Scam Dapen.?

 

Dana pensiun itu dalam dunia investasi dikenal sebagai sumber dana murah dan mudah. Karena ia bersumber dari potongan upah pekerja yang sifatnya berdasarkan UU adalah wajib. Saat sekarang upah pekerja dipotong 4 persen dan pemberi kerja 10,24 persen hingga 11,74 persen. Hitung aja. Berapa juta pekerja  PNS, Swasta, BUMN yang kena wajib potongan upah untuk dana pension. Dana terkumpul setiap bulannya tidak sedikit. Semakin lama semakin besar akumulasinya. 

Ya namanya uang mudah. Tentu jadi magnit bagi bendahara negara dan swasta untuk memanfaatkannya sebagai sumber pembiayaan. Walau sebagian besar Dapen ditempatkan pada SBN, namun kasus skandal terus terjadi. Kita ambil contoh kasus Asabri sebesar  Rp22,78 triliun lenyap, Jiwasraya Rp16,81 triliun; serta adanya indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar Rp1 triliun. 65% Dapen BUMN bermasalah. 

Memang prinsip program dana pensiun itu ideal kalau sesuai dengan UU SJSN. Namun faktanya kita engga tahu. Apakah masih utuh uangnya atau berkurang. Karena sudah lazim neraca Dapen terdapat unrealized loss terhadap investasinya. Itu jelas suspect. Jangan jangan udah deadduck.

Kini pemerintah mulai siap siap mengeluarkan PP tentang program pensiun tambahan di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang telah dilaksanakan oleh BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional.  Artinya potongan upah akan bertambah. Tentu wajar kalau kita berprasangka bahwa uang dapen yang ada itu sudah menyusut. Nah agar tetap bisa membayar pensiun maka perlu ditambah potonganya. Ya semacam ponzy scam

OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 8/2024. Dimana dana pension  hanya bisa dicairkan pokoknya 20%. Sisanya dibayar setiap bulan selama 10 tahun. Memang aturan itu tidak berlaku jika manfaat pensiun setelah dikurangi 20% berjumlah kurang dari Rp1,6 juta per bulan, atau nilai tunainya kurang dari Rp500 juta, maka dana tersebut boleh dicairkan sekaligus. Timbul lagi prasangka buruk. Mengapa? 80% itu dalam bentuk produk anuitas yang diperoleh dari perusahaan asuransi. Tidak ada jaminan pasti menambah dana manfaat. Bisa aja berkurang atau hanya sebesar pokok. Artinya walau jumlah yang diterima utuh tetapi dalam 10 tahun secara PV sudah susut. 

Apakah skema dana pension kita adil? Mari kita lihat di China. Dapen mereka sederhana aja. Yaitu ada dua program pensiun, yaitu pensiun sosial dan pensiun umum. Pensiun sosial merupakan potongan upah pekerja setiap bulan. Pensiun umum dibayar setiap bulannya oleh pemberi kerja. Ketika pensiun, dana pensiun sosial ditempatkan di rekening pribadi. Jumlah yang sudah pasti itu dibagi 139 angsuran ditambah bunga. Disamping itu juga dapat uang pensiun umum, yang mereka terima setiap bulan sampai mereka meninggal. Jadi ada pemisahan tegas. Uang dari potongan upah dan uang dari pemberi kerja. 

Di Indonesia, pemerintah tidak merasa bersalah kalau salah urus terhadap Dapen. Karena pekerja hanya bayar 4% dari upah. Sisanya sebesar 11,7 % adalah pemberi kerja. Nah uang pensiun yang dibayar pemberi kerja sudah dianggap seperti setoran negara bukan pajak. Sehingga seenaknya kelola. Kalau terjadi moral hazard, uang lenyap karena skandal, tinggal buat aturan tambahan dana pension. Entahlah…