Mampukah Pemerintah bayar utang?

Tahukah anda bahwa utang negara itu tidak berjangka pendek tetapi jangka menengah dan panjang. Berkisar 5-15 tahun. Utang yang di gali era SBY beruntun jatuh tempo di era Jokowi. Untuk bayar bunga dan utang saja selam tiga tahun kekuasaan Jokowi  sebesar Rp. 939 Triliun. Jadi kalau sampai tahun 2017 Jokowi menarik utang sebesar Rp. 1.067,4 triliun, tolong juga lihat kemampuan Jokowi bayar utang dan bunga selama 3 tahun. Nah  tahun 2018 harus keluar uang lagi bayar utang  Rp. 390 Triliun dan 2019, sebesar 420 triliun. Sampai dengan tahun 2019 utang yang dibayar Jokowi masih utang era SBY. Utang  yang ditarik Jokowi akan jatuh tempo tahun 2020.  Apakah indonesia mampu membayar utang tersebut ? 

Baik saya jelaskan dari sisi praktisi sebagai investor. Investor itu tertarik terus mendukung pembiayaan anggaran suatu negara atau business atas dasar pertimbangan sebagai berikut. 

Pertama, Anda perhatikan, dalam kondisi tersulit dengan beban bunga dan cicilan yang begitu besar ,Indonesia tetap mampu bayar. Artinya likuiditas pemerintah terjaga sangat baik. Mengapa ? Karena tingkat kepercayaan semakin tinggi dimata investor sehingga pemerintah tidak sulit melakukan restruktur utang, misal melalui skema  recycle bond atau utang lama di tukar dengan utang baru dengan bunga dan cicilan yang rendah, dengan mengalihkan ke SBN dalam negeri. Terjadinya restruktur anggaran pembangunan yang lebih efisien

Kedua, Likuiditas dalam negri sangat besar. Data Kemenkeu september 2017, utang Pemerintah Pusat Rp3.866,45 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN sebesar Rp536,91 Triliun (13,9%), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1%). Jadi 81 % utang negara kepada rakyat sendiri, yang 56% nya bermata uang rupiah. Sisanya mata uang asing. Siapa yang memberi pinjaman kepada pemerintah ? Ya Perusahaan asuransi, Dana pensiun, perusahaan sekuritas ( reksadana ) dan perbankan. Ini berkat reformasi sektor keuangan yang dicanangkan Jokowi tahun 2015.

Ketiga, terjadi penambahan asset produktif. Nah asset produktif indonesia itu adalah BUMN. Peningkatan asset BUMN di era Jokowi mencapai dua digit!  Kementerian Badan Usaha Milik Negara memperkirakan aset BUMN dapat mencapai Rp 7.035 triliun pada 2017 atau meningkat 11,22 persen dibandingkan dengan Rp 6.325 triliun pada 2016. Nilai ini sama dengan 3 kali dari APBN. Jadi masih dibawah dari total utang negara atau dengan DER ( current Asset ) 55%. Itu masih sangat layak.  Apalagi current asset indonesia itu didominasi oleh perusahaan lembagan keuangan.  Jadi jangan GR seolah olah kita kaya SDA dan investor tertarik karena SDA kita.  Kekayaan SDA  tidak bisa di jadikan dasar untuk menilai solvabilitas negara Liat aja Venezuela yang kaya SDA, engga ada yang mau utangi dan bankrut.

Keempat, investasi yang dilakukan Jokowi berasal dari utang  ( melalui pembiayaan anggaran)  60 % lebih masuk ke sektor produksi real yang berjangka pendek dampaknya dan hanya berkisar 40% investasi tak berwujud seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga,  yang berdampak jangka panjang. Artinya management utang sangat rasional, berdampak jangan pendek dan berspektrum jangka panjang dengan meningkatknya kesejahteraan rakyat untuk terjadinya pertumbuhan berkelanjutan.

Apakah penilaian saya itu salah ? tahun ini  lelang SBN (Surat Berharga Negara) terakhir mengalami oversubscribe. Lebih tinggi permintaan daripada penawaran. Bahkan bukan rahasia lagi bahwa sebelum lelang SBN, inden sudah terjadi antrian. Dengan transfaransi APBN dan data makro ekonomi , investor menjadi  penilai yang paling objectif tentang kinerja pemerintah. Apalagi SBN itu bertenor jangan menengah atau diatas 5 tahun. Kalau kinerja buruk, prospek buruk engga ada orang mau antri beli SBN. Mengapa ? karena investor pasti engga bego. Mana ada orang punya uang bego, kecuali pengamat yang hidup dari uang receh. Kalau investor percaya kepada Jokowi itu bukan karena jokowi jago pencitraan tetapi memang pemerintah Jokowi itu kredible dimata investor.

Solusi pembiayaan Jokowi.

