AS dan Iran?

Dalam perang dunia ke-2 korban dari tentara AS mencapai 450.000 orang. Ongkos perang mencapai USD 4 triliun. Semua dikorbankan untuk menghadapi Jerman, Italia dan Jepang. AS tercatat sebagai pemenang. Namun setelah itu AS terlibat dalam perang Korea, berhadapan dengan China yang mendukung Partai Komunis korea. Perang di Vietnam, Afghanistan, Irak. Korban pasukan  tidak seikit. Biaya tak terbilang. Namun AS tidak mendapatkan apapun dari perang tersebut. Tidak ada kehormatan seperti AS menang dalam Perang Dunia ke-2.

Setelah perang Dunia ke-2 , Jerman, Jepang, Italia menjadi mitra AS. Bukan hanya soal pertahanan namun juga dibidang ekonomi dan bisnis kemitraan terjadi secara luas. Seakan AS sudah melupakan korban pasukanya dalam perang dunia kedua. Sudah melupakan besarnya ongkos untuk menjadi pemenang. Begitu berakhir perang, maka berakhirlah semua permusuhan. Semua sepakat untuk memulai hal yang baru untuk masa depan yang lebih baik.  Tapi berbeda dengan Iran. AS tidak pernah ada kesepakatan damai dengan Iran. Mengapa ? Ada sejarah yang kelam diantara mereka, saling menunggangi pihak ketiga untuk menyalakan api, perang opini lewat media massa tiada henti, ketidakmampuan untuk saling memahami, dan Amerika menyebut Iran sebagai musuh nomor satu.  Mengapa?  Baik akan saya jelaskan akar masalah hubungan kedua negara yang  sampai kini selalu tidak bisa saling memahami.

Mohammad Mossadeght

Dalam perang dunia kedua, Iran diserang oleh Rusia dari Utara, dan oleh inggris dari Selatan. Setelah perang dunia kedua berakhir , Rusia tidak mau keluar dari Iran Barat Laut. Namun AS berhasil membujuk Rusia keluar dari Iran. Maklum waktu itu AS dan Rusia adalah sekutu menghadapi Jerman. Tentu itu tidak gratis. AS ingin mengontrol ladang minyak yang dimiliki oleh Iran. Tapi sayangnya, tahun 1953, Mohammad Mossadegh yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Ia melakukan program nasionalisasi semua ladang minyak punya asing. Inggris tentu meradang marah.  AS dan inggris menggunakan CIA dan M16 untuk menjatuhkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan kepada Shah Reza Pahlevi. Setelah aksi kudeta berhasil, sebuah konsorsium minyak dibentuk oleh AS untuk mengendalikan industri minyak Iran. Selama 25 tahun , AS mendukung rezim Shah yang menjalankan kekuasaan dengan cara menindas rakyat dan melecehkan gerakan agama. Karena itu terjadilah pemberontakan yang meluas di seluruh negeri. Mendorong Shah untuk meninggalkan Iran pada Januari 1979. Menandai kemenangan revolusi Iran, yang melahirkan Republik Islam pada April 1979.

Shah Reza Pahlevi

Ketika Shah sedang berobat kanker di Amerika Serikat, para mahasiswa memanjat tembok Kedutaan Besar AS. Mereka menyerbu kedutaan dan menyandera 52 warga Amerika selama 444 hari. Apa pasal ? Para mahasiswa kawatir, AS akan menggunakan CIA lagi untuk melakukan kedeta seperti tahun 1953. Sebetulnya tindakan ini dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum oleh Mahasiswa. Namun menjadi lain ketika aksi Mahasiswa ternyata mendapat dukungan dari Ayatollah Khomeini. Itu artinya secara resmi pemerintah Iran ada dibalik penyanderaan kedutaan AS. Ketika para sandera dipamerkan lewat TV, disitu kehormatan bangsa AS seperti diinjak-injak.  Ini terukir dalam jiwa bangsa AS. Tidak akan mudah terlupakan. Bibit permusuhan pun tertanam kepada Iran.

Saddam Hussein

Beberapa bulan setelah penyanderaan itu, pada bulan September 1980, Irak menginvasi Iran untuk mengambil sebidang tanah strategis untuk meningkatkan akses ke Teluk Persia. Presiden Irak Saddam Hussein mendapat dukungan dari AS. Dan sekaligus memanfaatkan situasi dalam negeri Iran yang sedang kacau paska jatuhnya Shah. Kelemahan Iran ini dijadikan alasan tepat untuk memulai perang dengan Iran. Perang pun berlangsung selama 8 tahun. Selama perang 8 tahun ini, AS dan sekutunya mendukung Irak dengan peralatan militer dan intelijen, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendukung Irak secara finansial, dan AS serta negara-negara Barat melakukan semua yang mereka bisa untuk mengembargo peralatan milliter untuk Iran.

Namun ketika Iran berada diatas angin dalam perang itu, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa memberi suplai senjata kimia ke Irak. Padahal senjata kimia itu dilarang oleh PBB. Tapi AS dan sekutunya tidak peduli dengan hukum international. Akibat senjata kimia itu, tentara Iran tewas sebanyak 500.000, termasuk warga sipil yang tidak berdosa. Usai perang, praktis Iran luluh lantak. Menderita kerugian phisik yang luar biasa. Dari perang 8 tahun itu, Iran belajar banyak tentang ketidak-adilan dunia. Tentang konspirasi kejahatan kemanusiaan: hukum internasional tidak ada, pelanggaran kuat adalah pertahanan terbaik, dan lima anggota tetap Dewan Keamanan mengontrol PBB. Semuanya di bawah kendali AS.

Bashar al-Assad

Iran sadar bahwa mereka dalam situasi terancam. Mereka di kelilingi oleh pasukan A.S, bertetangga dengan Arab dan Israel yang memusuhinya. Tidak ada jalan lain bagi Iran guna mempertahankan diri kecuali memperkuat kemampuan militer konvensional mereka, memajukan penelitian nuklir mereka, dan mengembangkan sekutu di wilayah tersebut. Mereka berkomitmen akan menjaga rezim Bashar al-Assad di Suriah. Karena hanya Suriah satu-satunya negara yang mendukung Iran dalam perang dengan Irak. Iran mendukung Hizbullah sebagai porxy untuk menekan musuh di seluruh kawasan Teluk.

Kemudian, setelah penggulingan Saddam Hussein dan kemunculan rezim Syiah di Baghdad, Iran segera merangkul Irak sebagai sekutu. Kedua bangsa ini setuju untuk melupakan masa lalu bahwa mereka pernah berperang. Mereka sepakat berdamai dan saling bergandengan tangan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah perang dengan Irak, hubungan Iran-AS tidak membaik secara signifikan. Bagi Amerika Serikat, penyanderaan kedutaan AS itu tidak mudah dilupakan. Apalagi setelah itu, Iran selalu ada dimana saja kepentingan AS berada di Teluk, di Irak, Suriah, dan Libanon, Yaman , itu menandakan Iran tidak pernah menyerah dan selalu reaktif dengan segala ulah AS dan sekutunya. Mengapa? 

