PMN seperti ponzy.

 

Kalau membaca data Belanja APBN untuk penyertaan modal Negara pada BUMN, sangant miris.  Mengapa ? PMN diberikan bukan dalam rangka meningkatkan value BUMN tetapi menambal bolong akibat salah urus, seperti Rp,  18,6 triliun untuk PT Hutama Karya karena Waskita gagal bangun jalan Toll Trans Sumatera.  Sebesar Rp3,56 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk pembayaran polis Jiwasraya yang gagal  bayar. Refinancing utang Waskita Karya Rp. 6 triliun karena terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Di era SBY belanja APBN memang sangat rendah. Selama periode 2005-2014 mencapai Rp46,98 triliun. Bandingkan dengan era Jokowi 2015-2024, mencapai Rp355,72 triliun. Nilai tersebut bahkan lebih dari 7 kali lipat PMN era SBY.  Saya tidak mengatakan  SBY lebih baik atau lebih buruk dari Jokowi. Karena ini berkaitan agenda dan paradgima pembangunan yang setiap presiden bisa saja berbeda programnya. Asalkan DPR setuju ya boleh saja. Jadi perubahan itu tergantung kepada DPR. 

Era Jokowi memang agendanya adalah percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi. Karena sekian puluh tahun kita tertinggal soal index infrastrutkur dibandingkan negara lain. Sementara di era SBY paradigma pembangunan kepada kekuatan ekonomi domestik UMKM. Skema nya  collateral provider lewat BUMN, PT Jamkrindo atau Jaminan Kredit Indonesia. Tercatat Jamkrindo rutin mendapatkan dana segar dari pemerintah. Makanya belanja PMN untuk BUMN rendah.

Makanya jangan kaget sejak era Jokowi tidak ada belanja PMN untuk program BUMN atau BUMD mengantisipasi adanya revolusi 4G. Tidak ada pembangunan data center berbasis Ecommerce oleh BUMN. Tapi justru pemerintah memberikan konsesi kepada swasta konglomerat membangunnnya. Ya mereka menikmati pesta dengan menarik fee gateway dan applikasi besar, yang berdampak pedagang UMKM tidak bisa bersaing dengan produk asing. Padahal bangun data center itu hanya 10% dari total Belanja PMN sekarang. Engga gede amat. 

Tetapi karena political will memang tidak ada, ya udah. Keadaan UMKM yang terpuruk karena apikasi ecommerce, itu terima aja.   Engga usah saling salah menyalahkan. Itu sudah agenda dari awal yang disepakati. Toh yang kita sukses bangun jalan toll, bandara, kereta cepat, untuk menyamankan orang  berduit. Itu biasa saja. Kan kita udah jadi anggota G20 dan sebentar lagi jadi anggota OECD.

Saya hanya membayangkan Jokowi sebagai boss holding Company. Setiap tahun pusing kepala karena dirongrong oleh anak perusahaan minta tambahan modal. Padahal setiap direksi BUMN diangkat pasti  melewati fit and proper test. Mereka bicara tentang kehebatannya mengelola dan menciptakan laba. Resume akademis CV mereka pasti hebat. Nyatanya setiap tahun mereka bukannya bawa untung tapi cerita lagi soal tahun depan bagus asalkan tahun ini dapat tambahan modal. Bahkan bukan rahasia umum, ada direksi BUMN bayar deviden dari hidden utang, yang akan dibayar dari PMN. Udah seperti ponzy. Sehat asalkan dapat tambahan modal.

Mereka terlalu besar

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi pernyataan keras perihal pengucilan nikel dari Indonesia di Amerika Serikat (AS) perihal aturan Inflation Reduction Act atau IRA. Aturan ini sendiri akan memuat pemberian insentif dan subsidi terkait dengan energi hijau.  AS tidak memasukan nikel ore dalam IRA tetapi smelter yang menggunakan batubara masuk IRA. 