Penerimaan pajak semua habis bayar belanja pegawai, transfer Daerah dan wilayah otonom. Tidak tersisa untuk bangun jalan baru, bahkan untuk buat jalan 30 KM, engga ada duit. Kita ambil contoh APBN tahun 2017, penerimaan sebesar RP. 1750 T. Sementara pengeluaran sebesar Rp. 2080 Triliun. Negatif kan. Kalau Jokowi pinjam uang untuk belanja pegawai, engga ada investor yang beli surat utang , dan tidak mungkin lembaga keuangan mau kasih utang. Siapa yang mau kasih utangan untuk belanja. Apalagi DPR melarang Menteri Keuangan mengeluarkan surat utang dengan menggadaikan asset negara kecuali menjadikan asset sebagai underlying. Jadi kita sebagai rakyat jangan “ baper” seolah olah negara utang untuk bayar pegawai atau bangun gedung kantor baru. Atau utang untuk bayar subsidi. Engga ada itu.

Nah utang apa yang dilakukan Jokowi? ini utang bisnis. Semua program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur didapat dari utang. Infrastruktur itu bukan hanya jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, yang secara langsung dapat membayar utang dari pendapatan, tetapi juga untuk dana desa, investasi pendidikan, pusat kesehatan, revitalisasi waduk dan irigasi, yang merupakan intangible investment , yang baru dirasakan dalam jangka panjang dengan lahirnya generasi sehat dan terpelajar, serta desa yang kuat untuk menghadapai industrialisasi.

Nah bagaimana caranya Jokowi melakukan fundraising dengan kondisi lebih besar pasak daripada tiang itu? Pertama, menugaskan BUMN melakukan aksi pembangunan infrastruktur yang punya nilai ekonomis. Kan dana di perlukan sangat besar. Benar. Perhatikan cara smart nya. Jokowi melakukan rasionalisasi arah BUMN dan restruktur modal BUMN. Contoh katakanlah BUMN dapat tugas membangun dengan anggaran Rp. 100 triliun. Jokowi hanya menyuntikan dana dalam PMN sebesar 10% atau Rp. 10 Triliun. Itupun Rp. 10 triliun bukan dari modal sendiri tapi utang dengan menerbitkan SBN. Lah sisanya gimana ? Jokowi juga menyediakan instrument hedge fund atas proyek BUMN itu melalui VGF (Viability Gap Fun) agar revenue proyek di jamin diatas IRR market.

Sisanya ini didapat melalui leverage dalam skema financial engineering. Kekurangan itu bisa ada dapat melelui loan dari bank. Tapi umumnya bank tidak mau memberikan pinjaman untuk proyek yang belum ada bukti hasilnya. Mencari mitra juga belum tentu mudah karena kekurangan modal sampai 90%. Kalaupun ada posisi BUMN akan lemah. Lantas bagaimana solusinya? Proyek itu ada bagi dalam 10 tahap dengan 10 entity (SPC : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, D,). Tahap pertama ( A) dibiayai dari modal sendiri tanpa ada pinjaman darimanapun. Sehingga BUMN terbebas dari biaya tetap berupa bunga dan keharusan mengangsur. Proyek itu setelah selesai dibangun, langsung dioperasikan dengan memberikan revenue. Future income dalam 15 tahun sebesar Rp 2 Triliun.

Setelah proyek tahap 1 selesai, BUMN bisa membangun proyek tahap 2 tapi BUMN tidak punya uang lagi karena sudah habis. Kalau harus menunggu sampai ada uang , tentu tidak mungkin. Bagaimana caranya agar bisa dilanjutkan? BUMN menerbitkan global Bond (seperti yang dilakukan Pelindo dan Angkasa Pura dan Jasa Marga ) dalam bentuk revenue bond dengan jaminan revenue proyek tahap A. Dari Global bond itu BUMN dapat LTV sebesar 50% dari Future income atau Rp.1 triliun. Dana hasil penjualan revenue bond itu di gunakan untuk membangun proyek B.

Setelah proyek B selesai dibangun, Asset proyek A dijaminkan dengan menerbitkan CMO melalui pasar modal. Hasil penjualan CMO itu digunakan untuk membangun proyek C. Setelah proyek C selesai dibangun, revenue proyek B di gunakan untuk membangun proyek D dengan cara menerbitkan revenue bond. Setelah proyek tahap D selesai dibangun maka asset proyek tahap B di jaminkan dengan skema CMO untuk membangun proyek E.

Begitu seterusnya... setelah 10 kali putaran maka ke 10 perusahaan (ABCDEFGHIJK) itu di gabung dalam satu holding untuk masuk bursa ( contoh yang terjadi dengan Wika Toll Road ). Hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan agar DER sehat untuk tari utang lagi dari perbankan. Loh kan BUMN digadaikan? helloooo, boss, yang dijaminkan adalah SPC bukan BUMN, ya proyek itu sendiri sebagai jaminan. BUMN mah aman aman saja. Kalau gagal ya ambil tuh proyek, dan tetap setelah 30 tahun, negara ambil sesuai kontrak PPP.

