Mungkinkah Jokowi jatuh?

Ketika pidato pembukaan Kongres PDIP di Bali, Megawati Nampak menitikan air mata. Memang fitrah wanita tidak bisa menyembunyikan perasaannya, walau air mata itu menimbulkan tanda tanya , apakah itu tu airmata bahagia ataukah itu airmata duka. Namun dari pernyataan Megawati selama kongres tahulah kita bahwa diamnya Megawati selama ini bukanlah seratus persen memberikan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi. Ada ketidak puasaannya terhadap Jokowi sebagai presiden RI. Seakan Megawati kecewa karena Jokowi tidak bisa melaksanakan secara penuh misinya sebagai petugas partai. Megawati nampak kecewa karena itu. Mungkin satu hal yang dilupakan oleh Megawati bahwa Indonesia bukanlah pemerintahan yang menganut system parlementer. Indonesia menganut system Presidentil. Ketika seseorang terpilih sebagai Presiden maka dia bukan lagi monopoli milik partai atau ormas, tapi dia milik semua partai dan golongan. Ia adalah presiden Repuplik Indonesia ,pemimpin bagi semua rakyat, bagi semua golongan, bagi semua partai. Keberadaan Partai berdasarkan UU hanya sebatas mencalonkan kadernya sebagai presiden. Yang menentukan terpilih atau tidak calon itu adalah rakyat , bukan partai. Jadi partai itu tak lebih hanyalah mesin yang melahirkan pemimpin nasional. Partai adalah training center seseorang untuk masuk kepentas kepemimpinan Nasional. Setelah terpilih sebagai presiden maka presiden harus patuh dan tunduk kepada UU , bukan kepada Partai. !

Mengapa APBN-P 2015  begitu mulus di syahkan oleh DPR?  Semua tahu bahwa pengesahan APBN setelah usai sidang pleno penetapan  BG sebagai Kapolri, yang diusulkan oleh PDIP atas prakarsa dari Megawati. Sepertinya ada transaksional antar partai Koalisi di DPR atau apalah. Yang jelas keberadaan BG sebagai Kapolri begitu strategisnya bagi Megawati dan PDIP sehingga mereka dapat dengan mudah menerima APBN-P yang didukung penuh oleh KMP. Namun nyatanya setelah itu,  BG gagal sebagai Kapolri karena dibatalkan oleh Jokowi. Selanjutnya elite KIH meradang karena para Mafia Migas, mafia Pupuk, Mafia Minerba, Mafia Pangan, yang berusaha merapat ke mereka untuk mendapatkan perlindungan akibat kebijakan Jokowi, mulai merasa gerah. Satu kader PDIP yang juga anggota DPR tertangkap tangan KPK karena suap izin Tambang batubara. Jokowi tidak bisa lagi diatur. Ia hanya fokus melaksanakan amanah APBN  yang di syahkan DPR. Jokowi membuat kecewa elite KIH karena  mencabut hak hak trading arm untuk Petral , penghapusan subsidi BBM ( premium ), membuat ngambang contract JV dengan sonangol, menghapus skema subsidi pupuk, dan melibatkan TNI untuk membrantas mafia pangan. Sementara peluang rente atas kebijakan  fiscal Jokowi sangat kecil sekali bisa didapat. Mengapa ? untuk swasembada pangan, Jokowi melibatkan TNI dan pembangunan insfrastruktur melibatkan BUMN. Dengan metode penyaluran dana fiscal ini maka siapapun yang mencoba menyunat anggaran ini akan berhadapan dengan TNI dan KPK. Dan untuk mengimbangi dominasi politik KIH terhadapnya, Jokowi menjalin sinegi dengan KMP melalui Prabowo, sehingga tidak mudah bagi DPR untuk menghadang kebijakannya melalui hak angket atau hak konstitutional lainnya.

Dengan kondisi dukungan yang mulai melemah dari KIH , apakah Jokowi akan jatuh ? Apalagi semua Mafia mempunyai kekuatan financial dan  power mensuplai dana  untuk mejadikan LSM, Ormas sebagai proxy melakukan pressure terhadap kekuasaan Jokowi. Belum lagi kekuatan underbow Partai akan menjadi mesin memprovokasi massa untuk mempressure pemerintah. Saya masih ingat ketika semua orang ingin menjatuhkan Gus Dur,  seorang perwira tinggi TNI mengatakan kepada saya dalam pertemuan santai di Grand Hyatt. Bahwa Elite Politik butuh dukungan TNI untuk melakukan SI menjatuhkan Gus Dur. Andaikan TNI menolak maka MPR tidak akan berani menjatuhkan Gus Dur. Mengapa TNI mendukung menjatuhkan Gus Dur? Ya karena Gus Dur mereformasi TNI sehingga TNI tidak lagi dengan dokrin tentara Rakyat. Soeharto memilih lengser sebagai Presiden ketika dia berkali kali menelpon senior TNI yang ada di Golkar namun telp tidak tersambung. Itu artinya dia tidak lagi didukung TNI. Mengapa TNI menarik dukungan terhadap Soeharto ? karena KKN yang dilakukan Soeharto sudah sampai pada tingkat membuat TNI harus bersikap sesuai dokrin TNI sebagai Tentara Rakyat. Jadi, apabila ada pihak entah itu Partai yang ingin menjatuhkan Jokowi lewat sidang Instimewa MPR maka mereka harus punya alasan yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari TNI. Begitu juga apabila ada ormas atau LSM atau gerakan Mahasiswa yang ingin menjatuhkan Jokowi maka mereka harus punya alasan yang kuat untuk meyakinkan TNI agar menarik dukungan terhadap Jokowi.

Mungkinkah TNI menarik dukungan terhadap pemerintahan Jokowi? Hampir tidak mungkin TNI akan menarik dukungan terhadap Jokowi.Mengapa ?sejak reformasi , ini kali pertama peran TNI dilibatkan dalam program pembangunan yang bersifat sangat strategis yaitu swasembanda pangan. Ini seakan mengaktualkan jargon Soedirman tentang TNI bahwa tentara itu ibarat ikan yang hidup diair , yang tidak bisa ikan dipisahkan dengan air karena pasti ikan mati. Tidak bisa TNI dipisahkan dengan rakyat.Tidak bisa TNI hanya disuruh tinggal dibarak militer. Mengapa ? karena sejarah TNI beda dengan tentara negara lain. Sejarah TNI adalah sejarah tentara Rakyat. Dokrin TNI adalah Tentara Rakyat. Elite politik reformasi yang mencoba memisahkan TNI dengan Rakyat sebetulnya melawan fitrah TNI itu sendiri. Ketika 10 tahun tentara di barak dan rakyat ( petani dan nelayan ) menderita karena kalah bersaing dengan asing maka TNI bersikap.  Jokowi memanfaatkan memontum kerinduan TNI kembali ke rakyat itu dengan tepat melalui program swasembada pangan. Ada lebih Rp.100 Triliun dana fiskal disuplai ke petani dan Panglima TNI-AD siap dicobot bila program Swasembada pangan gagal. Disamping itu Jokowi berhasil meyakinkan NU dan Muhammdiah sebagai basis ormas islam terbesar di Indonesia untuk mendukungnya. Setiap ada komplik kebijakan ditataran politik maka Jokowi akan membentuk Tim untuk memberikan masukan dan itu selalu ada wakil dari Ormas NU dan Muhammadiah. Jokowi akan tetap diposisinya sampai dengan  lima tahun kedepan walau memang tidak aman dari pihak yang sekedar ingin mencoba coba melawan.