Catatan : RUU Perampasan aset.

 

RUU perampasan Aset ini sudah disusun sejak tahun 2008 era SBY. Dan di penghujung kekuasaan SBY, tahun 2012 masuk ke DPR. Tapi tidak kunjung dibahas. Masuk era Jokowi, dianggurin aja tuh RUU. Di penghujung kekuasaan Jokowi, kembali diajukan ke DPR. Entah gimana kelanjutannya. Sampai kini belum dibahas DPR. Ada beberapa issue tentang RUU perampasan aset ini disahkan.

Pertama. Koruptor itu cerdas. Setidaknya dia punya ahli keuangan yang bisa atur layering uang dan aset hasi korupsi. Nah apakah kita punya ahli cukup untuk merampas aset yang sudah di layering secara rumit dan terstuktur. Okelah gunakan pembuktian terbalik. Apakah ada ahli yang bisa menemukan asset atau uang senilai yang dicurigai asal korupsi? Kalau tidak, bagaimana mau terapkan pasal pembuktian terbalik. 

Mengapa ? Secara konvensional, perampasan aset lazimnya diterapkan terhadap tindak pidana yang menggunakan atau menghasilkan harta kekayaan. Yang mana, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pemidanaan pada Pasal 10 KUHPidana. 

Akan tetapi, dalam delik-delik kontemporer, terutama economics crime yang jamaknya bersifat white collar crime, dibutuhkan keahlian khusus dalam hal investigasi. Perlu pendekatan sophisticated.  Kalau dengan cara pendekatan pidana, ya sampai bulukan engga akan berhasil. Emang gampang dapatkan dua alat bukti. Koruptor otaknya secerdik tikus. Jago berkelit dan lepas dari jebakan. Nah kalaupun ada ahlinya dalam hal investigasi, apakah bisa cepat? Itu pengusutan 349 T belum ada yang kakap kena jaring. Telat rampas, ya lenyap dah itu aset.

Kedua. Nah kalau sudah berhasil disita Aset. Lembaga apa yang mengelola aset itu. Karena kan tidak semua uang tunai. Bisa saja berupa saham dan aset keras. Apakah BUMN? ya engga lucu ada BUMN yang aset terpisah dari negara kuasai aset negara. Lembaga atau badan khusus? siapa yang jamin integritasnya. 

Ketiga. Nah kalau ada solusi soal lembaga pengelola aset. Timbul lagi pertanyaan. Mau dilelang? ya kaya duluan ya mafia lelang. Kalau dijual cepat, harga akan jatuh.  Jelas negara tidak untung kalau dikaitkan dengan nilai korupsi. Ingat dech kisah penyitaan aset obligor BLBI yang diserahkan ke BPPN. Dilelang dengan harga paling tinggi 30% dari nilai pasar. Bahkan ada yang seharga 1% dari nilai aset. 

Terakhir. Bagi partai kecil atau oposisi ini ancaman serius. Karena apa jadinya kalau UU perampasan aset ini dijadikan cara untuk balas dendam. Membonsai elite partainya. Bagi partai pemenang pemilu, jadi masalah serius. Karena gerakan mereka meleverage kekuasaan untuk mengisi pundi pundi partai akan berkurang. Meleng sedikit bisa habis mereka.  Maklum kader mereka ada di pemerintahan.

Kalaupun RUU Perampasan Aset ini disahkan. Tetap tidak akan efektif merampas aset koruptor dan memiskinkan mereka. Karena RUU ini yang jadi target adalah pemerintah dan elite politik. Apa mereka mau membonsai diri sendiri. ? kan engga mungkin. Mana ada motif orang masuk ke pemerintahan dan politik tanpa niat dapatkan uang dan kekayaan. Kalau anda percaya niat baik, itu naif. Karena by sytem memang kekuasaan itu adalah alat leverage bagi pengusaha untuk semakin kaya dan menebarkan uang kepada elite. Mutual simbiosis.

Jokowi enggga serius urus pangan.

 

Kerawanan pangan itu bukan hal yang rumit. Karena masalahnya sederhana. Penyebabnya lebih banyak dari tidak hadirnya negara terhadap keadilan sumber daya ekonomi. Ada 5 penyebab kerawanan pangan yang berujung kepada rentan nya ketahanan pangan nasional. Pertama, kurangnya akses kepada lahan. Petani tidak punya lahan yang luasnya layak secara komersial untuk bertani. Ini berdampak frustrasi karena bertani tidak membuat mereka kaya dan tidak punya kemampuan mengakses barang publik.

