PDIP dan manuver Jokowi.

 

Masuknya Golkar, PAN dalam  barisan koalisi PKB dan Gerindra untuk mengusung Capres Prabowo, membuat saya tersenyum dan akhirnya mengerutkan kening ketika sadar itulah upaya cawe cawe Jokowi selama ini.  Saya tidak membenci Prabowo secara personal. Dia adalah cucu dari Margono Djojohadikoesoemo, tokoh dibalik lahirnya BI pada tahun 1946 dan juga anggota BPUPKI. Dia sama dengan Anies Baswedan. Cucu dari  Abdurrahman Baswedan, pahlawan nasional yang juga anggota BPUPKI.

Baik Prabowo maupun Anies adalah darah biru. Mereka terlahir dari keluarga bangsawan. Walau bukan bangsawan yang kaya raya namun terpelajar. Anies masuk ke pentas politik nasional lewat dukungan Partai Gerindra ketika Pilgub DKI. Tentu berkat dukungan dari Prabowo sehingga Anies bisa menang mengalahkan Ahok.  Namun karena itu membuat Anies harus berpisah dengan Prabowo. Sama dengan Sandi yang harus keluar dari Gerindra.  Juga LBP yang tadinya salah satu DIRUT anak perusahaan Prabowo akhirnya memilih berpisah dengan PS pada tahun 2014. Mengapa?  “ Gerindra adalah Prabowo, dan bukan partai Kader. Ia hanya eksis untuk memuaskan seorang PS saja. Dengan uang dan sumber daya Cendana itu membuat Gerindra jadi kendaraan efektif  bagi PS“ kata teman. Saya bisa mengerti alasan mereka yang tadinya lekat dengan PS akhirnya berpisah. Karena Apapun Prabowo lakukan untuk mencapai ambisi dia jadi presiden. Itu yang membuat mereka tidak nyaman.

Semua tahu dibalik politik identitas Pilgub DKI yang bar bar itu adalah mesin partai Gerindra sendiri. Itu bisa dilihat pada Pilpres 2019 dimana dia merasa tidak risih menerima Ijma ulama atas pencalonanya sebagai presiden. Salah satu keahlian dari Prabowo dan teamnya adalah melakukan operasi inteligent untuk menciptakan chaos. Setelah pemilu 2019 , Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Jejak mereka mengkapitalisasi politik indentitas terhapus begitu saja. Dia jago melakukan itu lewat operasi inteligent. Dan tidak peduli kalau kerena itu terjadi polarisasi di tengah masyarakat. 

Yang saya sedihkan, PSI dan bersama team Jokowi adalah mereka yang katanya menentang politik identitas tetapi justru mereka berada dibarisan partai yang punya rekam jejak mengkapitalisasi Politik indentitas. Pada bulan Juni kemarin, FPI New, PA -212  mengatakan akan bergabung dengan barisan Koalisi Gerindra. Saya yakin, kalau Prabowo menang maka FPI dan HTi akan reborn. Tentu dengan alasan bahwa mereka semua adalah asset nasional. Dia jago  retorika soal itu. 

Bagaimana dengan Jokowi? walau secara formal Jokowi tidak pernah mengendorse Prabowo sebagai capres namun secara informal dukungan Jokowi sangat vulgar. Saya hanya menduga kalau situasi tersebut hanyalah upaya Jokowi untuk soft landing. Maklum anak dan mantunya memilih berkarir di politik dan dia sendiri tidak punya Partai. Dan sadar diri sebagai kader partai yang kapan saja bisa di kick out. Dia butuh asset protection setelah tidak lagi jadi Presiden. Dan aset itu adalah Prabowo dan koalisi Gerindra.

Bagaimana dengan PDIP ? dengan bergabungnya Golkar, PAN kedalam barisan koalisi Gerindra, maka praktis  “Jokowiman “  semua berada dibarisan Prabowo. Dalam hal ini kesalahan ada pada Sekjen PDIP yang tidak bisa mengelola situasi poitik dari hari ke hari menjelang Pemilu. Mungkin informasi kurang valid kepada Ketum, Megawati. Sehingga sebagai partai pengusung Presiden dan pemenang pemilu 2019 dianggap gagal mengelola koalisi dan kekuasaan presiden. Kalau PDIP tetap ngotot mencalonkan Ganjar, kemungkinan akan dilibas oleh Prabowo.

Makanya di tengah situasi itu, Puan cepat bertindak. Jumat malam ( 11 agustus ) terjadi lagi  pertemua antara Puan dan AHY. Namun kali ini ada Cak Imin. Ini bisa saja  sinyal sebagai upaya politik PDIP untuk menarik keluar PKB dari barisan Koalisi Prabowo atau mengalihkan dukungan kepada AHY. Maklum baik AHY dan Cak Imin keduanya sedang galau terancam gagal jadi cawapres. Apakah deal ini akan berhasil atau tidak , kita tidak tahu. Namun sejak hari ini dan kedepan situasi politik akan dinamis sekali. Semua tergantung sikap PDIP. Kalau masih tetap percaya Jokowi  loyal kepada PDIP maka kisah Pemilu 2004 terulang lagi.