Taliban di Afganistan

 

“ Pah, Taliban itu kan teroris? Islam radikal ? Tanya oma tadi waktu makan siang.

“ Taliban bukan teroris. Taliban dalam bahasa pashto artinya pelajar. Kehadiran mereka kali pertama di utara Pakistan pada tahun 1980an. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam berdasarkan Syariah Islam. Dan menjadi sebuah gerakan politik setelah Unisoviet hengkang dari Afganistan. Itu sekitar tahun 1990an.“

“ Tetapi terkesan sama dengan ISIS. Sangat radikal menerapkan ajaran Islam”

“ Yang terkesan sama dengan ISIS, Al-Qaeda itu adalah mujahidin dari pihak asing yang bertempur melawan pendudukan Unisoviet atas Afganistan. Kebetulan di dalamnya ada faksi Taliban, Pashtun, kelompok etnis terbesar di Afghanistan dan secara tradisional mendominasi negara Afghanistan. Nah kaum  mujahidin memang dari awal dibiayai oleh gerakan Wahabi Arab Saudi dan dilatih itu CIA untuk menghadapi pasukan Unisoviet. Walau  didalam mujahidin itu jada faksi Taliban yang tentu beda dengan Taliban yang ada di Pakistan utara”

“ Bingung. Kan Taliban yang pernah berkuasa paska tahun 1990an

di Afganistan”

“ Benar. Tahun 1990 an itu Taliban dari faksi mujahidin. Yang akhirnja dihabisi AS karana dianggap bagian dari AL Qaeda,  teroris yang bertanggung jawab atas serangan Bom gedung kembar di New York.”

“ Tambah bingung “

“ Taliban itu terdiri dari dua group. Satu, dari faksi mujahidin yang merupakan etnis mayoritas di Afganistan dan satu lagi yang ada di utara pakistan. Sebetulnya mereka satu etnis tetapi dipisahkan oleh Inggris waktu pembagian wilayah ex jajahannya. Garis perbatasan ini sampai sekarang dipersengketakan oleh Pakistan dan Afganistan. Nah Taliban yang ada di utara Pakistan itu mereka moderat sama seperti  Islam NU dan Muhamamdiyah”

“ terus sekarang yang berhasil tumbangkan presiden Afganistan, Taliban mana ?

“ Taliban yang ada di utara Pakistan. Mereka warga Afganistan tapi juga punya passport Pakistan. “

“ Kenapa cepat dan mudah sekali Taliban jatuhkan pemerintahan Afganistan? Mereka kan hanya kekuatan sipil bersenjata”

“ Ya karena sebetulnya kekuatan Taliban itu juga adalah kekuatan militer Pakistan. Hanya beda seragam doang. Intel militer Pakistan memberi mereka sumber daya keuangan, pelatihan, senjata, dukungan logistik, dan tempat perlindungan di wilayah Pakistan. Dan kebetulan china sekarang menjadi sumber dana investasi dan APBN Pakistan. Paham ya sayang”

“ Terus kenapa mereka bebaskan tahan teroris isis dan Al-Qaeda”

“ Semua tahanan itu kan tidak semua terkait dengan AL Qaeda dan ISIS. Namanya Ghani kan rezim korup. Lawan politik dituduh  teroris biar punya alasan dipenjara. Dan dia bebas berkuasa sambil menikmati kucuran bantuan uang dari AS dan Barat. “

Oma manggut-manggut aja. Entah paham atau engga dia. “ udah makan, mama mau ke rumah emak. Boleh engga?

“ Pergilah.

***

Upaya perdamaian di Afganistan itu terjadi melalui proses panjang sejak tahun 2013. Berawal dari niat Qatar.  kemudian OKI menunjuk Indonesia untuk menjadi jembatan antara Taliban dan pemerintah Afganistan.  "Waktu itu banyak yang menyampaikan kepada saya, ke Afghanistan itu dibatalkan saja," ujar Jokowi bercerita Kunjungan kenegaraan ke Afghanistan, Januari 2018 lalu. “ Delapan hari sebelum saya datang ke Kabul, ada bom yang menewaskan 20 orang. Dua hari sebelum saya mendarat, ada bom yang menewaskan 103 orang. Bahkan 3 jam sebelum saya turun di Kabul, ada serangan yang menewaskan 5 orang dan belasan luka-luka. Jadi kalau memberikan saran saya jangan  ke Afghanistan ada benarnya,"  lanjut Jokowi.

