Perang dunia ke 3 ?

 

CEO JPMorgan Jamie Dimon saat berbicara di Institute for international finance mengatakan adanya potensi terjadinya  Perang Dunia 3. Tentu dia berbicara itu atas dasar historis perang dunia pertama dan kedua, dan prologh yang ada sekarang dianggap sudah masuk fase perang dunia ke 3. Saya akan membahas nya dari sisi ekonomi saja, yang tentu terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Kalau kita cermati konflik yang terjadi di beberapa negara  belakangan ini. Tak bisa dilepaskan dengan factor ekonomi yang jadi ajang persaingan perebutan sumber daya antar negara besar. Bukan lagi karena faktor idiologi. Mari kita bahas satu persatu.

Rusia- Ukraina.

Rusia perlu bersikap tegas saat Ukraina akan bergabung dengan Nato. Pelabuhan black sea yang ada di Crimea, wilayah Ukraina, sangat pital bagi Rusia sebagai pintu gerbang ke seluruh dunia. Sementara anggota Nato seperti Turkiye, Bulgaria, dan Rumania juga punya kepentingan yang sama. Apa jadinya kalau sampai Ukraina bergabung dengan NATO?. Udah pasti Rusia akan terjepit. Padahal Black sea jalur utama Rusia untuk mengerahkan pengaruhnya sampai ke Mediterania, Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Eropa Selatan yang kaya sumber daya.

Palestina - Israel.

Wilayah Mediterania Timur – yang meliputi Mesir, Lebanon, Turki, Israel, Palestina, Siprus, dan Yunani – merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya gas. Ambisi Mesir untuk menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania melalui Terusan Suez merupakan peluang bagi Israel untuk mengembangkan Leviathan, ladang gas lepas pantai di Cekungan Levant, bagian dari Mediterania Timur. Terletak di perbatasan laut antara Israel, Lebanon, Jalur Gaza, dan Siprus. 

Leviathan merupakan ladang gas alam raksasa yang dipublikasikan pada tahun 2010 dengan potensi raksasa produksi minyak dan gas. Dan ini membuka tabir niat Israel menguasai Gaza. Jalur Gaza, lokasi strategis yang terhubung langsung dengan Laut Mediterania. Tentu dibalik ini melibatkan investor kelas dunia yang siap membayar ongkos konflik. Bukan hanya  Eropa dan AS, yang menjadikan Israel sebagai proxy,  tetapi juga China dan Rusia juga bermain dengan menjadikan Iran sebagai Proxy. Kini konflik antara Israel dan Iran sudah terbuka saling serang.

Perang saudara Sudan.

Di Sudan, negara yang telah terluka oleh konflik selama puluhan tahun, perang saudara kembali meletus pada bulan April 2023. Gagalnya perundingan perdamaian antara pemerintah militer dan Rapid Support Forces (RSF) yang merupakan kelompok paramiliter telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan. Mengakibatkan bencana kemanusiaan dengan jutaan orang mengungsi dan banyak korban jiwa. 

Rusia, AS China ikut bermain dari perang saudara ini. Tentu masing masing melalui proxy nya seperti UEA, Iran, Mesir, dan lainnya. Mengapa ? Sudan sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Afrika, yang menghasilkan hampir 500.000 barel per hari pada tahun 2008.

Perang saudara Myanmar

Terjerumusnya Myanmar ke dalam perang saudara dimulai setelah kudeta militer pada Februari 2021, yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Konflik dari kelompok etnis dan pasukan pro-demokrasi terhadap junta militer.  Junta iliter berjuang untuk mempertahankan kendali di tengah meningkatnya kecaman internasional.  Dibalik perang saudara ini. Militer didukung oleh China dan Thailand. Sementara pro demokrasi di dukung Eropa dan AS. Lagi lagi itu karena kompetisi berebut sumber daya.

