Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sidang MPR. Dia mengalahkan Megawati. Itu berkat poros tengah ( koalisi partai Islam) di bawah koordinasi Amin Rais. Apa yang terjadi di balik layar sampai terbentuk Poros Tengah yang memastikan Gus menang?. Itu karena ada pertemuan antara Wiranto, Amin Rais, Gus Dur. Posisi Amin Rais sebagai ketua Umum Muhammadiyah dan Gus Dur Ketua Umum NU. Saat itu sebetulnya Wiranto mengusulkan Amin Rais sebagai Presiden. Tetapi Amin Rais menolak.   Pak Wiranto berdiri dan memegang kedua bahu Gus Dur. “ Kalau begitu, Gus Dur aja yang jadi presiden.” Kata pak Wiranto.

Dari episode terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, kita tahu pasti bahwa TNI ada di balik proses suksesi dari Orde Baru ke reformasi. Dari teman, saya dapat informasi bahwa Gus Dur tidak ada deal apapun dengan TNI. Tidak ada deal apapun dengan poros tengah. Deal itu dilakukan oleh Amin Rais yang kemudian terpilih sebagai Ketua MPR. Artinya kalau Gus Dur engga bisa laksanakan komitmen Amin Rais, on/off Gus Dur ada pada Amin Rais. Setelah Gus Dur jadi presiden. Kompromi politik yang dirancang oleh Amin Rais dibatalkan begitu saja oleh Gus Dur. Dalam kurun waktu 20 bulan sebagai presiden. Gus Dur mereformasi TNI. Singkatnya TNI masuk barak.Engga boleh ikutan Politik. Jelas, TNI berang.

Gus Dur juga memaksa semua kotrak karya (KK) tambang seperti Freeport ditinjau ulang. Freeport dihentikan operasinya. Caltex juga diberhentikan operasinya. Amerika jelas marah besar. Apalagi waktu itu Amerika sedang getolnya membangun kekuatan APEC.  Pihak di kabinet yang menentangnya. Dia pecat, diantaranya, Jusuf Kalla (Golkar), Laksamana Sukardi (PDIP), Susilo Bambang Yudhoyono (TNI, Yusril Ihza Mahendra (PBB), Nurmahmudi Ismail (PK), dan Wiranto. Wajarkan Partai dan termasuk  TNI kecewa. Kelak kemudian hari mereka  yang dia pecat seperti SBY dan Jusuf Kalla, jadi presiden dan wapres tahun 2004, yang lainnya jadi elite politik berpengaruh.

Kebayangkan betapa panjangnya barisan musuh Gus Dur. Namun mereka tetap menawarkan jalan tengah, yaitu kompromi. Gus Dur tetap sebagai presiden sampai akhir masa jabatannya. Tetapi Gus Dur harus mau mengikuti apa  kata Partai. Kembali Gus Dur menolak keras. Alasanya itu melanggar konstitusi. Hak prerogatif presiden menentukan menteri.Partai engga boleh ikut campur. Akibatnya genderang perang ditabuh. Yang tadi mendukung dia, baik TNI maupun poros tengah, kini berbalik melawannya.

Di saat genting itu, Gus Dur dapat tawaran dari sekelompok orang yang siap mendatangkan massa besar guna melindungi Gus Dur dari upaya kudeta. Syaratnya adalah Gus Dur harus mau mengganti Pancasila jadi Syariat Islam. Gus Dur tolak dengan tegas. Akhirnya ,bisa ditebak. Kalau elite politik sudah kompak, maka apapun bisa diatur untuk menjatuhkan presiden. Gus Dur pun jatuh. Kejamnya, jatuhnya Gus Dur karena skandal bulog gate. Setelah Gus Dur lengser, memang terbukti tak bersalah. Penyelidikan Kejaksaa Agung memutuskan bahwa Gus Dur bersih dari segala tuduhan korupsi.

Apakah sudah? tidak. PKB yang dia dirikan pun dikudeta oleh ponakannya. Sampai proses ke pengadilan. Kalah juga. Gus Dur dikenal luas  sebelum jadi presiden adalah pejuang pro demokrasi. Gus Dur pejuang pluralisme. Seorang kiyai yang menguasai kitab klasik islam ( kitab kuning). Jago berdebat secara terpelajar tanpa kehilangan sense of humor. Seorang yang humanis. Tetapi ketika dia berkuasa. Caci maki datang justru dari kelompok islam sendiri. Fitnah kepada Gus Dur ketika itu sangat massive dan sistematis.

