin dibuka di ranah publik. Yang jelas Megawati udah engga percaya dengan Golkar dan Nasdem dalam memperkuat agendanya. Kalaupun koalisi itu terjadi, itu atas pertimbangan pragmatis saja. 

Ujian terberat PDIP adalah dalam Pilkada tahun 2020, kalau Anies maju lagi didukung Nasdem dan Golkar maka akan jadi pertarungan to be or not to be bagi Megawati dan Gerindra, juga bagi kelompok Islam bersama sama kekuatan Golkar dan Nasdem. Kalau Anies menang lagi dalam Pilkada maka politisasi agama mendapat tempat lagi dan sangat sulit secara politik mengubah UUD 45, apalagi mengeluarkan tap MPR melarang SARA. Umat Islam semakin mendapatkan kepercayaan tinggi untuk melakukan aksi extra parlementer menekan MPR yang ingin mengeluarkan tap MPR. Kalau masa besar, TNI bukan lagi mem back up polisi tetapi mengawal rakyat dari bedil POLRI.

Jokowi dan Megawati berusaha berlaku santun kepada ulama dan tokoh agama. Kalaupun ada statement membantah aspirasi umat Islam, itu disampaikan oleh Menko Polkam. Nah, sebaiknya kita tiru cara Jokowi dan PDIP menghadapi agenda politik kelompok Islam dengan sabar tanpa terjebak menebarkan kebencian. Lawan pemikiran dengan pemikiran juga. Perang literasi itulah tugas kita dalam media sosial, bukan ikut ikutan menebalkan dinding perbedaan dan menajamkan pisau lawan untuk menusuk kita sendiri. Semoga dipahami.

Chaos di Hong Kong?

Hong Kong berbeda dengan kota lain di China.  Sejarahnya setelah perang tahun 1842, Hong Kong bagian dari koloni inggeris selama lebih dari 150 tahun. Kemudian, China menyewakan Pulau Hong Kong kepada Inggeris. Sementara Macao disewakan kepada Portugal. Hong Kong dikenal sebagai pelabuhan alam terbaik. Tahun 1950 ekonomi Hong kong lepas landas. Karena ketika itu China masih dalam keadaan tertutup. Hong kong tumbuh sebagai kota pelabuhan bebas dan pusat manufaktur. Ketika China dibawah Mao, banyak para pembangkang komunis yang melarikan diri ke Hong Kong. Mereka ingin lepas dari kemiskinan dan kekerasan tentara Komunis.

Kemudian, pada awal 1980-an, ketika tenggat waktu untuk sewa 99-tahun semakin dekat, Inggris dan Cina memulai pembicaraan tentang masa depan Hong Kong. China tidak ada niat untuk memperpanjang Kontrak sewa itu. Inggris harus keluar dari Hong Kong. Dan Hong Kong kembali ke China. Perundingan sangat alot. Akhirnya terjadi kesekapatan pada tahun 1984. Tahun 1997 , Hong Kong resmi kembali ke China. Tetapi dengan prinsip “ satu negara, dua sistem” Artinya, Hong Kong secara hukum berada di wilayah China namun urusan luar negari dan pertahanan tetap menjadi wewenang China. Diluar itu hak Hong Kong menerapkan hukum dibawah kondisi SAR ( special Authority Region)

Pada akhir abad ke-20, Hong Kong adalah pelabuhan terbesar ketujuh di dunia dan nomor dua setelah New York dan Rotterdam. Container Yard nya terbesar di Asia. Jumlah kapal yang bongkar muat terbesar kedua di dunia setelah Yunani Hong Kong Stock Exchange adalah yang terbesar keenam di dunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar US $ 3,732 triliun. Namun pembatasan itu hanya berlaku selama 50 tahun. Setelah itu Hong Kong harus kembali ke China sebagaimana kota kota lain di China.  

Yang jadi masalah adalah perkembangan ekonomi Hong Kong dari tahun ke tahun terus melemah. Tingkat hutang pemerintah Hong  terhadap PDB mencapai 42%. Kalau ditambah hutang swasta, rasio hutang bisa mencapai lebih dari 100%. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, Hong Kong mengalami defisi primer. Praktis secara akuntasi Hong Kong sudah bankrut. Walau pendapatan per kapita Hong kong mencapai USD 39.000 pertahun namun biaya hidup sangat mahal. 

