PHK

 

Tidak ada satupun perusahaan inginkan terjadi PHK. Pilihan PHK adalah piihan pahit dan selalu yang terakhir ditempuh. Mengapa? PHK terjadi umunya karena penjualan drop. Sehingga laba tidak cukup lagi menanggung biaya tetap termasuk upah. Mengapa penjualan drop? 70% penyebabnya adalah kebijakan pemerintah. 10% karena kompetisi. 20% karena rendahnya produktifitas.

Contoh, kalau pemerintah keluarkan kebijakan kenaikan LTV leasing kendaraan atau KPR. Pasti penjualan kendaraan dan property  akan drop. Pemerintah keluarkan kebijakan kenaikan bea impor atau ekpor,  pajak penjualan, ubah tataniaga. Itu akan membuat drop penjualan. PHK akan terjadi. Karena mendorong pengusaha relokasi bisnis ke negara lain.

Kompetisi. Penyebanya karena habatan supply chain global. Sehingga pabrik yang tergantung supply chain global akan mengurani produksi. Tentu akan berdampak turunnya penjulan. PHK tidak terelakan. 20% karena rendahnya produktifitas. Pabrik tidak bisa berproduksi penuh, Sehingga tidak efisien. Sulit bersaing dengan kompetitor luar negeri. Lambat laun pabrik akan terpaksa PHK juga dan pindah ke luar negeri.

Apa artinya? Kalau PHK terjadi, itu karena ekonomi salah urus. Atau terlambat mengantisipasi perubahan dan kompetisi global. Dampaknya sekto real melambat dan terjadilah PHK. Dampak lebih luas adalah turunnya penerimaan pajak. Berikutnya, defisit APBN melebar. Sehingga mengurangi kemampuan negara melakukan intervensi sosial. Mengurani power APBN Melaksanakan  fungsi sosialnya. Sampai disini paham ya.

Nah bagaimana dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ? kan sudah tahu PHK terjadi karena ekonomi melemah dan pajak menurun. Darimana duit untuk bayar Jaminan kehilangan pekerjaan yang sangat populis itu? Kalau dari APBN, maka itu distorsi dengan perbaikan ekonomi. Lain halnya apabila 90% penerimaan negara  dari dari BUMN atau SDA. Lah nyatanya 80% penerimaan negara dari pajak korporat. Emang ada uang negara?  mau tanggung dampak sosial akibat salah urus ekonomi? 

Jadi kesimpulannya program JKP itu yang katanya ditanggung bersama antara pemerintah dan BPJS, tak ubahnya sama dengan program Oke OCe dan DP 0% dari DKI. Ini hanya program populis. Penuh retorika menutupi kebohongan yang engga lucu. Mengapa? dengan program populis itu rakyat merasa negara jadi Tuhan atas kegagalan ekonomi. Tidak mendidik sama sekali.

Mau tahu dampak program populis? Itu lihat venezuela. Ketika ekonomi terpuruk.  Bukannya focus perbaiki ekonomi dan perbaiki iklim usaha, eh malah  orang di PHK ditanggung negara hidupnya lewat cetak uang dan hutang. Ya tambah oleng fundamental ekonomi dan akhirnya tumbang. Akibatnya default utang dan uang jadi sampah. Orang mau jual anak gadisnya demi sepiring spagheti.