Namun, Jokowi memiliki pertimbangan lain. Ia merasa harus tetap datang ke Afghanistan meski dalam kondisi keamanan yang tidak stabil. Sebab, Indonesia sudah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perdamaian di negara tersebut. Apalagi itu amanah UUD 45 yang harus dilaksanakan presiden. Bahwa Indonesia harus itu aktif menciptakan perdamaian dunia.   Tentu Jokowi tidak pergi begitu saja. Operasi intelijen sudah dilaksanakan jauh sebelum kunjungan Jokowi. 

Jokowi  mempercayakan JK memimpin operasi diplomasi dan lobi kepada semua pihak yang terkait dengan perdamain di Afganistan. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 JK melakukan pertemuan dengan kelompok yang bertikai 4 kali. Walau presiden Ghani memberikan jaminan keselamatan atas kunjungan Jokowi namun pihak Taliban sendiri komit tidak akan ada aksi selama kunjungan Jokowi.

Itu  sebabnya “‘waktu pertemuan pertama dengan Presiden Ashraf Ghani, beliau menyampaikan, Pak Jokowi, kelihatannya hanya Indonesia yang dapat mempertemukan kelompok-kelompok bertikai di Afghanistan, mewujudkan rekonsiliasi. Oleh sebab itu, saya menindaklanjuti ke sana," ujar Jokowi.

Benarlah, kunjungan Jokowi ke Afganistan tanpa ada insident apapun. Namun sayang presiden Ghani menolak usulan Jokowi “ Afghan-owned, Afghan-led” atau yang dipimpin dan dilakukan sendiri oleh Afghanistan. Tanpa keterlibatan asing. Padahal Taliban sudah setuju. Tapi karena sikap keras kepala Ghani dan AS yang lepas tangan, akhirnya Taliban terpaksa minta dukungan China. Saya yakin Jokowi akan patuh  kepada UUD45 yaitu mendorong terciptanya perdamaian berdasarkan Afghan-owned, Afghan-lead. Kita tidak mungkin pro china atau AS untuk menganeksasi rakyat Afganistan.

***

Setelah negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat di Doha tersendat pada September 2019, China mencoba mengisi kekosongan dengan mengundang Baradar untuk berpartisipasi dalam konferensi intra-Afghanistan dua hari di Beijing.  Awalnya dijadwalkan pada 29 dan 30 Oktober tahunn2019.  Itu ditunda setidaknya dua kali, pada bulan Oktober dan November, sebelum China dan akhirnya dunia jatuh ke dalam krisis COVID-19.  Pertemuan itu tidak pernah terjadi. Dilanjutkan tahun 2021. Kalau akhirnya  China mendukung Taliban, itu  diluar perhitungan JK.  Tentu JK sangat menyesalkan keterlibatan China. Padahal diam diam Taliban sudah menjalin hubungan dengan china sejak tahun 2016.

Tahun 2019 dalam email ABA  ke NSA, meminta kepada presiden AS agar keluar  dari Afganistan. Sebelum membuat keputusan itu, Trump melakukan pembicaraan rahasia dengan top level Taliban. Akhirnja pertemuan itu dibantah oleh Trumps. Namun Februari 2020,  AS dan Taliban telah menandatangani "perjanjian untuk membawa perdamaian" ke Afghanistan setelah lebih dari 18 tahun konflik.  Berdasarkan perjanjian tersebut, para militan juga setuju untuk tidak mengizinkan al-Qaeda atau kelompok ekstremis lainnya beroperasi di wilayah yang mereka kuasai.

Setelah itu Pihak  AS membiarkan saja Taliban melakukan serangan ke beberapa distrik yang sehingga sebagian besar kota di Afganistan berhasil direbut, sampai akhirnja ibukota, Kabul jatuh ke Taliban.  Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari ibukota. Selanjutnya masa depan Afganistan sudah didesign oleh Beijing dan kepala kantor politik Taliban di Qatar, Baradar. Tentu ada juga keterlibatan. Jepang, Qatar Inggris, Rusia, Israel dalam proyek jalur pipa dan logistik untuk memanfaatkan kawasan Asia tengah yang kaya minyak dan gas serta Rere Earth. 