Apa kesimpulan dari cerita diatas ? Dalam sebuah wawancara dengan Tempo (26/12/2003), Gus Dur mengatakan, “Kalau pergantian saya sih, itu ya menunjukkan betapa rendahnya nilai para politisi kita, tokoh-tokoh partai-partai kita itu. Mereka kerja sama dengan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Itulah yang tidak saya duga sama sekali.” Siapa yang dimaksud Gus Dur anti demokrasi itu ? kalangan tentara, kelompok Islam fundamentalis dan para konglomerat yang sebelumnya dipelihara Soeharto. Dia naik karena koalisi partai islam (Poros Tengah ) dan jatuh karena konpsirasi partai yang tadinya mendukung. Itu hanya karena dia malaksanakan konstitusi.  Di saat partai bersatu menjatuhkanya, TNI buang badan. Kalau sekelas Gus Dur saja dikhianati, apalagi pihak lain. Memang kalau islam sudah masuk ranah politik mereka menghalalkan segala cara termasuk fitnah. Old story selalu berulang. Sejarah kekuasan di Turki, Arab, Persia, sama saja. Fitnah jadi halal demi kekuasaan

Menurut saya pribadi, kelemahan Gus Dur adalah karena dia ingin melakukan perubahan cepat tetapi lewat jalur demokrasi. Itu jelas impossible. Di saat dia lakukan perubahan itu, ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Ini membuat perubahan melahirkan irasionalitas dan tentu menimbulkan perlawanan dari kelompok status quo.  Era Jokowi keliatannya hampir sama. Hanya saja, Jokowi lakukan itu secara proposional. Dia perbaiki dulu ekonomi, setelah itu politik dia benahi secara hati hati dengan tetap menjaga keseimbangan kekuatan real yaitu Parpol, TNI dan Umat islam. Jadi semua orang harus sabar sebagaimana Jokowi sangat sabar menghadapi proses itu.

Negara dikawal oleh operasi intelijen.

 

UU No 5 Tahun 2018 tentang UU anti terorisme mengamanahkan agar Presiden mengeluarkan Perpres tentang keterlibatan TNI dalam aksi anti teror. Bulan Mei 2018, Presiden sudah siapkan draft Perpres nya. Tetapi tidak bisa langsung diteken. Boleh dikatakan stuck. Tahun 2020, bulan Mei, kembali draft itu diajukan ke DPR. Sejak itu prorses pengesahan Perpers itu dilakukan. Bulan oktober tahun 2020 sudah masuk pembahasan di DPR untuk memberikan legitimasi Presiden teken. Mengapa sampai dua tahun lebih pembahasannya ? 

Kalau anda baca UU No. 5 tahun 2018, Dalam Pasal 43 I Ayat 1 disebutkan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat 3 tertulis soal pelibatan TNI tersebut diatur dalam perpres. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Muhammadiah yang fokus pada isu HAM menilai aturan pelibatan TNI dalam menumpas terorime memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Disamping itu dalam pasal 1 (4) difinisi ancaman kekerasan yang dimaksud  oleh UU 5/2018 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. “ Artinya sangat mudah sekali orang dianggap sebagai terorisme. 

Bagaimana proses hukumnya ? Pasal 31(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a.membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b.menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme. Walau pasal 31(1) itu mengharuskan izin dari Pengadilan namu Pada Pasal 31 A. Dalam keadaan mendesak, bisa dilakukan tanpa perlu izin dari Pengadilan dan bisa tangkap orang sebelum dia melakukan aksi teror.

Apa artinya? Penangkalan terorisme lebih terfocuskan kepada operasi intelijen. Mengapa? Karena kita negara demokrasi. Bukan negara totaliter atau diktator yang represif terhadap orang yang dicurigai. Makanya anggaran BIN meningkat 4 kali lipat dari periode era SBY. Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2020, BIN menjadikan operasi intelijen siber sebagai salah satu prioritasnya. BIN juga dilengkapi dengan instrument gugus tugas pemukul Dansus 88 dan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang berisi satuan elite dari tiga matra di TNI. Terdiri dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.

