Bentuk lain uang

Hari ini saya dapat presentasi dari teman yang ahli IT. Dia mengawali dengan ungkapan empat hal ,pertama rekayasa nilai, rekayasa transaksi, rekayasa social, rekayasa politik.  Rekayasa nilai adalah mengubah paradigma mengenai nilai itu sendiri. Nilai didasarkan kepada konsesus yang dikendalikan sesuai target yang diinginkan. Contoh, bila satu orang waras dibilang gila oleh 100 orang maka disimpulkan orang itu gila. Rekayasa transaksi adalah merubah paradigm bahwa tidak selalu transaksi menggunakan ukuran uang tapi ukuran lain yang terkendali. Karena uang akrab dengan penilaian subject. Rekaya social adalah memungkinkan secara social terjadi interaksi yang saling ketergantungan karena dasar kemudahan dan kenyamanan. Rekayasa politik, dengan maksud adalah apabila rekayasa nilai terpenuhi maka transaksi akan mudah diterapkan dank arena itu rekayasa social terjadi sesuai agenda yang ditetapkan , dan akhirnya terjadi rekayasa politik  secara otomatis. Jadi ini diawali dengan rekayasa nilai maka terjadi multflier effect terhadap rekayasa transaksi, social dan akhirnya politik

Lantas bagaimana mengawali rekayasa itu ? jawaban dalam presentasi itu adalah memanfaatkan system pembayaran menggunakan Electronic wallet. seperti yang sudah diterapkan di Korea, Jepang, China ( kota kota besar ) dan negara maju lainnya dimana orang bisa melakukan transaksi pembelian ticket pesawat, Ticket Train, Bus, hotel, belanja di 7elevent, wallmart , restoran cepat saji dll dengan menggunakan electronic wallet. System ini tidak ruwet. Sederhana saja. Caranya adalah mengunakan mekanisme pembelian pulsa pra bayar untuk tel cellular. Contoh anda membeli pulsa 1000 point dengan harga Rp. 1 juta rupiah. Ini dicatat oleh operator telephone sebagai prepaid payment namun belum dicatat sebagai penjualan. Artinya pihak pelanggan punya hak tagih kepada operator senilai Rp. 1 juta rupiah. Jumlah ini akan berkurang tergantung pemakaian pulsanya. Lantas bagaimana dengan sisa saldo yang belum terpakai ? Tentu ini masih hak dari pelanggan. Pelanggan berhak untuk menarik uang itu. Namun operator tidak ada waktu untuk mengelola sisa dana yang tersedia itu. Kan,  pekerjaan operator adalah jualan pulsa bukannya management fund.

Nah pengelolaan dana inilah yang akan dijadikan peluang oleh teman ini. Bagaimana bisa dipercaya untuk mengelola dana dari prepaid payment ini ? bukankah tidak mudah meyakinkan operator telp soal ini. Caranya adalah pertama mengakuisi sebagian saham operator telephone melalui bursa. Dengan demikian pengelola dana punya bargain position atau kalau ini sulit dan mahal maka cara kedua ditempuh melalui pembelian bulk atas pulsa selama 1 tahun dengan memberikan jaminan berupa Cash on usage ( COU). Artinya pengelola dana menempatkan jaminan tunai yang hanya dicairkan sesuai dengan jumlah pulsa terpakai. Nah dengan menyediakan COU ini maka pengelola dana berhak membuat rekening khusus dibank ( beberapa bank ) untuk menjamin cross settlement ( penyelesaian silang ) antar rekening khusus itu dengan rekening COU. Ini system antar muka. Jadi hanya permainan debit caredit yang diatur oleh database. Setiap orang melakukan prepaid payment maka rekening khusus akan bertambah saldonya namun rekening COU masih standby sampai orang menggunakan pulsa. Kalau orang tidak mau menggunakan pulsa dan ingin dana itu dipakai untuk belanja barang, tiket, hotel  dan lain lain maka dia dapat melakukannya dengan merchant yang sudah ditetapkan.Ya system IT yang mengatur transaksi ini memang canggih hingga system antar muka dengan rekening khusus dan rekening COU terjadi secara real time tanpa masing masing pihak dapat mengendalikan ( terjadi secara database)

