KEBIJAKAN IBU SUSI ?

Ada yang menyentak kesadaran semua pihak? " Kita terlalu lama memunggungi laut. Padahal kekayaan kita yang sanga luar biasa itu ada justru di laut" Demikian cuplikan pidato Jokowi usai di lantik sebagai Presiden. Itu menyadarkan semua pihak. Bahwa kita semua sudah mengabaikan karunia Tuhan yang begitu besar kepada negeri ini. Kita juga lupa bahwa kita di takdirkan sebagai negara bahari dengan luas laut lebih luas dari darat. Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. 

Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Setelah itu , Ibu Susi atas mandat penuh sebagai Menteri kelautan menegakan hukum di teritori laut Indonesia agar jangan ada lagi kapal asing menjarah laut kita yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia. Ada sekitar Rp. 30 triliun nilai ikan Indonesia berhasil di selamatkan dari jarahan kapal asing. 

Dengan penegakan hukum yang keras ini maka memberi peluang nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dan peningkatan harga ekspor. Saat sekarang nilai tukar produksi perikanan sudah diatas 109%. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar Rp 357,88 miliar, naik 463% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 77,47 miliar.Ibu Susi memang berhasil dengan upaya penegakan hukum tersebut.

Tapi what next ?

Faktanya sampai saat sekarang belum nampak kerja nyata ibu Susi dalam hal optimalisasi produksi perikanan budi daya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan; sehingga belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan; belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi; belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur; lemahnya peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; lemahnya peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi; tidak adanya peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Setelah 3 tahun kabinet bekerja belum menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber devisa utama. Malah masih kalah dengan penerimaan devisa dari TKW.

Menurut survei BPS (Badan Pusat Statistik) hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sampai kini belum tahu apakah program bu Susi mampu menaikan minat orang untuk masuk dalam usaha perikanan. Setidaknya apakah ada upaya mendorong pertambahan rumah tangga nelayan. Faktanya baru 30% kapasitas produksi nasional dapat di capai. Itupun dengan nilai ekonomi yang rendah. Berbagai kendala peningkatan usaha perikanan mudah diucapkan namun sulit menemukan solusinya ketika bicara anggaran yang tidak kecil. Kemampuan fiskal kita terbatas.

SOLUSI.

Beberapa pengusaha nasional di bidang perikanan sudah menyampaikan keluhan kepada MenKo Maritim soal kendala serius dalam mengambangkan bisnis kelautan di Indonesia. Semua itu karena kebijakan Ibu Susi. Dunia usaha menanti rencana konkrit Ibu Susi untuk menciptakan iklim investasi sektor perikanan dan kelautan yang kondusif. Kalau tidak segera disikapi maka potensi laut hanya sekedar potensi dan tidak ada nilai ekonominya bagi peningkatan penerimaan negara dan petumbuhan ekonomi. Kalaupun ada , nilainya lebih kecil dari sektor lain, padahal potensinya sangat besar. Padahal seharusnya justru di laut kita jaya..