Myanmar memiliki cadangan gas alam, yaitu cadangan Shwe dan Shwephyu yang berada di lepas pantai Teluk Bengal. Pada tahun 2021, Myanmar memproduksi gas alam sebanyak 16,9 miliar kaki kubik dan mengekspornya ke Tiongkok dan Thailand. Myanmar juga punya cadangan minyak bumi di Chauk dan Penangyng. Juga kaya akan sumber daya mineral seperti emas, nikel dan lain lain.

Ethiopia.

Di Tanduk Afrika, konflik internal Ethiopia, yang terutama berpusat di wilayah Tigray, terus menghancurkan negara tersebut. Meskipun ada gencatan senjata singkat pada tahun 2022, pertempuran kembali terjadi pada tahun 2023, yang melibatkan banyak kelompok etnis dan mengakibatkan situasi kemanusiaan yang mengerikan. Konflik tersebut telah menyebabkan pengungsian massal, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, yang membuat Ethiopia berada di ambang kehancuran. 

Itu karena tahun 2022 di temukan Gas alam. Ethiopia mengumumkan penemuan 7 triliun kaki kubik gas alam di Cekungan Ogaden, wilayah seluas 350.000 km persegi di Negara Bagian Regional Somalia.  Cadangan gas ditempat lain jauh lebih besar daripada apa yang sudah ditemukan. Yang dapat konsesi adalah Chinese Poly GSL. AS melalui proxy nya Turki dan EA juga terlibat dalam konflik berebut sumber daya alam.

Konflik Meksiko

Konflik yang sedang berlangsung di Meksiko, yang dikenal sebagai Perang Narkoba Meksiko, merupakan perebutan kekuasaan yang brutal di antara berbagai kartel narkoba dan antara organisasi kriminal ini dan pemerintah Meksiko. Awal eskalasinya pada tahun 2006, ketika pemerintah melancarkan tindakan keras yang dipimpin militer terhadap kartel, konflik tersebut telah merenggut ratusan ribu nyawa dan menyebabkan ketakutan dan ketidakstabilan yang meluas.

Pada tahun 2024, kekerasan masih belum terkendali, dengan kartel-kartel kuat seperti Kartel Sinaloa dan Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang saling berebut untuk mendominasi rute dan wilayah perdagangan narkoba. Konflik ini ditandai dengan kebrutalan ekstrem—pembunuhan, penculikan, dan pembunuhan massal telah menjadi hal yang biasa, membuat masyarakat hancur dan ketakutan. Seluruh wilayah, terutama di negara bagian seperti Michoacán dan Guerrero, dilanda kekerasan ini, dengan penduduk setempat terperangkap dalam baku tembak.

Meskipun pemerintah berupaya memulihkan ketertiban, termasuk mengerahkan Garda Nasional, kartel-kartel tersebut terus memegang kendali yang signifikan. Pengaruh mereka sangat melekat dalam tatanan politik dan ekonomi negara tersebu. Suka tidak suka bisnis narkoba sudah menjadi bagian dari operasi pencucian uang yang sebagian besar banker di dunia perlu dana murah untuk mengamankan likuiditas globalnya.

Ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan.

Laut China Selatan tidak ada masalah serius. Negara ASEAN yang bersinggungan dengan China, sebisa mungkin menempuh jalur pengadilan international menyelesaikan konfilik di LCS. Namun menjadi serius terhadap posisi Taiwan. Dari awal sejarahnya, China menganggap Taiwan itu bagian dari negaranya. Kemerdekaan Taiwan di PBB selalu di veto oleh China. 

Selama sekian decade China berusaha menahan diri atas sikap AS yang berusaha melindungi Taiwan dan menjadikan Taiwan sebagai Hub pengembangan Hightech untuk Kawasan Asia Pacific. Sebagian besar Perusahaan tekhnologi AS ada di Taiwan. Kebetulan juga China diuntungkan dengan kemajuan tekhnologi Taiwan. 

Namun kekuatan tekhnologi Taiwan khusus nano tekhnologi dalam  microchip dan AI, menjadi ancaman serius bagi AS atas sikap China yang berupaya memanfaatkan keahlian teknologi Taiwan melalui berbagai strategi, termasuk investasi, kolaborasi, dan akuisisi perusahaan Taiwan. Keadaan ini memicu konflik, yang kadang antara AS dan China saling provokasi menciptakan ketegangan. AS tidak ingin kehilangan control nya atas Taiwan. 