Ilustrasi diatas dikenal dengan istilah project derivative value. Atau harta bisa beranak pinak sendiri. Mengapa ?karena modal pertama memberikan bukti dan keyakinan bagi pihak lain bahwa proyek itu layak. Skema pembiayaan ini dipakai pembangunan jalan Toll atau pembangkit listrik atau bandara. Dimana revenue pasti dan pembangunan bisa dibuat beberapa tahap untuk memungkinkan modal di leverage berkali kali.

Apa yang dilakukan pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN yang khusus melaksanakan program pembangun infrastruktur adalah agar kekurangan APBN dapat ditutupi melalui skema leverage ini.Artinya proyek itu dibiayai melalui sistem keuangan dimana melibatkan Asset Management, Project Management, Fund Manager dan perbankan, bursa. Penyertaan modal pemerintah itu hanya trigger untuk terjadinya financing scheme yang di back up investor institusi, yang pasti aman dari intervensi dibandingkan dengan private investor. Jadi bila Rp.37 triliun dana penyertaan negara maka leverage bisa mencapai lebih dari Rp.300 triliun dan selagi ada peluang proyek baru, leverage terus terjadi tanpa henti. Makanya kerja kerja agar uang terus mengalir…

Nah bagaimana untuk pembiayaan infrastruktur yang intangible seperti pendidikan, kesehatan dan dana desa ? Kan engga mungkin itu dijadikan underlying ujntuk dapatkan uang dari market karena tingkat pengembalian tidak ada. Oh gampang. Menkeu , sebagai pemegang saham BUMN itu, portfolio berupa saham itu, dijadikan sebagai underlying untuk terbitkan bond berjangka waktu 15 tahun. Kalau total asset BUMN sebesar Rp. 6.560 Triliun, ekspansi SBN hanya 5% setiap tahun atau Rp. 300 Triliun. Sementara kenaikan asset BUMN diatas 5% setahun. Apa engga ditabrak oleh investor, wong nilainya 20 kali dari underlying. Makanya satu satunya yang membuat iri elite politik terhadap Jokowi adalah kemampuannya menciptakan financial resource, unlimited resource. Money follow program!

Mengapa Orang padang benci Jokowi?

Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas UUD 45. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa “kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu, Pembukaan UUD 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”. Jadi walau UUD 45 di buat dengan terburu namun para pendiri negara sepakat bahwa kalau nanti ada pasal dalam UUD 45 tidak sesuai dengan Pancasila akan diberbaiki kemudian. Yang penting batang tubuhnya sudah ada. Atas dasar itulah negeri ini tegak. Itulah buah konsesus para pendiri negara ini.

Namun apakah semua tokoh sepakat ? tidak. Ada dua kekuatan yang tidak bisa menerima Pancasila secara utuh, Yaitu Komunis dan Islam. Masing masing punya agenda berbeda , namun tujuan sama yaitu menguasai negeri ini dengan platform perjuangan mereka.  Dua tahun setelah negeri ini merdeka, terjadi pemberontakan Madiun , dimana Muso bersama PKI menyatakan tidak setia kepada Sokarno Hatta. Saat itulah Soekarno memerintahkan TNI untuk memadamkan pemberontakan. Kemudian dua tahun kemudian atau tahun 1950, diterbitkannya Perda No. 50 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Ini cikal bakal kelak terjadinya pemberontakan PRRI yang dimotori oleh gerakan ingin mendirikan negara Islam.

Tokoh Masyumi,  Isa Anshary, pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, menulis, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, iman dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”. Tahun 1955, Pemilu pertama sejak proklamasi digelar. Partai Masyumi mendapatkan nomor tiga partai pemenang Pemilu. Hasil Pemilu itu bertugas menyusun perbaikan UUD yang ada. Dari tahun 1956 sampai 1959, perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya. Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu,

”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini. Tentu yang paling meradang atas dekrit Soekarno ini adalah kelompok Masyumi. Mengapa ? Cita cita mereka mengubah UUD sesuai dengan Islam gagal. 