Kedepan penyelesaian politik di Afganistan sangat tergantung pembagian konsesi antar TNC masing masing negara besar.  Kalau pembagian smooth maka semua akan baik baik saja. Pemerintahan Taliban akan menerapkan Islam moderat. Nah kalau ingin tahun politik Afganistan setelah rekonsiliasi ya liatlah Myanmar sekarang. Kira kira seperti itu. Rezim yang berdiri berkat kartel bisnis. Jadi Taliban sekarang sangat berbeda dengan 20 tahun lal

Konstitusi mempersatukan kita.

 

Tahun 1987 saya sedang satu kendaraan dengan pimpinan partai yang juga preskom saya. Kami sedang dalam perjalanan ke puncak, Bogor. Mampir sebentar di warung makan. Saat itu disebelah meja kami terdengar perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap salah satu partai. Kami asyik aja makan. Setelah usai makan dan kembali ke mobil , pimpinan partai melirik saya” Jel, kasihan kadang sama rakyat. Mereka membahas apa kata koran. Padahal koran tidak pernah memuat berita dibalik peristiwa. Apa yang dibahas oleh rakyat itu semua omong kosong. Karena itu berita koran juga omong kosong. “ katanya.

“ Maksud bapak “ tanya saya bingung.

“ Sebetulnya tidak ada perbedaan pandangan politik. Apakah itu karena faktor agama atau idiologi. Konstitusi kita sangat sakti. Sehingga sehebat apapun perbedaan, ia akan merekat sendiri. Komunis pernah memberontak. Golongan Islam pernah berontak. Semua gagal dan akhirnya kembali kepangkuan ibu pertiwi dalam sesal. Tapi kadang orang suka berfantasi melewati batas konstitusi. Terkesan menakutkan dan mengkawatirkan. Padahal itu semua omong kosong.

***

Dunia awam sekarang terfokus kepada idiologi komunis dan agama Islam. Semua analisa geopolitik dan Geostrategis pasti dikaitkan dengan komunisme atau Islam radikal ( IR)  sebagai trouble maker. Dan memang seperti covid. Fakta covid itu mengkawatirkan, tidak bisa dibantah. Begitu juga komunis maupun IR punya catatan gelap dan bau amis darah. Itu fakta. Tetapi membuat kesimpulan komunis dan IR  sebagai hal yang menakutkan dan harus dimusuhi, jelas tidak tepat.  Tidak akan menyelesaikan masalah. Akar masalah bukan pada idiologi atau agama. Tetapi pada ekonomi dan bisnis.

Belanda akhirnya pada tahun 1949 menerima formula KMB  untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Itu karena tekanan AS sebagai pemenang perang dunia kedua. AS mau melakukan itu karena alasan ekonomi untuk kepentingan TNC minyak dan tambang. Selanjutnya karena agenda kepentingan itulah proses politik bergulir dari satu rezim ke rezim berikutnya. Apa yang kita tahu dari sejarah dan koran seperti pemberontakan komunis, DII/TII, Permesta. Itu hanyalah riak dari gelombang yang terjadi karena arus kencang dibawah permukaan. Engga percaya? Soeharto naik jadi presiden, 90% SDA kita dikuasai asing.

Apakah Soeharto semudah itu dijatuhkan? Lagi lagi karena kepentingan agenda asing yang perlu paradigma baru dalam cara menguasai sumberdaya. Soeharto closed file. Rezim reformasi berhasil menjatuhkan Soeharto karena adanya dukungan asing. Terbukti selama era reformasi kita menyatu dengan liberasime investasi, perdagangan, financial dan IT ( termasuk telekomunikasi). Ini babak baru. Kalau tadi sumber daya dikuasai negara sekarang dikuasai oleh pasar lewat privatisasi, divestasi, konsesi, Aset sekuritisasi, bursa, digitalisasi, akuisisi.

Untuk mengamankan agenda asing itu, konstitusi kita mengawal dengan ketat agar tidak boleh ada yang menolak karana alasan idiologi atau agama. Sementara rakyat sibuk berdebat seakan terjadi polarisasi. Cebong dan kadrun. Tetapi pemerintah senyum aja. Tak nampak kawatir. Jokowi masih sering bagi bagi sepeda dan blusukan. Pemerintah cerdas mengaplikasikan UUD dalam bentuk UU dan peraturan agar NKRI tetap kokoh walau berdiri diatas birokrat yang culas dan elite yang brengsek sekalipun. Sampai kini NKRI tetap kokoh dan tentu besok.

Syarat menang Pilpres

 

Dalam sistem demokrasi dimana pemilihan presiden dilakukan secara langsung.  Kandidat hanya bisa maju dan sukses apabila terpenuhi beberapa kondisi. Tetapi saya akan jelaskan tiga saja. Karena ini yang significant.

