Amin Rais...

Pengantar 

Saya mulai memperhatikan Amin Rais sebagai tokoh nasional ketika dia ikut dalam pemilihan ketua Umum PP Muhammadiyah. Saat itu banyak tokoh Muhammadiyah yang lebih senior dari dia. Ketika itu AR mencoba mengangkat wacana agar pengurus Muhammadiah digaji seperti ormas lainnya. Tapi peserta muktamar secara kuorum menolak keras. Alasannya prinsip Muhammadiah dalam berjuang tetap mengikuti semangat KH. Ahmad Dahlan. Bahwa hidup hidupkanlah Muhammadiah tapi jangan mencari hidup di Muhammadiah. Tapi muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 pada akhirnya memilih  Amin Rais sebagai ketua umum. Sejak itu keberadaannya sebagai pimpinan ormas terbesar kedua di Indonesia semakin di perhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional.

Belakangan saya dengar kabar bahwa ada intervensi Soeharto dalam muktamar yang berpesan agar AR sebagai ketua umum. Mengapa ? Karena saat itu AR adalah tokoh intelektual Islam yang mendukung pendirian ICMI yang digagas oleh Soeharto. Sementara Gus Dur jelas menolak keberadaan ICMI. Alasannya karena ICMI akan menggembosi Islam tradisional untuk kepentingan penguasa. Jadi dengan hadirnya Muhammadiyah dibawah pimpinan AR sebagai pendukung ICMI maka legitimasi moral pemerintah Soeharto menghadirkan ICMI di panggung nasional semakin kokoh. Ketika itu PDIP dibawah Megawati sedang di zolimi oleh Orde Baru namun tak nampak Amin Rais membela. Arus kekuatan akar rumput PDIP terus bergerak dibawah tanah melawan rezim Soeharto. Banyak kader PDIP yang diculik oleh Militer.

Langkah Awal bermain.

Keadaan perpolitikan semakin memanas dan seperti bola salju dengan mulai retaknya kekompakan TNI mendukung rezim Soeharto. Hal ini disebabkan praktek KKN semakin massive dan permissive ketika itu. TNI menilai Soehato tidak lagi berada dijalur benar sesuai amanah rakyat. Itu terjadi di tahun 1996. AR membaca situasi ini dengan baik dan mulai angkat bicara berseberangan dengan Soeharto dan mencapai puncaknya ketika terjadi badai moneter akibat serangan George sorros melalui hedge fund nya tahun 1997. Ekonomi oleng. AR semakin yakin bisa menjatuhkan Soeharto apalagi beberapa petinggi militer dan Golkar melihat AR bisa mempersatukan kekuatan Islam agar proses suksesi dapat berlangsung lembut. Benarlah. Berkat loby AR, Gus Dur dan tokoh islam lainnya siap mengawal suksesi itu. Mekanisme nya di setujui oleh Pak Harto dengan hadirnya tokoh Islam di istana.

Tapi entah mengapa mekanisme itu terlupakan. Ini tidak lepas dari peran Golkar yang tidak ingin proses suksesi seperti skenario Pak Harto melalui kekuatan barisan Islam. Akibatnya suhu politik semakin memanas dan memuncak di tahun 1998 dengan keterlibatan aksi Mahasiswa yang dimanfaatkan secara cantik oleh AR diatas panggung politik nasional. AR menjadi icon pejuang reformasi. Tapi sesungguhnya Gerakan Mahasiswa tidak semuanya percaya dengan AR. Ketika itu ada dua gerakan Mahasiwa yaitu Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ) dan Forum Kota. Demo akbar itu sebetulnya tidak lah datang mendadak. Forum kota yang telah bergerak sebelum puncak demo dengan tidak sedikit anggotanya di bui dan diculik tetap menolak AR diatas panggung. Mereka bilang AR memotong di tikungan.

Soeharto Jatuh.

Meski begitu, mahasiswa tetap bersatu menyuarakan tuntutan yang sama: lengserkan Soeharto. Aksi mahasiswa mencapai momentumnya pada 18 Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa mengepung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sudah bisa ditebak bahwa Soeharto jatuh sesuai kompromi politik antara Golkar dan ABRI. Gerakan mahasiswa hanya gendang mengiringi tarian para politisi. Yang naik adalah Habibie yang dikawal penuh oleh ABRI dibawah Wiranto.AR hanya dimanfaatkan saja. Tidak ada perubahan rezim. Yang berganti hanya Presiden. Mahasiswa kembali ke kampus setelah Soeharto jatuh. Tapi forum kota yang pro PDIP terus melanjutkan perjuangan melawan rezim Habibie sebagai kelanjutan rezim Orba.

Bubarnya barisan Islam. 