Itu sebabnya para tokoh Masyumi seperti Natsir, Safrudin Prawiranegara. Dan Soemtro Djoyohadikusumo dari PSI dan lain lain bergabung dengan gerakaan PRRI, yang sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein berhasil merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Gerakan  ini memicu terbentuk dewan kekuasaan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. NKRI berderak. Pemerintah Soekarno berusaha mengajak mereka bermusyawah  namun gagal. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membentuk Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Soekarno tidak punya pilihan kecuali memerintahkan TNI untuk menghentikan gerakan separatis tersebut. Namun apa hendak dikata, Kekuatan milter dari PRRI bisa dengan mudah memukul mundur Pasukan yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang berkekuatan dari Divisi Diponegoro - Jawa Tengah. Mengapa? Karena peralatan militer PRRI lebih canggih. Ini berkat bantuan dari AS melalui operasi CIA. Akhirnya Soekarno memerintahkan pasukan Siliwangi  bersama RPKAD. Pemberontakan itu berhasil di tumpas, Karena ,para prajurik Siliwangi umumnya religius, sehingga mudah merebut hati orang padang yang agamais.  Beberapa tokoh di balik gerakan itu ditangkap dan ada juga yang melarikan diri seperti Soemitro Djoyohadikusumo ( ayahanda Prabowo). Adik Hamka melarikan diri ke AS, sementara Hamka sendiri ditangkap.

Setelah itu, Soekarno memecah mecah Sumatera Tengah menjadi tiga provisi yaitu, Sumbar, Riau dan Jambi. Orang Padang sangat marah dan dendam dengan Soekarno. Apalagi jauh sebelum merdeka, gerakan mendirikan Khilafah itu sudah ada di MInang dengan munculnya gerakan wahabi. Bagi orang padang, Soekarno adalah penanggung jawab hancurnya gerakan NKRI bersyariah atau Negara Islam. Makanya ketika ada momentum menjatuhkan Soekano, akses kepada AS yang sudah dimiliki tokoh pendukung PRRI dulu seperti Soemitro digunakan agar dapat memudahkan aksi Soeharto merebut kekuasaan secara konstitusi. Dan PKI yang merupakan pendukung utama Soekarno jadi korban paska kejatuhan Soekarno.

Makanya di era Soeharto, tidak ada gerakan dari orang Padang yang anti Soeharto. Begitupula ketika SBY berkuasa , orang Padang sangat mendukung, bahkan Gubernur Sumbar diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Artinya dendam orang padang kepada TNI yang terlibat langsung dalam operasi penumpasan tidak ada. Yang ada adalah dendam kepada Soekarno. Makanya jangan kaget bila sebagian orang Padang masih membenci Jokowi. Mereka sebetulnya tidak membenci Jokowi tetapi membenci PDIP sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau mereka membenci PDIP Itu karena ketua umumnya adalah Putri Soekarno, yaitu Megawati. Stigma politi seperti ini sengaja di ciptakan oleh lawan Politik PDIP agar mampu mengalahkan PDIP di Sumatera Barat.

Seharusnya Orang padang membaca sejarah dengan baik. Bahwa para Tokoh masyumi akhirnya menyadari kesalahan mereka mendukung PRRI. Makanya ajakan Soekarno kembali kepangkuan ibu pertiwi mereka terima begitu saja. Dan mereka ikhlas dipenjara. Karena mereka memang salah. Mengapa ? karena gerakan mereka ditunggangi oleh Asing, yaitu AS, Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan dari pengaruh asing. Dan Soekarno telah bersikap jelas sesuai dengan konsesus berdirinya Negara ini berdasarkan Pancasila, yang tadinya mereka ikut menyetujui. 

Jadi kalau sekarang masih ada gerakan islam bersama Partai berbasis islam yang ada di sumatera barat menyudutkan Jokowi, itu hasil rekayasa politik yang sengaja menciptakan stigma negatif terhadap PDIP dan Jokowi. Logika politik berkaitan dengan fakta sejarah masa lalu punya tempat sebagai bentuk balas dendam atas sikap Soekarno yang membubarkan Masyumi. Dan ini dimanfaatkan oleh AS untuk menggoyang Jokowi agar bisa menggantinya dengan presiden Pro AS. Yakinlah, setelah presiden pro AS terpilih orang padang engga akan dapat apa apa. Kehadiran Jokowi ke Padang dengan memberikan dukungan penuh atas pembangunan sumatera barat adalah cara cerdas yang seakan mengatakan kepada rakyat sumbar : Kita bersaudara. Musuh kita orang luar. Mengapa kita tidak bersatu dalam jalinan NKRI dan Pancasila. Lupakan masa lalu dan kita songsong masa depan dengan harapan melalui kerja keras pada hari ini. Jokowi sadar bahwa secara budaya orang minang itu tidak pendendam dan tidak anti pluralisme.  Rakyat hanyalah korban politik. 

MINANG

Sejarah adat dan Agama.