***

Ketika AS muncul sebagai pemenang perang dunia kedua. Hegemoni AS semakin kuat saat memenangkan perang dingin dengan USSR. Keadaan dunia bisa dianggap relative tenang. Karena setiap ada konflik, peran AS sebagai polisi dunia sangat efektif meredamnya. Namun seiring dengan kebangkitan China sebagai kekuatan global yang menantang dominasi Amerika Serikat, dunia menjadi semakin multipolar. Pergeseran ini menyebabkan meningkatnya persaingan dan meningkatkan risiko konflik karena negara-negara berebut pengaruh dan kendali atas kawasan-kawasan strategis.

Pengaruh AS lewat Lembaga international seperti PBB, IMF,  dan lain lain tidak lagi efektif sebagai alat diplomasi hegemoni politk global AS.  Rusia dan Cina semakin mengabaikan norma-norma internasional, khususnya keinginan mereka untuk menggunakan kekuatan militer guna mencapai tujuan mereka, yang mengikis stabilitas yang disediakan oleh norma-norma tersebut. Tren ini membuat penyelesaian konflik melalui diplomasi menjadi lebih sulit dan meningkatkan kemungkinan bahwa pertikaian regional akan meningkat menjadi perang yang lebih besar.

Ditambah lagi karena sumber daya semakin langka, persaingan untuk mendapatkan kendali dan akses dapat menyebabkan konflik, di mana perubahan iklim membuka peluang baru. Persaingan ini dapat semakin memperburuk hubungan antara negara-negara besar, sehingga meningkatkan risiko konflik. Konvergensi konflik regional ini dan tren global yang lebih luas menciptakan lingkungan yang tidak stabil di mana risiko perang global, khususnya Perang Dunia III, semakin masuk akal.

Usulan pengadaan 3 juta rumah

 

Pemerintah YMP Prabowo bentuk Menteri Perumahan tersendiri. Menterinya orang hebat yaitu Maruarar Sirait dan wakilnya Fahri Hamzah. Ini dua aktifis 98 dan jelas attitude nya secara personal bagus. Nasionalisme nya engga perlu diragukan.  Saya akan memberi masukan terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh YMP Prabowo. 

Problem utama pengadaan rumah bagi rakyat miskin itu dari dulu dan di negara manapun selalu sama, yaitu soal biaya kontruksi yang sudah terlanjur mahal. Harga tanah yang bersifat rente. Mudah sekali naik saat ada rencana proyek perumahan mau dibangun. Itu juga karena factor urbanisasi dan keterbatas ruang. Opsi pendanaan terbatas. Itu aja masalahnya. Nah gimana solusinya?

Biaya kontruksi.

Solusinya ada pada tekhnologi material bahan bangunan. Saat sekarang ada banyak tekhhnologi material bangunan yang murah. Sudah juga dipakai oleh negara berkembang dalam housing development program. Seperti mengganti cement dengan Abu Vulkanik. Material ini bisa juga untuk beton ringan. Bisa dipakai untuk dinding dan atap. Sumber daya abu vulkanik di Indonesia sangat banyak. 

Untuk pengganti kayu, kita bisa gunakan limbah batang Jerami dan limbah ranting kayu. Dengan tekhnologi press, kayu bisa dihasilkan lewat moulding sesuai ukuran. Dengan adanya dukungan tekhnologi material bangunan itu ongkos kontruksi jadi murah. Misal, di philipina dan Afrika, biaya contruksi per unit rumah ukuran 36 hanya USD 5000.

Harga tanah.

Problem pengadaan rumah itu ada pada tanah. Di desa tidak ada masalah. Yang masalah di Kota. Tidak mudah dapatkan tanah yang murah. Memang ada rencana mau sita tanah yang berkasus sengketa dengan negara. Itu bagus aja. Tetapi kalau itu diandalkan bisa wasting time. Jadi solusinya gimana? Untuk kota besar di Jawa bisa gunakan lahan PT.KAI. Karena lahan terbatas, ya bangun rusun. Jangan terlalu tinggi sehingga tidak perlu ada lift. Ya maksimum 4 lantai.