“ Amerika (AS) ini sekarang negosiasi IRA dengan kita karena mereka kekurangan dan saya bilang dengan mereka kalian gak bisa anggap kami enteng kalau kalian gak mau fine," kata Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA 2023, dikutip Senin (18/9/2023). Saya tersenyum saja baca berita itu. Mengapa ? 

Di AS kalau sudah jadi UU tidak ada satupun kekuatan yang bisa melanggarnya dan tidak bisa dinegosiasikan. Kalau sampai AS sekarang tetap  menjadi negara besar, itu karena hukum tegak. Nah yang tidak diketahui oleh LBP adalah UU IRA itu lahir berkat tekanan dari kampiun modal terbesar di dunia, yaitu BlackRock, Vanguard Group Inc. dan State Street Global Advisors Inc. Gabungan, mereka memegang hampir 20,2 persen saham di S&P 500. 

Kekuatan dari BlackRock, Vanguard Group Inc. dan State Street Global Advisors Inc. Menurut S&P Global Market Intelligence. Dalam rapat pemegang saham, suara mereka penting. Dan mereka juga punya lobi kuat di kongress dan gedung putih. Nah kalau RUU IRA sudah jadi UU, maka itu sudah final. Sekuat apa indonesia dibandingkan kampiun modal. Lah likuiditas kita masih tergantung pasar uang kok. Engga berutang bubar APBN. Belum lagi Aset mereka saja 10 kali dari PDB Indonesia. Think about it.

Saya ingat tahun 2021, salah satu teman di NY berkata “ jika BlackRock, State Street, dan Vanguard hari ini memutuskan bahwa mereka akan mulai memberikan suara “ya” terhadap proposal ESG”, seluruh lanskap akan berubah.” Dan itu dibuktikan dengan disahkannya UU IRA pada agustus 2022, Setiap investasi yang dianggap melanggar IRA akan kena ban masuk ke market SP. Jadi penguasa dunia itu adalah pemodal. Itu bukan rumor dan kebetulan kampiun modal itu didirikan oleh etnis  Yahudi. 

Tranformasi politik

 

Mengapa sampai PKB bergabung kepada Nasdem? Apakah karena ambisi Muhaimin yang ingin jadi Capres? Pertanyaan ini mengingatkan saya paska pemilu 2019. Saya bertemu dengan teman yang juga elite politik. “ Ada silent operation yang sedang berusaha mempersatukan islam konservatif dengan islam tradisional. Tentu perekatnya tetap saja kaum nasionalis.  “ Katanya. Saat itu saya tidak sempat mikir terlalu jauh. Karena saya anggap upaya itu terlalu utopia. Tapi kata kata itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk mengexplorer nya.

Saya tahu di Era reformasi, Edi Sudrajat yang representasi TNI tersingkir dalam Munas Golkar tahun 1999. Kemudian TNI melalui operasi intelijen mendukung berdirinya PKB, PAN, dan PKS. Tujuannya membuat keseimbangan terhadap Golkar. Arsitek nya adalah SBY, yang menginginkan ada keseimbangan terhadap pengaruh Golkar yang berubah jadi Partai. Namun setelah disahkannya UU pemilu 2003, oleh SBY golongan islam itu dia kapitalisasi sendiri untuk kepentingannya.  Diapun menang terhadap PDIP yang pernah unggul pada pemilu 1999.

Di era SBY, koalisi partai islam ( PPP, PKB, PKS, PAN ) dan partai  pragmatis  ( Golkar, PD dll ) berkuasa. Prinsip nasionalism diabaikan. Saat itulah TNI mendukung bangkitnya PDIP sebagai penyeimbang. Mengakiri kekuasaan SBY, PDIP jadi pemenang pemilu. Jokowi berkuasa. Nah diera Jokowi sebenarnya terjadi restruktur politik secara significan. itu bukan oleh Jokowi tapi oleh PDIP. Tujuannya mengembalikan kepada empat pilar politik, NKRI, Pancasila dan UUD 45, Bhineka tunggal Ika.

