KKB di Papua.?

 

Kenapa masalah KKB ( kelompok kriminal bersenjata) itu tidak pernah selesai? tanya David saat kami bicara dalam suasana santai. Pertanyaan David itu wajar saja. Karena mengingat negara punya sumber daya untuk menyelesaikan masalah KKB. Ada TNI dan POLRI serta perangkat inteligent canggih. Jadi apa masalahnya? menurut saya apa yang terjadi pada Papua itu karena sikap elite politik sendiri tidak jelas. Apakah pendekatan penegakan hukum atau Politik. Keadaan ini membuat Polri dan TNI jadi bingung bersikap dalam setiap operasi.

So mengapa tidak jelas bersikap itu para elite ? tanya David lagi. Saya bisa maklum pertanyaan ini. Karena kan sudah jelas namanya Kelompok Kriminal itu ya harus dihadapi dengan penegakan hukum atas nama UU. Tidak perlu ragu. POLRI dibayar untuk menegakan hukum diwilayah NKRI. Kalau POLRI tidak mampu, kan TNI siap back up. 

Lantas apa sih masalahnya ? 

Ya kita tidak bisa menghilangkan fakta sejarah. Yaitu Act of Free Choice pada tahun 1969. Referendum yang cacat. Semua tahu. Saat itu ABRI memilih sendiri kurang dari satu persen penduduk Papua Barat untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Itu di bawah ancaman kekerasan. Tapi karena pengaruh AS dibalik Act of Free Choice, keadaan itu bisa selesai secara politik international di PBB dan setelah itu AS lewat TNC Freeport McMoran dapat KK di Papua. 

Kan udah selesai di PBB masalah Papua itu.  Apalagi yang diragukan? dan masih terjebak dengan masa lalu. Tanya David, Saya dapat maklum pertanyaan ini. Karena PBB menghormati setiap negara melakukan apa saja untuk mempertahankan wiayah teritorinya dari setiap upaya memisahkan diri. Artinya masalah Papua itu bukan masalah.  Tidak sulit diselesaikan soal KKB itu. Kita punya drone untuk lacak lokasi gerombolan. Kita punya Kopassus yang bisa memburu. Kalau ada kemauan , sebentar selesai itu KKB. 

Ya justru karena memang tidak ada masalah serius. Karenanya masalah itu di-create agar longset terus. itulah Indonesia. Masalah papua itu jadi sumber daya bagi elite politik untuk keruk anggaran, menurut Mahfud dana otsus mencapai Rp.. 1000 triliun. Dengan adanya konflik Gubernur bisa bebas korupsi uang APBN. TNI dan POLRI dapat anggaran bablas. Dan itu tentu mengalir ke pundi pundi partai. Sementara proyek strategis seperti food estate, zona ekonomi khusus, tambang emas dan tembaga tidak terusik. Aman saja. Bahkan hutan dijarah untuk Kebun Sawit. Sampai teriak teriak tuh greepeac. Dicuekin.

Jokowi jelas sulit selesaikan masalah KKB Papua ini. Karena dia terjebak dengan oligharki politik. Semoga presiden berikutnya bisa selesaikan masalah Papua ini. Selesaikan secara hukum masalah KKB itu. Setelah itu  penuhi rasa keadilan kepada rakyat Papua.