Bagi Iran, kudeta tahun 1953, dukungan untuk Shah selama 25 tahun , dukungan kepada Saddam Hussein dalam perang 8 tahun, penggunaan senjata kimia terlarang, tidak manusiawi dari sanksi ekonomi yang berkelanjutan, dan dukungan berlebihan untuk Arab Saudi dan agresi yang tidak manusiawi di Yaman, merupakan sesuatu yang harus dilawan Bukan untuk meraih hegemoni tetapi untuk memastikan keamanan nasional Iran. Antara Iran dan AS, tidak ada perang yang berakhir. Tidak ada gencatan senjata. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada kesepakatan untuk membuang masa lalu dan melanjutkan. Jadi, ini terus berlanjut.

Mengapa Iran dan AS tidak dapat melihat kesalahan masa lalu mereka dan melanjutkan hubungan yang lebih damai ? Penyebabnya, ada beberapa negara ketiga yang ikut campur, seperti Israel, Arab Saudi, dan UEA, masing-masing dengan alasan mereka sendiri untuk menghambat Iran-AS berdamai. Arab Saudi berkomitmen untuk merampas kemampuan ekonomi dan militer Iran karena Saudi percaya Iran berkomitmen untuk menggulingkannya. Israel, dengan lobi yang kuat di AS, sangat kawatir terhadap Iran. Bahkan lebih kawatir dibandingkan dengan Arab. Mengapa? Kalau Arab jatuh, maka kepentingan bisnis Israel dengan negara Arab juga akan hancur. Bagi Iran, israel adalah representasi dari AS sendiri. Bahkan lebih buruk dari AS. Karena israel adalah wakil dari konglomerat AS, yang membiayai politik para elite di Gedung putih dan di kongres, dan melahirkan kebijakan luar negeri memerangi Iran.

Media massa di Eropa Barat dan AS, ikut berperan membuat hubungan antara AS dan Iran semakin memburuk. Gambaran tentang Iran tidak pernah disampaikan secara objecktif dan selalu menimbulkan salah pengertian bagi warga AS. Media massa di AS terus membangun narasi kebencian dan penuh prasangka buruk terhadap Iran. Berita itu terus diulang. Bahkan luka terdalam bangsa AS akan peristiwa pembajakan kedutaan terus diulang ulang narasinya. Namun dengan serangan rudal dron terhadap General Qassem Soleimani  atas perintah Trump, publik AS disadarkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kebijakan luar negeri AS. Mengapa?

Warga AS sangat mengetahui bahwa General Qassem Soleimani  adalah orang yang paling berjasa menghabisi ISIS di Suriah dan Irak. Bahkan ia berperang dengan  ISIS , Al Qaida sejak awal perang sipil di suriah terjadi. Dia bukan teroris, jusru dia adalah pemburu teroris. Sementara kemenangan Trump dalam Pemilu, berjanji akan memerangi ISIS dan menuduh pesaingnya Hillary berada di belakang ISIS. Bagi Trump, ISIS adalah teroris. Tetapi mengapa Trump perintahkan untuk membunuh General Qassem Soleimani?. Artinya, Trump lah sesungguhnya ISIS, dan menyelesaikan tugas ISIS yang belum tuntas menghabisi musuh nomor satu ISIS, yaitu General Qassem Soleimani.

Para analis Barat , sangat kawatir kemungkinan perang akan meluas. Yang paling beresiko adalah Eropa yang tidak siap untuk berperang, karena mereka sedang menghadapi krisis ekonomi.  Ancaman selat Hormuz sangat beresiko bagi ekonomi Eropa. Arab Saudi tidak bisa lagi menjadi donatur utama perang. Karena, Arab Saudi sedang menghadapi defisit anggaran dan di bawah prakondisi dari IMF untuk mereformasi ekonomi dan hukum. Yang lebih mengkawatirkan Arab adalah serangan rudal Iran bila sampai ke Irak tentu mudah pula menjangkau Arab. Praktis semua ladang minyak Arab terancam. Rencana IPO Saudi Aramco pasti gagal tahun ini. Satu demi satu sekutu AS menarik diri dari koalisi memerangi Iran. 

Trump kecewa “ AS tidak membutuhkan minyak dari Timur Tengah. AS sudah mandiri”  Itu ungkapan Trumps kemarin. Sebagai ujud kekecewaan Trump, bahwa AS tidak butuh Arab dan Eropa, mereka yang butuh AS. Kalau tidak mau bantu, ya sudah. Perang dihentikan, dan bagi sekutu AS, resiko terhadap Iran tanggung sendiri. Apakah resiko itu seburuk yang dikawatirkan AS? Saya yakin, Iran akan memanfaatkan situasi ini untuk lebih bijak, dan China akan memanfaatkan itu lewat bantuan ekonomi, agar Timur Tengah menjadi kawasan damai atas dasar kerjasama ekonomi untuk kemakmuran bersama. Kelak, bila sekutu AS sudah lebih dulu berdamai, AS akan berjabat tangan dengan Iran. Mungkinkah?

Kedaulatan Negara

Bagaimana sejarah dan landasan hukum Indonesia mengclaim wilayahnya yang ada sekarang ? Itu hasil keputusan rapat BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan ), yang menetapkan Wilayah Republik Indonesia meliputi Hindia Belanda, Semenanjung Malaya ( termasuk Singapore, Thailand, Vietnam, Kamboja) , Timor Portugis, Papua dan Kalimantan Utara. Dasarnya adalah kitab sastra Negarakertagama, karangan Mpu Prapantja, tentang wilayah kerajaan Majapahit. Itupun dasar hukum international mengacu kepada hukum Trustee dimana hak atas wilayah itu yang bisa di claim sedikitnya dengan rentang waktu 600 tahun. Majapahit berkuasa abad 12 dan kita merdeka abad ke 20. 700 tahu jaraknya. Lebih dari yang ditentukan oleh hukum Trustee.

Dalam perundingan dengan pihak Belanda dan PBB, argumentasi wilayah Semenanjung Malaya, Timor Portugis, Papua, Kalimantan Utara, bagian Indonesia bisa dipatahkan oleh Belanda dan tiga negara pemantau. Mengapa ? Semenanjung Malaya, tadinya sebelum Belanda, Inggris masuk, ada di bawah Kerajaan Campa. Bukan kerajaan Majapahit. Kalaupun ada hubungan khusus antara Majapahit dengan kerajaan Campa, itu hanya hubungan perkawinan antara Putri raja Campa dengan Raja Majapahit. Jadi jelas, itu engga bisa di claim sebagai wilayah Indonesia.