Era pertama Jokowi era mengeruhkan air dikolam untuk menangkap ikan dan kemudian pada periode kedua mulai menjernihkan kolam lewat restruktur dan merger politik sekterian  dan nasionalis lewat rekayasa kekuasaan. Mulailah gelombang merger terjadi secara perlahan namun kearah bandul yang  dinginkan. Prabowo  menampung golongan islam moderat seperti PAN, PKB dan Gelora, PBB. PDIP menampung PPP. 

Dan Nasdem menampung PKS. Namun peran PD sangat besar. Maklum SBY itu arsitek dari TNI yang pernah bertugas modernisasi partai islam paska reformasi. Ini dikawatirkan akan memberikan peluang bagi SBY untuk mengkapitaliasi golongan islam. Maka ditarik jugalah PKB untuk penyeimbang. Maklum PKB sejak lepas dari Gus Dur lebih patuh kepada Kiayai dan kiyai itu hubungannya dengan TNI sangat dekat. Jadi kesediaan Muhaimin menjadi wakil Anies sebenarnya adalah kehendak elite NU sendiri..untuk apa ? ya penyeimbang.

Setelah itu, mulai orkestra dimainkan.  Kubu koalisi Prabowo mulai mengarahkan wakilnya dari unsur luar jawa. Ini bisa saja mengarah kepada Eric atau Yusril.  Ini tak lepas dari rekayasa kekuasaan agar tidak ada lagi sekat karena suku dan agama. Ya politik pluralisme.   Nah bagaimana dengan PDIP? karena PDIP bagian dari king maker dan Jokowi sebagai fronter tentu last to minute akan menentukan cawapres Ganjar. Arahnya jelas, yaitu pollitik pluralisme. 

Walau kita telah merdeka sejak tahun 1945, namun sebenarnya kita baru merdeka dalam arti  sesungguhnya setelah adanya UU Pemilu tahun 2003. Tentu usia yang relatif masih sangat muda. Tapi proses itu begerak cepat dan menempatkan kita negara yang kini termasuk sangat flexible menghadapi resesi global dan tetap  cool ditengah konfllik Laut China Selatan antara China dan AS. 

Setelah pemilu 2024 siapapun yang tampil sebagai pemenang, saya yakin masalah transformasi  politik sudah dianggap selesai. Engga ada lagi cebong kampret. Tidak ada indentitas selain indonesia. Selanjutnya kita masuk ke transformasi ekonomi dari tradisional ke industrialisasi. Tahun 2045 kita bisa saja jadi negara hebat. Jadi boleh dong saya berharap cucu saya kelak bisa jadi presiden RI.

Peta baru China atas kawasan LCS

 

China  membuat peta wilayah baru teritorinya. Peta ini menunjukkan apa yang disebut sembilan garis putus-putus, mendemarkasi apa yang mereka anggap sebagai perbatasan lautnya, dan mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Perulangan terkini dan terkini lainnya pada peta tahunan, mencakup garis 10 ke arah timur Taiwan.  

Di ujung timur laut China di perbatasan dengan Rusia, terlihat Pulau Bolshoy Ussuriysky, sebuah pulau di pertemuan sungai Amur dan Ussuri, sebagai wilayah China, meskipun negara-negara tersebut menandatangani perjanjian hampir 20 tahun yang lalu untuk membagi pulau tersebut.  Di sepanjang perbatasan selatan dengan India, terlihat Arunachal Pradesh dan Dataran Tinggi Doklam, yang telah lama berseteru antara China dan India, jelas berada di dalam perbatasan China, bersama dengan Aksai Chin di bagian barat yang dikuasai China tetapi masih diklaim oleh India.