UU 5/2018 merupakan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003 dinilai tidak memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menangkal aksi terorisme, dan tidak melibatkan TNI dalam operasi intelijen dan pemukulnya. Namun hikmah dari aksi 411 dan 212, memaksa DPR dan pemerintah harus merevisi UU tersebut. Setelah sebelumnya mengeluarkan PERPPU terhadap UU Ormas. Dengan adanya Dua UU itu yaitu UU Anti teror dan Ormas, maka ancaman teror yang karena idiologi dan politik bisa ditumpas secara sistematis. Kedua UU ini tidak ada pada Suriah dan Libia,  yang sehingga bibit radikalisme berkembang menjadi terorisme dan akhirnya mengarahkan kepada separatisme. Jadi kita akan baik baik saja. Tidak perlu kawatir.

Kedatangan Habib Rizieq Shihab ( HRS) ?

 

Menko Polkam, Pak Hahfud minta kepada aparat agar tidak berlebihan mengamankan kedatangan HRS. Itu tentu dipatuhi. Makanya wajar saja bila penjemput HRS sampai mengganggu pengguna jalan Tol Bandara, merusak taman dan kursi Bandara serta menggangu meraka yang ingin datang ke bandara dan pulang dari bandara. Jumlah massa memang sangat besar. Massa yang datang menjemput bukan hanya dari Jakarta tetapi juga dari daerah. Saya menganggap semua pendukung yang datang menjemput HRS itu adalah kelompok pejuang tegaknya syariah islam di Indonesia, termasuk pejuang berdirinya khilafah. HRS sudah seperti setengah dewa. Luar biasa semangat mereka yang menjemputnya. Sepertinya kemenangan itu sudah dekat. Itu resiko yang tentu sudah diperhitungkan oleh aparat ketika melonggarkan keamanan kedatangan HRS.

Kedatangan HRS dari Arab ke tanah air, itu juga bagian dari cara Jokowi untuk menghapus kesan bahwa Pemerintah tidak ramah bagi umat islam. Jokowi tidak pernah lelah dan kehilangan harapan untuk tercapainya rekonsiliasi dengan semua golongan, termasuk Umat islam. Bagi Jokowi bahwa Umat islam itu adalah asset bangsa yang sangat besar jasanya mempersatukan Negeri ini.  Kalaupun ada segelintir golongan yang tidak sejalan,, bukan berarti harus jeopardize. Anda mungkin masih ingat kasus Abu Bakar Baasir (ABB) yang akan dapat grasi dari presiden. Jokowi sudah setuju untuk memberikan grasi. Syaratnya hanya satu : ABB mengakui idiologi negara adalah Pancasila. Tetapi ABB menolak. Grasi batal diberikan. ABB pun harus terus mendekam di penjara. Lantas mengapa sampai Jokowi mau memberikan grasi dan membujuk ABB agar membuat surat permohan Grasi ? Itu bagian dari Politik Jokowi yang ingin menghapus kesan pemeritah musuh umat islam.

Secara politik sebenarnya HRS itu cobaan terbesar bagi gerakan politik praktis islam seperti, PKS , PAN, PKB, PPP, dan lainnya mungkin Partai Masyumi Reborn dan Partai Ummat  ( Amin Rais). Bagi mereka  HRS itu jelas masalah serius. Upaya konsolidasi partai menjelang pemilu 2024 tidak lagi mudah dilakukan. Karena setelah ini HRS akan lakukan manuver yang sulit dikendalikan. Mengapa ? Karena dia berada diluar arena. Jadi dia bebas berbuat apa saja tanpa harus terikat dengan aturan partai. HRS juga tidak mungkin gabung ke partai kalau tidak jadi ketua UMUM dan menentukan aturan. Apa aturan itu ?Idiologi partai harus syariah islam.  Ini jelas tidak akan diterima oleh partai islam.

Apa yang terjadi ? HRS akan dihabisi oleh Parpol berbasis islam sendiri. Termasuk ormas besar islam seperti NU dan Muhammadiah. Tentunya mesin partai islam akan bekerja efektif gembosi HRS. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh TNI agar keseimbangan politik tidak condong ke kanan dan ke kiri. Hanya focus kepada Pancasila. Ini sudah pakem TNI yang melaksanakan tugas politik negara menjaga konstitusi. UUD 45 dan Pancasila. Artinya kalau ada niat lakukan revolusi sosial melalui people power pasti sudah gagal sebelum  bertindak.

