Setelah Pemilu Legislative yang
berdasarkan hasil quick count PDIP
sebagai pemenang,muncul black campaign tentang PDIP. Bahwa PDIP tersandera
dengan asing dan JOKOWI menyerahkan lehernya kepada Asing. Apalagi kebetulan
sebagai Gubernur DKI, Jokowi menghadiri acara Welcome Party dirumah salah satu pengusaha.Acara ini khusus untuk Dubes AS Scot Marciel yang baru untuk Indonesia. Saya ingin meluruskan anggapan terhadap PDIP walau saya sendiri
bukanlah pendukung PDIP. Platform PDIP itu adalah kemandirian sebagaimana ajaran Bungkarno tentang berdikari. Ajaran
berdikari ini akan dijaga dengan jiwa
dan raga oleh Megawati.
Baiklah, saya masih ingat ketika tahun 2002 dimana
Pertamina menggelar tender untuk pengadaan kapal tanker jenis VLCC (Very Large
Crude carrier). Kebetulan saya diminta teman mendampingi perusahaannya untuk
ikut tender tersebut. Untuk diketahui bahwa pengadaan
tanker menggunakan skema BBHP ( bareboat hire purchasing ). BBHP adalah bukan
kontrak kepemilikan tapi kontrak sewa dalam rentang waktu lama. Setelah kontrak
sewa habis, pihak penyewa berhak membeli dengan harga yang disepakati didepan. Berbeda
dengan time charter dimana penyewa tidak bertanggung jawab atas biaya
operasional.
Dalam BBHP, penyewa bertanggung jawab atas segala biaya
operasional termasuk bunga bank serta margin keuntungan dari pihak yang
menyewakan. Namun selama kontrak BBHP, penyewa berhak mengarahkan kemana
kapalnya akan berlayar dan dimana pelabuhannya.
Jadi pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan netto dari penyewaan
kapal sementara kapalnya sendiri dibayar penuh oleh penyewa setelah kontrak
selesai. Hebat,kan!
Namun karena kondisi keuangan
pertamina yang parah akibat pemerintah gagal membayar susbidi minyak membuat
Pertamina limbung dan mengancam kelangsungan distribusi BBM. Sementara sumber
APBN semakin menyempit akibat penghentian ladang minyak Exxon di Riau dan
Natuna serta block Cepu. Sementara Freeport yang juga memberikan sumber devisa
dihentikan operasinya karena dianggap melanggar AMDAL. Tekanan dari IMF begitu
kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan ancaman akan menghentikan
bantuan dana. Karena itupula Megawati memutus kontrak dengan IMF. Megawati tahu
dibalik skema BPPN ada IMF, namun dia tidak berdaya. Proses penarikan dana BLBI
dan KLBI dilakukan melalui skema BPPN dan Megawati tidak bisa menghentikan
karena sudah ada ketetapan DPR/MPR tentang itu.
Apa yang bisa dilakukan oleh Megawati
dengan kelangkaan dana tersebut? Pertamina harus melakukan restruktur biaya
operasional. Semua kebijakan perusahaan yang berhubungan visi harus dievaluasi
agar focus kepada penyelamatan cash flow jangka pendek. Salah satunya adalah
meninjau ulang visi Pertamina menjadi World Class Oil Trading Company dengan
cara menjual kontrak BBHP. Hasil evaluasi bahwa kontrak BBHP atas VLCC dalam
jangka panjang merugikan Pertamina secara financial dan melepas kontrak BBPHP
kepada pihak lain akan mendatangkan cash flow bagi Pertamina walau pertamina
belum mengeluarkan uang satusenpun karena kapal tersebut belum selesai dibangun
di galangan Kapal Hyundai Korea. Pelepasan kontrak BBHP ini dikawal ketat oleh
Pemerintah dan dilakukan secara transparance melalui investment consultant
independent Goldman Sachs. Pembelinya , orang indonesia juga.
Mengapa kontrak BBHP bisa dijual
dan mendatangkan keuntungan bagi pertamina? Sebagaimana saya katakan bahwa BBHP
itu menyewa kapal pada kurun waktu tertentu dan setelah selesai kontrak berhak
membeli dengan harga ditetapkan didepan. Harga beli kapal itu menjadi sangat
murah karena kebetulan setelah itu harga baja melambung tinggi karena terjadi
pembelian besar besaran baja oleh china dipasar dunia. Sebetulnya yang dijual
itu adalah opsi beli yang belum ada barangnya. Karena itu pertamina mendapatkan
uang tunai sebesar kurang lebih USD 50 juta. Jadi tidak ada kerugian negara,bahkan
negara diuntungkan.