Pengalaman di China, Jepang, Korea, Singapore, Malaysia hampir semua outlet barang maupun jasa bersedia bertransaksi dengan electronic wallet ini. Pada setiap merchant dilengkapi alat khusus yang terhubung dengan rekening khusus pengelola dana. Cross settlement akan terjadi secara otomatis dan lebih cepat dibandingkan dengan debit card atau Credit card. Mengapa ? pertama , tekhnologi ini menggunakan cellular yang dimana saja tersedia jaringannya. Kedua, databasenya sederhana ( tidak memperdulikan orang transaksi apa ) karena hak kendali tetap ada ditangan pihak pelanggan. Ketiga, Transaksi ini direct payment. Artinya settlement terjadi secara rea time tanpa ada outstanding sehingga diperlukan credit settlement seperti credit card. Karenanya dapat dilakukan antar pelanggan untuk transfer dana. Hebatnya lagi electronic wallet ini dapat terjadi diseluruh dunia karena setiap operator telp pasti terhubung dengan opetator lain di luar negeri ( inter-connection ). Jadi akan lebih mudah terjadi inter-connection payment gate way. Apalagi di Negara maju hal ini sudah diterapkan maka tidak sulit menjalin aliansi dengan mereka.

Dengan keberadaan electronic wallet ini maka terjadi perubahan nilai terhadap uang itu sendiri. Transaksi akan diukur berdasarkan point pulsa, bukan uang. Mengapa ? Karena uang berdasarkan nominal yang tertera tapi pulsa tergantung dari value fulsa yang ditetapkan berdasarkan konsesus antar operator. Pengalaman di luar negeri selalu nilainya lebih tinggi dari uang. Ketika terjadi cross border transaksi ( pelanggan Telkmsel bertransaksi di china ( CMCC ) maka kurs yang ditetapkan jauh lebih baik ketimbang dengan transaksi normal atau credit card atau debit card. Mengapa ? karena  walau sifatnya transaksi namun tetap saja dinilai berdasarkan pulsa.( Point ). Dengan demikian akan menguntungkan pelanggan dan merchant. Bila ini mendunia maka kurs mata uang akan terbentuk dua zone, satu zone conventional cash  dan satu lagi zona electronic wallet. Dan  dalam jangka panjang orang akan memilih zona Electronic wallet. Dengan demikian akan terjadi rekayasa social. Uang berlebih tidak lagi dikendalikan bank tapi  oleh sector retail dan real dimana kendali 100 percent ditangan public.

Bila 90% uang  beredar dibawah kendali system ini maka dunia perbankan ribawi tidak akan dengan mudah me-leverage dana nasabah lewat surat berharga pasar uang. Juga tentu tidak akan dibebani cost of fund yang tinggi akibat banjirnya likuiditas. Perbankan harus benar benar bekerja untuk tujuan real dan mendapatkan fee base berdasarkan keahliannya mendukung sector riel. Dan secara politik , bila perputaran dana dikendalikan oleh public maka demokrasi akan semakin kokoh dan pemerintah harus transfarance dalam segala hal.

Jakarta dan MRT?

The Third Steering Committee Meeting antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada 9 oktober lalu. Berita ini menyebar sampai keluar negeri. Dua minggu  kemudian teman saya kirim email berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur DKI khususnya MRT. Sebagai consultant dibidang value engineering , teman ini sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat menerima bantuan dana berupa soft loan dan hibah dari jepang ini. Padahal sebagian besar sumber pembiayaan project ini  55% swasta dan sisanya  45 % bersumber dari public ( Bond ), private investor, APBN,  loan dan hibah dari jepang. Semua tahu bahwa bantuan dari jepang itu tidak gratis. Ini murni business. Yang pasti bahwa jepang punya bargain position menentukan apa yang dia mau sebagai lender MRT tersebut. Terbukti didalam daftar peserta tender project MRT ini semua berasal dari jepang dan indonesia hanya sebagai "pendamping". Menurut saya wajar saja. Ini hanya business. Tapi teman itu menghitung dari sisi value engineering. Dari hitungannya bahwa dana hibah dan soft loan itu dalam jangkan panjang justru menjadi sangat memberatkan bagi project dan pada akhirnya menjadi mahal. Mengapa ? karena project MRT akan dibebani biaya maintenance yang tidak murah dari vendor. Ini akan terus tergantung dengan vendor ( jepang)

