Neoliberal: New Concept ?

Saya tidak mempermasalahkan bila PKB bergabung dengan PDIP sebagai mana hal yang sama dilakukan oleh Nasdem dan Hanura. Mengapa? PKB didirikan oleh Gus Dur yang dikenal sebagai pejuang pro demokrasi era Soeharto. PKB tidak ada hubungan struktural dengan NU dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai lembaga sudah mengambil sikap yang tegas yaitu khittah yang secara sederhana berarti bahwa NU sebagai Ormas tidak bersinggungan langsung dengan politik praktis. Kalau dibaca anggaran dasar PKB  maka jelaslah asas PKB adalah Pancasila, bukan islam.Jadi berkoalisinya PKB dengan PDIP itu atas dasar  platform politik. Makanya ketika pra syarat koalisi yand ditetapkan PDIP / Jokowi adalah tidak ada bagi bagi kekuasaan kecuali program kerjasama maka semua setuju. Mengapa ? Ya karena platformnya sama. Siapapun yang duduk di kabinet pasti akan menjalankan platform tersebut. Jadi tidak penting siapa dari partai apa. Yang penting yang berkualitas. Makanya ketika PKS merapat dan berharap korsi, langsung ditolak oleh PDIP. Begitu juga ketika PAN merapat ke PDIP yang menginginkan Hatta sebagai Wapres langsung ditolak oleh PDIP.  Begitupula dengan Golkar. Ya  karena PKS, PPP, PAN , Golkar mempunya platform ( asas) yang berbeda ( walau banyak kesamaannya ) dengan PDIP. Jadi wajar saja kalau PKS,PAN, PPP, Golkar meminta jabatan di kabinet agar program partainya dapat dikawal. Namun perundingan belum tuntas,Prabowo bergerak cepat untuk menarik mereka bergabung dalam koalisi gemuk.Maka yang terjadi , terjadilah. Inilah yang sangat saya sesali karena saya pemilih PKS.

Namun bagaimanapun upaya PKS, PAN,PPP  untuk berkoalisi dengan PDIP masih bisa diterima karena asas Islam tidak jauh berbeda dengan nasionalis sosialis atau Pancasila. Mamang ada perbedaan platform antara Nasionalis sosialis dengan Islam namun  jauh lebih banyak kesamaannya sehingga bisa berjalan seiring sejalan. Namun dengan Garindra , ini jelas sulit diterima.Ini sama seperti air dengan minyak. Sulit bisa menyatu. Kalau kita baca literatur politik aliran di Indonesia, platform politik nasionalis semacam Gerindra tidak bisa berkoalisi dengan PAN, PPP dan PKS yang kental dengan garis Islam. Makanya consultant politik ternama di Amerika yang CEO nya pernah menjadi Menteri Keuangan Amerika, juga wakil dari Gbobal Banker meyakinkan saya, bahwa mereka tidak melihat kompetisi politik di Indonesia seperti kompetisi idealisme. Mereka hanya melihat bahwa ini semua hanyalah business. Partai Islam  yang merapat ke Garindra bukanlah karena idealisme membela platform agama tapi untuk mendapatkan posisi harta dan kekuasaan.Ya seperti sharing stock dalam portfollio investasi. Makanya deal tercipta dengan mudah dan meluas, hingga merapatnya Golkar pun karena deal business. Nah dengan adanya Joint venture business group ini maka apa agenda sebenarnya dari mereka ?.Seorang teman yang bekerja sebagai consultant strategic business di Hong kong  mengatakan bahwa saat sekarang ini, setelah adanya crisis global telah terjadi pergeseran nilai tentang neoliberal. Diperlukan kekuasaan dalam business concept yang dibangun atas nama nasionalisme namun orientasinya hegemony capitalism. Bagaimana?