China melihat perkembangan Hong Kong dengan sikap kawatir. Mengapa ? karena masalah Hong Kong adalah kejebak dengan sistem welfare state atas dasar demokrasi yang kebablasan. Menempatkan peran pemerintah lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. Ini ongkosnya mahal sekali. Apalagi karena itu tidak menghasilkan rakyat yagn produktif, malah melahirkan generasi nyinyir. Bagi Cina ini udah jadul. Membuat negara diperas dan pertumbuhan berkelanjutan tidak terjadi, malah mundur.

Walau alasan dibalik tuntutan demontrans hong kong mengenai penolakan UU ekstradisi ke China daratan,  namun keributan di Hong Kong tidaklah murni dari semua rakyat. Keributan yang meluas dan lama itu tanpa dukungan by design dari Beijing tidak akan terjadi. Ini politik ala China. Chaos sengaja diciptakan secara terlokalisir namun berdampak international. Tujuannya adalah memberikan hak secara politik bagi Beijing untuk mempercepat pengembalian Hong Kong seperti kota kota lain di China, sehingga Beijing lebih mudah mengelola Hong Kong agar pertumbuhan dapat berkelanjutan. Aplagi saat sekarang secara politk Xi Jinping sangat kuat. Dia presiden. Ketua umum partai. Ketua dewan keamanan dan pertahanan. Ketua dewan hukum tertinggi. Praktis kekuasaan ada ditangannya.

Yuan Melemah, krisis menanti

Tadi siang saya bertemu dengan Asset Manager, relasi saya dari Singapore. Dalam pertemuan santai itu, kami berdiskusi tentang hal yang sedang hangat dibahas oleh semua pemain uang, yaitu melemahnya mata uang China, Yuan. Apalagi SMI sudah mengingatkan dampak buruknya terhadap ekonomi Indonesia dengan melemahnya mata uang Yuan. Itu bukan hanya Indonesia tetapi seluruh Asia sedang menghadapi resiko yang tidak kecil. Bagaimanapun pelemahan Yuan bagian yang tak terpisahkan dari perang dagang antara China Dan AS.

Senin minggu lalu, mata uang Yuan menembus level 7. Seakan angka 7 ini angka kramat. Karena ini kali pertama mata yuan melemah sejak satu dekade. Menurut The Wall Street Journal, pasar uang international yuan USDCNH, -0,0014% merosot ke rekor terendah lebih dari 7,10 yuan per dolar. Dalam aksi offshore baru-baru ini, yuan diperdagangkan pada 7,0949 per dolar, setelah berpindah tangan pada 7,0507 dalam perdagangan onshore USDCNY, + 0,0000%. Wall Street berkabung dalam aksi jual global. Para investor melakukan reposisi portfolio secara cepat dari saham dan aset lain yang dianggap berisiko. Semua saham anjlok. Saham perusahaan AS mengalami penurunan terbesar sejak tahun 2019. Kalau China melepas T-bill yang dipegangnya, investor akan berpindah ke Tbill ini. Likuiditas negara emerging market akan tersedot. Krisis likuiditas global menanti.

Mengapa ini terjadi ? Karena People's Bank of China menetapkan tingkat referensi harian lebih dari 6,9 yuan per dolar untuk pertama kalinya sejak Desember. Dalam perdagangan onshore, yuan diizinkan untuk berdagang di band yang dapat berfluktuasi 2% di kedua sisi tingkat referensi. Jadi bukan karena spekulasi pasar, Yuan turun. Bukan karena fundamental ekonomi China yang lemah. Penurunan ini by design. Para investor bingung. Apakah kelemahan Yuan mengisyaratkan keinginan Beijing untuk menggunakan yuan sebagai senjata dalam perang perdagangan,? Kalau Iya, tentu dengan ongkos melorotnya cadangan devisa China yang tidak kecil. Bisa mencapai ratusan billion dollar. Namun dengan Yuan melemah maka China akan punya daya saing di pasar ekspor walau AS melakukan penetapan tarif impor yang tinggi.

Menurut saya, apa yang dilakukan China tak lebih sebagai upaya memaksa AS berunding dalam posisi surrender or die. Mengapa ? China pernah melakukan devaluasi tahun 2015, dampaknya sangat luas dan terasa sempai sekarang. Recovery economy zona Eropa, AS dan Asia ( termasuk china sendiri ) semakin menandakan masa depan yang suram,

Lantas bagaimana dengan Indonesia ? Dari tahun ketahun perang dagang China- AS semakin sengit. Tahun tahun kedepan bagi Indonesia akan semakin sulit kalau masih menerapkan kebijakan mengandalkan arus likuiditas asing. Saatnya Indonesia harus mulai focus kepada kekuatan pasar domestik. Tidak bisa lagi mengandalkan pasar international dan kedigdayaan perusahaan besar menopang ekonomi nasional. Saatnya ekonomi kerakyatan berbasis pasar domestik harus dipacu dengan at all cost. Indusrialisasi agro dan sumber daya mineral harus dipacu melalui kebijakan fiskal dan moneter yang memungkinkan terjadinya peningkatan produksi dan perluasan pasar domestik.

