SIPIL dan Militer ?

 

"Di sini ada kekeliruan dan kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan, oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (28/7/2023). "Pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tak bisa ditawar, dan bisa kita lihat siapa pun yang bersalah ada punishment-nya. “ Nah tahu artinya? KPK melaksanakan hukum tapi tidak taat hukum. Mengapa ?

Sesuai UU merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ada empat peradilan, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. ”Peradilan militer khusus anggota militer. Ketika melibatkan militer dalam perkara sipil, maka (penegak hukum) sipil harus menyerahkan kepada militer,” Kata  Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda Agung Handoko . Jadi aneh saja kalau sampai KPK tidak tahu aturan ini. Dan begitu beraninya umumkan tersangka lewat media massa tanpa ada hak menentapkan tersangka.

“Engga usah sekolah tinggi untuk tahu bahwa KPK berpolitik. “ kata teman. “ Engga mungkin khilaf. Kalau tidak ada pesanan politik, tidak mungkin KPK berani. Bisa jadi KPK melaksanakan agenda politik untuk menekan TNI dalam konstelasi politik menuju 2024.. Dan lupa bahwa TNI itu tidak tunduk dan patuh kepada Pemerintah. TNI itu alat politik negara, bukan alat presiden dan bukan alat partai. Kesetiaan TNI kepada UU, bukan kepada lembaga kekuasaan. Bukankan itu yang kita inginkan ketika UU TNi disahkan. Agar TNI tidak berpolitik. “ Lanjut teman.

Kalau melihat perbedaan data survey antara Ganjar, Prabowo dan Anies, memang tidak ada satupun calon mendapatkan elektabilitas diatas 50%. Jadi peran TNI sangat menentukan pada Pemilu 2024. Maklum jaringan TNI, Babinsa ada diseluruh indonesia sampai ke daerah terisolir dan pulau terluar. Hanya mereka yang punya infrastruktur untuk mengamankan kota suara dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke KPUD. Karenanya wajar saja ada upaya untuk menekan TNI agar masuk arus politik.

“ Tapi menurut saya, caranya kampungan. “ kata teman. “ Emang mereka pikir siapa mau atur peran TNI. Gus Dur yang didukung umat islam aja milih lengser suka rela. Hanya karena TNI tidak mau backup konflik politik lembaga presiden dan DPR. “ Lanjut teman. Mending semua partisan menuju 2024, focus perkuat barisan internal dan akar rumput. Bertarung ajalah secara fairplay. Engga usah bikin suasana politik jadi gaduh, apalagi bikin TNI tersinggung

***

20 tahun lalu, tepatnya pada 3 Juli 2003, terjadi peristiwa Bawean. Lima pesawat tempur F-18 Hornet Angkatan Laut AS melintasi perairan Indonesia di atas Pulau Bawean, Jawa Timur. Kelima F-18 Hornet direspons dengan pengerahan dua jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Dua F-16 ini yakni Falcon 1 TS-1603 dengan kru Kapten Ian/Kapten Fajar dan Falcon 2 TS-1602 dengan kru Kapten Tonny/Kapten Satriyo.

Pada pukul 17.25, Falcon 1 terlibat manuver jarak dekat dengan dua F-18 Hornet karena mereka mengambil posisi menyerang dan posisi Falcon 1 terancam. Falcon 2 mengambil posisi sebagai support fighter. Falcon 1 melihat satu kapal fregat Angkatan Laut (AL) AS berlayar ke arah timur. Dengan ketenangan tinggi, dua penerbang tempur TNI melakukan rocking the wing untuk menyatakan bahwa Falcon 1 tidak mengancam. Namun dengan tegas minta kepada 5 pesawat tempur AS itu keluar dari perairan Indonesia. Tanpa banyak tanya, 5 pesawat tempur AS itu keluar.

Anda bisa bayangkan. Tanpa perhitungan inteligent dan skill prima, kepemimpinan nasional yang kuat, mana mungkin panglima TNI begitu berani perintahkan dua pilot tempurnya berhadapan dengan 5 pesawat tercanggih milik AS negara adidaya. Teman saya cerita, Megawati marah besar ke AS soal kasus Bawean itu. Desember 2003, Megawati keluarkan IMF dari Indonesia. Padahal paska kejatuhan Soeharto, kontrol AS terhadap Indonesia dilakukan lewat IMF. SBY melanjutkan kebijakan Megawati dengan melunasi hutang ke IMF.