Dengan adanya demokratisasi dan liberalisasi disemua sektor ternyata tidak semua baik untuk tujuan agenda rezim capitalism yang dikelola oleh financial player. Kebebasan pasar juga adalah kebebasan investasi. Ternyata dinegara yang telah tumbuh demokratisasi juga tumbuh semangat bangkitnya keunggulan local dalam business dan investasi. Seperti di Rusia, ketika Komunis tumbang digantikan demokratisasi justru kekuatan lokal berperan lebih besar dibandingkan investor asing. Dalam kompetisi tekhnologi maupun rekayasa pasar , pemain lokal jauh lebih unggul dibandingkan investor asing. Hal ini juga terjadi di Amerika latin yang setelah reform dan kehidupan politik sangat demokratis , mereka berhasil menasionalisasi investasi asing dengan memberikan kesempatan luas kepada kekuatan lokal untuk bersaing dengan platform baru. Dengan UU baru dibidang investasi , justru kekuatan asing sangat lemah untuk bisa bersaing dengan lokal. Sementara Barat ( eropa dan Amerika) justru semakin melemah akibat kemakan oleh arus kompetisi dari negara Asia dan Amerika latin yang begitu dinamis dan kreatif. Puncaknya ketika crisis global, justru yang paling besar korbannya adalah Barat. Rusia dan Amerika latin termasuk Indonesaia aman aman saja walau tidak seindah sebelum krisis. Belajar dari kasus Uni Soviet dan Amerika Latin, dan krisis glonbal , para capitalism melihat perlunya dilakukan adaptasi terhadap pola untuk penguasaan negara-negara yang kaya akan pasar dan SDA. Solusinya adalah  perlunya pemimpin yang otoriter dan Rezim yang kuat untuk memastikan hanya strategic partner yang bisa menguasai SDA dan pasar dalam negeri. Harus ada kondisi yang memungkinkan kekuatan local lemah bersaing dengan asing ( strategic  Parners ).

Apa artinya ini?  Akan ada adjustment regulation untuk investasi di sektor Migas, Pertambangan mineral , Perkebunan Besar dan property, financial, IT, infrastruktur dimana hanya investor yang menjadi strategic partnership yang mampu mengiktui adjustment regulation ini.Tentu concept regulationya sudah dipersiapkan jauh sebelumnya oleh sang creator yang terafiliasi dengan global banker seperti Jp Morgan dll. Dalam pola ini maka jargon nasionalisme sangat kental dikemukakan dalam bentuk retorika dan aturan namun dibalik itu memasung kekuatan lokal untuk mampu bersaing dengan investor asing. Contoh Block Mahakam harus dikuasai Pertamina.Itu aturannya yang sesuai dengan nasionalisme. Tapi untuk itu Pertamina harus menggandeng investor yang sudah ditetapkan kalau tidak Pertamina tidak akan mendapatkan sumber pembiayaan. Ketika Pertamina setuju maka selamanya pertamina bekerja untuk asing. Percis penguasaan MIGAS di Arab Saudi, Kwait, Emirate Arab.  Semua tambang  harus diolah didalam negeri. Akan ada aturan sehinga smelter bisa terbangun, dimana pemilik smelter berhak membeli atas saham pemilik tambang, begitupula sebaliknya. Aturan ini hanya mungkin bagi investor asing untuk membangunnya dan tidak mungkin lokal mampu sebagaimana yang telah diterapkan di Irak dan Kazakstan. Karena membangun smelter sudah sangat mahal , apalagi diharuskan membeli saham dari perusahaan tambang. Jadi singkatnya adalah kekuatan capitalism menggunakan tangan penguasa melalui kelembagaan business untuk memudahkan mereka menguasai pasar dan SDA.

Menurut teman saya, Indonesia sudah digarap sejak empat tahun lalu oleh Top Financial Player Mengapa? Awalnya mereka menjadikan  PDIP dan Garindra sebagai target namun ketika Jokowi di calonkan secara resmi sebagai Capres, dengan tegas Jokowi menolak business concept yang diajukan global banker melalui dubes Amerika. Kini hanya Garindra sebagai mitra Global banker. Membiarkan Indonesia menjadi sangat liberal tidak menguntungkan. Mereka, para capitalism itu, lebih menyukai jika Indonesia market regulated  dan dikuasai negara melalui BUMN, sehingga hanya segelintir investor Strategics (Strategic Partnership) yang menjalin hubungan erat dengan BUMN saja yang diizinkan mengolah sumber daya. Dalam pola ini, ujar teman saya tersebut, akan bermunculan tokoh-tokoh yang menjual isu “Nasionalisme” namun sebenarnya mereka ini tidak lain hanya boneka asing ( settlor ) untuk penguasaan aset secara eksklusif. Dan itulah mengapa Rothschild mendukung Prabowo sebagai Capres. Menjadikan Prabowo sebagai Presiden bagi Global Banker adalah proyek ambisius dan sangat menentukan masa depan global para Top Financial Player , apalagi tahun depan akan ada CAFTA. Tentu tidak sedikit dana digelontorkan untuk membeli semua mereka yang mendukung proyek ini.Nah kalau Jokowi menang maka Indonesia akan sama seperti, Iran, Bolivia dan Venezuela.Tapi kalau Prabowo menang maka masa depan Indonesia akan sama seperti Irak, Kwait, Arab Saudi, Emirate Arab, Kazakhtan, yang sampai kapanpun tidak akan bisa mandiri. Silahkan tentukan pilihan anda.