Pencairan APBN harus efektif mendorong konsumsi domestik. Belanja yang tidak efektif dan tidak efisien, sebaiknya dipotong. Dan alihkan ke infrastruktur agar industri dapat tumbuh secara efisien dan kesempatan berusaha terbuka lebar dimana saja. Kredit program untuk UKM harus ditingkatkan. Segala hambatan perdagangan harus dipenggal. Program ekonomi rakyat seperti Bank Wakaf, BMT, Resi Gudang, BUMDesa berbasis IT harus diperluas agar semakin mudah diakses oleh rakyat. Secara prudential, upah harus terus ditingkatkan agar ikut memacu konsumsi dalam negeri.

Hari hari kedepan memang berat dan tidak menjajikan banyak hal. Saya yakin semua elite politik gamang dengan situasi ekonomi global. Mereka engga akan berani main main. Karena mereka sadar kalau ekonomi runtuh mereka duluan yang akan runtuh. Namun ditengah situasi muram itulah peluang besar bagi Jokowi untuk melakukan reorientasi pembangunan. Saya yakin Jokowi akan mampu melewati situasi ini. Karena dia nothing to lose.

PLN untuk Kemakmuran

Padamnya listrik selama 12 jam lebih karena jaringan transmisi Jawa tengah putus. Nah karena sistem transmisi menggunakan interconnection maka apabila jaringan putus, terpaksa semua pembangkit listrik yang ada di Jawa- Bali sebagian harus dimatikan ( shutdown). Mengapa ? Agar tidak terjadi ketidak seimbangan tegangan listrik , yang bisa berdampak lebih parah. Selama proses perbaikan itu, terpaksa listrik di Jawa padam ( tentu daerah tertentu tetap nyala dengan tritmen khusus. Management pencitraan). Setelah jaringan transmisi dapat diperbaiki, pembangkit listrik kembali dihidupkan. Namun tidak bisa otomatis nyala. Karena sebagian besar pembangkit listrik yang besar itu menggunakan PLTU, yang tidak bisa langsung nyala. Harus melalui proses maintenance terlebih dahulu untuk bisa nyala.

Bagaimana dengan Jakarta! Yang jadi masalah adalah menghidupkan kembali PLTU sebesar 3000 MW seperti Suralaya membutuhkan sedikitnya energi 300 MW, sementara turbin cadangan tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya sistem keamanan listrik untuk ibukota juga jebol dan Blackout selama lebih 10 jam. Terpaksa menarik listrik dari pembangkit di Jawa barat. Maka terjadilah proses menghidupkan listrik berjalan lambat dan berdampak luas.

Menurut saya, apa yang terjadi pada PLN kemarin dapat dikatagorikan bencana. Bukan bencana karena alam, tetapi akibat sistem management PLN yang brengsek. Dari tahun ke tahun PLN menyembunyikan borok yang parah. Kejadian kemarin pernah terjadi 17 tahun lalu. Seharusnya tidak terjadi lagi sekarang. Bahkan tidak pernah terjadi di negara yang punya kapasitas listrik seperti di Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu. ? Karena kelemahan PLN ada pada sistem perawatan transmisi dan ini sumber korupsi sangat besar. Apalagi dengan sistem interkoneksi yang sulit diketahui cost efektif transmisi terhadap masing masing pembangkit listrik.

PLN itu dari sisi asset dan revenue, adalah BUMN terbesar di Republik ini Namun dari keadaaan itu juga terjadi Korupsi yang sistematis dan gigatis. Hampir semua elite politik terlibat bermain kotor, dari sejak pembangunan pembangkit listrik sampai pada sistem transmisi yang menimbulkan biaya tinggi. Walau begitupun, bukankah PLN untung? Ya, Namun untung yang tidak wajar bila dibandingkan dengan PLN negara lain, katakanlah seperti Malaysia. Apalagi PLN adalah satu satunya BUMN yang dapat pinjaman dengan jaminan dari APBN. Ini benar benar beresiko terhadap kekuatan fiskal. Bila terus jadi sapi perahan elite politik.