Saya ingin menjelaskan budaya Minang. Mengapa saya mengatakan Minang? karena dalam kebudayaan Orang padang belum tentu orang Minang. Tetapi orang Minang pasti orang padang. Ini harus saya jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk kepembahasan lain. Orang Minang itu dasarnya adalah adat besandi syara, syara bersandikan kitabullah. Jadi orang minang pasti islam. Tetapi bukan islam seperti kaum pedatang dari Arab yang sudah berbaur dengan budaya Arab. Islam di Minang adalah islam yang menerapkan adat atau tradisi.Jadi sama dengan islam di Jawa yang menerapka tradisi budaya. Mengapa sampai orang padang terbelah dengan Minang? itu karena politik adudomba yang di create oleh Belanda dengan memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Tuanku Nan Tua dari Kota Tua di wilayah Agam membawa aliran Wahabi di penghujung tahun 1700. Setelah aliran itu meluas, Belanda membantu kaum adat memerangi kaun Padri itu.

Sewaktu saya kecil, yang saya baca hanyalah cerita tentang Imam Bonjol yang melawan para pendukung adat yang dibela Belanda. Setelah mulai tua, saya baca kisah tentang Tuanku Nan Rinceh, yang kurus tapi dengan matamenyala bagai api. Ia muncul dalam arena konflik sosial yang melanda Minangkabau sejak awal abad ke 19. Karena dia memaksakan bagaimana islam mesti ditaati tanpa ditawar, konon ia membunuh saudara ibu kandungnya. Wanita itu seorang pengunyah tembakau. Masyarakat yang ingin ditegakkan Tuanku Nan Rinceh memang masyarakat yang ideal: tak ada orang memakan sirih. Pakaian putih-putih haru dikenakan, dan kaum pria harus berjanggut. Wanita haru bertutup muka, tak boleh memakai perhiasan. Kain sutera harus dijauhi. Syariat Islam harus dijalankan, dan siapa yang tak taat dihukum.

Mengapa sampai aliran Wahabi bisa diterima oleh sebagian orang padang. Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, sebuah studi tentang masa riuh 1784-1847 dapat menjawab dengan objectif. Seperti tampak dari judulnya, Dobbin mencoba menunjukkan maraknya api keagamaan di Minangkabau itu sebagai jawaban sosial atas perubahan ekonomi yang terjadi. Kaum saudagar umumnya lebih kaya dibandingkan petani yang hidup dari kebun kopi dan pala. Para saudagar Minang ini, umunya mereka adalah patron, seperti kakek saya sudah mengenal ekspor ketika itu dan bermitra dengan orang asing seperti Europa dan China. Jadi gap kaya miskin sangat lebar sehingga mudah di provokasi menjadi kekacauan sosial, dengan membawa emosi agama. Belanda menggunakan kaum wahabi untuk menghancurkan kaum adat, yang akhirnya terpaksa kaum adat minta tolong ke Belanda.

Baru pada 1821 kekuasaan kolonial Belanda masuk ke kancah sengketa. Tapi konflik bersenjata itu masih panjang, dan barus habis setelah 27 tahun. Apa sebenarnya yang didapat? Kerusakan, tentu, tapi juga satu titik, ketika orang menyadari bahwa tiap tatanan sosial dibentuk oleh kekurangannya sendiri. Kaum Padri bisa mengatakan bahwa Islam adalah sebuah jalan lurus. Tapi jalan yang paling lurus sekali pun tetap sebuah jalan: tempat orang datang dari penjuru yang jauh dan dekat, berpapasan, tak menetap. Yang menentukan pada akhirnya bukanlah bentuk jalan itu, melainkan orang-orang yang menempuhnya. Islam jalan lurus, tapi Minangkabau akhirnya tak seperti yang dikehendaki kaum Padri. Apalagi pada 1832 utusan Tuanku Imam Bondjol kembali dari Makkah: kaum Wahabi telah jatuh dan ajaran yang dibawa Haji Miskin dinyatakan tak sahih.

Maka Imam Bonjol pun berubah. Ia mengundang rapat akbar para tuanku, hakim, dan penghulu. Ia mengumumkan perdamaian. Ia kembalikan semua hasil jarahan perang. Ia berjanji tak akan mengganggu kerja para kepada adat. Sebuah kompromi besar berlaku. Di tahun 1837, administratior Belanda mencatat bagaimana masyarakat luas menerima formula yang lahir dari keputusan Imam Bonjol itu: “Adat barsandi Sarak dan Sarak barsandi Adat”. Tetapi reinkarsi wahabi itu sampai kini masih ada di Sumatera Barat, dan menjadi virus merusak sendi sendi budaya asli orang padang.

Makanya orang Minang jelas tidak mungkin bisa terpengaruh politik ala wahabi. Kecuali orang padang yang tidak mengakui adat Minang. Orang padang yang ada di perantauan umumnya adalah orang minang, yang engga gampang di provokasi oleh orang berjubah dan berjanggut. Karena orang minang itu sangat mandiri dan tidak gampang di provokasi. Orang minang itu cerdas. Kalau engga cerdas mana mungkin bisa survive di rantau, sampai ke mancangera. kalau mereka memilih Jokowi karena mereka cerdas. Adat mengajarkan itu.!