Bagi PDIP, HRS bukan ancaman serius. Namun yang dikawatirkan adalah munculnya dukungan Parpol non islam kepada HRS. Maklum kalau mereka tetap ingin menjadikan Anies sebagai presiden, HRS diperlukan. Tetapi jelas HRS engga mau jadi Wakil Anies. Dan lagi HRS sadar kalau dia masuk kontestan PEMILU artinya dia harus menerima pancasila sebagai Idiologi. Kalau dia terima, maka golongan radikal islam yang ingin mengubah UUD jadi syariah dan garakan khilafah yang tadinya loyal ke dia akan meninggalkannya. Habislah dukungannya.

Bagaimana sikap pemerintah terhadap kedatangan HRS ? Dengarlah kata pak Mahfud, di channel Youtube CokroTV, Rabu 4 November 2020. “ Gak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita gak anggap itu serius,”. Apakah HRS akan jadi Icon persatuan Umat islam? Tidak!. Mengapa ? Sudah takdir umat islam memang tidak bisa dipersatukan dalam satu bendera.  Kedatangan HRS itu memang bukan ancaman, terutama bagi PDIP. Justru semakin memudahkan jalan PDIP memenangkan PEMILU 2024.

***

Postingan DDB-Babo

4/11/2020

Terkait HRS, ada beberapa pertanyaan yang seharusnya ada. Kalau kita bisa berpikir jernih bisa dengan mudah mengetahui di mana HRS posisinya. Mengapa HRS bisa begitu mudah meninggalkan tanah air, padahal ada beberapa kasusnya sedang di proses oleh Polisi. Mengapa dia bisa tinggal sekian lama di Makkah. Padahal dia hanya pegang visa umrah. Semua tahu, visa umrah yang memiliki masa berlaku selama 30 hari. itu tidak bisa multiple entry. Kalau mau perpanjang bisa menggunakan visa kunjungan keluarga. Itupun tidak mudah.  Cukup dua pertanyaan itu saja, anda sudah bisa menilai siapa dia. Jelas dia tidak mungkin didukung oleh pemerintah Arab. Jadi siapa ? silahkan nilai sendiri…

Pada tanggal 30 Oktober 2008, HRS divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP.  Sebelumnya di tahun 2003, kena hukuman tujuh bulan penjara. Terbukti melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP.  Mengapa di era Jokowi dia seperti tidak tersentuh? Tanpa ada yang backup tidak mungkin dia bisa leluasa.

Waktu HRS di Makkah yang bertemu dengan dia bukan hanya tokoh politik dari golongan islam dan Gerindra. Tetapi juga tokoh politik dari PDIP seperti Erwin Moeslimin Singajuru. Seluruh kader PDIP dilarang DPP mengomentari pertemuan antara Erwin dengan HRS di Makkah. PDIP juga punya ormas sayap Islam yaitu Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang pendirinya adalah tokoh Muhammadiah ( Buya Syafii ) dan NU (Kiai Hasyim Muzadi ). Ketuanya Hamka Haq yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan Ketua MUI. Waktu pilpres 2019, PDIP mengutus Ma’ruf Amin bertemu dengan HRS di Makkah.

Masalah PDIP adalah bagaimana memperkuat dukungan umat islam di akar rumput. Makanya pernyataan sikap Jokowi terhadap presiden Perancis itu bagian dari strategi PDIP untuk merangkul umat islam. Dan menghilangkan stigma bahwa PDIP itu partai anti islam.  PDIP sudah punya infrastruktur untuk itu seperti adanya Bamusi namun kalaupun upaya itu tidak 100% berhasil, setidaknya bisa memecah ombak barisan politik primodial. Ini penting untuk menghadapi Pemilu 2024. Nah, pemerintah tidak akan menghalangi kedatangan HRS. Tidak juga memberikan keistimewaan kepada HRS. Itu dibiarkan saja berproses... 

Tokoh KAMI mendirikan Partai Masyumi.

 

Ahmad Yani dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI ), mengungkapkan, ia dan beberapa tokoh akan mendeklarasikan pembentukan Partai Masyumi reborn. Deklarasi ini diadakan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 November 2020. Tokoh nasional yang bergabung diantaranya adalah Ridwan Saidi, Kiai Abdul Rosyid Syafei, dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK), Fuad Amasari (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI), Bachtiar Chamsyah dan tokoh lainnya. Partai Masyumi reborn berharap Amis Rais bergabung, namun Pak Amin sudah buat partai baru setelah hengkang dari PAN. Juga berharap Muhammad Rizieq Shihab dan FPI ikut bergabung. Partai Masyumi juga berharap Ustad Abdul Somad, bisa bergabung sebagai Anggota Majelis Syuro. 