Sementara Timor Portugis ( Timor Leste ) bukan bagian dari kerajaan Majapahit, tetapi kerajaan Ternate. Sementara Papua, bagi Belanda, itu daerah tak bertuan, dan Belanda berhak atas Papua. Wilayah Indonesia hanya ex hindia Belanda saja. Alasannya wilayah itu memang bagian dari kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia berhasil merebut Papua ( Irian Jaya). Karena bukti sejarah memang membuktikan Papua itu sebelum Belanda masuk, ada di bawah kekuasan Majapahit. Ada bukti kuat seoal itu. Sehingga memudahkan Indonesia melakukan diplomasi.

Setelah pengakuan kemerdekaan oleh PBB, Indonesia pernah coba merebut semananjung Malaya, tetapi gagal. Pernah menguasai Timor Timur, akhirnya terpaksa dilepaskan. Karena baik semananjung Malaya maupun Timor Timur bukan wilayah kekuasaan Majapahit tadinya. Justru dengan kita merebutnya, itu dianggap melakukan agresi terhadap kedaultan negara lain. Itu melanggar konvensi PBB. Berbeda dengan pendudukan Irael atas Palestina. Karena ada bukti sejarah jika  leluhur bangsa Israel (Ibrani) berasal dari sekelompok orang Kan’an yang memisahkan diri. Berdasarkan peninggalan naskah-naskah kuno dari negara-kota Ugarit (yang berasal dari sekitar tahun 1550-1200 SM), para ilmuwan mencatat bahwa bangsa Kan’an memiliki dewa-dewi seperti El, Baal, dan Asherah. Bahkan nama Israel sendiri berasal dari kata Isra-El, dewa El adalah dewa tertinggi dalam kosmologi dewa-dewi Kan’an. Nah Palestina dikenal dengan negri Kan'an, itu karena bangsa pertama yang menempati Palestina adalah bangsa Kan'an.  Belakangan Penduduk palestina datang dari Babilon, Asyiria, Yunani, Persia, Romawi dan Arab, Eropa. Tetapi tidak bisa menghilangkan fakta kalau penduduk asli Pelastina itu adalah Kan’an, yang juga moyang dari Israel. Makanya masalah Paletisna itu sampai sekarang tidak bisa tuntas karena Israel berpatokan kepada sejarah.

Nah kalau sampai sebagian rakyat Papua menolak menjadi bagian dari Indonesia, itu jelas siapapun presiden yang berkuasa di Indonesia , punya mandat mempertahankannya. Mengapa ? Claim atas wilayah itu bukan hanya berdasarkan sejarah tetapi juga berdasarkan perjuangan berdarah darah merebutnya dan effort luar biasa dalam diplomasi luar negari agar mendapat legitimasi international. Engga gratis. Makanya Indonesia berhak melakukan apa saja agar wilayah Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Operasi militer tidak bisa dielakkan.

Aceh juga pernah melakukan pemberontakan, apa yang disebut dengan Aceh Merdeka. Itu dihadapi dengan operasi militer. Setiap operasi militer pasti jatuh korban dari kedua belah pihak. Dalam perang melawan gerakan separatis, pasti tidak ada istilah HAM. Dewan HAM PBB juga mengakui, bahwa setiap negara berhak melakukan apa saja guna mempertahankan wilayahnya. Kalau Aceh akhirnya menjadi Daerah Istimewa memang sejarahnya Aceh pernah diserang Majapahit ketika Aceh di bawah Kerajaan islam Samudera Pasai. Tapi Aceh tidak pernah sepenuhnya di bawah kekuasaan Majapahit. Bergabungnya Aceh ke republik Indonesia atas permintaan sendiri dan itu sudah final ketika Indonesia di proklamirkan.

Apakah Indonesia memusuhi semua warga Aceh karena ada nya gerombolan separatis Aceh Merdeka? atau di Papua dengan gerakan OPM? Tidak. Itu hanya kepada sekelompok orang saja. Sementara kepada mayoritas rakyat Aceh dan Papua, tetap diperlakukan seperti layaknya warga negara. Mereka berhak atas semua kewajiban negara kepada warganya, termasuk rasa aman. Itu sebabnya operasi militer bukan hanya menumpas gerombolan separatis tetapi juga melindungi dan menciptkan rasa aman bagi warga negara lain yang tidak ikut dalam gerakan separatis.

Sikap Indonesia adalah sikap semua negara berdaulat. Semua sama. Seperti halnya perlakuan China terhadap etnis Uighur, yang ingin mendirikan negara Turkistan Timur. Itu jelas gerakan separatis. Dan tidak semua etnis Uighur ingin merdeka. Itu hanya segelintir orang saja. Dan lagi di Xinjiang itu bukan hanya ada etnis Uighur tetapi ada 10 etnis yang semuanya tidak ingin memerdekakan diri dari China. Kalau sampai terjadi bentrok bersenjata antara etnis Uighur dengan tentara atau Polisi China, itu perang. Dalam perang apapun halal. Engga ada HAM. Berdasarkan sejarah, bagi China, Xinjiang itu bagian dari wilayahnya, dimana 206 SM sudah menjadi wilayah Dinasti Han. Bandingkan dengan kita meng claim Papua dengan alasan Papua pernah di bawah Majapahit diabad 12. Itupun kita berhak mempertahankannya. Apalagi China menguasai Xinjiang sejak sebelum masehi atau 1400 tahun jaraknya dengan Majapahit menguasai Papua. Kalaupun belakangan dinasti Islam pernah berkuasa di Xinjiang, itu bukan berarti wilayah itu milik Dinasti islam. Itu aggressor. Dan China berhasil merebutnya kembali.

Pahami kedaulatan negara, dan jangan baper soal HAM. Kalau tidak ingin negara bersikap keras, jadilah warga negara yang baik. Jangan berontak dan jangan coba coba. Karena bedil dibeli dan serdadu dibayar bukan hanya menghadapi musuh dari luar tetapi juga untuk menghadapi musuh dari dalam yang mengancam keutuhan wilayah. Dan karenanya, negara manapun di dunia ini tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara orang lain.

Komitmen China sebagai keniscayaan

Minggu lalu saya berangkat ke Lampung untuk nengok ibu saya. Istri saya sempat berdecak kagum dengan adanya jalan Toll dari Bakauheni ke Bandar Lampung. Sebelumnya dia udah duluan kagun dengan indahnya Pelabuhan Bakauheni dan Merak. Tapi kemudian, dia bertanya “ Emang untung pa? Katanya. Karena dia perhatikan, baik pelabuhan maupun jalan toll sepi, Tidak banyak yang melintasi. Dia mungkin membandingkan dengan jalan Toll di Jawa. “ Kasihan aja, dengan BUMN yang ditugasi membangun jalan Toll ini. Kapan untungnya? kapan balik modalnya? “ kata putra saya.