Pertama. Diusung oleh partai yang suaranya diatas ambang batas bisa calonkan presiden. Kalau suara tidak cukup maka harus koalisi dengan beberapa partai. Umumnya partai hanya mengusung kadernya sendiri. Kecuali mendukung calon dari kader partai lain engga ada masalah. 

Kedua, punya saksi di TPS sampai ke ketingkat 2 dan 1 serta di pusat. Saksi ini harus kader partai yang sudah terbina dengan baik. Engga gempang disuap. Jadi militansinya harus teruji. Sehebat apapun partai kalau tidak punya kader yang loyal sulit menang. Apalagi gampang disogok karena dibayar partai ala kadarnya. 

Ketiga. Punya dukungan dari TNI dan Polri. Mengapa ? Untuk  TPS yang berada ditempat sulit dijangkau telepon dan transportasi, itu hanya bisa dijangkau oleh aparat TNI dan POlri. Maklum mereka ada dimana saja dan menjadi pembina keamanan rakyat. Suara di daerah terpencil ini tidak sedikit. Diperkirakan 10% dari jumlah daftar pemilih. Suara mereka sama berharganya dengan suara kita yang ada di kota. Artinya kuasai TNI dan POLRI itu sama saja ngantongi 10% pemilih.

Nah dengan tiga syarat itu diperlukan uang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk partai yang punya suara melewati ambang batas seperti PDIP, tidak begitu besar ongkos. Karena hanya perlu koalisi pendukung. Ini umumnya deal konsesi menteri aja kalau menang. Tapi bagi partai yang tidak cukup suara melewati ambang batas, itu perlu ongkos mahal mendapatkan tambahan suara untuk mengusung capres. Itu angkanya bisa triliunan. Apalagi itu bukan kader partai. Makin mahal lagi ongkosnya.

Saksi itu harus terdaftar sebagai anggota partai. Engga bisa dari relawan. Honor mereka sedikitnya Rp 500 ribu sehari. Hitung aja total TPS ada 800.000. Kalau satu TPS perlu 4 orang maka sehari ongkosnya Rp 2 juta. Kalau 800.000 maka total ongkos secara nasional Rp 1,6 triliun. Itu tidak termasuk program pelatihan sebelum Pilpres yang bisa mencapai Rp 1 triliun.  Dukungan TNI dan Polri. Itu partai harus ada Deal tersendiri dengan mereka. Biasanya dukungan TNI dan Polri itu lebih kepada pertimbangan strategis dan politik. Tidak semua partai didukung. Hanya satu saja. Kalau Deal terjadi, ya ongkos harus siapkan. Itu engga kecil.

Itu belum termasuk ongkos kampanye, iklan TV, media luar ruang, influencer sosial media, road Show. Diperkirakan anggaran untuk menjadikan seseorang penghuni istana sedikitnya Rp 10 triliun. Mana ada partai uang sebanyak itu. Ya terpaksa gotong royong dengan pengusaha. Engga  ada duit, ya sumber daya partai engga jalan. Kekalahan hanya soal waktu

Megawati

Anda bisa bayangkan, seorang ibu. Dia tidak berasal dari cendikiawan, bukan pula pengusaha atau militer atau ustadzah. Dia hanyalah ibu rumah tangga. Karir politiknya diawali  di zaman dimana perbedaan dan demokrasi itu haram. Ketika orang takut terhadap rezim Soeharto, dia melawan. Tak sedikit kadernya mati dan diculik. Dan dari semua rintangan dan kezoliman yang dia terima itu, toh dia berhasil meniupkan Pluit reformasi menjadi gelombang demokrasi dari kaum muda. Soeharto pun jatuh. 

Dia pun terpilih jadi presiden. Keseharian  walau presiden dia tetap seorang ibu yang harus selalu ada untuk putra putrinya serta suaminya. Bagi pria memang tidak  mudah bisa berpikir multi task seperti itu. Tapi wanita memang punya kelebihan mampu berpikir hal yang berbeda pada waktu bersamaan. Gus Dur pernah berkata kalau saya banyak bicara tetapi wakil saya malas bicara. Waktu jadi presiden, Megawati dalam rapat kabinet tidak banyak bicara. Tetapi kalau dia bisa membuat keputusan yang tak mudah diubah orang. 