Saya tidak tahu apakah Partai Masyumi reborn ini sama dengan Partai Masyumi yang pernah menjadi partai besar di Indonesia era Soekarno. Namun mereka menyebut ini Masyumi Reborn. Itu hak mereka. Apakah mereka bisa menjadikan partai yang mereka dirikan itu akan sebesar Masyumi yang asli. Itu soal lain. Karena Partai Masyumi yang dulu pernah hebat, lahir dari tokoh islam yang memang negarawan sejati. Walau Partai Masyumi membawa bendera Islam, idiologi islam, namun mereka adalah pejuang NKRI. Di saat tokoh Masyumi jadi Perdana Menteri Muhammad Natsir, bangsa indonesia membuat keputusan berani yaitu membubarkan Indonesia serikat (RIS) menjadi NKRI.

Mengapa saya katakan tokoh Masyumi yang ada dulu itu adalah negarawa sejati? mereka pribadi yang hebat, cerdas dan humble. Mereka sangat toleran dengan golongan agama  dan idiologi lain. Dalam buku, “ Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah (2009)”, betapa seorang Natsir atau Prawoto Mangkusasmito begitu dekat dengan Ignatius Joseph Kasimo, Herman Johannes, Albert Mangaratus Tambunan, atau Johannes Leimena, baik pada masa revolusi kemerdekaan maupun sesudahnya. Atau antara Burhanuddin Harahap dengan Ida Anak Agung Gde Agung yang Hindu. Kasimo bahkan bersama tokoh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) mencoba melawan sistem politik otoritarian Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1966).

Tokoh Partai Masyumi, Mohammad Natsir dan KH. Isa Ansyari. Dua orang ini paling keras berhadapan dengan Aidit ( PKI) ketika dalam rapat konstituate. Rapat membuat UUD yang baru untuk mengganti UUD45.  Mereka saling serang. Bahkan Natsir sempat dalam sidang akan melempar korsi ke Aidit. Namun sampai sidang usai mereka baik baik saja. Bahkan Aidit membuatkan kopi untuk Natsir. Maklum Natsir lebih tua dan berasal dari Minang Kabau. Ibu Aidit juga berasal dari Minang. Isya Ansyari bahkan dalam rapat menyebut PKI kafir karena menolak Syariat islam. Tapi dalam keseharian antara Aidit dan Isya Ansyari sangat dekat. Malah mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah rapat. Kalau Aidit ke Sukabumi, ia menginap di rumah Kiai Ansyari.

Setelah peristiwa G30 S PKI, tokoh PKI banyak yang di penjara. Namun tidak menghalangi tokoh Masyumi memberikan bantuan kepada keluarga PKI. Dari harta yang ada mereka memberikan bantuan sembako kepada keluarga ex PKI. Itu bukan sehari tetapi bertahun tahun sampai mereka di lepas dari penjara Pulau Buru. Bahkan Hamka tokoh Masyumi, menganggap Putri dari Pramudya Anata Tour sebagai anaknya sendiri dan mendidik calon suaminya  yang Tionghoa belajar islam. Semua tahu Pram adalah seniman  dan tokoh PKI. Apa alasan Pram?  "Masalah paham kami tetap berbeda, saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka,?" tutur Pram seperti dikutip dalam buku Ayah, karya Irfan Hamka.

Tokoh islam dulu terutama dari NU dan Masyumi adalah mereka yang juga bapak pendiri bangsa. Mereka sangat mencintai Indonesia. Walau mereka berjuang untuk menerapkan syariah islam, itu bukan berarti menjadikan indonesia dalam sistem khilafah. Mereka hanya ingin piagam jakarta itu ditaati, Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila harus sesuai dengan syariat islam bagi pemeluk islam. Itu saja. Yang lainnya mereka bisa menerima dan berdamai dalam bingkai NKRI.

Saya berharap kepada tokoh dibalik pembentukan partai Masyumi reborn, agar jangan berharap nama besar Masyumi bisa menjadikan partai mereka akan besar. Ingat! Besarnya Masyumi dulu karena tokohnya memang orang besar. Nah apakah ada diantara kalian orang besar ? Pejuang solidaritas dan toleransi?. Kasus politik sekterian dan kebencian terhadap Ahok karena dia nonpri dan kristen sangat sulit hilang dalam ingatan orang banyak. Saya rasa kalian terlalu pede menyamakan diri kalian seperti tokoh Masyumi. Rakyat terlalu cerdas untuk tahu..