Kedua, penyebab yang pertama karena buruknya tata ruang nasional. Sehingga lahan pertanian dirampas oleh kegiatan komersial lain seperti real estate, kawasan industri dan infrastruktur umum, perkebunan. Ketiga. Penyebab kedua umumnya terjadi karena konflik agraria yang meluas dan massive. Lahan pertanian berganti jadi lahan komersial lainnya. Umumnya dimenangkan oleh pemodal, seperti Perkebunan Besar yang tidak menghasilkan pangan tapi untuk fuel. Keempat. Tata niaga yang tidak berpihak kepada pertanian. Dikalahkan oleh kepentingan pedagang. Kelima, peningkatan jumlah penduduk yang lebih tinggi daripada produksi pangan.

Sejak era Jokowi memang sektor pertanian tidak serius diurus. Padahal Jokowi pemimpin yang lahir dari wong cilik. Mari kita perhatikan anggaran sektor pertanian dari tahun ke tahun. Tahun 2015 anggaran kementan sebesar Rp.32,72 triliun.  Sejak tahun itu terus turun dan tahun 2022 tinggal 14,45 Triliun. Dampaknya sangat mengkhawatirkan terhadap ketahanan pangan nasional. Apalagi proyek estate food yang dianggap strategis untuk mendukung ketahanan pangan bisa dikatakan jalan tersendat, hasil tidak jelas bahkan menimbulkan masalah lingkungan dan konflik agraria dengan penduduk adat. Mari kita bahas dampak buruknya.

Pertama. Masa depan yang mengerikan bagi Indonesia adalah sangat lemahnya ketahanan pangan secara nasional ( Sustainability and Adaptation). Kalau terjadi perubahan iklim, kita tidak siap. Indonesia menempati posisi 63 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan nasional, yang diukur oleh Economist Impact dalam laporan The Global Food Security Index. Sangat ironis. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang bisa bertani sepanjang musim. Luas lahan urutan ke 14 terluas di dunia dan urutan ketiga di dunia dalam hal panjang garis pantai.

Kedua. Terbukti angka impor pangan terus meningkat. Dalam 11 tahun terakhir, belanja impor pangan mencapai US$84,8 miliar atau setara Rp1,272 triliun untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako-beras, susu, bawang, garam, daging dan gula. Indonesia defisit perdagangan terhadap enam komoditi tersebut. Makanan mie dan tempe sudah menjadi makanan pavorit rakyat Indonesia, sementara gandum impor dan 90 % kebutuhan nasional kedele masih tergantung impor.

Ketiga. Sektor peternakan terpukul, Karena harga pakan ternak terus naik. Mengapa? Karena jagung sebagai bahan baku pakan ternak naik terus. Harga pakan naik karena depresiasi kurs rupiah terhadap USD dan semakin luasnya downstream jagung. Walau kata pemerintah kita sudah swasembada jagung, nyatanya kita masih impor jagung.

Keempat. Karena pangan masih tergantung kepada Impor maka faktor eksternal sangat berdampak terhadap Indonesia. Misal adanya perang Rusia-Ukrania, harga gandum melonjak, sementara cuaca buruk di India dan Thailand berdampak pada kenaikan harga beras. Terbukti, data inflasi makanan dalam 41 bulan terakhir, Indonesia mengalami rata-rata kenaikan inflasi harga makanan 2,39% (inflasi kalender/year to date) per bulan dengan lonjakan tertinggi pada Juli 2022 mencapai 8%, di atas inflasi umum.

Kelima. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin menurun. Saat ini, porsi pertanian terhadap PDB hanya 11,77% pada kuartal I 2023, terendah dalam satu dekade terakhir, dan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,04% pada kuartal pertama tahun ini. Solusinya mari kita belajar dari China bagaimana mereka membangun sektor pertanian dan membuat petani kaya.

***

Pada April 2012 Pemerintah provinsi Guizhou mengimplementasikan keputusan politik dari Konferensi Kerja Pedesaan Komite Pusat dan Provinsi. Provinsi Guizhou salah satu provinsi di wilayah barat China yang kurang lahan pertanian, modal sosial yang rendah, dan kapasitas produksi pertanian yang rendah. Itu karena lingkungan ekologis Guizhou wilayah pegunungan. Dampaknya adalah kemiskinan di pedesaan Guizhou sangat mengakar. Kurang pangan dan tanpa mampu swasembada.