Jepang sudah berkomitment untuk memberikan bantuan dana untuk project MRT sebesar 120 MIliya Yen berupa soft loan dan hibah. Menurut teman saya bahwa namanya project soft loan dan hibah sarat dengan korupsi berupa mark up. Soal ini jepang berpengalaman di Indonesia dan ahli menyemir pejabat. Baiklah, seandainya JOKOWI berkeberatan dengan biaya yang mahal ini dan akhirnya mengeluarkan jepang dari project ini. Lantas dari mana sumber pendanaannya? Akankah swasta betul betul punya  komitmen untuk membiayai project ini? Apakah ada bank dalam negeri yang berani ambil resiko mendanai project ini? Mungkinkah private investor berani menempatkan dananya dalam project ini? Demikian tanya saya. Karena melihat situasi dan kondisi moneter global yang tidak kondusif untuk menggalang mega dana ini. Teman itu menjelaskan dalam emailnya bahwa financial resource untuk project infrastruktur masih terbuka lebar asalkan ada jaminan kepastian hukum dan system pengelolaan yang professional.  Skema pembiayaan yang ditawarkannya adalah inkind loan ( Non Cash Loan/NCL). Inkind loan adalah pinjaman yang diberikan oleh private investor atau lembaga keuangan dalam bentuk barang atau project jadi. Dengan skema inkind loan ini memungkinkan pembangunan project dapat transfarance dan memenuhi risk management compliance.

Skema inkind loan itu sederhana saja, kata teman itu. Pihak  Pemilik project ( BUMD ) menunjuk Asset Management dan Project Management untuk mengorganisir penggalangan dana. Penyandang dana tidak mengeluarkan dana kepada project tapi memberikan jaminan pembayaran ( payment guarantee ) dalam bentuk Letter of credit kepada EPC ( engineering, Procurement , contractor ). Jaminan ini sifatnya bersyarat, yang akan dicairkan bila project selesai dibangun. Hal ini masuk akal karena mana ada yang mau kasih dana bila project hanya berupa mimpi dan studi. Berdasarkan payment guarantee ini , pihak EPC akan mengajukan kredit kontruksi kepada bank atau bisa juga dengan skema bagi hasil melalui bank syariah. Pihak bank memberikan kredit kontruksi ini tentu memperhatikan qualifikasi EPC nya. BIla EPC tidak qualified maka pasti di tolak oleh bank. Artinya hanya EPC yang bermutu dan qualified dari sisi perbankan yang bisa mengerjakan project ini.  Dengan begitu project akan aman dari kontraktor petualang.  Setelah project selesai EPC akan mencairkan payment guarantee tesebut untuk melunasi hutangnya. Setahun beroperasi, BUMD sebagai pemilik project dapat menerbitkan revenue bond ( seperti SUKUK) dan menjualnya kepada public. Hasil penjualan itu untuk membayar hutangnya kepada penyandang dana inkind loan. Tiga tahun kemudian, BUMD melakukan IPO untuk melunasi revenue bond itu atau mengajukan conversi bond dengan saham. Selanjutnya pemilik project adalah public dan pengguna project juga public. BUMD hanya pengelola untuk dan atas nama public.

Walau project ini volume nya sangat besar namun pengerjaannya tidak mungkin sekaligus. Tentu bertahap. Melalui inkind loan tersebut diatas , setiap tahapan selesai langsung dioperasikan untuk menghasilkan cash ini dan sekaligus meningkatkan performance financial project agar terjadi project derivative value untuk mendapatkan sumber pendanaan tahap berikutnya sampai akhirnya semua tahapan selesai. Artinya untuk nilai project sebesar Rp. 420 triliun , sebetulnya diperlukan dana pendorong hanya sebesar Rp. 12 triliun atau kurang lebih 3 persen. Selebihnya cash flow project itu sendiri yang akan menjadi trigger pembiyaan project. Tidak perlu kawatir mengenai sumber dana. Kata teman saya. Sumber dana dalam negeri khususnya perbankan nasional dan lembaga keuangan  sangat mampu untuk menggalang dana tanpa harus menggunakan dana APBD atau APBN. Jadi sudah benar bila JOKOWI harus meninjau ulang project MRT. Itu bukan berarti JOKOWI menolak project itu dibangun tapi ingin agar project tersebut dimasa depan tidak membebani rakyat. Caranya harus smart untuk membela kepentingan rakyat tanpa harus didikte oleh asing.

