"Ya Umar! Takutlah kepada
Allah dalam memerintah manusia. Jangan takut kepada manusia dalam menjalankan
agama Allah! Jangan berkata berbeda dengan perbuatan. Karena sebaik-baik
perkataan ialah yang dibuktikan dengan perbuatan". Itulah yang dikatakan
oleh Said bin Amr kepada Umar ketika terpilih sebagai khalifah. Umar Bin Khatap
menerima nasehat itu dan membuktikannya ketika berkuasa sebagai khalifah. Dengan
tangannya sendiri Umar Bin Khatap menghukum rajam putranya sampai mati karena
terbukti memperkosa seorang wanita. Tapi kepada seorang budak dari Hathib bin
Balta'ah yang terbukti mencuri onta kabilah Mazinah, Umar membatalkan hukuman
potong tangan. Hanya karena Umar mengetahui bahwa budak itu mencuri karena
kemiskinan dan kelaparan akibat tuannya yang zolim. Umar bahkan menghukum Hathib bin Balta'ah dengan cara ia harus
merasakan lapar dan mengganti onta itu dengan harga dua kalilipat kepada
pemiliknya. Belakangan Said Bin Amr dipilih oleh Umar bin Khatap sebagai
Gubernur Hismsh ( Horm/Syiria) karena yakin Said akan menegakan kebenaran dan
keadilan disana. Semasa menjadi Gubernur , Said dikenal sebagai pemimpin yang
patut dizakati karena miskin tapi berhasil membuat penduduk Horn tertip dan
berkahlak mulia.
Hukum harus ditegakkan namun
para pemimpin atau hakim harus punya hati nurani untuk keadilan itu sendiri dan keteladanan akhlak mulia. Suatu
hari Usamah bin Zaid, ra., datang kepada Rasulullah SAW untuk membantu
membebaskan atau meringankan hukuman bagi seorang wanita Bani Makhzum dari
golongan bangsawan. Rasulullah SAW melihat sikap Usamah seketika marah, seraya
bersabada : " Kau (wahai Usamah) akan membebaskan seseorang dari hukum
yang telah Allah tentukan?! Melihat kejadian itu Rasulullah segera berdiri di
depan khalayak, dan bersabda : "Sungguh orang-orang terdahulu sebelum
kelain dihancurkan ( oleh Allah ) karena bila pemuka mereka mencuri dibebaskan
dari hukum, dan bila orang-orang lemah yang mencuri ditimpakanlah kepada mereka
hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian,
niscaya akan saya potong tangannya. Untuk bersikap seperti ini maka memanglah
pribadi pemimpin dan hakim harus berlandaskan kepada Al Quran yang selalu dalam
tutunan Allah. Tak mungkin ada bagi pemimpin yang hidupnya begitu mencintai
kekuasaan hingga ragu bersikap kebenaran dan mengabaikan kebaikan untuk tegaknya
keadilan.
SBY pernah bertutur dalam
pidatonya pada peringatan Hari Anti Narkoba (2006) bahwa "Saudara ketua Mahkamah Agung, saya sendiri, tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan negara kita, memilih keselamatan generasi kita, generasi muda kita dibandingkan memberikan grasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan bangsa." Tapi anehnya apa yang dikatakan SBY tidak sesuai
dengan perbuatannya. Presiden memberikan grasi kepada pengedar Narkoba agar
terbebas dari hukuman mati dengan alasan hak azazi kemanusian. Tapi kita tidak
pernah mendengar Presiden memberikan grasi kepada orang miskin yang mencuri
karena lapar. Seperti dulu pernah ada seorang nenek yang ketahuan mencuri 3
biji kakao harus mendekam dipenjara. Apakah kemiskinan hingga membuat orang
menjadi pencuri bukan pelanggaran hak azazi kemanusiaan? Apakah hukum dan hak grasi
yang dimiliki presiden tidak punya empati untuk keadilan bagi simiskin? Entahlah.
Yang pasti kita kini tidak hidup dinegeri dimana para pemimpin hidup
berdasarkan Akhlak Al Quran. Kita hidup didunia yang semua ada nilai
transaksional. Hukum dibentuk atas dasar transaksional dan keadilan menjadi
komoditi.
Lantas apakah begitu istimewanya
seorang pengedar narkoba bagi seorang
presiden dan hakim? Semua tahu bahwa
kejahatan bisnis narkoba itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dalam islam ini
katagorikan sebagai kejahatan syirrir yang pantas dihukum mati. Hukum republic ini
juga sudah menegaskan bahwa hukuman mati bagi pengedar. Tapi karena hak grasi
yang dimiliki oleh Presiden yang bisa mengabaikan hukum tertulis maka ini digunakan
oleh jaringan mafia narkoba untuk melobi seluruh saluran birokrasi agar
mendapatkan keringanan hukuman menjadi seumur hidup dan akhirnya bebas karena
waktu. Bagaimanapun public tidak bisa dibohongi bahwa ini ada transaksional
dibalik keputusan grasi itu. Yang pasti ada pihak yang diuntungkan secara
materi akibat keputusan grasi ini. Kita tidak bisa tunjuk hidung siapa itu. Yang
pasti kata dan perbuatan tidak lagi seiring dinegeri ini, hingga hukum benar
benar menjadi komoditi yang diperdagangkan diruang remang remang. Kita bertanya dalam
kebingungan “ Apakah karena system hukum membuat presiden lulusan west point
dan Phd ini menjadi lemah bersikap untuk berkata tidak ketika bawahannya
meminta agar dia menggunakan hak grasinya bagi gembong narkoba? Yakinlah karena itu, citra pemerintah lambat namun pasti akan hancur dihadapan rakyat.
Karena telah luas diketahui,
dimana pada sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, termasuk
kebenaran, kebaikan dan keadilan. Wahana lahirnya kepemimpinan, orang cenderung
percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditas. Pemimpin
yang lahir karena partaipun kadang tak menyadari bahwa dia adalah bagian dari
komoditas. Dan di tengah berisiknya jual beli
itu rasanya tidak adalagi prinsip tentang kebaikan , kebenaran dan
keadilan? Semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada suatu nilai
universal yang menggugah hati dan membentuk akhlak mulia? Ini tidak akan
terjawab dengan benar. Hanya Al Quran dan hadith yang bisa menjawabnya dengan
benar. Bagaimanapun ini bukanlah salah seorang presiden saja. Ini adalah buah
yang kita petik dari kesalahan proses tumbuhnya pohon besar republic ini.
Akarnya bukan agama. Rantingnya bukan budaya . Ini hanya pohon plastic yang
indah tapi tak bernyawa alias fake one.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.