Kendalanya memang sebagian besar lahan PT.KAI diserobot oleh penduduk. Lewat program revitalisasi Kawasan dengan mengubahnya jadi Kawasan rusun, itu bisa jadi solusi tanpa mengusir warga yang sudah tinggal disana namun memberi peluang lebih banyak orang punya rumah tinggal disana. Di luar jawa tentu masalah tanah tidak ada, hanya saja pemerintah harus subsidi harga perolehan tanah agar cost rumah jadi murah.

Opsi pendanaan.

Off balance sheet scheme.

Dengan adanya tekhnologi low cost dari Housing Development Program (HDP), pemerintah bisa menyediakan dana lewat pelonggaran quantitative lewat thematic SBN. Struktur Fund lewat SBN itu tidak dijual di market. Tetapi hanya dijadikan collateral yang likuiditasnya dijamin Bank Central. Walau skema pembiayaan tetap melalui bank umum namun bank hanya sebagai channeling. Kontraktor yang membangun rumah dapat pembayaran dari bank setelah rumah selesai dibangun namun mereka juga dapat fasilitas konstruksi loan dari bank lewat bankable process settlement.

Peserta HDP yg mendapatkan fasilitas rumah harus membayar premium atas collateral sebesar 0,5% per tahun, ya semacam CDS collateral default SWAP,  dan bank charge sebagai channeling 0,5 per tahun. Angsuran rumah hanya 15% dari upah.  Misal, harga rumah Rp. 100 juta. Peserta hanya bayar bank charge dan premium collateral total sebesar 1% per tahun atau Rp. 1 juta. Itu bisa dibayar bulanan bersamaan dengan angsuran utang. Jadi orang dengan upah dibawah Rp 2 juta sebulan bisa punya rumah.  Selama rumah belum lunas  statusnya milik negara. Setelah rumah lunas, rumah itu status nya jadi milik peserta. Dan collateral SBN yang ada di bank dikembalikan ke negara. Jadi sebenarnya walau sifatnya hutang namun SBN itu off balance sheet.

Skema ini disebut fund provider. Sudah diterapkan di negara sosialis seperti di China, Vietnam dan sebagian di Afrika, termasuk Amerika latin, termasuk Putin di Rusia. Walau bersifat stimulus atau rangsangan namun bisa mempercepat proses kemakmuran lewat pengaruh bergandanya ( Multiplier effect). Ya maklum dengan adanya pembangunan fisik serta infrastruktur kawasan perumahan akan memperbesar pasar domestik dan lapangan pekerjaan. Belum lagi orang kalau  sudah punya rumah hidupnya akan tentram. Gairah kerja meningkat, tentu memacu produktivitas. Lingkungan yang nyaman akan membuat mereka sehat lahir batin. Problem stunting tidak akan ada lagi. 

Trade off Izin lokasi kawasan Khusus.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam pasal 21B disebutkan skema perumahan dengan Hunian Berimbang mencakup perumahan skala besar dan perumahan selain skala besar. Sementara secara komposisi, pembangunan kawasan perumahan skala besar harus mencakup satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah, serta tiga rumah sederhana.

Kemungkinan semua developer besar, tidak penuhi aturan itu. Bisa dilihat denga kasat mata. Tuh lihat PIK, Pantai Mutiara dan lain lain. Mana ada Kawasan itu bersanding dengan rumah sederhana. ALasan mereka takut jatuh kelas Kawasan. Jangan jangan semua melanggar aturan. Saran saya bang Ara, segera lakukan audit kepada semua developer besar. Kemudian tagih kewajiban mereka. Seperti Ahok tagih developer besar di Jakarta untuk bayar fasum. Ahok bangun rusun tanpa APBN/D.