Agar inkind loan ini dapat terlaksana tentu membutuhkan organisasi pembangunan yang professional dengan melibatkan jasa keahlian dibidang Project Management, Contractor, Procurement, Asset Management. Semua keahlian itu ada di Indonesia , khususnya dibawah BUMN. BUMN Indonesia dibidang EPC ( engineering, procurement, contracting) rata rata sudah berkelas dunia dan listed di Bursa Begitupula dengan industry rekayasa untuk Kereta api seperti INKA dinilai mampu asalkan diberi kesempatan. Begitulah dengan Lembaga Electronica Nasional mampu menyediakan system berbasis electronic untuk MRT. Sebagaimana China, bahwa setiap ada mega project maka itu merupakan kesempatan besar bagi BUMN untuk menunjukan kemampuannya dan sekaligus sebagai wahana on the job training untuk menjadi BUMN berkelas dunia. Untuk itu BUMN harus menjadi Main- contractor bukannya menjadi subcontractor atau hanya sebagai pendamping kontraktor jepang. Untuk itu diperlukan dukungan politik dari pemerintah baik pusat maupun DKI agar pembangunan tidak hanya sekedar menyediakan sarana tapi juga memperkuat kemampuan untuk mandiri dalam jangka panjang, baik dana maupun tekhnologi. Disinilah peran Dahlan Iskan untuk bergandengan tangan dengan JOKOWI mengawal mega project MRT untuk kejayaan bangsa.

Hak Grasi Presiden

"Ya Umar! Takutlah kepada Allah dalam memerintah manusia. Jangan takut kepada manusia dalam menjalankan agama Allah! Jangan berkata berbeda dengan perbuatan. Karena sebaik-baik perkataan ialah yang dibuktikan dengan perbuatan". Itulah yang dikatakan oleh Said bin Amr kepada Umar ketika terpilih sebagai khalifah. Umar Bin Khatap menerima nasehat itu dan membuktikannya ketika berkuasa sebagai khalifah. Dengan tangannya sendiri Umar Bin Khatap menghukum rajam putranya sampai mati karena terbukti memperkosa seorang wanita. Tapi kepada seorang budak dari Hathib bin Balta'ah yang terbukti mencuri onta kabilah Mazinah, Umar membatalkan hukuman potong tangan. Hanya karena Umar mengetahui bahwa budak itu mencuri karena kemiskinan dan kelaparan akibat tuannya yang zolim. Umar bahkan menghukum  Hathib bin Balta'ah dengan cara ia harus merasakan lapar dan mengganti onta itu dengan harga dua kalilipat kepada pemiliknya. Belakangan Said Bin Amr dipilih oleh Umar bin Khatap sebagai Gubernur Hismsh ( Horm/Syiria) karena yakin Said akan menegakan kebenaran dan keadilan disana. Semasa menjadi Gubernur , Said dikenal sebagai pemimpin yang patut dizakati karena miskin tapi berhasil membuat penduduk Horn tertip dan berkahlak mulia.

Hukum harus ditegakkan namun para pemimpin atau hakim harus punya hati nurani untuk keadilan itu sendiri dan keteladanan akhlak mulia. Suatu hari Usamah bin Zaid, ra., datang kepada Rasulullah SAW untuk membantu membebaskan atau meringankan hukuman bagi seorang wanita Bani Makhzum dari golongan bangsawan. Rasulullah SAW melihat sikap Usamah seketika marah, seraya bersabada : " Kau (wahai Usamah) akan membebaskan seseorang dari hukum yang telah Allah tentukan?! Melihat kejadian itu Rasulullah segera berdiri di depan khalayak, dan bersabda : "Sungguh orang-orang terdahulu sebelum kelain dihancurkan ( oleh Allah ) karena bila pemuka mereka mencuri dibebaskan dari hukum, dan bila orang-orang lemah yang mencuri ditimpakanlah kepada mereka hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, niscaya akan saya potong tangannya. Untuk bersikap seperti ini maka memanglah pribadi pemimpin dan hakim harus berlandaskan kepada Al Quran yang selalu dalam tutunan Allah. Tak mungkin ada bagi pemimpin yang hidupnya begitu mencintai kekuasaan hingga ragu bersikap kebenaran dan mengabaikan kebaikan untuk tegaknya keadilan.