Sementara tokoh reformasi sibuk membentuk partai untuk ikut dalam pemilu berikutnya merebut kekuasaan secara demokratis konsitusional. Saya sempat mendengar cerita dari tokoh NU yang belakangan jadi pendiri PD, pernah ada kesepakatan dari semua ormas dan tokoh Islam untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi ( gabungan NU dan Muhammadiah dan ormas Islam Lainnya). Ini digagas oleh Yusril. Sempat kesepakatan itu tercapai bulat. Bahkan demi gagasan itu Yusril siap mundur sebagai ketua Umum PBB ( Partai Bulan Bintang) asalkan AR bersedia memimpin gerakan Islam dengan menjadikan PBB sebagai reinkarnasi Partai Masyumi untuk menguasai panggung politik nasional.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Hanya beberapa Jam setelah kesepakatan itu dibuat, AR muncul di TV dengan rencananya mendirikan Partai Amanat Nasional ( PAN). Alasan yang dibuatnya " baju saya kebesaran untuk memimpin PBB. "Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya ormas dan tokoh Islam ketika itu. Momentum bersatunya kekuatan Islam bangkit di panggung nasional hancur begitu saja. Akibatnya ormas Islam masing masing mendirikan partai. Bahkan muhammadiyah sebagai basis massa AR punya dua matahari kembar. NU juga mendirikan partai bukan hanya PKB tapi ada yang lain. Barisan Islam pecah dan dengan mudah kalah di pemilu 1999. PDIP unggul sebagai pemenang Pemilu. Andaikan gagasan tokoh islam menghidupkan kembali Partai masyumi tidak di bajak AR, kemungkinan besar Partai Masyumi bisa menang dan mungkin sampai sekarang Partai Masyumi tetap yang terbesar. Sehingga perannya sangat significant dalam perpolitikan Indonesia.

Menjegal megawati dan Menelingkung Gus Dur.

TNI dan Golkar tak ingin PDIP tampil di panggung kekuasaan. Maklum karena PDIP adalah musuh Orba. Karena itu kembali AR dimanfaatkan untuk menggalang koalisi partai Islam di MPR guna menghadang Megawati jadi Presiden. Dan sukses dengan unggulnya Poros Tengah dalam voting memilih Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil. Amin Rais sebagai ketua MPR. Namun apakah itu selesai? Tidak. Kembali AR bersama Golkar menggoyang kekuasaan Gus Dur dengan meng-impeach Gus Dur lewat pendapat MA dan keputusan rapat pleno MPR. Gus Dur jatuh. Publik hanya tahu Gus Dur jatuh karena kasus Bulog gate tapi sesungguhnya karena dia menuntut Personal Guarantee atas BLBI yang diterima oleh konglomerat hitam. Dan ini membuat berang konglomerat hitam yang sebagian besar terkoneksi dengan Golkar. Megawati naik mengganti Gus Dur sebagai Presiden. Namun sebagai ketua MPR, AR mengeluarkan tap MPR yang berkaitan dengan penyelesaian BLBI. Alasanya sebagai kelanjutan dari kebijakan Pak Harto. Dan ini secara konstitusi harus dilaksanakan oleh Megawati.

Ambisi Jadi Presiden.

Tahun 2004 Pemilu diadakan. Berkat dukungan pembiayaan dari Sutrisno Bachir dan kawan kawan, AR maju sebagai Capres dengan mengusung wakil Siswono. Namun dengan mudah AR kalah dalam putaran pertama dan yang unggul adalah SBY- JK. Mengapa ? bisa ditebak karena basis massa nya di Muhammadiyah digembosi oleh adanya matahari kembar. Setahun setelah itu hasil Munas PAN, AR mundur sebagai ketua PAN digantikan oleh sahabatnya yang banyak membantu secara financial perjuangan mendirikan PAN, Sutrisno Bachir. Namun setelah itu AR tetap tidak Happy dengan terpilihnya SBY sebagai Presiden. Dia paling vokal soal kasus century. Namun entah mengapa dapat diredam oleh Hatta Rajasa yang dekat dengan SBY. Saat itu sikap AR sudah mulai melunak. Tentu membuat Sutrisno Bachir kecewa, apalagi dia gagal menjadi capres. Benarlah, tahun 2010 , Sutrino Bachir tersingkir sebagai ketua Umum PAN digantikan oleh Hatta Rajasa yang mendapat dukungan financial dari SBY. Dan AR setuju PAN berkoalisi permanen dengan PD mendukung kepemimpinan SBY.

