PEMBIAYAAN INSFRASTRUKTUR

VIABILITY GAP FUND

Kalau ingin pembangunan cepat tumbuh maka pastikan infrastruktur tersedia luas. China dan Amerika sudah membuktikan itu. Dua Negara patut dijadikan bahan pembanding karena luas wilayahnya hampir sama dengan Indonesia. Jauh sebelum Jokowi melakukan keputusan membangun insfrastruktur , Bank Indonesia dalam risetnya yang tertuang di dalam Tinjauan Kebijakan Moneter BI (2012), juga menyebutkan bahwa sektor infrastruktur transportasi adalah sektor nomor dua yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah sektor industri. Bertahun tahun kita abai tentang strategi pembangunan yang benar. Kini kita menghadapi krisis infrastruktur. Sebagai contoh indikator soal jarak tempuh, waktu jarak tempuh darat per 100 km membutuhkan waktu 2,5 jam. Sedangkan Malaysia, Tiongkok, Thailand, Vietnam di bawah 2 jam.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Dalam 5 tahun, dana yang tersedia dalam APBN diprediksi hanya Rp 1.178 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran (gap) sebesar Rp 4.341 triliun. Diharapkan kekurangan anggaran pembangunan insfrastruktur ekonomi itu berasal dari luar APBN membiayainya. Sejak era SBY, pemerintah memperkenalkan skema kerjasama pembangunan infrastruktur dengan melibatkan partisipasi dari pihak swasta yang kemudian dikenal dengan skema KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) atau juga dikenal dengan PPP (Public Private Partnership). Tapi mengapa tetap saja minat swasta terlibat dalam pembangunan insfrastruktur sangat rendah? Mengapa ? Karena swasta hanya berminat di wilayah jawa yang menguntungkan, di luar itu seperti halnya Sumatera, sulawesi , kalimantan tidak dilirik. 

Bagaimana solusinya agar Swasta berminat masuk ke bisnis insfrastruktur ?

Di era Jokowi kebijakan smart di lakukan dengan cara sederhana yaitu buat kebijakan bahwa swasta di jamin tidak rugi dan pasti untung. Loh kok enak banget? manja sekali swasta. Jangan buru buru melihat dari sisi bisnis tapi lihat dari sisi makro dan dasar kebijakannya. Bahwa proyek insfrastruktur umum sesuai UU dikuasai oleh negara. Dengan demikian baik tarif, perencanaan dan keputusan membangun ada pada pemerintah. Jadi apabila swasta membangun jalan Toll, pembangkit listrik, pelabuhan, PDAM, secara hukum investasi yang di keluarkan swasta tetap milik negara. Jadi apa yang menjadi milik swasta atas investasinya itu ? Hak konsesi bisnis mengelola proyek itu. Konsesi dibatasi oleh waktu dan harus di kembalikan ke negera setelah jangka watkunya habis. Dari konsesi inilah Swasta menghasilkan pendapatan dari publik berupa tarif. Jadi gimana kongkrit nya?

Biar gampangnya saya buat analogi begini. Jokowi ingin membangun jalan Toll Padang- Pakan Baru. Karena traffic kendaraan Padang -Pakan baru itu di bawah nilai komersial maka tidak ada swasta yang mau bangun. Katakanlah pembiayaan proyek itu sebesar Rp. 10 triliun. Tingkat IRR ( tingkat pengembalian investasi dengan pembanding bunga bank yang berlaku) adalah sebesar 10% atau dua persen diatas bunga bank. Wajar kan kalau swasta minta diatas bunga bank. Karena kalau dibawah bunga bank atau sama dengan bungan bank, tentu swasta lebih memilih menempatkan uangnya di bank daripada investasi yang belum tentu untung. Nah pemerintah menjamin IRR sebesar itu.