Saran saya kepada Jokowi adalah pertama, tempatkan direktur PLN orang kuat yang tidak takut ditekan oleh siapapun, ya seperti BULOG sekarang. Ia bukan diusulkan oleh elit politik. Tetapi benar benar profesional jauh dari transaksional jabatan. Secara pribadi saya sangat setuju Ahok jadi dirut PLN. Apalagi PLN itu menyangkut 50 juta konsumen yang memang harus dikelola dengan bersih agar tidak berdampak bencana politik.

Kedua, sistem interconnection harus di revisi ulang. Ini sistem jadul sejak era Soeharto dimana pembangkit listrik di Jawa belum semua nya tersedia. Lebih baik mengubah sistem agar lebih baik daripada mempertahankan yang ada, yang kapan saja bisa putus dan dampaknya sangat besar merugikan masyarakat. Apalagi 70% ekonomi berputar di Jawa. Sehari saja listrik Jawa putus maka itu sama saja mematikan 70% sumber ekonomi nasional. Ketiga, libatkan KPK untuk audit ulang semua PPA yang ada dan paksa untuk di revisi bila ada indikasi merugikan negara. Tangkap siapapun yang terindikasi terhubung dengan korupsi listrik. Keempat pastikan PLN segera IPO agar manajemen lebih transfaran.

***

Tahukah anda bahwa total Asset BUMN mencapai Rp 8.092 Triliun. Bayangkanlah sumber daya aset sebesar itu, kalaulah 2% saja mengalir setiap tahunnya ke elite politik melalui suap, bisnis rente yang memeras, konspirasi , atau apalah, maka jumlahnya bisa mencapai Rp. 16 triliun. Apa mungkin hanya 2% ?. Tentu angkanya akan lebih besar lagi. Itu sebabnya menyentuh BUMN itu sama saja menyentuh pundi pundi elite Politik. Butuh kekuatan besar dan nyali besar untuk membenahi BUMN. Mengapa ? karena yang terlibat itu elite politik dari lingkaran Partai, TNI, Ormas, dan masih banyak lagi termasuk broker dan pengusaha rente. Mereka jadi jaringan yang smart dan licin untuk membuat BUMN sebagai sumber daya keuangan bagi kepentingan kelompok dan pribadinya.

Satu contoh, sampai hari ini belum ada pengganti Dirut PLN secara definitif. Sejak Dirut PLN Sofyan Basir mengundurkan diri karena kasus (PLTU) Riau -I , sudah dua kali ganti Dirut pelaksana tugas (PLT). Pertama Djoko Rahardjo Abumanan. Dia diangkat pada 29 Mei 2019. Tapi 2 Agustus 2019 Djoko diganti oleh Sripeni Inten Cahyani. Pertanyaan bego adalah bagaimana mungkin PLN dengan Asset mencapai Rp. 1,275 trillion, yang lebih besar dari Pertamina dan Bank Mandiri dibiarkan kosong tanpa dirut definitif. Ada apa ? mengapa sulit sekali mengganti Dirut PLN? Keliatanya sama dengan pergantian dirut PERTAMINA. Sama sama tajir uang. Makannya pertarungan di puncak kekuasaan sangat keras sekali.

Mengapa ? seorang Dirut dia punya kekuasaan terhadap sumber daya yang ada di BUMN. Apapun dia bisa lakukan, termasuk konspirasi dengan elite politik. Itu sebabnya walau kadang seorang dirut faktanya tersangkut KPK, tetap saja diperjuangkan oleh elite politik agar bebas. Dan jabatanya dibiarkan kosong agar bila dia bebas, bisa kembali ke pos nya. Sementara elite yang ingin menggusur terus bertahan dengan tekadnya. Maka perang bintang tidak terelakan. Kita orang awam tidak paham tentang kejadian diatas. Itu semua terjadi secara senyap. Hasilnya bagaimanapun mengorbankan BUMN. Dan mereka tidak peduli soal itu.

Apakah mereka tidak takut KPK? Sepanjang tidak ketahuan KPK dan semua dilakukan dengan semangat berbagi dalam keadilan diantara mereka, maka semua akan baik baik. Tetapi yang namanya bedebah itu, yang mereka takuti sesungguhnya hidup tanpa uang dan harta. KPK bukan yang ditakuti. Perhatikan. Pernahkah melihat mereka nampak takut ketika pakai rompi orange ? Kan engga. Makanya sifatnya sama dengan tikus. Apapun di kerat dan selalu awas dari jebakan OTT. Kalau kena KPK ya itu apes aja. Tidak ada efek jera terhadap yang lain.