Pemilu 2014 , Sutrisno Bachir bergabung ke kubu Jokowi menjadi Tim sukses. Mengapa Sutrisno Bachir tidak mendukung PS-Hatta Rajasa ? Mungkin Sutrisno Bachir lebih tahu siapa itu Hatta Rajasa dan siapa itu Amin Rais. Setelah Hatta Rajasa gagal dalam pileg, perseteruan dengan AR semakin terbuka terutama ketika PAN main mata dengan Koalisi Indonesia hebat. Dan memuncak dengan tersingkirnya Hatta Rajasa sebagai ketua umum PAN dalam munas 2015 dan digantikan oleh Zulkifli Hasan.

Kesimpulan.

1. Walau PAN didirikan dengan niat mulia namun dalam prakteknya lebih pragmatis. Diantara pendiri dan pengurus tidak punya visi yang sama. Terbukti perseteruan selalu terjadi sehingga bila awalnya banyak kader hebat hebat belakangan satu persatu hengkang.

2. Amin Rais bertanggung jawab hilangnya momentum bersatunya barisan Islam disaat sejarah memberikan peluang untuk bersatu merebut Panggung politik nasional. Sampai kini menimbulkan luka sejarah bagi NU. Makanya NU tidak akan pernah percaya dengan manuver AR. 

3. Bila sampai kini, AR tetap tidak suka dengan Jokowi bukan karena alasan idiologi tapi lebih hanya ingin menarik perhatian lawan Politik PDIP agar memberinya panggung untuk bermain politik. Juga kebencianya kepada PDIP tidak bisa dipisahkan dari koneksinya dengan ex rezim ORBA.

4. Dukungan selama pemerintahan SBY periode kedua, tidak sekalipun AR vokal , bahkan tidak nyinyir atas sikap SBY membuat MOU dengan Freeport padahal sudah ada UU Minerba. Tentu ini tidak gratis. 

5. Di era Jokowi, aksi bela islam 411, 212 sebagian besar adalah massa dibawah binaan Bachtiar Nasir yang juga DPP Muhammdiyah dan AR adalah aktor dibalik itu semua. AR mengecam Jokowi tunduk dengan asing padahal Amandemen UUD 45 sangat kental dengan pro asing. Ketika itu AR sebagai ketua MPR. Dan Jokowi berhasil mengembalikan hak rakyat lewat keputusan tentang Freeport, migas dan lain lain.

6. Kita Tidak tahu apa sebetulnya yang hendak dituju oleh AR. Apakah memperjuangkan Islam? juga tidak. Apakah memperjuangkan keadilan, juga tidak. Jadi apa ? biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Semoga dia sehat selalu dan khusnul khotimah

Perjuangan moral : Jokowi.

Presiden Jusuf Kalla (JK)  dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, mengatakan ada 2 kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran Rp 6000 triliun. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY.***

32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya dan barulah Soeharto jatuh ketika fundamental ekonomi yang di simpan rapat bertahun tahun terbuka lebar oleh aksi George Sorros. Nyatanya berpuluh tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada sesungguhnya kekuatan ekonomi. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat kecuali menggali lubang sedalam dalamnya lewat hutang tanpa recana real untuk merubah indonesia menjadi lebih baik. Jumlah hutang yang digalinya hanya 30% yang digunakan untuk membangun. Selebihnya habis dikorup oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menanda tangani LOI dengan IMF sebagai blank Cheque yang  harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang di tinggalkan Soeharto kalau di kurs sekarang dan ditambah dengan bungan obligasi rekap mencapai mencapai Rp, 3000 triliun.

Era Habibie, Gus Dur, Megawati adalah era tersulit bagi kita untuk berdamai  dengan kenyataan. Indonesia dinyakan negara insolvent dan semua financial resource tertutup. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. Enam tahun proses transisi dari legislasi Era Soeharto ke era Reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck. Namun akhirnya indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai Preseden secara demokrasi langsung. Harapan di pagut dan masa depan disongsong dengan ceria. 

Tapi apa yang terjadi ? selama 10 tahun SBY berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaanya dia membakar  uang sebesar Rp. 3000 triliun untuk subsidi. Pada periode 2004-2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN dan mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi. Dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang. Andaikan uang sebanyak itu dia gunakan untuk membangun jalan toll maka kita sudah punya jalan toll trans sumatera dan trans jawa, juga kereta cepat Jakarta Surabaya dan puluhan kawasan industri beskala international, puluhan bendung dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaanya stabil selama dua periode.

Era Soeharto kita abai karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi tapi setelah demokrasi kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjarah lebih dahysat dari 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu tidak ada gerakan agama yang hebat hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tidak ada demo berjilid jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa ? karena baik partron agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisni dari politik lendir tebar uang oleh penguasa. 