SBY pernah bertutur dalam pidatonya pada peringatan Hari Anti Narkoba (2006) bahwa "Saudara ketua Mahkamah Agung, saya sendiri, tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan negara kita, memilih keselamatan generasi kita, generasi muda kita dibandingkan memberikan grasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan bangsa."  Tapi anehnya apa yang dikatakan SBY tidak sesuai dengan perbuatannya. Presiden memberikan grasi kepada pengedar Narkoba agar terbebas dari hukuman mati dengan alasan hak azazi kemanusian. Tapi kita tidak pernah mendengar Presiden memberikan grasi kepada orang miskin yang mencuri karena lapar. Seperti dulu pernah ada seorang nenek yang ketahuan mencuri 3 biji kakao harus mendekam dipenjara. Apakah kemiskinan hingga membuat orang menjadi pencuri bukan pelanggaran hak azazi kemanusiaan? Apakah hukum dan hak grasi yang dimiliki presiden tidak punya empati untuk keadilan bagi simiskin? Entahlah. Yang pasti kita kini tidak hidup dinegeri dimana para pemimpin hidup berdasarkan Akhlak Al Quran. Kita hidup didunia yang semua ada nilai transaksional. Hukum dibentuk atas dasar transaksional dan keadilan menjadi komoditi.

Lantas apakah begitu istimewanya  seorang pengedar narkoba bagi seorang presiden dan hakim?  Semua tahu bahwa kejahatan bisnis narkoba itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dalam islam ini katagorikan sebagai kejahatan syirrir yang pantas dihukum mati. Hukum republic ini juga sudah menegaskan bahwa hukuman mati bagi pengedar. Tapi karena hak grasi yang dimiliki oleh Presiden yang bisa mengabaikan hukum tertulis maka ini digunakan oleh jaringan mafia narkoba untuk melobi seluruh saluran birokrasi agar mendapatkan keringanan hukuman menjadi seumur hidup dan akhirnya bebas karena waktu. Bagaimanapun public tidak bisa dibohongi bahwa ini ada transaksional dibalik keputusan grasi itu. Yang pasti ada pihak yang diuntungkan secara materi akibat keputusan grasi ini. Kita tidak bisa tunjuk hidung siapa itu. Yang pasti kata dan perbuatan tidak lagi seiring dinegeri ini, hingga hukum benar benar menjadi komoditi yang diperdagangkan diruang remang remang. Kita bertanya dalam kebingungan “ Apakah karena system hukum membuat presiden lulusan west point dan Phd ini menjadi lemah bersikap untuk berkata tidak ketika bawahannya meminta agar dia menggunakan hak grasinya bagi gembong narkoba? Yakinlah  karena itu, citra pemerintah lambat namun pasti akan hancur dihadapan rakyat.

Karena telah luas diketahui, dimana pada sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, termasuk kebenaran, kebaikan dan keadilan. Wahana lahirnya kepemimpinan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditas. Pemimpin yang lahir karena partaipun kadang tak menyadari bahwa dia adalah bagian dari komoditas. Dan di tengah berisiknya jual beli  itu rasanya tidak adalagi prinsip tentang kebaikan , kebenaran dan keadilan? Semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada suatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk akhlak mulia? Ini tidak akan terjawab dengan benar. Hanya Al Quran dan hadith yang bisa menjawabnya dengan benar. Bagaimanapun ini bukanlah salah seorang presiden saja. Ini adalah buah yang kita petik dari kesalahan proses tumbuhnya pohon besar republic ini. Akarnya bukan agama. Rantingnya bukan budaya . Ini hanya pohon plastic yang indah tapi tak bernyawa alias fake one.

Pemimpin, Birokrat, Anggaran.

Kemarin saya bertemu dengan teman yang kebetulan dia bekerja di Badan yang khusus membuat perencanaan nasional. Saya bertanya bila ada program pembangunan satu project maka  bagaimana proses sampai project itu jadi.  Pertama tama , menurutnya rencana disusun oleh instansi , Ketika rencana ini disusun muatan biaya didalam rencana itu akan nampak sebagai berikut : biaya anggota team ( panitia pembangun) termasuk honor, biaya rapat, biaya study, biaya asistensi. BIaya ini umumnya mudah diperbesar. Tapi yang penting pos anggaran ini harus tersedia terlebih dahulu. Setelah itu, tahap kedua, adalah menghitung kebutuhan anggaran project. Pada anggaran project ini pos segala biaya yang tidak berhubungan langsung dengan project diperhitungkan. Karena maklum untuk bisa teralokasinya anggaran project harus ada dukungan dari DPR/D dan instansi pengawas serta otoritas anggaran. Para mereka ini harus kebagian jatah. Memang secara resmi tidak ada pos anggaran untuk mereka namun termuat didalam anggaran project lewat mark up. Dari itulah nilai anggaran yang akan tercantum dalam rencana belanja modal.