Ada catatan saya tentang sikap Megawati selama jadi presiden.

Pertama. Di era Megawati keputusan divestasi Freeport dikeluarkan sesuai PP 45/2003. Sebelum ada kejelasan dari Freeport, operasi tambang dihentikan. Tapi selama Megawati berkuasa, tarik ulur Freeport terus terjadi sementara Megawati tidak pernah berubah sikap. Freeport kembali beroperasi setelah Megawati berhenti dan  digantikan oleh SBY. PP 45/2003 diganti oleh SBY. Barulah di penghujung kekuasan periode kedua SBY teken MOU divestasi Freeport. 

Makanya 2015, Megawati sempat ngomel ke Jokowi  ketika kasus Freeport ribut terus dan tidak jelas arahnya. “ Hanya Freeport, ya Allah, enggak salah, ributnya panjang kayak gini? Urusan Freeport itu baru satu, lho. Mereka sudah ambil berapa saja?" kata Megawati. Itu sebagai sikap kekawatiran Megawati sepeti era dia berkuasa yang akhirnya dijegal oleh politik. Artinya, Jokowi harus selesaikan cepat. Jangan sampai jabatan habis, misi itu gagal.

Kedua. Masalah BLBI. Karena sikap kakunya Megawati  dengan IMF, terpaksa IMF lobi kepada ketua MPR agar skema MSAA diterapkan kepada obligor BLBI sebagai syarat dikeluarkannya SKL( surat keteranga lunas). Ketua MPR Amin Rais keluarkan tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Itu sama saja ditodong. Maklum kekuasan tertinggi ada pada MPR. Atas dasar itulah Megawati keluarkan inpres  No.8 Tahun 2002. 

Karana itu tahun 2003 IMF ditendang oleh Megawati. IMF juga harus mendukung exit strategi dari kebijakan sektor keuangan agar dalam jangka panjang Indonesia tidak dirugikan.  Ketiga. Setelah IMF keluar, Megawati teken Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini paket yang sangat luas dan mendasar, dari perbankan, Asuransi, pasar modal, perpajakan. Termasuk Sistem jaminan sosial nasional, pembentukan KPK. 

Hasilnya? Megawati bisa membalik situasi negatif menjadi plus. Kurs Rupiah yang semula Rp. 9.800 (2001) menjadi Rp. 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%.  Setelah SBY berkuasa, kebijakan itu dijadikan dasar SBY mensuplai M2. Tapi lebih banyak dihabiskan untuk subsidi BBM. Bukan bangun infrastruktur. Menurut JK, total subsidi BBM mencapai Rp 3000 triliun selama 10 tahun. Era SBY hutang berambah 10 kali dibanndingkan era Megawati. Padahal Megawati menanggung Beban BLBI sebesar Rp 600 triliun.

Kesimpulan. Soal Freeport, pionir penyelesaian itu di era Megawati. Yang membuka kembali Freeport adalah SBY. Dan menjelesaikan divestasi adalah Jokowi. Soal BLBI itu kebijakan konstitusi ( MPR). Potensi kerugian negara Rp 3000 T. Megawati hanya melaksanakan saja. Berlarutnya masalah BLBI itu era SBY dan kini Jokowi selesaikan dengan membentuk satgas BLBI. Era sby kita lost opportunity sebesar Rp 3000 triliun untuk hanya dibakar dalam subsidi BBM.

***

Waktu Megawati jadi presiden. Dia bersikap benar benar marhaen. Didikan ayahnya Soekarno tertanam  di hati dan otaknya. Betapa tidak. Dia mewarisi ekonomi nasional sedang Senen kemis, pertumbuhan ekonomi negatif 3,5%. Inflasi dua digit ( 13%). Gur Dur sudah berusaha keliling dunia cari bantuan, tetapi baik negara Islam maupun non Islam hanya beri dia janji. Megawati mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar berlunak hati kepada investor asing. Berlunak hati kepada IMF dan bank dunia. Apapun mereka minta ya beri. Yang penting APBN selamat. 

Sikap keras kepala Megawati menolak campur tangan asing. Itu bukan hanya retorika. Dia  hentikan operasi  ladang minyak Exxon di Riau dan Natuna serta block Cepu. Sementara Freeport yang  memberikan sumber devisa juga dihentikan operasinya. Tekanan dari IMF begitu kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan ancaman akan menghentikan bantuan dana.  Eh  Megawati malah memutus kontrak dengan IMF.  Tambah sulit aja APBN. Megawati malah perintahkan penghematan APBN. Anehnya dia suruh bangun jembatan Suramadu. Infrastruktur penting katanya. Ini soal keadilan. Darimana duitnya. Engga peduli. Jadi juga tuh proyek. 