Kalau engga ada lagi tanah di Kawasan itu. Suruh mereka para developer itu untuk bayar sebesar yang menjadi kewajiban sesuai PP. Sebagai catatan aja. Utang fasum Developer Jakarta untuk pembangunan rumah sederhana aja mencapai puluhan triliunan rupiah. Belum lagi daerah lain.

 

Demikian usulan dari saya. Tentu kembali lagi kepada niat baik pemerintah atau pollical will membela orang miskin. Semoga bisa diterima. 

Meluruskan hilirisasi mineral tambang

 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Kemudian oleh pemerintah, UU ini diterjemahkan dalam stategi hilirisasi mineral. Pemerintah mewajibkan pengolahan sumber-sumber mineral  sehingga bisa memberikan nilai tambah.

Saya yakin kajian akademis dari UU ini tidak sempurna. Karena tidak ada pasal dalam UU mengatur  peran negara menjaga sumber daya kritiis dari segi ekonomi. Seharusnya secara akademis dan yuridis atas dasar UUD 45 pasal 33, larangan ekspor mentah itu memaksa pemerintah membuat desig industry mineral tambang yang terdiri dari Upstream, midstream dan downstream.  Saya coba jelaskan secara sederhana tiga hal itu.

Upstream itu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Dalam hal nikel, ia dalam bentuk konsentrat. Di negara maju dan berkembang, upstream industry ini di kelola langsung oleh negara lewat BUMN. Mengapa? Karena upstream industry itu padat modal dan tekhnologi, tentu sangat sensitive terhadap lingkungan. Tanpa insentif dari negara engga mungkin efisien dan tidak mungkin lingkungan bisa terjaga dengan baik.

Midstream adalah industry antara. Yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, seperti nikel pig iron, nikel matte, dan mixed hydroxide precipitate.. Tekhnologinya menggunakan Rotary Kiln-Electric Furnace (RKAF), High Pressure Acid Leaching (HPAL). Midstream ini diserahkan kepada swasta PMA/PMDN. Tentu tidak sulit mendatangkan investor dan tentu tidak juga sulit dapatkan dukungan perbankan. Karena adanya jaminan bahan baku dari upstream industry milik negara.

Downstream adalah industry turunan atau hilir. Dalam hal nikel adalah produk seperti baja tahan karat, baterai, bagian dari produk otomatif, produk elektronik, peralatan dapur, material building, produk alat militer dan dirgantara. Downtream ini sangat luas dan jangkauan industrinya bisa kelas UKM  sampai kelas besar. Selagi ada jaminan pasokan bahan dari industry midstream, tidak sulit dapatkan dana untuk membangun nya dan tentu akan banyak investor terlibat. Apalagi pasar untuk produk dari bahan mineral kritis permintaan sangat tinggi dan sustain.

Demikian penjelasan saya berkaitan dengan design industry mineral tambang yang seharusnya dilakukan negara. Bahwa tiga industry itu berada masing masing  dalam cluster tersendiri. Diatur dengan ketat agar tidak terjadi monopoli dari hulu ke hilir. Dan adanya DMO yang ketat sesuai quota agar lebih utamakan industry domestic. 

Kita ambil contoh China mengatur dengan ketat produksi mineral tambang logam tanah jarang (RRE). Dari kebijakan itu terjadi relokasi downstream industry dari negara maju seperti Eropa, Jepang, AS, Korea ke China. FDI meningkat pesat. Itupun diatur soal size industry dan kewajiiban bermitra dalam hal supply chain dengan local terutama UKM. 

Akibatnya rakyat disekitar tambang sejahtera karena eksploitasi tambang terbatas ( tidak over exploiting ) dan memberikan manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Industri dalam negeri tumbuh pesat menampung Angkatan kerja. ECI index meningkat karena beragamnya produk downstream yang dihasilkan. Karena memang orientasi dari SDA adalah nilai tambah semaksimal mungkin.