Karena Pembangunan pertanian di kawasan karst Guizhou menghadapi pertumbuhan populasi pertanian, lingkungan pertanian yang rapuh, dan memburuk. Maka pemerintah China perintahkan lembaga riset nasional dan universitas memikirkan solusi agar Guizhou bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Apa solusinya? bukan memperluas lahan pertanian lewat estate food. Bukan pula mentransmigrasikan penduduk ke wilayah lain. Bukan mengelontorkan subsidi pupuk dan alat pertanian. Bukan pula memberikan kredit murah. Bukan. Jadi apa ?

Solusi bagi Guizhou adalah pengembangan pertanian ekologis yang mensyaratkan tanpa pupuk kimia dan pestisida. Pertanian ekologis didasarkan pada premis peningkatan kapasitas produksi pertanian dan pendapatan petani yang bertumpu kepada keariban lokal dan riset pertanian ekologis. Strategi mengembangkan pertanian ekologis inilah yang jadi strategi pembangunan berkelanjutan. Dari sana lahirlah beragam jenis pupuk alami untuk beragam produk pertanian. Beragam bibit yang tahan hama dan produktifitas tinggi.

Petani memilih menanam produk pertanian organik yang bernilai tinggi. Harga di pasar lebih tinggi 25% daripada nonorganik. Pasarnya dijamin oleh lebih 200 industri pengolahan produk organik bermerek dengan kualitas international. Antara pertanian, industri pemgolahan terintegrasi menjadi kekuatan supply chain beragam produk downstream. Tentu didukung sistem logistik yang canggih dan terintergrasi dengan ekosistem financial. Produksi meningkat. Itu hanya berlangsung 10 tahun. Petani semakin kaya dan mengubah wajah sosialis desa dari terpuruk menjadi makmur.

Melihat kehebatan Guizhou, kadang saya miris saat bertemu dengan teman yang terpuruk, bertanya: Kita sudah merdeka tapi sebenarnya kita tidak merdeka saat apapun benda modern tergantung impor. Jika kita maknai merdeka itu adalah kata sifat , pertanyaan itu tak akan ada. Tan Malaka berkata, kemerdekaan adalah merdeka berpikir. Lepas dari stigma, dokrin, hapalan dan menghidupkan dialektika agar apapun fakta harus diuji dengan logika. Karenanya diperlukan sains. Sebab sifat merdeka itu adalah juga mindset yang diuji oleh proses waktu dan sejarah perjalanan hidup sebagai orang merdeka. Perubahan hebat terjadi pada Provinsi Guizhou karena keberanian mengambil resiko untuk berubah. Menyadari bahwa tanpa sains tidak akan ada kemajuan dan perubahan yang lebih baik. Ya sains yang berbasis kepada kearifan lokal. Tentu kerja keras dan political will yang kuat, good attention yang besar dari pemerintah untuk merealiasikan kemerdekaan dalam arti sesungguhnya.

Salah satu provinsi di Indonesia bisa saja meniru  Guizhou. Sebenarnya kesempatan itu terbuka luas. Karena tekhnologi tepat guna pertanian yang diterapkan di Guizhou hampir semua dikuasai oleh rakyat Indonesia. Sudah banyak pupuk organik yang diproduksi dengan beragam formula. Yang diperlukan itu adalah membangun  cluster pertanian yang terintegrasi dengan stokis, industri pengolahan, Industri downstream dan ekosistem financial. 

Tapi sayang sekali, sejak 2015 hingga sekarang total dana desa yang telah dikucurkan Pemerintahan Jokowi mencapai Rp468,6 triliun. Itu hanya menghasilkan jalan desa dan jembatan. Sementara mindset pertanian ekologis komprehensif dan transformasi industri tidak tersentuh. Uang habis hasilnya hanya sarana yang akan terus memakan ongkos dari APBN, tanpa ada perubahan sosial desa yang tumbuh berkelanjutan. 

***

Modal sosial.

 

Teman saya di AS sempat telp saya. Minta bantuan bayar sewa apartement. Karena rumahnya disita bank. Dia kena PHK, dan tak mampu bayar cicilan.  Ceritanya, dia sempat datang ke rumah anaknya yang bekerja sebagai tukang ledeng. Namun baru sampai di rumah anaknya, dia sudah harus pergi. Karena anaknya tidak sanggup menanggung hidupnya dan tinggal sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya bantu. Karena dia teman saya. 