HIdup berakal mati beriman

Orang minang itu ada prinsip hidup yang menurut saya sangat membumi, yaitu “ hidup berakal mati beriman.” Perhatikan ajaran itu, tidak ada pituanmengatakan “ hidup beragama mati beriman. Mengapa ? karena landasan orang minang itu beragama karena budaya. Dan budaya itu bertumpu kepada akal, namun akal itu menuntun orang minang menuju Tuhannya. Mengapa orang Minang, para pemudanya di haruskan untuk merantau “ Karatau madang di hulu, Babuah, babungo balun, Marantau bujang dahulu, Di rumah baguno balun. Artinya apa ? orang minang yang tidak merantau itu tidak berguna dirumahnya. Selagi dia masih kampung dia tidak akan apa itu Lain lubuk, lain ikannya. Tidak akan bisa menghargai pluralisme. Adat minang itu percaya bahwa alam terkembang jadi guru. Artinya buka mata lebar lebar, jangan seperti katak dalam tempurung.

Ketika saya pergi merantau, orang tua saya mengingatkan saya bahwa saya putra minang dan sudah menjadi tradisi pria minang itu merantau. Ada istilah bagi anak muda minang “ Jangan merantau sepanjang nasi bungkus. Artinya kalau bekal habism pulang! Jangan. Itu laki laki gadang sarawa ( pengecut ). Merantulah seperti marantah China. Engga pulang kalau gagal. Ini motivasi hebat bagi setiap pria minang. Bahwa merantau menguji akal dewasanya untuk pantas disebut mamak rumah. Di rantau pria minang melihat fakta bahwa kehidupan itu penuh warna. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada beragam suku menghuni bumi ini. Sikap mental anti pluralisme, bukanlah yang diajarkan adat minang. 

Orang minang itu mengutamakan induk semang ( boss ) daripada keluarga jauh. Mereka pandai merebut hati boss , karena memang diajarkan oleh adat. Kebayang engga kalau orang minang itu terjebak dengan ajaran ekslusifitas agama, pasti mereka gagal berkembang di rantau. Dan kalau dia gagal, orang tua akan bilang” tidak berakal. “ Bahkan kalau hidupnya berengsekpun disebut “ tidak berakal” Mengapa tidak disebut “tidak beragama? karena orang minang tahu bahwa karakter orang itu hebat karena akalnya bekerja baik. Walau agamanya hebat tapi akalnya tumpul tetap aja jadi lalar  hijau ( pembuat masalah ).

Karena didikan adat minang itu mengharuskan setiap pria mandiri. Dari kecil pria minang udah dilatih oleh pamannya bagaimana survival seperti diajarkan jadi koki agar bisa buka restoran, perbaiki jam, agar bisa buka service jam, menjahit, agar bisa hidup dari jasa menjahit, dan palsafah dagang diajarkan oleh paman. Seperti jangan makan sebelum penglaris. Disiplin utamakan pendapatan daripada belanja. Jangan kalah dengan ayam bangun tidur.  Agar lebih banyak kerja dan ikhtiar daripada tidur. Jangan pulang sebelum pergi. Artinya jangan takut dengan resiko, yang sehingga membuat kamu tidak pernah melangkah. Masih banyak lagi.

Dalam hal politik , orang Minang diajarkan kecerdasan politik, iyakan apa kata orang, kita tetap dengan sikap kita. Artinya, kalau ada yang provokasi orang minang, tidak akan bisa mengubah cara dia berpikir yang bebas. Mereka dilatih tidak jadi follower buta. Kenapa ? agar hidup berakal mati beriman. Kalau hidup beragama tanpa akal,  mati pasti bego.!

Honggo Wendratno?

Minggu lalu ada berita besar tentang Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya dia aman saja di Singapore walau kasus dia termasuk mega skandal di era SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan memastikan dia tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda agar bisa objectif atas berita yang beredar. Setidaknya tidak menjadikan PS sebagai sasaran fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek pusat petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi kasus KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu ikhlas assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang akhirnya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik lama dilarang melakukan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di era SBY, karena posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan mudah dia mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Ini jelas melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu karena kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai direktur Tuban Holding.

Saya mengenal HW tahun 90an. Kami satu usia. Orangnya baik dan dia tidak ahli soal pat -gulipat. Apalagi sampai mampu merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang seperti itu. Yang jelas hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan karena kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun dia aman saja tinggal di Singapore. Karena saya ketemu dia di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan dia sebagai buronan puluhan triliun.

Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di era Jokowi tetapi stuck prosesnya. Maklum ketika itu DPR masih dikuasai KMP. Nah sekarang HW kabur tanpa diketahui dimana dia berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu pasti kasus ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? KIta lihat sikap Jokowi dalam memimpin pembrantasan Korupsi di negeri ini? semoga tidak seperti sebelumnya di era Gus Dur, Megawati , SBY. Berat sekali beban Jokowi demi tegaknya keadilan..