Apa yang terjadi selama ini dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap hilirisasi mineral tambang ? yang terjadi adalah upstream dan midstream dikuasai asing. Insentif yang menikmati ya asing. Ya tentulah asing mengutamakan jaminan supply chain untuk industri downstream di negara nya. Pemerintah happy saja karena mendatangkan devisa dari ekspor. Nyatanya nilai tambah tidak significant. Dan DHE pun tidak sepenuhnya masuk ke Indonesia karena alasan skema investasi.

Makanya industry downstream nikel dalam negeri kita tidak berkembang. Kalaupun ada sangat terbatas, sepert baterai itupun asing yang kelola dengan alasan efisiensi logistic, mendekati supply chain bahan baku. Sementara sumber daya nikel terus berkurang, polusi dari smelter terus memburuk, lingkungan rusak. Rakyat disekitar tambang tidak sejahtera.

Apa penyebabnya ? Pemerintah tidak paham bagaimana mengelola sumber daya kritis seperti nikel dan lainnya. Makanya tidak ada design terstruktur yang bisa menjamin kepentingan domestic terutama kemajuan industry downstream yang terjangkau bagi semua. Itu bisa dilihat dari rancu nya kebijakan dan pengawasan. Antara Menteri BKPM, ESDM dan Perindustrian,  masing masing  menafsirkan UU dengan kebijakan yang berbeda. Bikin bingung pelaku usaha dan akhirnya semua jadi kacau dan disorientasi. Moral hazard terjadi meluas dari sejak penambangan sampai kepada ekspor illegal konsentrat.

Kesimpulannya, kalaulah design hilirisasi itu atas dasar konsep akademis yang sudah teruji secara international, kita sudah lama jadi negara indusri berbasis sumber daya mineral. Kita bisa bangga karena itu. Tapi kini kita hanya bangga jadi pemasok nikel kepada negara maju dan pada waktu bersamaan kita jadi konsumen dari produk downstream. Sampai panci dan peralatan dapur stainless  aja impor dari China. Apalagi produk downstream lainnya seperti EV dan peralatan elektronika.

Tata niaga pertanian.

 

Pengantar.

Saya tidak bisa membayangkan kalau bangsa Indonesia seperti Jepang atau Singapore yang miskin SDA. Mungkin kita sudah mati kelaparan. Mengapa ? sejak era Soekarno sampai Jokowi, ekonomi kita tidak pernah beranjak dari sektor tradisional ke industri. Dari hidup mengandalkan otot ke otak. Kita keruk mineral tambang dari bumi kita yang berdampak kepada kerusakan lingkungan, sementara pada waktu bersamaan kita juga buang devisa untuk perut kita.

Engga percaya? data menunjukan dalam 11 tahun terakhir, belanja impor pangan mencapai US$84,8 miliar atau setara Rp1,272 triliun untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako-beras, susu, bawang, garam, daging dan gula. Apa artinya? kita korbankan SDA yang Tuhan berikan, tetapi kita lupa bersukur untuk menjaganya. Lingkungan rusak dan hancur, keadilan sosial dalam angka GINI rasio melebar, bahkan untuk isi perut pun kita tidak mandiri.

Saya tidak akan menyalahkan pemerintah kalau saya tidak tahu bagaimana mudahnya membuat kita hebat sebagai negara agraris. Setidaknya kita tidak perlu hancurkan SDA untuk dapat devisa impor pangan. Apa itu? Masalahnya ada pada tataniaga yang tidak berpihak kepada kemandirian dan ketahanan pangan. Sehingga menimbulkan rente dengan rekaya menyumbat produki agar bisa impor. Sumbat market agar harga naik. Sumbat otak agar orang males produksi. 

Tata niaga yang baik akan menghapus rente dalam tataniaga pertanian. Mengapa ? karena setiap produsen dan konsumen berada dalam ekosistem marke place, yang mudah mengakses barang dan financial. Yakinlah, dengan sistem ini semua sumber daya pertanian akan menjadi peluang bisnis bagi sebagian besar rakyat. Karena imbal hasil besar dan proses produksi murah.

Apa itu tataniaga pertanian.