Dari proses ini,  realisasi belanja modal hanya mencapai 70 % setahun. Artinya anggaran untuk pengeluaran yang berhubungan dengan team pelaksana ( panitia)  umumnya habis terpakai dan sisanya yang  berkaitan dengan realisasi kerja yang akan dirasakan langsung oleh rakyat umumnya  tertunda alias melambat. Mengapa terlambat ? ya para pelaksana project takut ambil resiko hukum. Seperti masalah pembebasan lahan yang selalu dijadikan alasan atau alasan lemahnya koordinasi dengan instansi terkait atau masih diperlukan payung hukum untuk kelancaran project itu.  Yang jadi masalah saat ini adalah dari Rp1.435,4 T total APBN  namun porsi anggaran (APBN-P 2012) belanja modal adalah sebesar Rp 168,7 triliun, atau tidak lebih 12 %. Selebihnya habis untuk belanja rutin yang berkaitan dengan Belanja Pegawai, Barang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan penambahan asset atau jasa yang bisa delivery pemerintah kepada rakyat. Artinya sangat banyak pos anggaran disemua lini yang bisa dipangkas untuk dialihkan keproject nyata.

Saya sempat tersentak mendengar ilustrasi singkat dari teman itu. Ya, andaikan bisa dihemat sebesar 30% saja dari total APBN maka ada lebih dari Rp, 400 trilun yang bisa digunakan untuk belanja modal. Mengapa selama ini tidak terpikirkan untuk dihemat ? Bahwa menurutnya ini disebabkan kebebasan mengajukan anggaran pada setiap instansi. Sementara Kementrian Keuangan tidak mempunyai kemampuan lebih menilai usulan project itu. Apalagi kadang sebelum project diajukan, lobi dengan DPR sudah dilaksanakan untuk menekan Otoritas anggaran. Apakah bisa anggaran itu dihemat ? tanya saya.Bisa ! Jawabnya tegas. Bagaimana ? Ya, tergantung Pemimpinnya. Birokrat hanya mengikut apa kata pemimpinnya. Ambil contoh, anggaran Pelantikan Gubernur DKI awalnya dianggarkan sebesar Rp. 1,2 miliar bisa turun menjadi Rp. 500 juta. Bahkan di Solo menghapus anggaran pelantikan walikota. Juga dulu , lanjutnya, ketika awal reformasi di zaman Habibie, Gus Dur, Megawati , APBN kita tidak sebesar saat ini. Jumlah birokrat dimasa itu dengan sekarang perbandingannya tidak begitu besar. Namun anggaran yang kecil itu tidak membuat pemerintah Gus Dur, Megawati, Habibie tidak bisa kerja. Birokrasi tetap jalan.

Menurutnya , secara system penghematan dapat dilakukan dengan mengurangi pos anggaran software yang berkaitan dengan anggaran pelayanan dan kebijakan. BIaya rapat, biaya study , biaya dinas, Perjalanan dinas dan lainnya dikurangi atau bila perlu pembangunan kantor baru atau mempercantik gedung baru tidak dijadikan prioritas. Dana tersebut alihkan kepada anggaran hardware agar  setiap tahun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pemerintah terus bertambah yang bisa dirasakan oleh rakyat. Artinya harus ada mindset baru dari para birokrat untuk fokus pada peningkatan PMTB. Mereka harus professional dan amanah dalam menyusun dan melakukan penilaian atas project yang diusulkan. Disamping itu Kementrian Keuangan harus pula punya kemampuan diatas rata rata  untuk memastikan anggaran yang diajukan oleh instansi memang layak dimasukan dalam anggaran dan dibahas oleh DPR yang anggotanya amanah. Instansi semacam kantor pelayanan umum yang berbentuk loket  seperti kantor pajak, bea cukai, pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), perizinan industri, investasi, perdagangan, kependudukan dan lain lain lebih baik berkonsentrasi pada perbaikan pelayanan melalui system IT yang cepat dan hemat. E government juga bisa diterapkan agar mengurangi pemborosan anggaran project pembangunan dengan biaya besar yang outputnya ‘hanya’ kertas yang kegunaannya sangat minimal.