Di era Jokowi, seorang yang bukan elite politik di tubuh partai, bukan jenderal yang berkaliber nasional, bukan konglomerat yang kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agama yang selebritis. Dia muncul kepanggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika situkang kayu yang krempeng itu masuk ke istana. ini takdir indonesia dan Tuhan berbuat sesukanya. Ketika dia berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat di hentikan.  Anggaran di reformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan keras. 

Walau diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena Current Account yang defisit,Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian , bukannya hanya lewat restruktur APBN dan Hutang tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia disemua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Dan apa hasilnya ? Hanya dua tahun berkuasa semua rating international berkaitan dengan index korupsi, pembangunan, ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat tiga terbaik ekonominya diantara anggota G20.

Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidak lah mudah dan penuh resiko. Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde baru yang pernah merampok indonesia meninggalkan beban kerugian sebesar Rp. 3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp. 3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya. Semua mereka ingin agar situkang kayu ini dihentikan. Karena jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan sebagai ladang bisnis mendatang harta tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik , dan mempermalukan elite politik dengan banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi KPK. Pesta usai.

Dulu Ahok dijadikan pintu gerbang menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama. Dan dari keadaan ini Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Dan kini PERPPU pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam. Padahal tidak ada ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun oleh para gangster mafia meng-create semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Dan karena itu emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan PERPPU itu ditolak DPR maka tahulah kita bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah jokowi akan jatuh? Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat. 

Usia saya lebih dari 50 tahun. Saya generasi yang gagal karena tak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik.  lewat tulisan, lewat interaski denga teman teman politisi dan aktifis , saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang jadi masalah tapi akhlak kita yang buruk, Mari perbaiki moral dan sudahilah niat mengubah sistem agar impian makmur jadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja maka rahmat Tuhan akan datang by the time. Mari kita bersama sama menjadi kekuatan moral menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama budaya atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik tapi demi moral. Jadilah gerakan moral, mendukung orang baik agar berprestasi baik.

Jokowi teken PERPPU

Saya sempat mem block salah satu teman facebook saya karena sikapnya yang arogan dan penuh kebencian kepada Jokowi pribadi. Padahal teman ini lulusan PTN terbaik. Tapi entah kenapa nalarnya yang dituangkan dalam postinganya di facebook tidak mencerminkan dia orang terpelajar. Sehari setelah saya block, teman saya yang bekerja sebagai intel telp saya bahwa orang yang saya block itu adalah kader partai X. Dia berada di salah satu departemen idiologi partai, yang memang tugasnya merusak citra Jokowi. Mengapa mereka ingin merusak Citra Jokowi? Musuh mereka sebenarnya adalah sistem demokrasi yang ada sekarang. Kehadiran Jokowi adalah puncak dari kemenangan demokrasi secara real. Karena Jokowi bukan elite  politik Partai, bukan pula Pensiunan Tentara yang berkaliber nasional, dan pasti bukan konglomerat yang besar karena rente.

Dengan merusak semua citra semua agenda kerja Jokowi maka mereka berkeyakinan akan mampu menanamkan kebencian kepada publik bahwa bukan hanya Jokowi yang bersalah tapi sistem negara harus di ubah. Hanya dengan sistem yang diubah maka negeri ini akan selamat. Negeri akan mampu  membayar utang negara. Negeri ini akan mampu memberikan penghasilan tetap kepada semua rakyat. Negeri ini akan menjadikan agama islam sebagai kekuatan mayoritas mengawal NKRI.  Untuk melaksanakan program kebencian itu, mereka di bantu oleh pensiunan militer yang jago perang propaganda dengan tujuan menciptakan teror moral di tengah masyarakat. Berbagai issue negatif dengan informasi HOAX lewat Sosmed, kegaduhan yang engga jelas di Parlemen, acara TV yang membangun persepsi buruk terhadap sikap pemerintah, kerjasama dengan ormas yang punya agenda berseberang dengan negara, dan melibatkan kerjasama mutual simbiosis dengan konglemerat nakal untuk menggalang dana operasional dalam melaksanakan operasional agenda besar ini, dilaksanakan secara sistematis.

Dalam setiap putaran aksi mereka sejak Jokowi terpilih memang nampak berhasil tapi bukan kemenangan sejati. Karena kekuatan mereka bukan tulus tapi berkat transaksional diantara mereka. Makanya tak sulit bagi Jokowi membuat koalisi mereka di parlemen bubar ditengah jalan. Kegagal di parlemen bukan berarti akhir dari segalanya. Karena masih ada perlawaan melalui ekstra parlemen. Kegaduhan dengan model gotong royong sesama mereka yang punya agenda sama  digalang terus. Setiap upaya pemerintah untuk menghadang aksi mereka, akan menempatkan Jokowi berhadap denga sistem hukum dalam demokrasi. Kalau Jokowi salah bersikap maka akan kena sangsi hukum dan bukan tidak mungkin blunder sehingga memberikan peluang mereka menjatuhkan Jokowi lewat parlemen.