Saya sependapat dengan Megawati, dalam pidato politiknya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, PDIP, di Jakarta International Expo (JIE), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015), mengingatkan bahwa BUMN seharusnya mengacu pada apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (1945), tentang kesejahteraan rakyat. "Karena itulah mengapa BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta.

Atas kejadian Blackout PLN kemarin, politisi PDIP Hendrawan mengatakan peristiwa ini sepatutnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk introspeksi. Dia mengatakan manajemen BUMN harus dibenahi. Nah Pak Jokowi secara politik bapak didukung oleh PDIP untuk membenahi BUMN. Ini serius. Karena PDIP lah yang merupakan Partai pengusung bapak. Jadi tidak perlu ragu lagi. Lawan semua elite Politik yang menikmati rente terhadap BUMN. Apapun bentuknya. Termasuk yang backup direksi BUMN yang korup. Pembenahan BUMN di periode kedua ini adalah tugas mulia. Mengapa? karena sejak indonesia merdeka sampai era SBY tidak pernah berhasil. Ini akan jadi legacy bagi generasi mendatang. Apakah bapak akan dicatat menjadikan BUMN sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat atau hanya jadi sumber kemakmuran elite. Yang pasti kami sebagai rakyat ada disamping bapak melawan elite busuk itu.

Bencana, PLN?

Dalam rapat kerja dengan DPR, Plt Dirut PLN mengatakan bahwa tidak bisa menjamin di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Karena kejadian blackout itu adalah musibah. Biang persoalan adalah karena sistem interconnection transmisi Jawa Bali. Kelemahan sistem ini adalah memerlukan biaya yang cukup mahal dengan perencanaan matang dan disiplin tinggi. Bila terjadi gangguan hubung singkat pada penghantar jaringan, maka semua pusat pembangkit akan tergabung di dalam sistem dan ikan ikut menyumbang arus hubung singkat ketempat gangguan tersebut. Jika terjadi gangguan pada unit-unit mesin pusat pembangkit, maka akan mengakibatkan jatuhnya sebagian atau seluruh sistem. Perlu menjaga keseimbangan antara produksi dengan pemakaian. Jadi benar benar sophisticated.

Pertanyaannya adalah mengapa kita masih menggunakan jaringan interkoneksi yang renta itu.? Bukankah PLt Dirut PLN mengatakan tidak bisa menjamin dikemudian hari tidak akan terjadi lagi blackout. Artinya menagement transmisi interkoneksi itu memang beresiko terhadap gangguan, terutama faktor manusia. Oh masalahnya, karena PLN kekurangan pembangkit listrik di Jawa-Bali. Makanya interkonesi di pertahankan. Ok lah. Tapi tidak bisa secara permanen. Harus ada perencanaan untuk menggantinya. Dan lagi kalau hanya karena faktor kekurangan pembangkit, mengapa tidak dibangun pembangkit listri sesuai demand di setiap provinsi di Jawa-Bali. Toh pasar mendukung. Apalagi industri banyak di jawa. selama ini industri kekurangan listrik.

Dengan tanpa interkoneksi, kalau terjadi masalah di transmisi dampak pemadaman hanya terbatas. Tidak merembet ketempat lain. Ya sama dengan di Sumatera. Menurut saya apa yang dikatakan PLt Dirut di depan DPR, itu benar benar mengindikasikan ketahanan nasional kita sangat renta. Betapa tidak? haya karena jaringan SUTET putus maka sebagian jawa dan ibukota dalam gelap gulita. Semua bisnis stuck karena jaringan komunikasi tumbang.

Bayangkan kalau sampai 2 hari lampu padam. Itu bisa menimbulkan chaos. Perampokan dan kerusuhan yang sulit di bendung. Apalagi tidak ada sistem komunikasi yang tidak menggunakan listrik. Teman saya mengatakan bahwa kalau ingin menumbangkan indonesia , cukup hancurkan jaringan SUTET. Selesai urusan. Karena 70% penduduk dan sumber daya ekonomi ada di Jawa. Para teroris udah meihat kelemahan republik ini, yaitu jaringan SUTET. Renta sekali keamanan negeri ini. Sangking rentanya Menteri dan direktur PLN engga berdaya. Pasrah kapan saja kejadian blackout bisa saja terjadi lagi. Padahal masalah sudah diketahui, tetapi membiarkan diri dipasung oleh masalah. Entahlah. Saya kehilangan kata kata soal ini.