Pendapat putra saya, mungkin mewakili semua orang , termasuk pakar ekonomi terhadap kebijakan Jokowi membangun infrastruktur. Tetapi bagi saya, itu justru kecerdasan Jokowi dalam membangun dengan keterbatasan anggaran ( APBN). Lantas gimana solusinya terhadap BUMN kontruksi yang berdarah darah dan mengalami tekanan likuiditas akibat hutang melambung? Bulan lalu, Investor dari China ( hong kong) sudah membeli saham Waskita dalam rangka program divestasi pada anak perusahaan yang mengelola Toll. Wakista untung gede. Dengan demikian, likuiditas Waskita sudah mulai longgar sehingga bisa melanjutkan program pembangunan lainnya.

Beberapa BUMN China tahun depan sudah mulai akan masuk melakukan restruktur terhadap permodalan BUMN yang berdarah darah itu akibat pembangun jalan Tol di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Loh kok China lagi? Sebetulnya komitmen China itu sudah ada pada tahun 2015, dan sudah ditanda tangani oleh pemerintah di Beijing. Artinya pemerintah Indonesia talangan lebih dulu pembangunan itu, setelah selesai, China akan bailout lewat skema B2B. Ini untuk memastikan masuknya CHina sama dengan negara lain, yaitu dalam kuridor UU PMA. TIdak ada politik. Dari skema ini BUMN dapat capital gain dan sebelumnya sudah dapat kerjaan membangun insfrastruktur.

Mengapa China mau saja berinvestasi di infrastruktur di Sumatera, Sulawesi , Kalimantan? Kalau anda lihat peta dunia, anda akan lihat bahwa indonesia itu berada dijalur logistik perdagangan dunia. China butuh jalur alternatif selain selat malaka yang sudah terlanjur dikuasai AS. Kalau jalur alternatif itu tidak ada, ekonomi China terancam dari hegemoni AS. Mengingat 90 % jalur logistik China melalui selat malaka.

Nah jalur pelayaran alternatif itu melintasi Sumatera (sabang, lampung), selat lombok, Kalimantan dan Sulawesi utara. Di wilayah inilah Jokowi akan bangun pusat industri, sebagai kota pelabuhan berkelas dunia. Dari mana duitnya? Ya dari China!. Sehingga upaya Jokowi membuat keseimbangan Jawa dan luar Jawa ( indonesia centris) dapat terealisir dengan cepat, yang sebelumnya selalu gagal, karena hegemoni AS terlalu kuat di Indonesia. Dengan Indonesia keluar dari cengkraman AS dan melakukan ikatan bisnis dengan China, sebetulnya Indonesia dapat duit mudah untuk memakmurkan negaranya, juga dapat pengawal yang jago menghadapi AS. Semakin kencang anti China di Indonesia, semakin cepat duit digelontorkan China, agar Jokowi kuat menghadapi sentimen anti China. Hebat kan Jokowi.

***

"Waktu saya ketemu Xi Jinping dia bilang mau komitmen jadi investor terbesar di Indonesia. Saat ini jepang nomor satu, Singapura berikutnya," kata Luhut di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019). Itu disampaikannya setelah kunjungan ke Beijing awal bulan Nomber. Minggu lalu Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo ke Beijing untuk menindak lanjuti komitmen China itu. Kerjasama Pertahanan Militer China-Indonesia sudah ditanda tangani.

Menurut saya janji Presiden China itu bukan sekedar diplomasi janji kosong. Tetapi suatu keharusan bagi China untuk kepentingan geostraregi dan geopolitik jangka panjangnya. Jadi ini bukan tawaran karena Indonesia memohan. Tetapi China yang dalam posisi memohon kepada Indonesia. Mengapa? baik saya jelaskan dibawah ini dengan cara sederhana.

Cina itu sangat rakus akan oil. Ini bukan hanya untuk energi tetapi juga untuk kebutuhan Industri Petrokimia yang sangat penting bagi semua Industri di China. Suplay minyak itu 90% diharapkan dari negara Timur tengah. Secara bisnis selagi China mampu membayar tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ada soal logistik. Apa jadinya bila jalur logistik yang dikuasai AS, digunakan AS untuk menekan China? itu bisa hancur ekonomi AS. Maklum AS jago jadi rente terhadap negara lain sampai negara itu bangkrut atau lemah. China tidak ingin itu terjadi.

Nah, demi mengamankan jalur logistik ekspor dan impor, Cina harus mengamankan jalur perairan antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintas Samudera Hindia, Laut Arab, Teluk Persia, dan seterusnya sehingga kalau dipotret pada peta, membentuk seperti untaian kalung (pearl). Untuk itu China membangun infrastruktur logistik seperti di Pulau Hainan, misalnya, atau landasan terbang darurat di Pulau Woody, di Kepulauan Paracel; atau fasilitas pengiriman kontainer di Chittagong, Bangladesh, pelabuhan di Sittwe, Myanmar, pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan, pembangunan jalur pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang, ataupun fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka, pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan lain-lain.

Yang jadi masalah adalah di wilayah laut China selatan bercokolnya kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) —Armada ke 7 Amerika— di Singapura. China mati kutu di Laut China selatan. Artinya, jika kelak terjadi ketegangan antara China dan AS, jalur logistik China akan terhambat. Padahal 82% jalur logistik China melintasi selat Malaka. Lantas gimana solusinya ? sejak awal Jokowi berkuasa, China sudah melobi Pemerintah Indonesia untuk menghidupkan jalur Selat Sunda (ALKI I), Selat Lombok (ALKI II). Apa alasannya? Ya, andaikan AS meblokade laut China selatan, Jalur ini sebagai alternatif bagi China menuju Samudera Hindia, Laut Arab dll.

Artinya berapapun Indonesia butuh dana untuk meningkatkan ekonomi nasional dan dengan skema apapun yang meringankan Indonesia, China akan bersedia. Asalkan pemerintah Indonesia mengizinkan China membangun pelabuhan besar di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Bagi China soal geostrategis adalah segala galanya. Terlalu besar resiko Pemerintah China bila 1,8 miliar penduduk China nasipnya tergantung dengan arogansi Paman Sam. AS sudah mengetahui arah kebijakan Indonesia pada periode kedua Jokowi ini. Itu sebabnya issue soal Uighur kembali bergolak yang dilakukan oleh proxy AS di Indonesia.

Nah, saran saya, pemerintah Indonesia harus smart memanfaatkan geostrategis China ini agar bukan hanya dapat janji dan penonton saja tetapi benar benar menguntungkan Indonesia. Pakai istilah pemain hedge fund “ tempalah besi selagi panas. “ Artinya tarik uang china disaat dia kepepet. Jangan keluarkan izin investasi pelabuhan sebelum uang yang dijanjikan masuk ke Indonesia. Nah saat sekarang China kepepet. Cepatan tarik duitnya, amankan pertumbuhan investasi sampai dengan lima tahun kedepan.