Teman saya cerita bahwa Aparat hukum baik Polri maupun TNI sudah dalam tahap kehilangan kesabaran menghadapi ulah ini. Namun dengan tenang Jokowi minta agar langkah persuasi tetap harus dijalankan agar sistem demokrasi berjalan efektif. Kepada menteri menteri yang terlibat dalam ekonomi diminta fokus kerja tanpa harus memikirkan kegaduhan Politik, Soal politik itu urusan Jokowi sebagai presiden dengan dibantu POLRI Dan TNI. Keadaan dari hari kehari semakin membuat mereka yang menentang semakin yakin Jokowi lemah dan tak punya nyali menghadapi mereka. Bahkan sampai ormas radikal berani bilang bahwa pembubaran ormas hanya omongan doang. Mereka menantang Jokowi melakukan itu dengan ancaman hebat: REVOLUSI. Tapi apakah Jokowi takut? tidak. Semua dinamika politik dipantau Jokowi secara detail. Dan ingat bahwa Jokowi itu tipe pekerja keras. Apapun masalah tidak pernah dia ambangkan tanpa solusi. Apapun masalah, Jokowi perhatikan secara detail.  Namun Jokowi bukan orang yang pragmatis dan bukan pula orang yang mengambil keputusan tanpa timing yang tepat dan planning yang terukur. Ketika revisi UU Antiteroris diajukan, terkesan lelet pembahasannya di DPR , apalagi manuver DPR dalam hak Angket KPK terkesan memang by design lawannya bukan hanya menyerangnya dari satu sudut tapi dari segala penjuru mata angin. Maka hari ini Jokowi mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas oleh pemerintah

Dengan keluarnya PERPPU tersebut maka TNI dan POLRI punya payung hukum untuk melakukan operasi pembersihan ormas radikal, yang semuanya terkoneksi dengan lawan politiknya yang ada di Parlemen. Apakah salah Jokowi mengeluarkan PERPPU? Ada dua poin penting yang harus digaris bawahi. Pertama, pada UU tentang ormas yang sebelumnya, tidak mengatur sebuah institusi yang mengeluarkan ijin berhak juga mencabut ijin tersebut. Padahal institusi itu adalah otoritas dan UU harus memberikan amanah jelas kepada institusi untuk mengambil kebijakan mengeluarkan izin atau membatalkan. Yang kedua adalah, mengenai pernyataan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila hanyalah ajaran Komunisme dan Atheisme. Dalam PERPPU penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi sepanjang Ormas tidak hendak mengganti/mengubah Pancasila, tenang aja. Tidak akan dibubarkan. Bagaimana kalau sampai Ormas dinyatakan menentang Pancasila padahal tidak? Ormas bisa mengajukan pra peradilan atas keputusan Pemerintah ( Menko Polhukam) membatalkan izin Ormas tersebut. Selagi memang benar tidak melanggar tentu akan menang di pengadilan.

Disamping itu , presiden punya diskresi untuk mengeluarkan PERPU sepanjang keadaan politik genting dan stabilitas politik negara terancam. Fakta stabilitas politik teracam bisa dilihat fakta yang ada dan rakyat bisa merasakannya. Sejak PERPPU ormas ini diteken maka POLRI akan memantau semua SOSMED yang mengkampanyekan radikalisme baik dalam bentuk soft maupun yang vulgar. Ahmad Dhani setelah usai melewati proses pemeriksaan dengan tuduhan makar pernah berkata “ Jokowi lebih kuat dari Soeharto”. Ya lebih kuat dari Soeharto karena dia tidak punya kepentingan pribadi atas segala kerja kerasnya terhadap negara. Anak dan istrinya jauh dari kemegahan istana dan tidak mendapatkan konsesi bisnis dari akses kekuasaan Jokowi. Para sahabatnya juga tidak ada yang bebas memaksa jokowi untuk memberikan fasilitas kemudahan bisnis. Jokowi di jaga Tuhan karena dia amanan dan berniat baik.

Seorang pejabat petinggi militer pernah bilang kesaya bahwa untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden, negara butuh dana sedikitnya Rp. 40 triliun. Itu engga sedikit. Dan ada lebih 400.000 aparat keamanan mengawalnya sebagai dokrin bela negara. Kekuatan ormas radikal itu dengan dukungan dana dari konglomerat nakal tidak akan artinya,  apalagi Jokowi baik secara pribadi maupun kelembagaan tidak pernah melanggar hukum moral maupun yuridis formil dalam melaksanakan sumpah jabatannya sebagai presiden. Dan TNI terlalu besar untuk diprovokasi oleh ormas yang dipimpin para petualang yang minus kontribusinya bagi negara…Ditangan orang baik negeri ini akan baik baik saja.