Para birokrat itu memang cerdas dan hebat membuat program kerja  berdasarkan tekhnis akademis, yang sengaja menghitung masalah begitu besar agar dana semakin besar berputar putar diatara mereka dan  menyisakan sedikit anggaran untuk rakyat.  Para pemimpin dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota , anggota DPR/D yang dipilih oleh rakyat harus tampil didepan memaksa birokrat agar berubah dari birokrat menjadi meritokrat. Keteladanan hidup sederhana , amanah dari pemimpin sangat penting agar menginspirasi birokrat tidak rakus. Sikap dan kebijakan pemimpin sangat menentukan agar APBN/D dapat berfungsi optimal. Anggaran tidak berkurang, kata teman saya, yang ada hanya pengalihan dana penghematan itu untuk terbangunnya infrastruktur ekonomi dan social. Agar roda perekonomian nasional dapat  bergerak efektif dan efisien untuk meng eskalasi pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran. Pada gilirannya akan meningkatkan pemasukan pajak untuk memperkuat fungsi social APBN demi tagaknya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk birokrat. 

Bo Xilai

Ada lima hal yang membinasakan manusia, demikian kata Iblis kepada Nabi Nuh. Namun hanya dua yang akan Iblis beri tahu kepada Nuh. Bahwa pertama, sifat sombong.  Karena sifat sombong inilah , Iblis dilaknat oleh Allah. Kedua, sifat tamak. Karena sifat tamak inilah yang membuat Adam tersingkir dari Sorga padahal  Adam telah mendapatkan segala galanya di sorga kecuali buah Qalbi. Kedua sifat ini bersumber dari harta dan Ilmu. Harta dan llmu sejalin senafas dengan kekuasaan.  Hal inilah yang dapat saya simpulkan dalam dialogh dengan teman dari Beijing ketika dia bercerita tentang tersingkirnya Bo Xilai dari ring satu kekuasaan di China. Menurut teman itu bahwa Bo bukanlah pejabat biasa di China disamping itu memang dia putra dari Pendiri PKC yang paling berpengaruh di China. Ayahnya Bo Yibo dikenal sebagai Delapan Dewa era Dengxiaoping. Bo yang lulusan Universitas Peking mengawali karirnya di PKC tahun 1980 dan sejak itu karirnya melesat dengan cepat.  Naiknya Bo kepuncak piramida kekuasaan itu bukanlah hal yang mudah. Prestasi demi prestasi harus diraihnya dalam berkompetisi menjadi elite di China.

Bo pernah menjabat sebagai Walikota  Dailan. Selanjutnya mengantarnya  menjabat sebagai gubernur provinsi Liaoning. Posisi berikutnya( 2004-2007) duduk dalam jajaran Kabinet sebagai Menteri perdagangan. Pada tahun 2007, ia diangkat sebagai Sekretaris PKC  wilayah barat daya dan masuk dalam jajaran elite anggota 25  Politbiro PKC. Bo dikenal sebagai pejabat yang sangat populis, kata teman itu. Juga sebagai pejabat yang mengkapanyekan nilai nilai Maozedong dikalangan generasi muda China untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kesederhanaan yang berpihak kepada rakyat. Sebagai Pemimpin PKC wilayah Barat Daya China, dia dikenal sukses membasmi kejahatan terorganisir termasuk korupsi. Keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung asalkan para pejabat dapat hidup bersih, jujur dan transfarace. Sehingga selangkah lagi Bo dipastikan akan masuk dalam Sembilan keanggotaan PKC yang paling berpengaruh. Karena tahun ini dari Sembilan keaggotaan yang ada, tujuhnya akan pension. Bo, qualified untuk mengisi jabatan itu. Namun, lanjut teman saya , public terkejut dengan skandal istri Bo yang dituduh membunuh mitra businessnya Neil Heywood. Publik bertanya tanya ada apa sebenarnya? Benarkah istri Bo terjun dalam business? business apa? dari mana dia dapatkan modal dan akses ? 