Bagaimana dengan pelepasan Indosat? Kebijakan menjual BUMN
adalah bagian dari rekontruksi dan privatisasi BUMN dalam jangka panjang yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Indosat dijual melalui lelang terbuka
diatas harga pasar. Pembelinya bukan asing/Singapore.
Saya dapat katakan ini karena Sales and Purchase Agreementnya (SPA) atas
Indosat tidak kepada STT Singapore tapi ke Indonesian Communication Limited
(ICL). ICL itu hanyalah virtual company di negara bebas pajak yang terdaftar di
BVI, Mauritius. Saya cek di business registry BVI Mauritus, tidak ada
menyebutkan ICL sebagai anak perusahaan STT Singapore. ICL dimiliki oleh orang
Indonesia sendiri. Namun ICL menunjuk Asia Mobile Holding Pte sebagai anak
perusahaan STT Singapore sebagai operator alasannya bahwa STT Singapore dikenal
sebagai the best operator telecomunication didunia. Terbukti benarlah, lima
tahun setelah itu Indosat dijual kepada Qatar Telecom dengan harga Rp. 16
triliun atau tiga kali lipat dari harga ketika di beli pada tahun 2002 yang
senilai USD 627 juta atau lebih Rp. 5 triliun.
Pelepasan BCA melalui Skema BPPN
atas dasar ketatapan DPR/MPR. Banyak pihak mengatakan bahwa BCA dimiliki oleh Farallon dari Amerika. Itu
tidak benar ! Farallon yang dimaksud adalah Farallon Capital Management LLC yang berdasarkan Securities & Exchange Commission, merupakan perusahan go-public dengan nomor 0000909661.
Namun di dalam situs SEC dan di 20-F FCM bagian daftar subsidiaries tidak
terdapat nama FarIndo Investment maupun BCA sebagai anak perusahaan.
Farindo
investment adalah Special Vehicle Company yang sahamnya dimiliki oleh Group
Djarum. Team Megawati berhasil menggiring lelang tersebut sehingga tidak jatuh kepada asing tapi kepada orang Indonesia sendiri. Memang yang
beli adalah orang Indonesia yan etnis China tapi mereka warga negara Indonesia,dan
mereka tumbuh bukan karena dadakan atau OKB tapi dari proses panjang berjuang
dari generasi ke generasi. Apakah itu salah? mereka juga bayar pajak dan
sebagian kita atau keluarga kita bekerja dengan mereka.
Begitupula mengenai LNG Tangguh dilakukan demi kepentingan nasional.Ingatlah bahwa PDIP itu partai yang berbasis idiologi dan neocolonialism adalah musuh laten bagi idiologi PDIP. Semoga kita bisa bijak
bersikap terhadap PDIP khususnya Megawati. Karena fitnah itu dosa. Mari kita
kawal yang benar itu benar dan yang salah itu salah...
Pak Erizeli ini hari ke- 3 saya membaca tulisan2 anda..... bagus dan obyektif ... obyektifitas anda terlepas dari preferensi pribadi.... terima kasih atas tulisan2nya.... btw terkait tulisan PDIP n Asing ini... apa bapak punya info kenapa pembelaan seperti yg bapak utarakan tidak pernah keluar dari pihak Megawati dan para Hulubalangnya..?
ReplyDeleteSaya tidak melakukan pembelaan tapi saya berusaha menyampaikan kebenaran.Kebetulan saya memang terlibat secara tidak langsung didalam proses transaksi tersebut diatas ( karena pekerjaan saya sebagai financial consultant and private equity).Disamping itu yang harus anda ketahui bahwa team ekonomi dizaman Megawati memang kualitas mereka berkelas dunia dan nasionalisme mereka sangat tinggi.Salah satu team ekonominya adalah Pak Boediono. Saya yakin kalau anda berdialogh langsung dengan kader elite PDIP dan bertanya soal itu mereka akan jawab seperti apa kata saya..hanya saja memang media massa tidak mau menyampaikan kebenaran kalau tidak laku dijual..walaupun fitnah namun laku dijual maka itu akan jadi berita...
ReplyDeleteThx ya Pak... ijin share tulisan2 anda...
DeleteBoediono bukannya neolib pak, satu gerbong dengan sri mulyani dan chatib basri..sehingga jadi anak emasnya sby
Deletesaya kira bukan orang PDIP... hadeuh
ReplyDeleteEka,memang benar sya bukan orang PDIP tapi saya orang yang mendukung kebenaran..makanya saya dukung Jokowi.
ReplyDeleteWow...I just have time to read it thoroughly now tho I've heard it directly from you in the past! My deepest salute for that Indonesian invisible soldier :)
ReplyDeleteWow ... I just have time to read this thoroughly tho I've heard the story directly from you! My deepest salute for that invisible Indonesian warrior :)
ReplyDelete