Penjualan kapal tanker VLCC ( Very Large Crude carrier). Itu sikap Megawati yang sederhana dan marhaen banget. Dia tanya gimana beli kapal itu. Itu Pertamina sedang sulit akibat negera engga bisa bayar utang subsidi. Kenapa belanja lagi? Dijelaskan belinya dengan hutang melalui kontrak BBHP ( bareboat hire purchasing). Apa itu? Pertamina sewa kapal dengan hak opsi beli.  Sewanya selama jangka waktu tertentu dan harus tanggung biaya operasional. Pakai engga pakai ya bayar. Setelah kontrak sewa habis, kapal itu harus dibeli Pertamina seperti harga baru. Setelah dapat perjelasan, malah  dia perintahkan meneg BUMN untuk dibatalkan. 

Nah opsi kontrak itu BBHP itu dijual ke pihak lain. Jadi bukan kapal yang dijual tapi kontraknya. Rugi pertamina ? Lah wong kapalnya belum jadi dan belum dibeli oleh Pertamina. Belum keluar uang. Yang dijual cuman Kertas doang. Rugi Pertamina dimana ? Ya engga ada. Yang protes justru oposisi Bilang Megawati engga ngerti urus negara. Justru dari perjualan BBHP itu negara dapat uang untuk APBN.  Cara berpikir sederhana dan focus kepada kepentingan rakyat, membuat yang rumit jadi sederhana. Dan memang sederhana.  Yang protes itu ya para kurcaci asing dan pengusaha rente yang ngarep untung dari kontrak BBHP.

Ketidak sukaan  Megawati kepada Ibu Rini dan LBP sejak dia jadi presiden. Sampai kini ketidak sukaan itu nampak. Tapi tidak ada orang yang tahu alasannya. Megawati  memang tidak mau umbar kejelekan orang lain. Mungkin mereka tidak suka sikap keras kepala Megawati yang sangat marhaen. Engga mau dikte asing tapi terbuka untuk bermitra. Tentu yang menguntung kan negara, bukan menguntungkan asing atau pengusaha rente.  

Kalaulah Megawati itu tidak satu kata dengan perbuatan, engga mungkin para kader PDIP setia, dan bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Sampai  kini 20 tahun Megawati memimpin PDIP tanpa ada gejolak internal. Itu engga mudah. Kalaulah tidak ada integritas mana bjsa bertahan. Contoh partai lain selalu dirudung ribut antar pengurus. Dan saling jegal antar kader. Amin Rais yang dirikan PAN malah ketendang keluar. Gus Dur juga ketendang dari PKB. Golkar juga saling tendang atar elite. Wiranto ketendang dari Hanura. PD ditinggal keluar oleh para pendiri. Sempat ribut pula

Que sera sera?

 

Pandemi sudah berlangsung lebih 1,5 tahun. Jumlah yang meninggal sampai dengan minggu lalu sebanyak 97000 orang. Saya tidak akan membahas soal pandemi dari sisi penanggulangan dan kesehatan. Tapi saya akan membahas soal dampak ekonomi. Berdasarkan data desember 2020, korban PHK akibat kebijakan PSBB mencapai 2,7 juta orang. Artinya angka pengangguran bertambah jadi 9,77 juta. Apakah ini masalah ? Untuk negara besar dengan rasio GINI terukur dan terkendali engga ada masalah. Tapi untuk Indonesia itu sangat beresiko.

Mengapa ? Negera lain walau  terjadi ketimpangan penghasilan namun rasio sumber daya tidak begitu timpang. Misal china. Rasio GINI 46 % tapi sumber daya 100% negara kuasai. Ketimpangan hanya dari segi pendapatan. Sementara Indonesia walau rasio GINI 38,1 namun rasio GINI lahan dan SDA sangat timpang, yaitu 68,3. Artinya hanya 1% penduduk mengusahai 68,3 % lahan dan sumber daya. Sementara kekuatan ekonomi kita bukan ditopang oleh kelompok 1% itu tapi oleh 99 % rakyat lewat umkm pasar domestik. 

