Krisis pangan setelah COVID-19

Kalau harga minyak jatuh. Itu tidak akan membuat dunia panik. Bahkan happy. Tetapi kalau harga pangan naik, itu akan jadi masalah serius. Krisis kesehatan COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi, dan dengan cepat memperburuk krisis ketahanan pangan dan gizi. Dalam hitungan minggu, COVID-19 telah menunjukkan risiko, kerapuhan, dan ketidakadilan yang mendasarinya dalam sistem pangan global, dan krisis pangan sudah di depan mata. Jokowi meminta jajarannya memperhatikan stok bahan pangan di masa pandemi COVID-19. Jokowi menyampaikan peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) soal ancaman krisis pangan akibat virus Corona. Apalagi tingkat swasembada pangan kita 54,8 pada tahun 2018. Ini sangat mengkawatirkan. 

Beras penting karena merupakan makanan pokok bagi separuh populasi dunia, termasuk sekitar satu miliar orang kekurangan gizi yang tinggal di Asia dan Afrika Barat. Kerusuhan pangan terburuk selama krisis 2007-08 bukanlah tentang harga roti, tetapi harga semangkuk nasi. Saat ini, hanya beras yang berdiri di antara kita dan krisis pangan yang parah. Dunia tidak dapat menghindari serangan inflasi pangan yang sangat besar, yang akan sangat menyakitkan bagi negara-negara pengimpor pangan seperti Mesir, Turki, dan Indonesia. 

Kelaparan akan meningkat. Bahkan negara maju pun akan melihat kenaikan tajam harga supermarket. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, harga pangan telah melonjak ke level tertinggi sepanjang masa. Bahkan secara riil, disesuaikan dengan inflasi, indeks makanan FAO hanya sedikit di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 1974. Pada tahun lalu, harga gandum di Eropa melonjak hampir 65% dalam dolar, jagung naik hampir 38% dan minyak sawit naik hampir 55%. Namun, harga beras patokan turun hampir 20% selama periode yang sama.

Menipisnya stok beras dunia secara terus-menerus menempatkan dunia dalam situasi genting lebih dari satu dekade yang lalu. Setiap tahun dari tahun 2000-01, dunia mengkonsumsi lebih banyak beras daripada yang diproduksinya, dengan cuaca buruk yang merusak hasil panen. Pada 2006-07, stok telah turun ke level terendah dalam 20 tahun. Tanpa buffer, pertanyaannya adalah kapan, bukan jika, harga akan melonjak.

Dari 24 negara eksportir utama pangan dan pertanian dunia ternyata 10 negara merupakan kelompok negara maju atau negara industri, yaitu: Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Kanada, Belgia, Italia, Australia, Selandia Baru, Inggris, Denmark.  Jumlah negara tersebut akan bertambah apabila Rusia, Chili, dan Polandia dimasukkan.  Artinya, perdagangan pertanian dan pangan yang bersumber dari negara maju mendominasi dunia. Dari 24 negara pengekspor pangan dan pertanian utama dunia tersebut, Indomesia urutan ke-24. Itupun hanya memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor pangan dan pertanian dunia sebesar 1.0 persen pada tahun 1995 menjadi 1.1 persen  pada tahun 2017. 

Dengan komposisi perdagangan pangan dunia tersebut, dan disituasi krisis ekonomi bersamaan dengan krisis COVID-19, negara negara maju tersebut akan menggunakan bargain posisi mereka sebagai pengekspor pangan. Ini akan memacu kenaikan harga pangan dunia. WTO sudah mengkawatirkan hal ini jauh sebelumnya. Pada tahun 1993, selama fase terakhir negosiasi perdagangan Putaran Uruguay di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, sebagian  besar negara produsen pertanian menolak kebebasan negaranya membatasi eksport. Alasannya mereka lebih utamakan pasokan dalam negeri.  

Bagi negara yang kaya dan populasi kelas menengahnya besar, kenaikan harga tidak ada masalah. Mereka tetap bisa beli. Tetapi bagi negara yang populasi rakyat miskin banyak seperti India, philipina kenaikan harga ekpor pangan aakn berdampak serius bagi rakyatnya. Dengan tingginya harga pangan dunia akan mendorong pengusaha melakukan ekspor dan memangkas suplai ke dalam negeri. Harga pangan dalam negeri tentu akan menyesuaikan dengan harga international. Hal itu menyebabkan kelaparan karena orang miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan tidak akan bisa membeli makanan jika harga naik dua atau tiga kali lipat.

Untuk diketahui Amerika Serikat, Kanada dan Australia adalah raja pangan dunia. Mereka mengekspor sebagian besar dari output mereka. AS umumnya mengekspor 50 persen gandumnya, sementara tahun lalu Australia dan Kanada masing-masing mengirimkan 60 persen dan 70 persen produksi panganya ke luar negeri. Pertanyaannya sekarang adalah: apa yang terjadi bila eksportir biji-bijian utama seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia mengurangi ekspor mereka? dan menjadikan hegemoni pangan sebagai bargain politik dunia. Kalau mereka mengurangi ekspornya, harga pangan dunia akan melambung. Maka dapat dipastikan dunia ketiga seperti Timur tengah, Afrika, Asia akan mengalami krisis pangan.

Bagaimanapun tidak ada negara yang dapat secara strategis menggunakan batasan ekspor sebagai alat diplomatik atau politik kecuali ia memonopoli pasar ekspor. Setelah mendapat pelajaran dari kedua kegagalan itu, AS tidak pernah lagi mencoba memperkenalkan pembatasan ekspor sebagai senjata politiknya. Walau pengaruhnya sangat besar terhadap harga international. Pasal 12 Perjanjian WTO tentang Pertanian secara efektif diabaikan oleh negara-negara anggota WTO. Sementara harga biji-bijian global naik tiga kali lipat pada , indeks harga konsumen untuk bahan makanan naik hanya 2,6 persen.

