Dua tahun Jokowi..?

Kemarin teman dari Tokyo dan Hong Kong datang ke Jakarta. Dia sempat bilang bahwa setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, akhirnya rakyat Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang benar benar bekerja untuk rakyat. Walau kondisi ekonomi dunia tidak mendukung tekad besarnya namun setiap hari pergerakan jelas. Mengapa? Menurutnya ada tiga hal yang sulit di lakukan oleh Jokowi ketika duduk sebagai presiden. Pertama, ruang fiskal yang kecil sehingga sulit melakukan eskpansi pembangunan, khususnya pembangunan insfrastruktur. Sementara tanpa insfrastruktur hampir sulit memenangkan kompetisi global. Maklum Indonesia termasuk negara dengan tingkat ongkos logistik yang tertinggi, dan semua itu akibat dari insfrastruktur ekonomi tidak memadai. Kedua, parlemen di kuasai oleh lawan politiknya sehingga sulit baginya mendapatkan dukungan untuk melancarkan agendanya. Maklum hampir semua kebijakan nasional tanpa persetujuan DPR hampir tidak mungkin bisa jalan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berorientasi konsumsi. Ini harus di rubah menjadi produksi. Tanpa reformasi anggaran dan pajak hampir tidak mungkin bisa lolos dari jebakan anggaran dan penerimaan negara yang sudah terbukti membuat Indonesia renta dengan faktor eksternal. Tapi hanya dalam dua tahun, Jokowi berhasil mengatasi ketiga kendala sekaligus. Dan sekarang dia terus bergerak tanpa terbendung oleh faktor apapun untuk melancarkan agendannya. Hebat! 

Benarkah ? Dengan perbaikan ruang fiskal melalui efisiensi APBN khususnya belanja rutin, ruang fiskal agak melebar sehingga dapat di alokasikan untuk pembangunan insfrastruktur. Di samping reformasi anggaran , pajakpun di reformasi terus agar semakin luas potensi pajak masuk ke kas negara, yang berikutnya berhasil menggolkan UU Tax Amnesty. Dalam hal infrastruktur ekonomi, Jokowi berhasil meningkatkan anggaran. Pada 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun atau melonjak 63 persen di bandingkan di tahun 2014 yang merupakan penghujung pemerintahan SBY. Tahun 2016 anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp.314 triliun dengan rasio 3,3% dari PDB. Walau awal awal kekuasaanya realisasi anggaran melambat karena adanya perubahan nomenklatur kementrian. Namun selanjutnya pembangun di percepat. Realisasi proyek terjadi di mana mana. Yang mankrak di selesaikan. Yang  sudah di rencanakan era SBY di eksekusi. Makanya jangan kaget BUMN di bidang kontruksi kebanjiran pekerjaan dan nilai saham mereka di bursa semakin anyar. Walau keadaan ekonomi melesu , namun likuiditas nasional meningkat akibat adanya dana repatriasi dari adanya Tax Amnesty. Ini bisa jadi fuel bagi pertumbuhan sektor real di masa mendatang.

Kalau tadinya DPR di kuasai oleh KMP namun berlalunya waktu, dengan kesabaran , kecerdasaan berselancar dalam perbedaan, konsisten dengan agendanya, Jokowi berhasil menarik lawan politiknya berada di barisannya. Kini diatas 50% suara DPR ada di barisannya. Sehingga tidak sulit bagi Jokowi untuk melancarkan agendanya. UU Tax Amnesty yang sempat tertunda di DPR, akhirnya di syahkan. Revisi UU Minerba dan lain lain bisa di lakukan sesuai agendanya, yang pro rakyat dan pro pertumbuhan. Reformasi Migas dan Pendidikan yang merupakan hal yang sangat vital dapat segera di laksanakan. Karena keduanya merupakan agenda nasional Jokowi untuk mengamankan penerimaan negara di bidang SDA yang selama ini di kuasai oleh oligarki dan memastikan program pendidikan nasioanl sesuai dengan agenda revolusi mentalnya. Agar di masa depan Indonesia punya kemandirian , bukan hanya platform penguasaan SDA yang adil tapi juga SDM indonesia di design atas dasar kemandirian. Ini akan terus berproses. 

Dengan suksesnya Jokowi mengatasi dua hal tersebut, maka agenda reformasi APBN yang merukan kebijakan nasional dapat terus di laksanakan. Dari reformasi APBN ini memaksa pengguna anggaran harus professional. TIdak ada lagi pos anggaran hanya menumpuk di bank karena realisasi rendah dengan banyak alasan. Beberapa PEMDA yang menempatkan dana di Bank karena belum tersalurkan, di tarik ke pusat. Alokasi dana pendidikan yang belum sesuai dengan peruntukan dan standar kepatuhan, di tunda penggunaannya. Melalui pendekatan tarif komoditas utama seperti CPO , Mineral dan lainnya di kenakan pajak ekspor agar pengusaha terpacu untuk membangun industri pengolahan dan downstream. Pada waktu bersamaan pajak impor di tingkatkan agar Curent account tidak terlalu besar defisit. Teman saya orang Jepang sempat nyeletuk soal ini, bahwa inilah yang sesungguhnya revolusi mental. Merubah mindset elite politik yang hidup di comfort zone untuk mau berubah demi rakyat dengan cara memaksa siapapun harus mau kerja keras dan smart serta efisien. Makanya benturan satu sama lain terus terjadi, ketika parlemen di kuasai, ektra parlemen muncul semakin intens merongrong ke wibawaan dan kebijakannya. Itu di hadapi dengan tenang. 

Jokowi tidak akan bisa di hentikan kecuali dia terbukti melakukan korupsi. Soal ini Jokowi sangat keras terhadap dirinya, bahkan kepada keluarganya sendiri , dia menjauhkan mereka dari kekuasaannya. Kadang demi prinsipnya, ia berani berseberangan dengan elite partai pendukungnya. Tapi justru keteguhan hatinya jauh dari korupsi itulah membuat dia di lindungi Tuhan dalam melancarkan agendanya, walau karena itu tidak sepi dari serangan lawan politiknya. Karena Tuhan bersamanya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, tantangan menjadi peluang dan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik di mudahkan Tuhan.