Bagaimana cara menjaminnya ? Dalam ilmu pembangunan ekonomi dan diperkenalkan oleh world bank adalah menggunakan instrument VGF ( Viability Gap Fund). Apa yang dimaksud VGF ini ? seperti yang saya jelaskan diatas, fungsinya untuk menutupi selisih ( gap ) IRR yang diminta oleh Swasta. Contoh kalau IRR yang ditetapkan pemerintah untuk proyek Toll Padang-Pakan Baru sebesar 10% sementara nilai IRR proyek yang di hitung berdasarkan detail engineering ( DE) adalah 4% maka selisih sebesar 6% dari IRR yang diminta di tanggung oleh pemerintah. Nah darimana pemerintah dapat uang menanggung selisih ini? Tentu dari APBN. Tapi sifat nya off balance sheet ( tidak langsung menjadi beban fiskal APBN).

Dalam hal Toll Padang - Pakanbaru, sumber dana VGF dari pinjaman kepada JICA ( Jepang ) dalam bentuk collateral. Mengapa jepang? Ya karena mayoritas pemegang merek kendaraan di Indonesia adalah jepang. Dalam skema proyek toll, produsen kendaraan adalah stakeholder pembangunan jalan toll. Artinya semakin bagus jalan, akan semakin mendorong peningkatan pembangunan wilayah dan akan semakin tinggi permintaan kendaraan, yang berujung memberikan keuntungan produsen kendaraan. Tapi jepang tidak memberikan uang secara gratis. Bantuan jepang dalam bentuk collateral yang bisa digunakan pemerintah menarik pinjaman dari financial resource. Tentu karena pinjaman dijamin oleh JICA maka tingkat bunga juga sangat rendah, apalagi jangka panjang.

Setelah pemerintah punya kepastian sumber dana VGF maka proyek toll itu ditenderkan kepada swasta dengan skema PPP. Disini pemerintah punya aturan ketat. Hanya investor swasta dalam dan luar negeri yang dinilai mampu secara financial dan tekhnology yang boleh ikut tender. Investor swasta boleh mengajukan VGF setelah dia dinyatakan sebagai pemenang tender dan proses financial closing sudah selesai. Artinya bagi investor yang modalnya cuma kedekatan dengan penguasa atau elite politik atau disebut makelar kambing ya silahkan mundur. Pasti kalah. Dalam pencairan VGF pemerintah menerapkan model participation cost construction. Artinya pemerintah membiayai proyek kontruksi sebesar yang memungkinkan IRR proyek layak. Sisanya di tanggung oleh Swasta.

Lah darimana negara membayar hutang atas VGF itu? Setelah proyek jadi, ekonomi wilayah akan tumbuh dengan sendirinya. Jalan toll secara lambat namun pasti akan menigkat trafficnya dan ini akan mendatangkan laba. Pemerintah akan dapat pajak sebesar 25% dari keuntungan pengelola Toll. Proyek toll setelah jadi akan meningkatkan asset negara dalam bentuk Barang Bruto, yang tentu semakin meningkatkan kemampuan financial negara terhadap pembiayaan proyek dimasa datang. Dengan skema pembiayaan ini maka negara telah berperan besar menciptakan peluang bisnis insfrastruktur di daerah yang nilai komersialnya rendah dan sekaligus memacu pembangunan dengan tingkat resiko fiskal yang NOL.

SEKURITISASI ASET.

Awal Januari Jokowi mewacanakan agar BUMN malakukan kreatifitas melakukan financial engineering mendapat dana dari pasar dan sekaligus meningkatkan leverage asset. Salah satu yang diusulkan itu adalah sekuritisasi asset. Sekuritisasi asset merupakan salah satu solusi sumber dana diluar APBN membangun insfrastruktur. Tanggal 31 agustus kemarin, Jasa Marga berhasil meluncurkan produk investasi berbasis pendapatan masa depan atau bahasa kerennya Future Revenue Based Securities (FRBS) atas ruas jalan toll yang telah beroperasi.  Total FRBS yang dilempar kepasar memiliki nilai maksimum Rp 2 triliun dengan jangka waktu lima tahun. 

FRBS ini mendapat izin dari OJK dan akan dikembangkan sebagai salah satu instrument pembiayaan, bukan hanya BUMN tapi juga pihak swasta agar juga ikut meramaikan bursa. Saya akan bercerita tetang project derivative value yaitu bagaimana perusahaan di era modern saat ini bisa berkembang pesat karena dukungan finacial resource lewat financial engineering.  Dulu pernah saya pernah punya ide untuk pengembangan koperasi dengan memanfaatkan skema revenue bond tapi OJK tidak menyetujui. Makanya saya bisa maklum betapa sulitnya Jasa Marga menjadi pionir penerbitan FRBS ini. Katanya butuh 9 bulan proses pengurusan izinnya sampai OJK setuju.

