SUMBAR yang mengalahkan Jokowi.

Hasil real count form C1 Pilpres 2019 yang dilakukan KPU sampai Selasa (30/4/2019) pukul 16:00. Data real count KPU dari 16.719 Tempat Pemungutan Suara (TPS), suara yang sudah dihitung berasal dari 13.550 TPS (81,04%). Provinsi Sumatera Barat dikuasai oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 86,24 % atau meraih 2.028.801 suara dari total suara yang sudah dihitung sebanyak  2.352.612 suara. Jokowi-Ma’ruf Amin hanya menang di 1 kubapaten dari 16 kabupaten/Kota. Memang tragis. Ini PR besar bagi Kepala Daerah Sumbar untuk melobi DPR Pusat yang dikuasai oleh suara koalisi DPR. 

APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2019 sebesar Rp7,1 triliun. Dari sebesar ini pendapatan berasal dari PBB dan Pajak kendaraan, restoran, minuman sebesar Rp. 2,4 Triliun. Sisanya sebesar Rp 4,1 triliun dari APBN pusat yang merupakan dana perimbangan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp421 miliar. Artinya 70% atau 2/3 sumber pendapatan APBD Sumbar memang berasal dari Pusat. Dana dari pusat ini hanya sebesar Rp.2,8 Triliun yang bersifat khusus untuk pembangunan secara langsung. Sisanya digunakan untuk belanja pegawai, biaya pendidikan (BOS), bagi hasil kota dan kabupaten, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Jadi kalau tida ada dana alokasi khusus dan trasfer lainnya dari Pusat , praktis tidak ada pembangunan di sumatera Barat yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Bandingkan dengan Riau, dari Rp. 10 triliun APBD, 90% berasal dari PAD, sisanya dari Pusat. Mengapa ? Karena sumatera barat tidak punya tambang besar seperti Riau, Kalimantan, tidak punya kebun sawit seperti Riau dan Kalimantan. Satu satunya potensi ekonomi yang menjanjikan  dalam jangka panjang adalah pariwisata. Dan itu membutuhkan dana besar untuk menghidupkan potensi wisata sebagai potensi penerimaan daerah. 

Makanya Jokowi sangat sadar sekali bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting bagi sumatera barat,. Kalau infrastruktur tidak ada bagaimana object wista akan didatangi wistawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya infrastruktur berupa bandara, jalan, tetapi juga investasi menghidupkan wisata budaya dengan membangun ribuan rumah adat. Saya yakin pembangunan sumatera Barat ke depan akan berfocus kepada pembangunan infrastruktur ekonomi yang berorientasi kepada industri kreatif pendukung bisnis wista. Apalagi tahun 2019-2024 kurdior OBOR akan dibangun besar besaran antara Riau dan Sumatera Utara, tentu Jokowi ingin sekali Sumbar yang berada ditengah tengah mendapatkan peluang untuk juga berkembang bersama daerah lainnya. Pembangunan Toll Padang -Pakan baru akan dikebut termasuk perluasan bandara MInang Kabau.

Banyak orang menduga bahwa kekalahan Jokowi di Sumatera Barat akan mengurani perhatian Jokowi kepada Sumatera Barat. Saya yakin itu bukan sikap seorang Jokowi. Jokowi itu pemimpin yang amanah. Dia tidak bekerja hanya untuk orang yang memilihnya tetapi juga yang tidak memilihnya.  Dia terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Setelah dia mengikrarkan sumpah jabatan sebagai Presiden maka perhatiannya akan lebih besar kepada daerah yang kurang PAD nya. Karena itu amanah UU perimbangan pendapatan Pusat dan Daerah. Jokowi akan berupaya , bagaimana daerah yang PAD nya kecil dapat meningkatkan kinerjanya melalui diversifikasi penerimaan berdasarkan potensi wilayah, walau daerah itu tidak menyukainya. 

Tantangan Pemda Sumatera barat kedepan adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan elite partai di Pusat khususnya anggota DPR, yang dikuasai koalisi PDIP. Karena keputusan dana alokasi khusus itu lebih bersifat politis. Tanpa persetujuan DPR, akan sulit pemerintah Jokowi mengalokasikan dana khusus untuk sumbar. Makanya PEMDA dan elite partai yang menang pemilu di Sumbar harus pandai melobi pusat. Yang penting pakai falsafah minang " tak apa bila harus berjalan dibawah kolong rumah orang asalkan dapat telur." Artinya pandai pandailah berelok laku. Khusus bagi rakyat Sumatera barat adalah bagaimana meningkatkan SDM agar mampu meningkatkan pendapatan daerah dan semakin kecil ketergantungan dengan pusat. Karena semakin kecil ketergantungan dengan pusat semakin leluasa PEMDA mengembangkan potensi wilayahnya. Peran APBD juga akan semakin besar fungsi sosialnya bagi rakyat.