Semoga bisa di pahami.

Andaikan Jokowi ..

Tadi pagi ada Inbox masuk. Dia bertanya “ sejauh mana sih babo suramnya keadaan Indonesia ketika diserahkan ke Pak Dhe ? Saya tersenyum membaca inbox dengan nada lugu. Kalau saya jawab lewat inbox akan panjang, dan tentu akan terjadi dialogh panjang. Makanya saya pilih menjawabnya lewat postingan ini agar members bisa membacanya.

Tahukah kamu, sayang. Ketika kali pertama Jokowi masuk Istana, dia mengdapati kas belanja kosong, bahkan minus. Untuk bayar hutang dan bunga saja harus cari utangan. Kalau Jokowi cetak uang dengan menjaminkan devisa yang ada maka hanya hitungan minggu, mata uang akan jatuh dan hiper inflasi akan terjadi tanpa bisa di kendalikan lagi. Apalagi devisa hanya cukup untuk belanja 4 bulan. Kalau Jokowi menarik hutang untuk belanja maka itu akan semakin dalam masalah yang ada dan semakin sulit upaya memperbaiki keadaan. Kondisi indonesia saat itu secara makro dalam kondisi genting sekali. Kalu terlambat mengatasi maka akan lebih buruk keadaannya dibandingkan paska kejatuhan Soeharto. Mengapa ?

Sejak tahun 2012 indonesia mengalami defisit primer APBN. Dimana kalau dihitung dari pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang terjadi defisit sebesar Rp 45, 5 triliun, dan menjadi Rp 96 triliun di tahun 2013, pada APBN Perubahan 2014 menjadi Rp 111 triliun. Artinya APBN sudah tidak sehat atau sudah tekor. Pemerintah sudah tak mampu membayar cicilan bunga utang dengan pendapatan yang dimiliki, sehingga akhirnya gali lubang tutup lubang, dimana untuk membayar cicilan bunga utang pemerintah sepenuhnya harus menarik utang baru. Disamping itu ketimpangan yang makin lebar. Rasio gini selama 10 tahun terakhir turun menjadi 0,5. Indeks Gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan suatu negara. Dengan indeks gini di atas 0,4, ketimpangan di Indonesia tergolong tinggi. Ini bisa mengancam stabilitas politik, karena bisa digunakan oleh petualang politik untuk terjadinya chaos.

Juga tidak ada perluasan industri. Kontribusi industri terhadap PDB menurun. Neraca perdagangan melorot. Pada 2004, neraca perdagangan surplus 25,06 miliar dollar AS, menjadi defisit 4,06 miliar dollar AS pada 2014. Memang pertumbuhan ekonomi kita tinggi diatas 5-6% di era SBY. Tetapi tidak menciptakan lapangan kerja yang luas. Elastisitas 1 persen growth dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000. Itu karena bisnis rente lebih banyak daripada yang tradeble Efisiensi ekonomi semakin memburuk, ditandai dengan semakin tingginya indeks ICOR, dari 4,17, menjadi 4,5. Nilai tukar petani selama 10 tahun terakhir turun 0,92. Itu karena inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur, Sementara itu sepanjang pemerintahan era SBY, tax ratio turun 1,4 persen. Padahal 90% lebih penerimaan dari Pajak. Sumber pembiayaan dari hutang semakin sulit dan kalau dipaksa akan mencemaskan fundamental ekonomi kita.

Bayangkan disituasi seperti itulah Jokowi memimpin negara ini. Selama 10 tahun SBY berkuasa kita membakar uang kurang lebih Rp. 3000 triliiun hanya untuk memanipulasi harga melalui subsidi BBM agar rakyat tetap bisa dimanjakan dengan harga kebutuhan pokok rendah. Kekuasaan yang menipu lewat harga. Dan ketika Jokowi berkuasa , Indonesia engga ada duit berlebih untuk memanjakan dan menipu rakyat lewat subsidi bego" " Utang tidak mudah lagi didapat karena harga minyak jatuh. “ Kalaulah ekonomi yang diwariskan SBY sangat bagus, Jokowi yang tukang kayu itu, yang bukan elite politik ,tidak akan mungkin jadi presiden. Tetapi karena semua elite takut menghadang masalah, maka si krempeng itu di ceplungkan jadi Presiden" Kata teman aktifis.