Di negara modern perdagangan memerlukan pengaturan atau dalam Bahasa mesranya disebut tata niaga atau commerce. Tujuannya agar distribusi barang atau jasa bisa berjalan efisien dan efektif. Memang  tata niaga tidak terkait dengan produksi namun ia menjadi bagian dari business process. Artinya walau distribusi pertanian terjadi dengan efektif dan efisien namun kalau proses produksi tidak efisien pada akhirnya akan merugikan secara bisnis. Dan pasti tidak akan sustain.

Sebelum kita masuk ke tata niaga. Kita bahas dulu secara sederhana bagaimana ekosistem produksi pertanian. Pertama. Petani perlu informasi lengkap terkait rencana tanam sesuai dengan trend pasar. Maklum produk pertanian itu volatile baik pasar domestic maupun international. Pemerintah harus menyediakan akses informasi itu dengan mudah dan cepat. Kedua. Pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan yang minimal secara bisnis layak. Minimal satu rumah tangga petani punya lahan 2,5 hektar.

Ketiga. Pemerintah harus mengatur kepastian ketersediaan akan pupuk, bibit, pestisida dan irigasi. Tata niaga supply chain pertanian diatur dengan efisien sehingga tidak ada distorsi timbulnya rente yang merugikan petani. Keempat, adanya ekosistem financial dalam bentuk Supply chain financial (SCF) untuk kebutuhan petani berproduksi. Tentu harus didukung data stake holder yang valid dan mudah diakses. Demikian empat itu saja. 

Sekarang mari kita bahas apa itu tataniaga. Tata niaga itu lahir dari kebijakan public yang bertujuan terbentuknya partisipasi pasar. Partisipasi pasar berdampak besar pada kesejahteraan petani dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui volume penjualan yang lebih tinggi dan harga yang lebih baik serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi. Partisipasi ini juga menyediakan akses ke informasi dan sumber daya pasar yang berharga, seperti input produksi, yang membantu meningkatkan produktivitas pertanian.

Nah sekarang mari kita bahas tata niaga pertanian. Saya akan bahas secara sederhana saja, Sederhana karena sudah diterapkan di China, India dan Thailand. Tata niaga yang penting ada tiga hal.

Pertama. Pusat warehouse  yang dilengkapi layanan untuk penyimpanan atau penitipan barang dalam sistem warehouse receipt. Dikelola secara IT system. Pembeli  bisa mengetahui stok barang tersedia lewat camera CCTV yang bisa diakses secara online. Pembeli dan penjual tidak usah repot mengatur delivery, karena sistem warehousing dilengkapi dengan layanan logistik darat, udara maupun laut. Petani tidak perlu pusing memasarkan produknya dan pasti terhindar dari jatuhnya harga ketika panen akbar. Karena Gudang dilengkapi dengan fasilitas ecommerce market place yang terhubung dengan market domestic maupun international. 

Kedua. Khusus untuk produk pertanian yang mudah rusak seperti cabe, tomat, buah buahan, pusat logistic juga dilengkapi dengan pemrosesan semi-finished goods. Sehingga qualified secara kualitas menjadi bagian dari supply chain industry pengolahan makanan dan minuman. Sistem ini juga memungkinkan berkembangnya industry dalam negeri. Karena pasokan terjamin secara terorganir. Sebaiknya setiap provisi dilengkapi warehouse yang ada fasilitas treatment semacam ini.

Ketiga. Warehouse juga dilengkapi dengan ekosistem financial berupa warehouse receipt. Artinya sambil menunggu produknya laku terjual, petani bisa jadikan receipt atau resi itu sebagai instrument marketable atau non negotiable. Receipt itu bisa mereka jual di pasar dengan harga forward. Penyerahan barang dilakukan forward (kemudian). Atau petani bisa gadaikan receipt ( non negotiable) itu selama menanti harga terbaik mereka bisa jual. Sistem ini di China dan India, mendapat dukungan dari fund provider dan clearing house. 

Dengan tiga hal itu, pertanian sudah dikelola dengan mindset industry. Secara signifikan akan meningkatkan keaneka-ragaman produk pertanian yang berorientasi kepada pasar dan laba. Rakyat mayoritas petani akan makmur.  Jadi engga sulit memakmurkan mayoritas penduduk. Apalagi pemerintah punya sumber daya besar untuk menciptakan tataniaga itu.