Nah apa jadinya bila 99% itu tidak punya akses ekonomi akibat kebijakan penanggulangan pandemi covid 19 ? Itu akan cepat sekali jadi masalah politik dan sosial. Chaos tidak bisa dihindari kalau tidak cepat diantisipasi untuk pembukaan akses ekonomi.  Sementara kelompok yang 1 % mereka  engga ngaruh. Ketahanan ekonomi mereka kuat dan cenderung mengandalkan pasar ekspor. Walau pasar domestik lesu atau nyungsep mereka tetap survival. Ya tinggal PHK aja. Inilah yang bisa menjadi pemicu chaos. Karena rasa ketidak adilan ekonomi.

Saya tahu pemerintah menghadapi dilematis. Antara ekonomi dan kesehatan. Tapi juga harus dipahami bahwa konndisi real ekonomi kita berbeda dengan china atau AS atau negara lain. Khususnya soal rasio GINI. Jadi engga bisa kita memakai standar negara lain dalam mengatasi pendemi. Karena ini bukan hanya menyangkut nyawa tapi juga ekonomi yang bisa berdampak luas secara politik.

Saya tahu selagi kita menerapkan standar luar menyelesaikan masalah internal selama itu sulit kita akan menyatukan suara. Persepsi berbeda tentang covid tidak bisa diselesaikan dengan salah atau benar tapi harus melalui kearifan lokal dengan tetap menghormati cara cara akademis. Kalau tetap dengan sikap seperti apa kata sains dan WHO ya saya hanya bisa berkata. “ Whatever Will be Will be. Que sera sera..”

Tatanan dunia baru.?

Saya tidak sedang bercerita tetang teori konspirasi. Saya hanya ingin mengungkapkan tanya yang tak sudah atas peristiwa yang terjadi.  Semua ada dalam catatan harian saya.

Tahun 2008

Semua tahu krisis Wallstreet yang terjadi tahun 2008. Itu sama seperti badai besar yang menggoncang hampir seluruh dunia. Maklum Wallstreet terhubung

dengan financial center di London, Hong Kong, Singapore, Sydney, Dubai, Toronto. Lebih separuh aset hilang akibat CDS gagal bayar. Pemicunya adalah kredit perumahan yang dikemas dalam produk derivatif pasar uang berbentuk CMO. Dampaknya M-Eropa semakin terpuruk akibat gagal bayar hutang beberapa negara anggota. ASIA masih berusaha untuk bangkit. Dan AS terus berupaya keluar dari krisis.

Tahun 2018

Setelah Presiden AS berganti dari  Obama ke Trumps.  Keadaan ekonomi AS berangsur pulih. Bahkan PDB AS diawal kekuasaan Trumps tertinggi dibandingkan 2 periode kekuasaan Obama. Tetapi entah mengapa, keadaan semakin membaik itu dikacaukan Trumps. Tahun 2018 Trumps menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menaikan pajak impor. Ini berdampak buruk bagi mitra dagang AS terutama Eropa dan CHina. Padahal yang jadi target AS adalah China. Sumber recovery ekonomi adalah pulihnya pasar komoditas. Trumps justru menabuh perang dagang dengan China. Pasar semakin sulit pulih. Lagi lagi dampaknya meluas bukan hanya  China tapi dunia. AS bahkan semakin terpuruk. Angka pengangguran tertinggi dalam sejarah AS. PDB drop jadi 2,2% pada  tahun 2019

Tahun 2019

Upaya damai perang dagang US-China belum terwujud,  Pandemi COVID-19 melanda. Berawal dari China dan akhirnya meluas ke seluruh dunia. AS mendapat rekor tertinggi dunia dari segi korban kematian dan positif COVID-19. AS sempat bersiteru dengan WHO. Menolak penanganan pandemi secara sains. Demo anti social distance meluas. Dampaknya terhadapap ekonomi dunia sangat buruk. Negara di dunia masuk ke jurang resesi ekonomi. Menurut IMF, Ekonomi dunia menyusut 5% pada tahun 2020.

Tahun 2021

Kemudian, pandemi belum usai. Pada 19 Juli, badai menghantam Kota Zhengzhou di Tiongkok. Curah hujan yang setara dengan curah hujan sepanjang tahun, sebesar 624 mm, menguyur kota itu hanya dalam satu hari. Akibatnya, 200.000 orang dievakuasi dan 33 meninggal dunia. Belum selesai urusan banjir, Tiongkok kehajar lagi, oleh Topan In-Fa yang menerjang pusat bisnis China, Shanghai, dan daerah pesisir di sekitarnya, hari Minggu 25 July 2021 kemarin.