Yang lebih penting bagi ketahanan pangan global adalah pengentasan kemiskinan dan perluasan produksi pangan di negara-negara berkembang. Ada dua elemen dalam ketahanan pangan.  Satu, adalah apakah orang punya cukup uang untuk membeli makanan. Kedua, adalah apakah orang benar-benar dapat mengamankan atau memiliki akses ke makanan.Faktor-faktor ini dapat diulang sebagai akses ekonomi dan akses fisik. Negara miskin mungkin kekurangan keduanya. Penurunan pendapatan yang signifikan karena pandemi COVID-19 akan menyebabkan kenaikan harga pangan. Pandemi virus Corona yang sedang berlangsung dapat menyebabkan krisis pangan di negara-negara miskin karena masalah dalam akses ekonomi dan fisik.

Bagi Indonesia, setidaknya dengan adanya COVID-19 ini , harus benar benar menyadarkan pemerintah agar masalah ketahanan pangan bukan hanya politik dalam negeri mengamankan stok, tetapi memastikan nasip rakyat tidak tergantung dari impor. Caranya ?memperluas hasil pangan, sumber daya pertanian seperti tanah pertanian harus diamankan dari serobotan lahan property dan industri.  Peningkatan luas lahan pertanian harus serius diupayakan terus. Agar tingkat swasembada kita bisa mendekati 100%. Kalau kejadian krisis pangan, kita bisa menghentikan ekspor dan  mengkonsumsinya secara domestik.  Ketergantungan ketahanan pangan dari impor sangat beresiko terhadap NKRI. Suriah hancur karena diawali oleh krisis pangan.

Solusi.

Langkah pertama adalah merombak infrastruktur rantai pasok pangan agar tahan iklim. Ini berarti membangun infrastruktur seperti cold storage, gudang, konektivitas pedesaan, dan layanan digital yang dapat diakses dan terjangkau oleh petani. Banjir Pakistan baru-baru ini menunjukkan pentingnya membangun gudang makanan tahan iklim seperti silo. Teknologi seperti sistem peringatan dini untuk peristiwa terkait iklim ekstrem, atau layanan saran dan prakiraan cuaca online, dapat membantu petani mengelola tanaman mereka dengan lebih baik. Konektivitas pedesaan yang lebih baik dapat mendukung logistik pasokan pertanian, sementara teknologi seperti penginderaan jarak jauh dapat meningkatkan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan melalui pemantauan dan diagnostik

Kedua, kita harus memastikan bahwa produksi pangan cerdas iklim melalui pendekatan seperti mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam ke dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Menyeimbangkan produktivitas dengan hasil adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuntut perspektif yang jauh lebih luas yang mencakup seluruh rantai pasokan makanan mulai dari produksi hingga pemrosesan, pengemasan, transportasi, dan akhirnya ke konsumen.

Ketiga, kita harus menggunakan solusi berbasis alam untuk mendukung produksi pertanian sambil membantu meregenerasi ekosistem. Solusi berbasis alam melibatkan konservasi atau rehabilitasi ekosistem alami dan peningkatan atau penciptaan proses alami dalam ekosistem yang dimodifikasi atau buatan.

Solusi ini mungkin termasuk wanatani berbasis masyarakat, yang memperbaiki tanah dan melindungi keanekaragaman hayati sambil meningkatkan ketahanan tanaman dan mata pencaharian pedesaan. Mengintegrasikan flora asli ke padang penggembalaan ternak, mengurangi intensitas pengolahan tanah, dan memulihkan habitat yang penting bagi kesehatan daerah aliran sungai, adalah contoh bagus lainnya dari solusi berbasis alam.

Menyampaikan solusi ini dan lainnya menuntut perubahan transformatif dan inovasi di setiap titik di sepanjang sistem pangan. Ini juga akan melibatkan perubahan perilaku dalam pola konsumsi kita. Peran sektor swasta akan sangat penting, melalui investasi cerdas di bidang pertanian yang memberikan dampak pembangunan sekaligus keuntungan. Pada tingkat individu, konsumen dapat membantu dengan mengubah kebiasaan pola makan mereka menuju makanan nabati bergizi yang menghasilkan lebih sedikit emisi daripada produksi makanan hewani. Makanan hewani merupakan hampir 57% dari emisi gas rumah kaca global dari produksi makanan, dan peralihan ke makanan nabati dapat menyebabkan pengurangan emisi ini secara signifikan.

Organisasi pembangunan juga memiliki peran penting. Baru-baru ini, ADB mengumumkan ambisinya untuk menginvestasikan $14 miliar guna mengatasi tantangan jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketahanan pangan antara tahun 2022-2025. Dukungan ADB dan WB akan fokus pada area termasuk input pertanian, produksi dan distribusi pangan, perlindungan sosial, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air. Hal ini juga mengakui pentingnya membina kerja sama regional yang lebih besar untuk menghindari ancaman tindakan proteksionis yang memperparah kerawanan pangan secara global. Prioritas langsungnya adalah untuk mendukung orang-orang yang rentan, dan dalam jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Tanpa kemajuan iklim dan keanekaragaman hayati, tidak akan ada kemajuan pangan. Skala ancaman rangkap tiga ini menuntut tingkat kerja sama sektor multilateral, swasta, dan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita perlu bertindak sekarang sebelum dampak perubahan iklim semakin parah, membuat lebih banyak keluarga rentan dan kelaparan, dan mengikis kemakmuran yang diperoleh dengan susah payah di kawasan ini.