BLT itu tidak gratis..

 

Masa muda saya sangat keras. Bertahun tahun saya bisnis merasakan ketidak adilan. Pernah saya menangis ketika tahun 80an, pejabat bank paksa pabrik saya dijual kepada asing. Itu karena persaingan. Dalam kesedihan itu saya bertemu dengan mentor saya yang ex pendeta. Dia berkata kepada saya “ Bisnis itu sangat rasional. Siapapun yang merasa kuat, entah itu pemerintah atau pengusaha, cenderung ingin berkuasa terhadap mereka yang lemah. Kamu dapat fasilitas kredit karena kamu pribumi dan usaha menengah. Tapi karena kamu lambat naik kelas dan mengalahkan pesaing, maka kamu jadi target untuk dihabisi, Kejam? itulah hidup. Memang tidak adil. Makanya perkuat diri kamu. Caranya, perbanyak pengetahuan. Knowledge is power." Katanya.

Pemerintah punya program indah dan cenderung populis. Contoh Rumah DP0%. Betapa banyak rakyat tertipu oleh persepsinya sendiri. Mengapa saya katakan tertipu? karena dalam implementasinya ternyata tidak mudah. Anies engga salah. Persepsi rumah itu untuk orang miskin, itu persepsi rakyat yang memilihnya.  Dia sendiri sadar bahwa orang miskin yang dia maksud adalah orang miskin yang bankble. Artinya kalau secara perbankan tidak layak dapat kredit, ya sorry saja. Itu rasional. Tetapi karena persepsi salah akibat rendahnya literasi keuangan, rakyat mudah sekali terjebak dengan retorika.

Umat islam sangat bangga dengan adanya bank syariah. Persepsi mereka bahwa bank syariah itu produk halal dan akan pasti memakmurkan umat islam. Euforia terjadi. Tetapi faktanya ketika mereka ingin mendapatkan dana tanpa agunan dan tanpa bunga, mereka terpaksa keselek bakiak. Apa pasal? karena lagi lagi harus bankable. Kalau tidak qualified ya sorry saja. Engga ada uang mudah. Alasannya, demi amanah uang publik yang dititipkan kepada bank syariah maka harus bebas dari resiko dan harus dipastikan mendapatkan hasil. Rasional kan.

Pemerintah punya program pembinaan terhadap UMKM dan Koperasi. Ada program dana bergulir. Penyediaan collateral. Pembiayaan dengan bunga murah dan syarat mudah. Tetapi itu tidak mudah mendapatkannya. Kalau anda tidak qualified secara perbankan atau bisnis, jelas ditolak. Jangan pula pemerintah disalahkan. Salahkan persepsi anda yang anggap pemerintah itu seperti lampu aladin. Engga begitu. Soal uang itu hal yang sangat rasional. Kalau sampai anda dapat pembiayaan lewat program pemerintah, itu juga engga gratis. Itu deal equal. Artinya anda sudah layak menjadi agent pemerintah untuk mendatangkan pajak dan angkatan kerja. Kalau engga, ya sorry saja. Mending cuci muka.

KIta euforia dengan adanya BLT. Gubernur membanggakan diri kepada rakyat soal itu. Tetapi, dengarlah kata SMI, dana BLT itu tidak gratis. Itu dalam jangka panjang akan dibayar oleh rakyat lewat naiknya harga dan tarif. Karena itu uang berasal dari hutang. Pemerintah terikat dengan akad rasional. Bahwa hutang harus dibayar kalau engga trust hilang dan rupiah hilang nilai. Jadi engga ada istilahnya donasi atau makan siang gratis kalau menyangkut uang kecuali dari orang tua.

Jadi, berhentilah percaya kalau ada program populis atau too good to be true. Sekali anda percaya, maka anda otomatis jadi manusia rakus. Mengapa? yang suka dengan segala sesuatu itu mudah  dan murah ya orang rakus. Makanya orang rakus itu mudah dimangsa. Sepintar apapun dia. Namun juga mudah jadi pengeluh. Karena impianya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya memang dunia ini kejam, terutama bagi orang rakus. Namun tidak bagi orang yang rasional.