Sementara , untuk membuat kebijakan yang reformis berkaitan dengan APBN tidaklah mudah. Karena DPR dikuasai oleh koalisi Merah Putih. Tentu mereka tidak ingin ada kebijakan yang akan merugikan kepentingan oligarki bisnis dibalik koalisi itu. Terdengar kabar bahwa KMP harus mengamankan bisnis kartel dibidang migas, pangan dan distribusi sembilan bahan pokok. Karena oligarki bisnis yang ada dibalik KMP berjasa menjadikan mereka duduk di DPR. Tetapi itulah kehebatan Jokowi. Dengan nyali yang besar, dia berhasil meyakinkan TNI, dan Polri atas langkah yang harus di lakukannya dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi. Langkah besar dan berani itu adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang produksi dan memangkas belanja pegawai. Dengan restruktur APBN ini maka Pemerintah punya ruang untuk menggerakan mesin ekonomi negara yang terancam bangkrut. Agar APBN kredibel maka sektor yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi seperti impor BBM, Pangan, dan lain sebagainya di hapus dari kegiatan ekonomi. Pada waktu bersamaan Jokowi melakuka reformasi pajak dengan program pengampunan pajak. Dengan demikian daftar wajib pajak semakin tersasar secara akurat dan kedepan potensi pajak akan menjadi potensi ekonomi demi tegaknya keadilan bagi semua.

Setelah APBN kredible maka dampaknya kepercayaan investor institusi kembali bangkit dan Indonesia menjadi radar investasi bagi investor dalam dan luar negeri. Saat itulah Jokowi memanggil pulang SMI agar terlibat menjaga momentum perbaikan APBN dan membuat APBN semakin kredible di hadapan publik. Dengan semakin krediblenya APBN maka pemerintah tidak lagi bekerja atas dasar uang yang ada tetapi money follow program. “ Tidak lagi money follow function, jadi yang betul mestinya money follow program, ya program kita apa, kita fokus ke situ. “ demikian kata Jokowi setahun setelah dia berkuasa. Saat itu indonesia sudah menjadi kekuatan sistem yang menjadi magnit financial resource untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran. 

Ternyata setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, justru dia bisa menyelesaikan masalah negara yang dijurang ke bangkrutan. Setidaknya walau belum bisa mensejahterakan rakyat semua, namun proses perbaikan dan pemulihan terus terjadi dan menuaikan hasil. Ini lah hasilnya 3 tahun Jokowi berkuasa. , jika tahun 2014 pangsa pasar industri mencapai 1,74 persen secara global. Kini pangsa pasar meningkat menjadi 1,83 persen. Dan ini berdampak dengan naiknya peringkat daya saing industri kita, bila tahun 2014 peringkat 12 dan sekarang peringkat 9. Artinya kalau tidak ada pasar engga mungkin industri tumbuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap PDB lebih dari 20 persen. Ini peringkat keempat setelah Korea Selatan dengan sumbangan 29 persen, Tiongkok (27%), dan Jerman (23%). Jadi pasar melihat bahwa kebijakan ekonomi Jokowi yang berorientasi produksi telah berada dijalur yang benar.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah maka lihatlah trend bursa. Karena penilaian bursa itu objectif dibandingkan pengamat atau ekonomi apalagi politisi. Tahun 2017 pencapaian target perusahaan yang listing di pasar modal atau IPO melesat melebihi target yang ditetapkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 35 perusahaan. Bahkan pihak BEI menyebut jumlah perusahaan yang menggelar penawaran perdana tahun ini tercatat paling banyak selama lebih dari 20 tahun terakhir. Index Bursa tembus 6000 dipenghujung tahun 2017. Prestasi ini tidak pernah terjadi selama negeri ini merdeka. 

Cobalah bayangkan, kalau Jokowi mengikuti rencana yang sebelumnya di era SBY yaitu tetap memberikan subsidi BBM, tetap berhutang untuk konsumsi, tetap mengabaikan pajak, tetap membiarkan bisnis mafia migas, dan lain lain, maka APBN akan kehilangan trust terhadap publik, dan akhirnya mendorong pemerintah mencetak uang seperti ARAB dan Venezuela sehingga berdampak hiper inflasi..Kini di venezuala orang kehilangan segala galanya dari kemelimpahan subsidi harga yang diberikan pemerintah berpuluh tahun. Tidak ada kemakmuran ,yang ada adalah luka parah yang hanya melahirkan pemimpin populis oportunis…menipu dan merampok rakyat. Anda tidak perlu memuji Jokowi, tidak perlu membantunya kalau tidak ingin mendukungnya, tetapi cobalah jadi orang beriman dan berahlak. Pandai pandailah bersyukur atas karunia Tuhan yang telah melahirkan pemimpin yang tepat disaat yang tepat. Nikmat apalagi yang kamu dustakan, wahai saudaraku ? Jadi berhentilah buat opini yang merendahkan prestasi nyata. Kalau tidak bisa berterimakasih, lebih baik diam.!

Sumber : Buku Jalan Sepi.

Buku yang mengulas dibalik kebijakan Jokowi dan kinerjanya dapat dibaca buku Jalan Sepi. Untuk order hubungi WA 081212199662