PEMBANGUNAN ITU NYATA

Semua indikator ekonomi Indonesia saat ini diklaim dalam kondisi yang bagus. investment grade oke, tingkat keamanan investasi tinggi, suku bunga turun dari 11 persen jadi 9 persen. Imbasnya, negara-negara asing mengincar untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Saat sekarang yang bersaing untuk investasi di Indonesia adalah Jepang, China dan AS. Khusus pertemuan G20, Trump memastikan agar Jokowi membuka peluang yang sama terhadap AS, sebagaimana China. Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi. Indonesia terbuka untuk industri pengolahan bagi negara manapun yang mau invest. Dengan syarat TKA harus minimal kecuali masa pembangunan bisa dimaklumi bila harus TKA lebih banyak karena menyangkut teknologi. Saat sekarang Negara satu satunya di dunia yang mampu produksi nikel ore sampai stainless steel terbesar adalah Indonesia. Nilai investasi tersebut hampir 10 miliar dollar AS dan akan menyerap 30.000 tenaga kerja.

Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah adalah bagian dari 13 kawasan Industri Nasional yang di bangun era Jokowi. Kawasan ini Morowali merupakan kawasan khusus industri pengolahan dan pemurnian mineral logam atau smelter dengan bahan dasar nikel. Kawasan industri seluas 2 ribu hektare tersebut menarik investasi Rp78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang, dan tidak langsung mencapai 80 ribu orang. Industri yang sudah dibangun adalah Smelter smelter feronikel milik PT Sulawesi Mining Investment yang berkapasitas 300 ribu ton per tahun sejak Januari 2015. Pabrik ini didukung oleh satu unit PLTU dengan kapasitas 2x65 MW. Pada 2015, perusahaan telah menghasilkan nickel pig iron (NPI) sebanyak 215.784,11 ton per tahun.

Sejak Januari 2016, telah beroperasi industri smelter feronikel PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry dengan kapasitas 600 ribu ton per tahun dan didukung oleh satu unit PLTU berkapasitas 2x150 MW. Pada awal 2016, perusahaan mencatatkan produksi sebanyak 193.806 ton. Sebagai tahap lanjutan dari PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, saat ini juga telah dilakukan commissioning test pabrik stainless steel dengan kapasitas 1 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat pula industri smelter feronikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dengan target kapasitas 600 ribu ton per tahun dan stainless steel sebanyak 1 juta ton per tahun yang tahap pembangunannya saat ini mencapai 60 persen. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome yang merupakan smelter Chrome juga masih dalam tahap pembangunan dengan progress 60 persen dan diharapkan pada awal 2018 pabrik ini dapat mulai berproduksi. Perusahaan smelter lainnya, yakni PT Broly Nickel Industry Pabrik Hidrometalurgi dengan kapasitas 2 ribu ton per tahun, yang akan dikembangkan menjadi 8 ribu ton per tahun nikel murni sedang dalam uji coba produksi.

Kalau di Bandingkan dengan Freeport Indonesia yang menelan investasi USD 8,6 miliar dengan perkiraan tambahan investasi sebesar USD 16-18 Miliar untuk pengembangan bawah tanah ke depan. Nilai investasi sebesar itu merupakan 94% total investasi tambang tembaga di Indonesia. 30% total investasi di Papua. Apa hasilnya untuk Indoenesia ? tidak banyak. Tapi Morowali di Sulawesi Tengah, investasi dari tahun 2015 sampai sekarang telah mencapai 2 kali investasi Freeport Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari setengah abad. Dan investasi di Monowali dan kawasan industri lainnya akan terus bertambah Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Itu hanya satu kawasan Industri. Saat sekarang yang sedang terus dibangun tanpa henti. Ada 13 lokasi kawasan industri. Yaitu di Bintuni Papua Barat, Bitung Sulawesi Utara, Palu, Morowali, Konawe Sulawesi Tenggara, Buli-Halmahera, juga di Bantaeng Sulawesi Selatan. Selain itu di Batu Licin-Kalimantan Selatan, Ketapang-Kalimantan Barat, Landak-Kalimantan Barat, Kuala Tanjung dan, Sei -Mangke Sumatera Utara, juga di Tanggamus-Lampung. Sementara itu di pulau Jawa ada di Gresik dan Sayung-Demak. Pemilihan lokasi kawasan industri mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya alam, komitmen pemerintah daerah, infrastruktur dan pasokan sumber energi serta keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dari KIN sebanyak 13 itu diperkirakan akan mampu menarik angkatan kerja lebih 5 juta orang dengan serapan tenaga kerja terhubung secara tidak langsung mencapai 40 juta orang, dan mampu mensejahterakan kurang lebih dari 80 juta orang.