Pemburu Rente

Nyoman Dhamantra kader partai PDIP di jemput oleh KPK disaat sedang mengikuti Kongress PDIP di Bali. Ia dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Ini diduga berkatain dengan suap impor Bawang Putih. Jumlah yang ditangkap KPK mencapai 11 orang. Merekar terdiri dari pengusaha importir, hingga orang kepercayaan anggota DPR. Saya sempat terkejut. Apa urusannya dengan DPR segala sehingga soal bawang putih saja sampai kena OTT KPK. Bukankah sejak reformasi tata niaga bawang putih engga diatur. Orang bebas impor. Ternyata baru saya tahu sejak bulan Mei 2017, pemerintah telah mengeluarkan Tata niaga bawang putih.

Apa alasan adanya Tata niaga bawang putih? alasan klasik, yaitu untuk mengatur agar harga bawang putih dalam negeri dapat dikendalikan. Yang hebatnya dalam tata niaga ini bukan hanya soal impor yang diatur tetapi para pedagang dan distributor juga diatur dalam tata niaga bawang putih termasuk harga jual yang mengacu pada ketersediaan barang dan harga eceran tertinggi (HET).

Ide tata niaga ini datang dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto yang merupakan kader Nasdem. Namun hebatnya Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatur bahwa izin impor ini harus persetujuan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang merupakan tokoh relawan Jokowi yang dipercaya jadi Menteri Pertanian. Tanpa rekomendasi dari menteri Pertanian, izin impor tidak akan diberikan oleh Menteri Perdagangan. Keliatan sekali bahwa Enggartiasto membutuhkan dukungan politik dari PDIP agar tata niaga impor bawang putih ini dapat mulus terlaksana.

Makanya tidak berlebihan bila pengusaha berusaha melobi kader PDIP yang ada di Komisi VI bidang perdagangan dan perindustrian untuk meloloskan izin impor Bawang Putih. Suap itu tidak bisa dihindari dilakukan pengusaha karena sifat berkompetisi dan ada laba uang melimpah dari setiap fasiltas izin impor bawang putih itu. Coba bayangkan kalau elit dan birokat dapat fee sebesar Rp. 1000/ kg maka kalau izin impor 40.000 Ton ( Satu kapal ) saja, itu uang masuk sebagai rente sebesar Rp. 40 miliar. Ini uang engga kecil. Padahal impor bawang putih itu ratusan ribu ton. Sampai dengan sekarang komoditas pertanian diatur tata niaga nya oleh pemerintah. Bukan hanya bawang putih tetapi juga jagung, tembakau, sawit, beras. Ini memang rente triliunan.

Fakta yang ada , Tata niaga dalam kebijakan perdagangan oleh pemerintah walau tujuannya mulia namun tetap saja hasilnya paradox. Karena menjadi ajang pemburuan rente dari birokrat dan politis. Mengapa ? Istilah tata niaga sering juga disebut pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Kegiatan tata niaga adalah sebagian dari kegiatan distribusi. Distribusi menimbulkan suatu kesan seolah-olah orang-orang yang bergerak didalam bagian ini bersifat statis, menunggu saja apa yang akan mereka peroleh dari produsen untuk dibagi-bagikan lagi kepada konsumen. Padahal faktanya dalam perdagangan tidak ada yang statis. Artinya ketika sistem perdagangan itu sudah diatur dalam kebijakan tata niaga maka sebetulnya pemerintah keluar dari hukum demand and suplly. Pemerintah gagal menjaga keseimbangan demand and supply secara alamiah.

Kalau harga tinggi itu karena demand tinggi dan supply terbatas. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagaimana kebijakan meningkatkan produksi. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan meningkatkan demand agar ketika produksi melimpah, pasar bisa menyerap. Itu sebabnya dimanapun, sektor pertanian itu harus masuk ke industri. Mengapa ? agar pertanian dikelola secara bisnis industri yang sehingga hukum demand and supply dapat terjadi secara alamiah. Selagi sistem pertanian masih berkutat dengan cara tradisional maka petani dan konsumen memang di design dalam lingkaran pemburu rente para pengusahan dan elite politik, termasuk birokrat. Sementara konsumen dan petani tetap jadi korban dalam komunitas muram. Semoga pak Jokowi dapat memahami ini agar kedepan, paradigma perdagangan nasional dapat di reformasi.