Seminggu sebelumnya, bencana banjir di Jerman bagian barat meninggalkan jejak kehancuran. Banjir itu menewaskan 177 orang dan setidaknya 100 di antaranya belum ditemukan, sementara banjir di Belgia menewaskan 37 orang. Seperti China, kedua negara Eropa itu dilanda curah hujan yang luar biasa tinggi. Menurut Cina,  bencana alam terbesar dalam 1000 tahun. 

Ahli iklim dan sejarawan cuaca Maximiliano Herrera mengeklaim bahwa dalam setengah tahun 2021 sudah ada lebih dari 260 catatan suhu tinggi di 26 negara. Pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dampak dari perubahan iklim yang ekstrim ini berdampak kepada ekosistem di planet bumi. Menurut Sri Mulyani, perubahan iklim ini akan mempengaruhi semua makhluk di dunia. "Sama seperti pandemi, tidak ada satu negara yang bisa escape atau bebas dari ancaman perubahan iklim ini," ujarnya.

Di tengah masalah besar dunia itu, masalah esensi tidak terjawabkan oleh dunia modern, yaitu sebagai berikut :

Pertama. Berkaitan denga Krisis wallstreet yang dipicu delisting-nya Lehman di wallstreet,  mengapa otoritas AS yang dikenal sangat prudent bisa kecolongan dan bahkan Menteri Keuangan AS, Henry Paulson engga paham apa itu CMO?. Mengapa tidak ada boss  First Class bank dan pejabat otoritas  yang masuk penjara. Padahal sudah terbukti pelanggaran sistem terjadi. Lucunya n CEO Lehman Brother sibiang kerok masalah, malah dapat bonus USD 250 juta. Yang masuk penjara hanya Madoft doang. Kedua. Dalam hal perang dagang AS-China. Apa alasan rasional Trumps? Padahal AS berhutang kepada China dan perdagangan AS tergantung pada China. 

Ketiga. Dalam hal Pandemi COVID-19, mengapa petisi agar pemerintah AS melakukan penyelidikan penutupan Lab Fort Detrick ( Lab Biologi AS milik Angkatan Darat)  tidak ditindak lanjuti. Mengapa tidak ada tindak lanjut investigasi terhadap Institut Virologi Wuhan. Keempat, Dalam bencana alam akibat perubahan iklim. Walau kemungkinan besar karena dampak rumah kaca. Tetapi perubahan ekstrim, itu tidak bisa menjawab pasti penyebabnya adalah pemanasan global. Mengapa sains tidak bisa membuktikan pasti dan karenanya tidak bisa prediksi perubahan  iklim. 

Kelima. Mengapa PBB tidak pernah meminta agar AS menutup progam senjata HAARP  (High Frequency Active Auroral Research Program). Padahal semua tahu bahwa HAARP senjata yang bisa merekayasa iklim dengan  cara menembakkan signal, listrik, dan frekuensi tertentu ke lapisan ionosfer. Sebuah alat yang dapat dengan mudah merekayasa iklim sampai pada tingkat extreme bahkan hingga menciptakan tornado, badai, banjir, bahkan tsunami.  China juga sejak 2018 menggandeng Rusia mengembangkan senjata pengendali cuaca.  Pengembangan senjata pengendali cuaca China bersama Rusia sudah melewati fase uji coba dan dinyatakan berhasil. Mengapa dunia tidak menghentikan program senjata itu? 

Mengapa? Mengapa?

Peristiwa besar tersebut menelan korban harta dan kemanusiaan. Tidak hanya terjadi di satu negara tetapi dunia. Lucunya wallstreet tumbang. Para orang kaya terus bertambah. Krisis dan resesi ekonomi melanda dunia, orang kaya terus bertambah. Pandemi melanda, orang kaya terus bertambah. Bencana iklim terjadi, orang kaya terus bertambah. Tidak ada pemimpin negara G20 yang meninggal karena COVID.. Tidak ada orang kaya menurut versi forbes meninggal karena COVID. Tidak ada banker firs class bank meninggal karena COVID. Yang meninggal rakyat jelantah dan yang jatuh mikin ya rakyat jelantah. Itu fakta. Mengapa ?  Saya bisa saja menyimpulkan bahwa ada kekuatan besar yang bermain dalam rangka menciptakan tatanan dunia baru. Itu bukan sekedar negara atau politisi tapi invisible hand..