Kawasan industri di luar Jawa lebih berorientasi kepada industri hulu, sehingga lokasi lahan industri ini berdekatan dengan sumber bahan baku. Sedangkan untuk industri di Jawa berorientasi ke industri barang konsumsi. Adapun lokasi lahan industri yang dekat dengan sarana infrastruktur, seperti jalan tol. Jadi pembangunan itu nyata adanya dan ini tidak pernah di lakukan oleh presiden sebelumnya. Bahkan ketika G20, Indonesia mendapat apresiasi luar biasa karena sebagai negara dengan model terbaik yang mampu keluar dari krisis dan dengan daya tahan ekonomi yang lentur.

Bisnis pangan dari masa ke masa..

Sebelum Era Jokowi.

Business pangan adalah business yang akrab dengan politik. Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Dalam system kapitalis pengendalian terhadap minyak dan pangan adalah segala galanya. Dibidang pangan, Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Di pasar domestik. Importir kedelai hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.

Sementara itu, empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih. Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen . Untuk distribusi gula di dalam negeri 70% dikuasai oleh PT Angels Products, PT Citra Gemini Mulia, PT Duta Sumber Internasional, PT Sarana Manis Multi Pangan, PT Manis Rafinasi, PT Sari Agrotama Persada, PT Sentra Utama Jaya, dan PT Mega Sumber Industri.

itulah bukti bahwa Mafia dalam perdangangan komoditas pangan memang ada. Mengapa disebut mafia? Karena terbangunnya kartel sedemikian rupa berkat kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk menentukan harga dan mengontrol pasar oleh segelintir orang. Ini konspirasi solid antara penguasa dan pengusaha. Mereka tidak mengambil uang APBN.Tidak!. Tapi aturan atau UU yang mereka usulkan didukung oleh pemerintah dan di endorsed oleh parlemen. Dengan ini mereka merampok uang rakyat secara tidak langsung lewat kenaikan harga dipasar. Hampir setiap lini bisnis di negeri ini sudah dicemari praktik tercela itu. Tak mengherankan jika perekonomian nasional terus terdistorsi. Fundamental ekonomi nasional kuat tapi rupiah melemah. Harga barang dan jasa acap kali melejit tanpa sebab yang jelas. Mekanisme pasar kerap lumpuh. Hukum penawaran dan permintaan dibuat tak berdaya. Hal ini sangat memprihatinkan karena kejatuhan Soeharto salah satu sebabnya adalah praktek bisnis tercela ini.

Hampir setiap tahun, ketika gejolak harga pangan melonjak tinggi, salah satu sorotan pemerintah dan berbagai kalangan terkait adalah indikasi praktik kartel dalam pasar komoditas pangan. Sorotan akan perlahan mereda ketika harga komoditas pangan beranjak turun. Ada lima komoditas yang dikuasai oleh kartel yaitu gula, kedelai, beras, jagung. Kartel telah menyebabkan harga komoditas pangan itu cenderung terus naik di dalam negeri. Mereka mengotrol harga untuk meraih laba setinggi tingginya. Diperkirakan mereka meraup keuntungan Rp 13,5 triliun per tahun. Keuntungan itu berasal dari 15% nilai impor komoditas pangan yang setiap tahun sekitar Rp 90 triliun. Ini memang business dahsyat.

Era Jokowi.

Semenjak Bulog dilucuti habis-habisan dengan dalih liberalisasi, penyediaan konsumsi pangan masyarakat sepenuhnya dalam kendali Pedagang besar, importir dan pabrikan swasta. Dengan penguasaan pangsa pasar sebesar itu, telah terjadi kartel penentu harga. Karena itulah, pemerintah melakukan intervensi, agar masyarakat tak dirugikan.

Pemerintah menyadari bahwa mafia kartel Pangan harus di hentikan. Dalam arti tidak melarang pengusaha untuk melakukan bisnis pangan namun tidak boleh mengontrol harga akibat adanya kartel. Caranya? Impor pangan hanya diadakan setahun sekali dengan quota memperhatikan kemampuan pasokan petani dan harga di tingkat konsumen. Jadi engga bisa lagi impor seenaknya sesuai permintaan pengusaha yang melobi pejabat. Dengan setahun sekali impor maka akan lebih efisien dan mudah diawasi pemasukan barang dan pendisitribusiannya.