***

Xinjiang Bagian dari China.

Kalau anda lihat bendera China, ada lima bintang yang melambangkan suku yang ada di China, yaitu Han, Man (Manchu), Meng (Mongol), Hui (Muslim), Tsang (Tibet). Kelima suku di China itu yang pernah berkuasa adalah Han, Manchu, Mongol. Jadi berdirinya China itu sama seperti Indonesia yang terdiri dari beberapa suku besar. Sebagaimana Indonesia, suku suku yang kini ada di China itu   bukan datang karena aneksasi. Tetapi memang karena faktor sejarah yang panjang diantara mereka, yang sehingga ketika ada pilihan mendirikan negara dalam politik kebangsaan, kelima suku itu bersatu di bawah bendera China. Hanya saja diluar dari  lima suku itu yang tidak seratus persen berbulat hati bergabung ke China adalah suku Uighur. 

Padahal ketika Xinjiang bergabung di bawah Partai Komunis China, Mao berkata “ “Kami mengakui kaum Muslim, sebagai sebuah bangsa.  Kami tidak pernah menyetujui kebijakan Guomindang untuk menindas Muslim Cina dan karena itu kami percaya bahwa kami harus memberi mereka otonomi di bawah UU nasional Tiongkok. “ Itu sebabnya Xinjiang sebagai tempat tinggal suku Uighur ditetapkan sebagai daerah otonom. Dengan demikian maka masalah agama dan budaya, pemerintah komunis China tidak ikut campur. Lantas mengapa selalu ada masalah antara suku Uighur dengan Pemerintah Pusat China? 

Pertama, ditilik dari sejarahnya bukanlah hal baru di Xinjiang. Xinjiang sudah menjadi wilayah China sejak  Dinasti Han (206 SM - 220 M) hingga Dinasti Qing (1644-1911). Sejak Dinasti Han, Qing, etnik Uyghur di Xinjiang berulangkali memberontak pada penguasa, berdamai, dan kemudian memberontak lagi setiap kali ada kesempatan. Kedua, Di Xinjiang ada  13 suku asli, yakni: Uighur, Han, Kazakh, Hui, Uzbek, Kirgiz, Mongol, Tajik, Xibe, Manchu, Rusia, Daur, dan Tartar. Jadi bukan hanya Uighur. Di kawasan ini pun hidup agama-agama lainnya, seperti Kristen, Buddha, dan Kong Hu Chu. Yang paling awal adalah Buddha, baru kemudian agama lain, termasuk islam. Suku Uighur tidak bisa menerima keberagaman itu. Sementara suku lain bisa menerima perbedaan itu.

Ketiga, Adanya ide Pan-Turkisme, dan Nasionalisme Uighur sendiri. Bagi Turki, seperti dikatakan Erdogan, Xinjiang dan Uighur adalah bagian penting dari impian untuk membangkitkan khilafah Ottoman. Jauh saat pidatonya pada 1995, Erdogan menyatakan Turkistan Timur bukan hanya merupakan rumah bagi etnis Turkic, melainkan juga tempat kelahiran sejarah, peradaban dan budaya Turki. Ia juga menandaskan, “Para martir Turkistan Timur adalah martir kita juga.”. 
Sejak tahun 1998 sampai tahun 2013,  terjadi ratusan kali serangan teror di China yang mengatasnamakan Turkistan Islamic Party (TIP). Turkistan Islamic Party (TIP) merupakan salah satu organisasi teror yang tumbuh subur di kalangan Uyghur Xinjiang. TIP memiliki hubungan erat dengan Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) dan Talibani Pakistan, dengan ideologi yang sama persis dengan al-Qaeda. Bahkan, salah satu pimpinan TIP, ditahbiskan menjadi anggota dewan syura al-Qaeda. Semua tahu bahwa Al Qaeda diciptakan oleh AS. Di Perang Syria, TIP juga menjadi penyedia utama petempur Uighur, dengan mengirimkan Brigade Turkistan, yang sempat masyhur dalam operasi Jisr al-Shughur, ibukota Idlib – dimana mereka mengepung rumah-sakit yang dijaga oleh tentara Syria selama 27 hari, lalu mengeksekusi mereka yang menyerah karena kehabisan logistik. Di Indonesia, di Poso juga TIP mengirim petempurnya

Keempat, sumber daya alam Xinjiang itu sangat besar sekali. Sejak tahun 1980, China melakukan pembangunan infrastruktur transportasi dan pipa gas barat - Timur sejak ditemukan minyak di Cekungan Tarim atau Gurun Taklamakan. Merupakan ladang minyak terbesar keenam di dunia. Baru baru ini, PetroChina, produsen minyak dan gas terbesar di Cina, mengumumkan bahwa mereka menemukan ladang gas besar dengan perkiraan cadangan 115,3 miliar meter kubik gas Alam dan 21,66 juta ton kondensat gas di Cekungan Tarim. Sejak tahun 1987  CIA dalam laporannya menyebutkan bahwa ada 54 mineral langka di wilayah Xinjiang, termasuk tanah jarang yang sanga dibutuhkan untuk industri microchip.

Kelima. Xinjiang berbatasan dengan negara-negara di titik utama Eurasia, Xinjiang menjadi jalur penghubung utama komoditi China ke Asia Selatan. Jalur minyak dan gas yang berasal dari Laut Kaspia juga melewatinya sebelum lepas di Asia-Pasifik. Xinjiang juga menjadi titik seberang proyek fiber optik ambisius yang membentang dari Shanghai, hingga Frankfurt. Dan tentu saja, Xinjiang, merupakan titik vital One Belt One Road (OBOR). Jalur ekonomi baru yang diprediksi akan mempercepat keruntuhan hegemoni Amerika Serikat. 

Nah dengan alasan kelima hal tersebut diatas, bagi China keberadaan  Xinjiang menanggung beban berat geopolitik dan geostrategis dalam berhadapan dengan negara pesaingnya, apalagi sikap kemaruk AS bersama sekutu nya. Dan issue soal Uighur yang muslim jadi senjata untuk mendapatkan dukungan international merusak reputasi China agar masalah suku Uighur bisa dibawa ke PBB dan akhirnya punya hak menentukan nasipnya sendiri sebagai bangsa merdeka. Padahal itu hanya menyangkut minoritas yang selalu baper. Namun AS memang doyan menebar rasa takut dan kawatir kepada kelompok baper. Xinjiang bagian dari China dan tidak pernah akan berubah. Sama halnya dengan Papua, akan selalu bagian dari Indonesia. 