Pernah tahun 2009 paska krisisi lehman. Saya ngobrol dengan teman teman fund manager di London. Mereka umumnya mengeluhkan krisis wallstreet. Banyak diantara mereka yang kehilangan income sampai 90%. Bahkan ada yang kena PHK. Mereka sempat kawatir akan masa depannya. Saya katakan kepada mereka, kamu tahu, tahun 1998 kami kena krisis Moneter. Kurs rupiah terjun bebas. Tahun yang sama kami mengalami krisis politik. Belum usai krisis diatasi, kami kena bencana alam Tsunami. 300.000 orang mati di Aceh.

Bayangkanlah. Ketika krismon terjadi, 95% rakyat masih ada dalam kubangan kemiskinan.  Rupiah jatuh. Yang kaya jatuh miskin, yang miskin semakin terpuruk. Beda sekali dengan kalian yang walaupun krisis tapi kelas menengahnya diatas 50%. Miskin tidak lebih 10%. Apakah kami musnah sebagai bangsa dan gagal sebagai negara ? Tidak. Kami tetap eksis. Bahkan setelah  tahun 2004 PDB kami terus meningkat. Mereka tentu bingung atas jawaban saya itu. Tetapi karena saya bicara fakta, maka itu menjadi hikmah agar mereka tegar melewati krisis.

Lantas apa yang membuat bangsa kita ini kuat dan negara maju lemah secara sosial dalam menghadapi krisis ? jawabannya adalah modal sosial ( human capital). Modal sosial ini adalah warisan leluhur dalam bentuk budaya dan adat. Apa sih modal sosial itu? Ada tiga. Modal sosial mengikat (social capital bonding), modal sosial menyambung (social capital bridging) serta modal sosial mengait (social capital linking) memiliki bentuk yang berbeda.  Menurut Woolcock (2000) modal sosial mengikat (social capital bonding) merupakan tipe modal sosial yang memiliki karakteristik ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Pada umumnya berasal dari ikatan kekeluargaan, sahabat, dan kehidupan bertetangga. Anggota dalam modal sosial ini umumnya memiliki interaksi yang insentif.  

Modal sosial menyambung (social capital bridging) merupakan ikatan sosial yang muncul akibat reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Modal sosial tipe ini muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga membangun kekuatan dari kelamahan tersebut. Terbentuk modal sosial tipe ini karena adanya interaksi antar kelompok dalam suatu daerah dengan tingkatan yang relatif lebih rendah seperti etnis, kelompok agama, serta tingkat pendapat tertentu. Sementara modal sosial mengait (social capital linking) adalah hubungan sosial yang dikarakteristikkan akibat adanya beberapa level hubungan dari kekuatan sosial ataupun status sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada umumnya modal sosial mengait (social capital linking) terbentuk dari adanya hubungan formal antar berbagai pihak seperti bank, sekolahan, lembaga politik, pertanian, klinik kesehatan, kepariwisataan dan sebagainya. 

Pada umumnya ketiga tipe modal sosial ini dapat berfugsi tergantung dari keadaanya. Ketiga tipe modal sosial tersebut dapat bekerja dalam kelemahan ataupun kelebihan dari suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Tipe modal sosial tersebut dapat dijadikan serta digunakan untuk pendukung sekaligus dapat menjadi penghambat dalam ikatan sosial  tergantung bagaimana individu atau masyarakat memaknainya. Teori modal sosial menunjukkan bahwa hubungan interpersonal menciptakan nilai bagi individu karena mereka menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya kalau kita engga ada uang, ada kakak, adik atau  orang tua yang pasti akan menolong. Dan biasa nya ada teman  atau tetangga yang membantu. Kalaupun kita tidak punya kredit karena pelit, tetapi agama mendidik kita bahwa tidak beriman orang ketika dia tidur ada tetangganya kelaparan. Orang membantu karena kebuhan akan iman.

Masalahnya sejak tahun 2004 sampai tahun 2023, modal sosial kita sudah tereduksi karena sistem pemilu langsung. Dampaknya? timbulnya penyakit kebudayaan berupa  sifat egocentris. Pemilu perlu ongkos logistik. Padahal kalau gotong royong, kan tidak perlu ongkos logistik. Hubungan interpersoal  kader partai dan kontituen, itu harusnya  terbina lewat proses panjang sehingga menjadi jaring sosial yang kokoh. Sila keempat, sistem perwakilan adalah yang paling cocok untuk pertahankan modal sosial. Biarkan rakyat memilih partai yang akan mewakilinya di DPR/MPR. Selanjutnya biarkan mereka yang terpilih itu untuk mempertimbangkan secara hikmat bijaksana menentukan siapa yang pantas jadi Presiden.