Peta baru itu juga mencakup wilayah maritim dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam, yang membuat anggota Asean perlu untuk membahasnya. Tapi Indonesia sebagai Tuan rumah dan sekaligus ketua ASEAN. Tidak memasukan agenda soal LCS itu dalam pertemuan ASEAN kemarin. 

Bagaimana dengan posisi Indonesia ? Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan China kebetulan bukan negara yang menerima UNCLOS. Dan dari 9 dash line yang di claim China tidak termasuk pulau natuna, yang merupakan kawasan territorial Indonesia. Itu hanya masalah ZEE. 

Menurut saya ini sebagai bagian dari politik dalam negeri China yang berusaha menarik simpatik dari kalangan Militer terhadap Partaik Komunis China yang berkuasa. Maklum issue yang seksi hubungan militer China dan PKC adalah soal wilayah territorial. Dan sekaligus cara China untuk memperingatkan AS jangan coba coba bermanuver  diwalayah yang di claim china sebagai teras rumahnya.

Kudeta militer di Gabon.

 

Tahun 2012, saya pernah ke Gabon untuk melihat potensi tambang besi. Cadangan besar namun insfrastruktur sulit dan geopolitik sangat rentan. Karena negara ini tidak mengenal demokrasi dan tatakelola SDA yang baik. Hanya masalah waktu akan terjadi goncangan politik. Apalagi gaya presidennya terlalu kampungan “ Ini negara saya punya. “ Katanya. Dia tidak menyebut  “ kami”. Tapi saya, menunjuk ke dirinya sendiri. Saya membatalkan rencana bergabung dengan konsorsium China. Sebelumnya Tahun 2006 China ditunjuk oleh pemerintah Gabon mengeksplorasi tambang besi di Belinga di timur laut Makokou. Tahun 2013 Konsorsium China keluar dari Belinga. Tapi tahun 2016 China dapat KK tambang emas di sana.

Gabon terletak di pesisir Atlantik yang berada di Afrika Tengah. Adalah bangsa yang pernah menjadi bagian dari kolonial Perancis. Lokasi sama seperti di Indonesia yaitu di lintasan Khatulistiwa, yang diliputi 85% hutan hujan ekstensif. Gabon merdeka pada tanggal dan bulan yang sama dengan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Tapi tahunnya 1960. Presiden pertama adalah Léon M'ba yang dipilih tahun 1961, dengan Omar Bongo Ondimba sebagai WaPres. 

Paska kemerdeakan, Geopolitik Gabon adalah geostrategis Perancis. Léon M’ba memimpin dengan diktator. Dia meninggal tahun 1967. Wapresnya Omar Bongo Ondimba menggantikannya sebagai presiden. Selanjutnya Omar Bongo Ondimba berkuasa lewat 8 kali pemilu dengan angka elektabilitas diatas 60% dan tingkat kepuasaan rakyat diatas 80%.   

Semua tahu bahwa saat Omar Bongo Ondimba berkuasa, sebenarnya yang berkuasa adalah pemodal tambang dan industri smelter. Para politisi yang tergabung dalam oligarki partai hidup hedonis dari sistem pemerintahan kleptokrasi. Tahun 2009 Omar Bongo Ondimba wafat digantikan oleh putranya, Ali Bongo. Selama 3 kali pemilu selalu unggul. Berkuasa 14 tahun. Gaya kepemimpinannya sama dengan ayahnya : bego dan rakus. 

Namun kemarin usai pemilu dimenangkannya dengan suara mayoritas, malah dikudeta oleh militer. Itu karena rakyat sudah muak dengan kepemimpinannya. Kemarahan rakyat yang terpendam lama, diselesaikan oleh militer. Semoga negara yang berpenduduk hampir tiga juta itu bisa menyelesaikan konflik politk secara damai. Yang jelas kekuasaan itu memabukan dan membuat penguasa tidak tahu diri dan rakyat semakin dungu. Makanya perlu kaum terpelajar yang tidak memihak untuk terus bersuara soal keadilan agar rezim tidak sampai mabok…