Jadi ini sebetulnya sama dengan Suriah, Yaman, Libia. Emosi Agama hanya jadi tunggangan politik. Tujuannya adalah Minyak dan Gas, termasuk sumber daya mineral langka. Tapi China terlalu besar dan kuat untuk di hadapi AS berserta sekutunya. Apalagi Turki dan Arab sudah menyatakan berada di belakang China. Hanya kadrun yang tetap bersama  AS. Bigot!

***

Pemerintah Indonesia sudah bersikap menyerahkan masalah Uighur di China itu dalam kuridor politik bebas aktif dan proporsional. Indonesia tidak memihak blok AS dan juga China. Indonesia menghormati hak China di Xinjiang khususnya mempertahankan kedaulatan China di Xinjiang. Itu sudah final. Mengenai soal HAM kebebasan melaksanakan keagamaan, Indonesia sebagai anggota HAM internasional sudah menyampaikan hak bertanya kepada China. China sudah menjawab secara utuh dan memberikan hak lembaga peninjau dari manapun untuk melakukan kunjungan ke Xinjiang. Dan Indonesia bulan Januari sudah mengirim tim dari NU, Muhammadiyah, MUI berkunjung ke Xinjiang.

Tapi mengapa baru sekarang ributnya? Padahal masalah camp deradikalisasi untuk etnis Uighur ini sudah ada sejak tahun 2016. Selama itu aman aman saja. Bahkan kehidupan xinjiang khusus nya etnis Uighur sudah damai. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang jauh lebih baik dibandingkan etnis china lainnya. Tidak ada lagi yang ngangur. Sejak tiga tahun belakangan ini tidak ada lagi aksi teror. Lantas mengapa sekarang di Indonesia ribut ? Bahkan anggota komisi I DPR minta pemerintah bersikap keras terhadap China. Kelompok FPI, HTI, PKS  27 desember  akan menggelar demo akbar di depan kedutaan China dalam rangka solidaritas terhadap muslim eighur. Mengapa ?

Pertama, pada bulan November 2019 di Bangkok dalam pertemuan Indo Pacifik, Indonesia menolak proposal Indo Pacifik yang diusulkan AS. Dan dampaknya semua negara ASEAN mengikuti Indonesia. Maka rencana hegemoni AS di kawasan Indo pacific semakin tidak lagi significant. Sementara dalam hal papua Barat, China jadi palang pintu Indonesia terhadap negara pacific yang mendukung papua merdeka. Bukan hanya mendukung sikap Indonesia terhadap Papua, china selalu men shadow angkatan perang AS dan Australia yang mendekati perairan Papua. China juga membangun pabrik semen di Papua.

Kedua, bulan April 2019, Indonesia menanda tangani proyek OBOR bersama China dalam rangka mengembangkan jalur pelayaran Selat Sunda, selat Lombok, dengan memperluas pembangunan pelabuhan check Point di Sabang, Lampung, Lombok, Kalimantan, Sulawesi Utara. Dengan demikian China punya jalur alternatif pelayaran disamping selat Malaka. Kalau terjadi konplik Laut China selatan antara China dan AS, China tetap bisa mengamankan jalur logistik. Bagi Indonesia ini cara terbaik untuk menciptakan pemerataan ekonomi di luar Jawa. Dengan terbukanya pelabuhan di Sumatera, Lombok, kalimantan, Sulawesi maka akan mempercepat pembangunan wilayah luar Jawa.

Dengan alasan dua hal tersebut diatas maka bagi AS, rezim Jokowi harus dihabisi. Karena rezim sebelumnya selalu jadi golden Boy AS dan Barat. Makanya upaya perang proxy digelar dan uang pun ditebar. PKS sudah jelas terang terangan bersama AS menentang china, juga akar rumput PKS bersama jaringan FPI, IM dan HTI bersatu menjadikan issue Muslim Uighur ini untuk manarik simpati umat Islam guna menekan pemerintah agar berjarak dengan Beijing. Sikap pak Mahfud yang keliatan ragu terhadap issue muslim Uighur, itu satu sinyal bahwa tekanan politik itu tidak sederhana.

Sikap Indonesia terhadap China adalah rasional. Ini masalah ekonomi nasional yang butuh investasi dan dana. Tahun depan Indonesia terancam masuk krisis kalau tidak ada ekspansi dan investasi. Apalagi dengan target pajak tidak tercapai tahun ini. Indonesia butuh China yang mau menawarkan skema hutang yang tidak mengikat politik. Indonesia sedang menghadapi embargo sawit dan nikel serta tekanan WTO dari Eropa dan AS. Kalau Indonesia tidak bersama China, lantas Downstream sawit dan nikel mau dijual kemana? Mau dimakan sendiri ? Kan engga mungkin. Setidaknya mereka yang menentang kemitraan Indonesia dengan China, harus bersabar sampai lima tahun kedepan, sampai berakir kekuasaan Jokowi. Apalagi Indonesia akan menjalin aliansi pertahanan dengan China. Moga selama itu engga ada yang gila.

Protes Uni Eropa atas larangan ekspor biji Nikel.

Dari bulan lalu saya baca berita soal rencana indonesia melarang ekspor biji nikel. Sikap Indonesia ini di hadapi dengan serius oleh Uni Eropa, yang jelas merasa terancam dengan larangan ekspor biji nikel ini. Akan banyak industri baja Eropa yang gulung tikar. Karena kekurangan bahan baku. Sekarang saya akan bahas karena Jokowi sudah bersikap agar pemerintah bersiap menghadapi perang di pengadilan terhadap gugatan Uni Eropa itu. Saya akan mencoba melihat dari perspektif hukum khususnya dalam hukum perdagangan international.

Pertama, ini bukan gugatan hukum. Ini baru tahap awal protes UE kepada WTO sebagai wasit organisasi perdagangan dunia. Tentu ada dasar yang kuat bagi UE untuk protes itu. Ini bukan soal suka tidak suka dengan kebijakan Indonesia. Tetapi soal komitmen dalam aturan WTO di mana Indonesai telah ikut meratifikasi. Menurut UE, Indonesia melanggar Pasal XI : 1 tentang GATT ( The General Agreement on Tariffs and Trade ) 1994. Yang dipermasalahkan oleh UE bukan soal larangan ekspor biji nikel tetapi insentif kepada smelter yang mengolah biji nickel itu. Mengapa?

Maklum bahwa tidak semua bahan baku smelter itu berasal dari Indonesia. itu hanya 30% bahan nikel dari indonesia yang berkadar ore di bawah 2%. Sisanya Nikel berkadar tinggi diatas 2% diimpor dari Australia. Nah untuk 70% bahan nikel, ore di atas 2% ini, indonesia memberikan pembebasan bea masuk. Inilah yang diprotes oleh EU ke WTO “ the prohibited subsidy scheme appears to be inconsistent with Article 3.1(b) of the SCM Agreement; and the failure to promptly publish the challenged measures appears to be inconsistent with Article X:1 of the GATT 1994.