Sebetulnya kematian Neil Heywood sudah berlangsung lama, yaitu ketika Bo menjabat sebagai walikota. Hasil otopsi yang dilakukan pemerintah inggeris membuktikan bahwa Neil Hewood yang ditemukan mati di salah satu hotel di Chongqing bukanlah karena terlalu banyak minum alcohol tapi karena diracun. Para pejabat senior kepolisian Chongqing berusaha menutup nutupi kasus ini. Maklum semua pejabat senior Kepolisian , Hakim di Chongqing adalah orang orang Bo Xilai . Namun karena Pemerintah Inggeris terus mendesak agar kasus ini dituntaskan maka akhirnya team dari Beijing diterjunkan untuk melakukan penyelidikan. Konon katanya penyelidikan itu meluas tidak hanya sebatas kasus kematian Heywood tapi juga masalah KKN semasa Bo berkuasa diwilayah Barat Daya. Kepala Polisi Chongqing , Wang berusaha melarikan diri dari penyelidikan  ini dengan meminta suaka di Konsulat AS di Chendu tapi gagal. Ini sangat fatal bagi Bo karena gagal membina bawahannya untuk tidak berkhianat kepada Negara. Keempat Pejabat Tinggi Kepolisian diberhentikan dan dikenakan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti melindungi istri Bo. Di pengadilan -Gu Kailai- , istri Bo mengakui kesalahannya bahwa dia meracun Heywood karena alasan hubungan bisnis yang gagal dan Heywood mengancam putranya.

Tahun ini adalah tahun pergantian Presiden di China. Isyu yang mucul ditengah rakyat China adalah kehidupan glamor para keluarga pejabat tinggi China. Tampilnya photo di jejaring social akan kehidupan glamor putra Bo Xilai yang kuliah di Harvard University. Peristiwa kecelakaan Ferarry  yang dikendarai Ling Gu (23), putra dari Kepala Politbiro Partai Komunis China, Ling Jihua. Rakyat China tahu bahwa Ling Johua adalah orang kepercayaan dari Presiden Hu JIntao. Rakyat China mempertanyakan darimana seorang anak muda bisa punya uang begitu banyaknya membeli mobil mewah dan hidup glamor di luar negeri. Tentu ini mengarahkan kepada orang tuanya yang duduk dipiramdia puncak kekuasaan di China. Padahal masih banyak rakyat China yang hidup dibawah garis kemiskinan. Secara diam diam ini menjadi pembicaraan public. Bagi pemerintah China yang berjanji untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan jujur, isyu ini bukan hal yang sederhana. Sangat senisitif. Itu sebabnya Ling Jihua diberhentikan dari jabatannya dan pada tanggal 28 september Bo Xilai diberhentikan dari Partai Komunis China. Bo didakwa melakukan tindakan korupsi dan mungkin nasipnya akan sama dengan istrinya yang dijatuhi hukuman mati. Itulah harga dari kesombongan dan tamak sebagai akibat kekuasaan yang dibangun dari keculasan. Demikian teman itu menyimpukan.

Hal yang paling menakutkan bagi PKC  adalah kecemburuan social terutama kepada elite penguasa. Maklum saja ini Negara dengan satu Partai yang mana hampir semua lini kekuasaan dari  lurah sampai ke Presiden , pejabat BUMN, yudikatif,  dipegang oleh anggota Partai dan ini sangat beresiko akan gejolak bila keadilan social tidak tegak. China punya pengalaman cukup soal ini.  Jatuhnya dua pejabat tinggi China karena keluarganya hidup glamor sudah cukup membuktikan adanya tindakan korupsi.Bahkan  beberapa hari lalu ada pejabat yang tertangkap kamera TV tertawa ketika mengunjungi  tempat kecelakaan Bus yang menewaskan 39 penumpang , langsung dicopot jabatannya karena mendapat protes dari rakyat bahwa pejabat itu tidak punya empati.  Tentu secara politik ini pelajaran bagi semua pemimpin China bahwa mereka harus jadi teladan sebagai orang yang bersih, jujur dan berempati dan hidup sederhana. Dipastikan Xi Jinping akan menggantikan Hu Jintao dalam pemilihan presiden pada musim gugur mendatang. Agenda terbesar bagi China kedepan adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan perang anti korupsi harus semakin efektif.