Mungkin anda heran ketika Ganjar berkata “ ngurus marhaen itu mudah. Engga perlu uang banyak. “   Kalau anda belajar tentang idiologi Marhaen, anda akan sampai pada tesis hidup gotong royong.. Layanan publik kelas premium seperti kendaraan pribadi, pesawat terbang, jalan toll, Apartemen mewah, real estate, silahkan nikmati oleh orang kaya karena mereka mampu menyediakan dan juga mampu bayar. Tetapi negara hadir untuk memastikan terjadinya susbidi silang antara layanan publik orang kaya dengan layanan publik orang miskin, berupa sarana transfortasi yang murah, perumahan yang murah. Skemanya bukan direct subsidi lewat APBN tapi lewat tarif. 

Begitu juga, tata niaga komoditas utama berupa tambang, CPO dan lain lain berbasis system stockis untuk memastikan negara hadir untuk terjadinya gotong royong antara modal, produsen, pembeli, penjual dan lingkungan sosial dalam satu ekosistem. Keren kan. Karena dari usaha kecil sampai besar dalam sinergi yang solid. itulah gotong royong! Kalau para elite cerdas dan punya visi untuk menggunakan kekuatan modal sosial itu terjadinya proses produksi barang dan jasa. Tentu dengan begitu besar sumber daya negara ini tidak sulit  mempercepat pembangunan menuju kemakmuran. Sayang sekali, kita punya  banyak orang terpelajar tapi tidak cukup cerdas melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ahok dikalahkan bisnis Air bersih.

 

Tahukah anda, Swastanisasi Air bersih DKI itu sudah terjadi sejak 6 Juni 1997, ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PAM JAYA dengan 2 Mitra Swasta selama 25 tahun yaitu PT. Garuda Dipta Semesta yang saat ini menjadi PT. PAM LYONNAISE JAYA (PT. PALYJA belakangan jadi Aetra dan PT. THAMES PAM JAYA.  Tahun 2006 PT. Recapital melalui Acuatico Group membeli Aetra dari Thames PAM Jaya. 

Ahok saat jadi Gubernur DKI udah bertekad akan ajukan untuk kick out  pengelolaan Air bersih dari Swasta.  Saat Ahok didatangi Tim advokat dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), dia bersikap dengan tegas, "Kalau itu enggak usah ngomong. Saya pertaruhkan buat tahun 2017 nanti. Kita enggak goblok," Kata Ahok menjawab keinginan dari KMMSAJ agar DKI tidak hanya mengambil alih Palyja dan Aetra, tetapi juga mengambil alih semua kewenangan air sesuai dengan undang-undang.

Jelas saja sikap Ahok itu genderang perang kepada Acuatico Group, yang dikomandani oleh Roesan Roeslani dan Sandiaga Uno, terhubung secara tidak langsung dengan Group Bakrie.  Sebelum pemilihan Gubernur DKI 2016 Acuatico Group pinjam uang kepada Moya Holding Asia. 4 bulan sebelum dilantik jadi jadi pasangan Gubernur DKI, atau pada pada 8 Juni 2017, Moya Holdings Asia melaporkan anak perusahaannya yakni Moya Holdings Indonesia telah mengakuisisi 100% saham Acuatico Group dengan nilai US$ 92,87 juta. Terbukti Oktober 2017 Anies -Sandi Uno memenangkan Pilgub DKI. Tantangan Ahok atas konsesi AIr bersih kandas di arena politik. Sementara Sandi cuan besar.

Siapa itu Moya Holding Asia ? Pemegang sahamnya Tamaris Infrastructure Pte Ltd 61,81% dan Moya Holding Company B.S.C. Tamaris Insfrastruktur pemiliknya adalah Antony Salim. Sementara Moya Holding Company dimiliki oleh Moya, Gulf One Investment Bank dan Bushnak Group, keluarga kerajaan Saudi-Bahrain. Pengendali tetaplah Antony Salim. Nah tahun 2022 adalah berakir 25 tahun konsesi PAM DKI. Hebatnya, 2 hari sebelum berakir jabatan gubernur DKI, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya justru sudah menandatangani kontrak dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022.

Mengapa kontra itu ditandatangani ? Oh itu dasarnya adalah Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 3 Januari 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan SPAM. Kontrak tersebut menjadi kabar buruk bagi warga Jakarta dan menandai dimulainya babak baru privatisasi air yang putaran dananya triliunan rupiah. Mari senyum aja. Semoga dapat hikmah kekalahan Ahok dan tahu siapa sebenarnya garong di negeri ini…