Dari sisi retail , Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis peraturan yang penetapan harga acuan bagi tujuh komoditas pangan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2016 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Aturan ini bertujuan untuk menurunkan dan menciptakan stabilitas harga pangan. Tujuh komoditas pangan yang diatur harga acuannya antara lain beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Dengan demikian petani lebih sejahtera, para pedagang mendapat keuntungan yang wajar dan konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kemudian, dikeluarkannya Permendag No.27 Tahun 2017 sebagai revisi Permendag 2016, maka Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) di beri peran strategis melakuan operasi pasar melakukan pembelian dan penjualan untuk tiga komoditas, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Artinya jika harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Petani dan harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Konsumen, maka Mendag dapat menugaskan BUMN untuk melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga petani tidak dirugikan. Sedangkan untuk Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya akan mengacu pada ketentuan ini dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk enam komoditas, yaitu gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Dalam hal ini, Bulog dan BUMN lainnya dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, Koperasi, dan atau swasta.

Secara hukum pedagangan , pabrikan maupun importir dapat di jerat hukum pidana bila melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dan polisi punya kepastian hukum untuk menindak para pemain kartel pangan. Berpuluh puluh tahun negeri ini dikuasai oleh bandit berkelas mafia yang diback up penguasa untuk mendapatkan rente dari praktek monopoli dan oligopoli komoditas pangan sehingga mereka menjadi diktator harga untuk mendatangkan laba tak terbilang. Dan kini di era Jokowi , pesta itu usai sudah. Apa hasilnya ? Index GFSI ( Global Food Security Index atau Indeks Ketahanan Pangan Global bila tahun 2014 menempati urutan 76 dari 133 negara tapi tahun 2016 naik menjadi urutan 71 dan tahun 2017 menjadi 51. Ini bukti hasil observasi dunia kehebatan Indonesia mengelola ketahanan pangan.

KEBIJAKAN IBU SUSI ?

Ada yang menyentak kesadaran semua pihak? " Kita terlalu lama memunggungi laut. Padahal kekayaan kita yang sanga luar biasa itu ada justru di laut" Demikian cuplikan pidato Jokowi usai di lantik sebagai Presiden. Itu menyadarkan semua pihak. Bahwa kita semua sudah mengabaikan karunia Tuhan yang begitu besar kepada negeri ini. Kita juga lupa bahwa kita di takdirkan sebagai negara bahari dengan luas laut lebih luas dari darat. Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. 

Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Setelah itu , Ibu Susi atas mandat penuh sebagai Menteri kelautan menegakan hukum di teritori laut Indonesia agar jangan ada lagi kapal asing menjarah laut kita yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia. Ada sekitar Rp. 30 triliun nilai ikan Indonesia berhasil di selamatkan dari jarahan kapal asing. 

Dengan penegakan hukum yang keras ini maka memberi peluang nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dan peningkatan harga ekspor. Saat sekarang nilai tukar produksi perikanan sudah diatas 109%. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar Rp 357,88 miliar, naik 463% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 77,47 miliar.Ibu Susi memang berhasil dengan upaya penegakan hukum tersebut.

Tapi what next ?

Faktanya sampai saat sekarang belum nampak kerja nyata ibu Susi dalam hal optimalisasi produksi perikanan budi daya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan; sehingga belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan; belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi; belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur; lemahnya peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; lemahnya peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi; tidak adanya peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Setelah 3 tahun kabinet bekerja belum menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber devisa utama. Malah masih kalah dengan penerimaan devisa dari TKW.

Menurut survei BPS (Badan Pusat Statistik) hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sampai kini belum tahu apakah program bu Susi mampu menaikan minat orang untuk masuk dalam usaha perikanan. Setidaknya apakah ada upaya mendorong pertambahan rumah tangga nelayan. Faktanya baru 30% kapasitas produksi nasional dapat di capai. Itupun dengan nilai ekonomi yang rendah. Berbagai kendala peningkatan usaha perikanan mudah diucapkan namun sulit menemukan solusinya ketika bicara anggaran yang tidak kecil. Kemampuan fiskal kita terbatas.

SOLUSI.

Beberapa pengusaha nasional di bidang perikanan sudah menyampaikan keluhan kepada MenKo Maritim soal kendala serius dalam mengambangkan bisnis kelautan di Indonesia. Semua itu karena kebijakan Ibu Susi. Dunia usaha menanti rencana konkrit Ibu Susi untuk menciptakan iklim investasi sektor perikanan dan kelautan yang kondusif. Kalau tidak segera disikapi maka potensi laut hanya sekedar potensi dan tidak ada nilai ekonominya bagi peningkatan penerimaan negara dan petumbuhan ekonomi. Kalaupun ada , nilainya lebih kecil dari sektor lain, padahal potensinya sangat besar. Padahal seharusnya justru di laut kita jaya..