Kedua, smelter di Indonesia menggunakan mesin separator dengan Tanur tinggi. Tekhnologi ini tujuh kali lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dibandingkan dengan standar yang diterapkan industri peleburan Eropa. Perluasan kapasitas smelter di Indonesia juga berdampak kepada pencemaran udara dan bertentangan dengan kesepakatan soal Global Atmosphere Watch (GAW). Dampak dari tekhnologi smelter yang dipakai, tentu biaya produksi jadi murah. Ini tidak adil bagi EU yang smelter nya mengikuti stadar dengan tingkat polusi yang rendah namun ongkos produksi yang mahal.

Dengan dua hal yang jadi dasar UE protes ke WTO, rasanya sulit Indonesia akan menang walau sehebat apapun lawyer. Saya kawatir, Menteri memberikan masukan kepada Jokowi asal bapak senang.

Solusinya ?

Pertama, seharusnya Pemerintah juga membuat aturan soal spec dari smelter yang harus dipatuhi oleh investor. Investor China tentu sangat senang membangun smelter dengan tingkat polusi tinggi karena bukan di negara nya. Karena di China sendiri tekhnologi itu sudah dilarang. Kedua, Agar kandungan lokal mencapai diatas 30% sehingga tidak melanggar WTO, pemerintah memaksa Antam focus kepada supply guarantee ke smelter untuk ore diatas 2%. Karena ore diatas 2% dikuasai negara (Antam).

Saran saya agar tim yang ditunjuk Jokowi menjawab protes UE dengan memberikan klarifikasi dibalik kebijakan itu. Bahwa Indonesia butuh waktu untuk memenuhi standar produksi yang diatur dalam WTO. Dalam WTO memang ada aturan yang memberikan kesempatan negara anggota soal waktu memenuhi standar kepatuhan itu, tetapi kalau sudah disetujui ( komit) maka proses pemenuhan standar itu benar benar dijalankan. Jangan sampai kisah CPO terulang lagi. Kita tidak pernah komit memenuhi standar keseimbangan Food, Feed, Fuel, and Forests. Ingat bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Hak orang lain juga harus dihormati.

***

Setelah Minyak terbitlah nikel

Tahukah anda bahwa saat sekarang emas memang diburu sejak adanya perang dagang antara China-AS. Mata uang turun, harga emas naik. Tetapi harga mas itu valuenya virtual. Itu hanya persepsi. Tetapi Nikel, diburu bukan karena virtual tetapi sebagai sumber energi kendaraan listrik, pengganti bahan bakar fosil. Dari bulan Mei dan Juni tahun ini harganya naik  30%. Sementara emas hanya naik 13%. Emas memang hot tetapi nikel lebih seksi. Tadinya nikel itu hanya sebagai pelapis baja stenlis. Harganya tergantung pasar. Bisa naik dan bisa turun. Penentu harga adalah China yang rakus akan bahan stenlis. Tetapi kini, semua dunia butuh nikel karena orang butuh energi akrab lingkungan.

10 Penambang nikel terbesar di dunia ini adalah Vale SA ( Brazil), MMC Norilsk Nikel (Rusia), Jinchuan Group Ltd. ( China),  Glencore ( inggris), BHP Billiton Ltd ( Australia), Sumitomo Metal Mining Co ( Jepang), Sherritt International Corp ( Kanada), Eramet SA ( Prancis), Anglo American Plc ( Inggris), Minara Resources Ltd. ( Austalia). Kesepuluh perusahaan tambang itu punya kantor dan konsesi tambang hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selama ini mereka mendapatkan biji nikel dari seluruh Indonesia termasuk dari Indonesia, dan diolah di negara mereka sendiri dan negara lain, untuk menghasilkan beragam produk hilir.

Ekstraksi nikel - sebagian besar ditambang di Australia, Kanada, Indonesia, Rusia dan Filipina. Penambangan nikel itu memang berdampak  sangat buruk terhadap lingkungan. Dampak lingkungan dari penambangan itu adalah gumpalan belerang dioksida mencekik langit, bumi bergejolak diselimuti debu kanker, sungai-sungai mengalir merah darah. Filipina tahun ini menutup atau menangguhkan 17 tambang nikel karena masalah lingkunga. Bulan september tambang nikel Ravensthorpe di Australia Barat, ditutup karena alasan merusak lingkungan. Bahkan di China, penambang nikel di batasi dengan ketat, termasuk pengolahannya.

Larangan ekspor biji nikel bagi Indonesia, sebetulnya tidak berpengaruh terhadap pembeli yang mayoritas 10 penambang besar di dunia. Karena di negara maju, pengolah biji nikel untuk  bahan baterai kendaraan listik, sangat ketat sekali aturannya yang berkaitan dengan limbah. Mereka justru senang dengan aturan indonesia melarang ekspor dan memberikan izin untuk smelter Nikel. Badan Energi Internasional memperkirakan kebutuhan baterai bagi  70 juta kendaraan listrik pada tahun 2025. Ini pasar yang sangat potensial dan akan membuat nikel semakin seksi dari bahan tambang apapun di dunia, dan Indonesia salah satu penghail terbesar nikel di dunia.

Protes Eropa kepada Indonesia di WTO bukan soal larangan ekpor nikel, tetapi sangat rendahnya aturan dalam penerapan tekhnologi smelter di Indonesia. Ini masalah lngkungan, yang akan berdampak buruk bagi kebersihan udara bumi. Nah saran saya, agar pemerintah membuat pusat smelter tersendiri di satu kawasan. Pembangunan smelter diluar kawasan di larang. Untuk pengola kawasan, bisa saja menunjuk satu BUMN baru. Sehingga dampak lingkungan dapat langsung diawasi, dan dikendalikan dengan standar tekhnologi yang diakui dunia. 

Darimana biayanya ? Biaya pembangunan kawasan pusat smelter itu diambil dari biaya lingkungan yang dibebankan kepada setiap penambang. Lahan di kawasan itu dijual secara kavling kepada perusahaan tambang yang ingin membangun smelter. Mereka tidak lagi direpotkan membangun pusat pengolahan limbah. Karena di kawasan itu sudah ada pusat pengolahan limbah. Dengan adanya pusat smelter ini, maka akan terjadi pusat pertumbuhan baru untuk industri hilir, seperti battery yang sangat inggi permintaanya dan pasti akan mendatangkan banyak investor kelas dunia. Dunia akan tahu bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan. 

Kita bisa berkata kepada anak cucu, setelah minyak, terbitlah nikel. Kalian masih punya hope. Karena kita sangat kaya..dan tahu mengelolanya dengan baik untuk kemakmuran negeri, kini dan besok.

