Kroco Mafia teriak maling

Siapa orang yang mudah berprasangka buruk? ya orang yang punya mental buruk. Mengapa sampai ada mental buruk ? karena dalam dirinya tidak ada tersisa kebaikan satupun. Hidupnya dari kebohongan dan mendapatkan uang dan kehormatan dari modus itu. Makanya dia tidak suka ada orang baik dan tidak suka orang menyampaikan kebaikan. PRestasi Jokowi menaklukan Freeport disikapi dengan prasangka buruk dan berdrama seakan akan Jokowi bekerja untuk kepentingan swasta dan asing menguasai 51% saham itu. Dari Professor AR dan GR, ikut bicara seakan tahu dan hasilnya fitnah dan menghinan Jokowi. Benar benar buruk laku, mantiko.

Padahal begitu gigihnya Team Jokowi bekerja siang malam. Konon katanya selama 3 tahun, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, melakukan rapat lebih dari sepuluh kali. Belum lagi rapat dengan pihak Freeport Mc Moran bersama teamnya. Jangan dikira rapat ini seperti anda ngerumpi di ILC. Engga begitu. Ini rapat bisnis yang berdampak kepada hukum dan aspek tekhnis. Semua data valid di jadikan sandaran dalam setiap argumentasi. Semua bicara atas dasar data referensi.

Perhatikan betapa peliknya dihadapi oleh Team. Pertama , Freeport Mc Moran sudah mengantongi izin Perpanjangan sampai tahun 2041. Itu MOU sudah ditanda tangani di era SBY. Walau perpanjangan itu bersifat option namun bila pemerintah tidak mau perpanjang KK , cadangan itu tetap menjadi hak dari FreeportMC Moran. Belum lagi Freeport Indonesia tersandera dengan Kontrak Participation Interest dengan Rio Tinto sejak tahun 1992 dan kontrak ini disetujui oleh DPR. Walau PI ini tidak menyatu dengan KK namun haknya tak ubahnya dengan KK bahkan lebih kuat dari KK karena ia bersifat utang. Cukup? belum. Ada lagi pasal dalam KK yang mewajibkan Indonesia membayar investasi yang sudah dikeluarkan Freeport dibidang infrastruktur senilai buku. Mau engga ?

Sendainya indonesia memilih opsi menghentikan operasi Freeport tahun 2021. Apa yang terjadi ? Apakah gratis ? Engga. Kita harus bayar replacement cost sesuai nilai bukunya, yang senilai sekarang USD. 6 miliar atau sekitar Rp. 84 triliun. Cukup ? belum. Kita masih harus bayar Rp. 2 Triliun atas pembangkit listriknya. Udah? belum. Kita juga harus bayar PI 40% yang punya Rio Tinto. Udah? belum. KIta masih juga harus bayar sisa cadangan yang sebesar USD 41 miliar atas konsesi yang diberikan era SBY yang berakhir tahun 2041. Cukup? belum. Masih ada lagi kita harus bayar haknya Rio Tinto dari USD 41 miliar itu sebesar 20%. Walau cadangan dan hak PI itu tidak dibayar tunai tapi sesuai dengan hasil produksi namun bagaimanapun menempatkan kita jadi pecundang dan Freeport ( termasuk RIO ) jadi debt collector atas cadangan itu. Pusing engga.

Oh kenapa engga usir aja? toh ini negara kita. Lawan aja Freeport. Usir mereka tanpa ganti rugi ! Apa dikira AS mengizinkan perusahaannya investasi diluar negeri tanpa pengawalan? Perhatikan aja, armada ke 7 AS terus patroli diperairan Indonesia. Emang mereka piknik? Belum lagi Indonesia dikepung oleh pangkalan militer AS. Ada di singapore yang hanya 10 menit menjangkau udara indonesia. Ada juga di Darwin, Australia. Hanya 1,5 jam jangkauan terbang pesawat F20 ke Jakarta. Di Diego Garcia yang terletak di Samudra Hindia, yang hanya butuh waktu 1 jam menjangkau perairan indoenesia dengan pesawat tempur. AS tidak pernah mengancam namun UU mereka mengharuskan operasi militer bila kepentingan investasi mereka dikorbankan tanpa keadilan dan tanpa hukum yang jelas. Jadi jangan sok jagoan bak pahlawan mau siap perang dengan Amrik. Dihapus subsidi aja ngeluh apalagi mau perang mengorbankan nyawa dan selir.

AS akan menghormati kontrak. Soal bagaimana kontrak dan UU dibuat itu bukan urusan mereka. Karenanya AS juga menghormati sikap Jokowi yang patuh terhadap UU MInerba. Itu hasil konsesus politik di Indonesia lewat parlemen. Sebagai negara demokrasi, AS sangat paham itu. Makanya upaya indonesia mengambil jalan tengah ( fairness ) juga dihormati oleh AS. Upaya menguasai saham FI melalui pengambil alihan PI milik Rio tinto memang cara yang mudah dan murah. Tanpa gejolak. Ini murni bisnis. Memang 51% saham FI senilai USD 3,8 miliar tetapi bandingkan kalau kita harus bayar setelah Freeport keluar tahun 2021. Dan lagi dengan 51% , kita kuasai mayoritas. Apa lagi ? tanpa harus pusing bayar ganti rugi dan tetap menjadikan Freeport Mcmoran sebagai mitra potensial, dimana kita sebagai lead. PT. FReeport INdonesia akan jadi anak perusahaan Inalum Holding BUMN bidang Tambang.

Jadi mereka yang inginkan agar indonesia tidak perlu perpanjang tahun 2021 dan usir freeport, kemungkinan pertama, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena malas reset data dan informasi. Kedua, mereka memang proxy AS agar politik indonesia gaduh sehingga membuat pemerintah tergiring desakan publik agar menguntungkan freeport dalam setiap putaran negosiasi. Ketiga , karena bego akibat kebencian mematikan nalar. Ya memang HOA itu bukan hasil yang diharapakn oleh Freeport. Tetapi karena mereka tidak punya pilihan ya terpaksa patuh. Entah kalau nanti PResiden berganti, mungkin kisah akan lain…entah.