Untuk lebih jelasnya bagaimana sekuritisasi asset dapat mempercepat pengembangan bisnis , baik saya beri analogi sebagai berikut: Anda membangun proyek senilai Rp.100 miliar.Sementara anda hanya punya uang Rp.10miliar. Bagaimana dengan kekuragan modal itu? kekurangan itu bisa ada dapat melelui loan dari bank. Tapi umumnya bank tidak mau memberikan pinjaman untuk proyek yang belum ada bukti hasilnya. Mencari mitra juga belum tentu mudah karena kekurangan modal sampai 90%. Kalaupun ada posisi anda akan lemah. 

Lantas bagaimana solusinya?

Proyek itu ada bagi dalam 10 tahap dengan 10 entity.. Tahap pertama anda biayai dari modal sendiri tanpa ada pinjaman darimanapun. Sehingga anda terbebas dari biaya tetap berupa bunga dan keharusan mengangsur. Proyek itu setelah selesai dibangun, langsung dioperasikan dengan memberikan revenue .Diperkirakan 5 tahun, modal sudah kembali. Setelah proyek tahap 1 selesai, anda bisa membangun proyek tahap 2 tapi anda tidak punya uang lagi karena sudah habis. Kalau harus menunggu sampai 5 tahun , tentu tidak mungkin. Bagaimana caranya agar bisa dilanjutkan?

Anda menerbitkan revenue bond dengan jaminan revenue proyek tahap 1 ( PT.A) dan anda jual kepada investor. Dari Revenue bond itu anda dapat LTV sebesar 100% atau Rp.10 miliar dengan tennor 8 tahun. Dana hasil penjualan revenue bond itu anda gunakan untuk membangun proyek tahap 2 ( PT. B). Setelah proyek tahap 2 ( PT.B) selesai dibangun, Asset proyek tahap 1 ( PT.A) anda jaminkan dengan menerbitkan CMO melalui pasar modal. Hasil penjualan CMO itu anda gunakan untuk membangun tahap 3 ( PT. C). Setelah proyek tahap 3 ( PT.C) selesai dibangun, revenue proyek tahap 2 ( PT.B ) anda gunakan untuk membangun proyek tahap 4 ( PT.D ) dengan cara menerbitkan revenue bond. Setelah proyek tahap 4 ( Pt. D ) selesai dibangun maka asset proyek tahap 2 ( PT.B ) anda jaminkan dengan skema CMO untuk membangun proyek E. Begitu seterusnya... 

Setelah 10 kali putaran maka ke 10 perusahaan (ABCDEFGHIJK) itu anda gabung dalam satu holding untuk masuk bursa. Hasil penjualan saham itu digunakan untuk melunasi seluruh hutang yang ada. Ilustrasi diatas dikenal dengan istilah project derivative value. Atau harta bisa beranak pinak sendiri. Mengapa ?karena modal pertama memberikan bukti dan keyakinan bagi pihak lain bahwa proyek itu layak. Skema pembiayaan ini cocok untuk pembangunan property seperti super block atau pembangunan jalan Toll atau pembangkit listrik atau bandara. Dimana revenue pasti dan pembangunan bisa dibuat beberapa tahap untuk memungkinkan modal di leverage berkali kali.

KESIMPULAN
Apa yang dilakukan pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN yang khusus melaksanakan program pembangun infrastruktur, memberikan fasilitas VGF ,  menciptakan beragam produk investasi adalah agar kekurangan APBN dapat ditutupi melalui skema leverage ini. Artinya proyek itu dibiayai melalui sistem keuangan dimana melibatkan Asset Management, Project Management, Fund Manager dan perbankan, bursa. Penyertaan modal pemerintah itu hanya trigger untuk terjadinya financing scheme yang di back up investor institusi, yang pasti aman dari intervensi dibandingkan dengan private investor.