Kita terlalu lama memunggungi laut

Kita itu katanya negeri bahari tetapi berpuluh tahun kita memunggungi laut. Mungkin anda tahu rumput laut. Tapi tahukah anda, apa itu karegenan? karegenan adalah turunan dari alga yang dihasilkan dari rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Ini untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri makanan, manufaktur keramik, farmasi ( kapsul ), dan pupuk. Tahukah anda? sekilo karegenan powder harganya USD 14 atau sekitar Rp. 180.000 atau satu ton harganya Rp. 180 juta atau sekitar USD 14.000. Setiap tahun harganya terus naik.

Tapi pabrik karegenan hanya ada tiga di Indonesia. Dua status PMA dan satu pemilik Lokal. Bandingkan China yang punya 600 pabrik karegenan, dan tidak termasuk ratusan industri turunannya. Tapi tahukah anda? bahwa Industri pharmasi dan makanan sampai sekarang impor karegenan sekitar 1200 ton setahun. Padahal rumput laut banyak sekali di Indonesia. Hampir semua wilayah pesisir pantai menghasilkan rumput laut, terutama sulawesi dan NTB.

Bagaimana pasar karegenan ? pasar ekspor sangat besar karena karegenan di perlukan sebagai bahan pembentuk gel, pengemulsi, bahan pengental, penstabil, dan bahan pengikat. Pangsa pasar carragenan mencapai 15.000 - 20 000 ton per tahun. Pasar terbesar di Eropa (35 %), Asia Pasiflk (25 %), Amerika Utara (25%), dan Amerika Selatan (15 %). Andai, pabrik mini karegenan dengan kepasitas 1000 ton/tahun atau 6000 ton rumput laut maka penjualan mencapai USD 140 juta atau Rp. 1,8 triliun. Untuk bahan baku sebanyak itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kepasitas produksi rumput laut indonesia.

Apa yang saya sampaikan diatas, hanya contoh kecil dari komoditas hasil laut. Pada 2024 mendatang, Food Agriculture Organization (FAO) menyebut potensi pasar produk perikanan global mencapai 240 juta ton per tahun dan Indonesia berpotensi menguasai 25 persen dari potensi global. Dengan asumsi produksi 60 juta ton per tahun, Indonesia berpotensi mendapatkan USD240 miliar per tahun dan membuka 30 juta lapangan pekerjaan dari sektor perikanan. Akan tetapi, potensi tersebut seakan masih jauh panggang dari api.

Walau wilayah laut kita yang sangat luas, sepertinya belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Buktinya, hasil laut Indonesia baru memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap Gross Domestic Product (GDP). Angka tersebut masih dikatagorikan rendah jika dibandingkan negara lain yang memiliki laut lebih kecil dibandingkan Indonesia seperti, Jepang, Korea Selatan maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sd 57% terhadap GDP. Bahkan ekspor ikan kita kalah jauh dengan Vietnam. Apalagi kalau dibandingkan dengan Jepang, Korea dan China. Thailand. Benar benar kita tertinggal. Kalau kita focus kemari, kita sudah lama makmur. Nilai laut kita mengalahkan SDA yang ada di darat. Sampai berapa lama lagi kita harus terus memunggungi laut? dan kufur nikmat?

Omnibus Law, mungkinkah?

Mungkin anda bertanya tanya, mengapa presiden seakan tidak berdaya menghadapi situasi ekonomi yang terkesan dikuasai oleh kelompok itu itu saja. Padahal Jokowi sangat tahu siapa mereka. Anda tahu kan bagaimana Jokowi hanya mampu melakukan moratorium terhadap pembukaan lahan baru untuk kebun sawit tanpa ada keberanian mengubah UU yang sesuai dengan tututan keadilan lahan bagi rakyat dan memastikan lingkungan terjaga. Mengapa Jokowi terkesan tidak berdaya dengan Gubernur yang begitu arogan dengan kebijakannya, walau kebijakan itu tidak sejalan dengan visi presiden. Semua tahu bahwa rendahnya investasi di sektor real karena regulasi yang menghambat. Tapi begitu banyak regulasi diubah tetap saja menghambat. 

Begitu banyak pertanyaan kita dalam kebingungan, tetapi kita tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Yang pasti kita selalu berpikir Jokowi sedang cari celah untuk melangkah cepat. Sebetulnya bukan cari celah. Memang tidak ada celah untuk bergerak cepat. Regulasi kita membelenggu kita sendiri. Selama ini, banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait otoritasnya. Karena antara UU Administrasi Pemerintah dan UU Tipikor itu ada konflik,.  UU Tipikor tidak melihat esensi dari kebijakan yang dibuat. Sementara UU adminstrasi pemerintah yang utama esensinya. Makanya jangan kaget banyak kepala Daerah kerja seperti robot aja. Takut membuat diskresi. APBD habis, hasil engga jelas. Namun dapat predikat WTP

Kita ambil contoh sederhana. Kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok itu bekerja melaksanakan Visi Jokowi sewaktu Jokowi jadi Gubernur DKI. Dia nekat. Dia tabrak semua regulasi yang menghambat investasi dengan cara mengajukan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).. Tetapi tetap saja DPRD menolak. Padahal tinggal sekali ayun langkah selesai urusan membangun tanggul raksasa Jakarta. Tanpa perlu dana dari APBN. Itu karena konflik dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pertanyaanya adalah kalau sudah tahu begitu banyak aturan yang bertolak belakang dan saling menjerat, mengapa tidak diubah UU itu. Untuk mengubah UU itu tidak mudah. Proses pembahasan di DPR panjang sekali. Periode pertama Jokowi, DPR menghabiskan anggaran lebih dari Rp 30 triliun hasilnya hanya 84 UU. Padahal banyak peraturan perundang-undangan kita yang diproduksi pada 1980-1990-an atau bahkan dari zaman penjajah Belanda yang menjadi penghabat kita bergerak maju. Itu belum dihapus. Belum lagi perubahan UU yang ada agar sesuai dengan iklim investasi.  Nah, kalau perubahan itu dilakukan oleh DPR satu persatu, maka sampai akhir periode ke dua Jokowi, tidak akan ada perubahan. Kita akan masih stuck.

Nah jawaban atas pertanyaan tersebut diatas adalah melalui UU Omnibus law. Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Jadi bisa juga disebut UU sapu jagad. Sehingga semua aturan yang menghambat bisa langsung diubah tanpa perlu lagi minta persetujuan DPR. Cukup dengan satu UU Omnibus  yang disahkan DPR maka presiden sudah berkuasa melakukan apa saja. Mungkinkah ? Program Omnibus Law sudah diajukan bulan september dan diharapkan sebulan selesai. Tetapi molor jadi bulan januari tahun depan. Kita liat nanti. Apakah Jokowi kalah dengan 9 Parpol dari 9 naga?