Masa depan IKN?

 

Jokowi mengatakan bahwa IKN itu kehendak rakyat, bukan dirinya saja. Rakyat yang dimaksud adalah DPR sebagai wakil rakyat. Padahal itu inisiatif pribadi Jokowi saat dia pidato 16 Agustus 2019 di depan DPR. Kemudian Jokowi ajukan RUU IKN. Karena itu 90% lebih anggota DPR setuju. Jadilah UU.  Terkesan Jokowi tidak mendapatkan dukungan atas adanya UU itu. Mengapa ?

Pertama. UU IKN itu tidak melalui partisipasi Publik. Baca UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan UU, dan kemudian direvisi jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Itu jelas menyebutkan bahwa UU tanpa partisipasi Publik tidak sah atau cacat procedural.  Apa itu partisipasi public? Stakeholder. Seperti LSM, Ormas, Kampus, asosiasi professional dan lain lain. Biasanya dalam kajian akademis atas UU itu disebut siapa saja yang disebut stakeholder.

Kedua. UU IKN tahun 2022, baru seumur jagung  terpaksa di revisi tahun 2023. Karena awalnya tanpa APBN, karena memang begitu janji Jokowi kepada public. Tetapi ternyata investor seperti SoftBank, IDFC, Arab, yang CEO nya sudah diangkat sebagai Dewan Pengarah IKN oleh Jokowi, ternyata mengundurkan diri. Itu membuktikan kajian akademis dan bisnis atas UU itu tidak valid. Harusnya kan pejabat yang terkait dengan mundurnya investor itu diproses hukum. Engga bisa didiamkan saja.

Ketiga. Revisi UU IKN memberikan otoritas besar kepada Pejabat IKN untuk menerbitkan surat utang lewat program PINA,agar APBN tidak dibebani. Nyatanya setelah UU IKN direvisi. Engga ada satupun realisasi IKN menerbitkan Obligasi skema PINA. Malah yang terjadi anggaran IKN semua berasal dari APBN. Tidak ada teguran keras kepada pejabat IKN yang gagal terbitkan Surat utang.

Keempat. Akibat salah arah dan strategi pembangunan IKN, Jokowi bingung sendiri. Target ngantor dan pindah ke IKN selalu gagal. Sementara  UU IKN, Pasal 4 ayat (2) UU IKN jo, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan jo UU DKJ, Pasal 73, Ibu kota negara tetap Jakarta sampai ada kepres penetapan IKN sebagai ibukota. Sampai kini Jokowi tidak mau teken Kepres, tentu ibukota negara tetap Jakarta.

Cukup empat itu aja jawabannya.

***

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari video Sekretariat Presiden.

“ Apa yang menggangu pikiran Jokowi sampai ngomong begitu? Padahal propaganda IKN itu sangat massive, sampai undang para buzzer influencer sosial media mengunjungi IKN. Bahkan Jokowi sendiri sibuk pasarkan kaveling IKN kepada investor. “ Tanya teman.

“ Dia merasa salah dan lelah. Salah, karena terlalu percaya dengan team nya. Ternyata semua itu bullshit. Lelah karena anggaran IKN tahun APBN 2025 dibuat ulur tarik alias engga jelas. DPR engga komit. Dan sekarang dia berusaha excuse. Karena udah yakin, DPR berikutnya akan tebas tuh anggaran IKN. Biasa aja.” Kata saya.

“ Terus apa solusinya atas adanya IKN yang sudah terlanjur uang negara keluar ? tanya teman.

“ Ya, jadikan aja dulu sementara IKN itu sebagai kota wisata dengan daya tarik sebagai kota Judi dan prostitusi, seperti Macao di China atau Genting Islan di Malaysia. Dan lengkapi sebagai kota offshore atau bebas pajak. Yakinlah engga sampai 5 tahun, pasti rame tuh IKN. “ kata saya.