Di Hotel Syahid tahun 2003 saat RUU TNI akan diajukan ke DPR, saya diskusi dengan teman. Tuntutan demokrasi untuk mereformasi TNI tidak bisa menjadikan TNI sebagai domain publik yang harus tunduk dengan sistem keterbukaan. Suka tidak suka, posisi Indonesia itu sangat strategis diantara kepentingan global. Maklum Indonesia berada di kawasan equatorial. berada di antara Benua Asia dan Benua Australia,  di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 2/3 reute perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia.

Apalagi dalam dunia yang terbuka sekarang, terutama bagi negara demokrasi, kerahasiaan sistem pertahanan militer satu negara tetap dipertahankan. KPK dan BPK tidak bisa masuk ke sistem anggaran level 3 di TNI. Karena perang terbuka mungkin saja tidak se ekspansif era sebelumnya. Tapi perang proxy terus terjadi. Bayangkan saja. Kalau sistem demokrasi memberikan hak kepada sipil untuk tahu isi perut Militer, bisa saja informasi penting tentang kekuatan militer diketahui asing. Data dan informasi itu bisa saja menekan kekuatan diplomasi sipil dalam hubungan regional dan international.

Buah kecerdasan pendiri bangsa ini adalah konstitusi politik bebas aktif. Sehingga Indonesia bisa terus mempertahankan geopolitiknya tanpa terjebak dengan kekuatan Barat dan Timur atau Utara Selatan. Walau geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis negara besar lainnya tapi pemimpin kita sejak era Soekarno sampai Jokowi bisa mengkapitalisasi geostrategis negara lain itu untuk kepentingan nasional.

Demokrasi bukan berarti hegemoni sipil terhadap militer. Suka tidak suka, sistem politik kepartaian belum mampu mendidik kader yang negarawan dan bela negara dalam konstelasi politik global terutama menghadapi perang asismentris. Adalah konyol memberikan peluang sipil sangat besar mengendalikan militer. Itu bukan saja merugikan demokrasi tetapi juga merugikan kepentingan nasional. Pahami itu

Memaknai kunjungan Jokowi ke Beijing.

 

Upaya politik luar negeri Indonesia terkesan lemah terutama dalam menjaga sikap non blok dan bebas aktif. Pemerintah Jokowi tidak cukup smart mengelola geopolitik Indonesia terhadap geostrategis China dan AS. Ini sangat berbahaya. Kalau terjadi konflik bersenjata antara China dan AS, itu akan terjadi diteras rumah kita. Yang korban duluan yang kita sendiri.  

China meminta ASEAN bersikap tegas atas kenetralannya di kawasan Indopacific. Mengapa ? Saat sekarang hubungan AS dan China sedang memanas. Terutama sejak AS menindak lanjuti AUKUS- kerjasama pertahanan AS, Inggris dan Australia- AS berjanji akan memberikan bantuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Kementerian Luar Negeri RI hanya meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan safeguard IAEA. Itu tidak memuaskan China.   Sementara bagi AS, sikap Jokowi menjadikan proyek komersial Kereta cepat dalam kuridor APBN (G2G) membuat AS menilai Indonesia tidak netral terhadap sikapnya.

Ya wajar saja AS balas. Dalam rogram Just Energy Transition Partnership pada G20, AS  berjanji akan memberikan bantuan US$ 20 miliar kepada Indonesia untuk mengganti Pembangkit listrik batubara ke energi ramah lingkungan. Hingga kini belum cair sejak kesepakatan KTT G20 Bali November 2022 lalu. Sikap yang terkesan mempermalukan Indonesia.  Kemungkinan kontrak pengadaan pesawat F-15 eagle juga akan batal. Lender engga mungkin berani memberikan pinjaman USD 22 miliar beli pesawat itu kalau AS tidak suka. Belakangan AS melalui IDFC membatalkan bantuan dana untuk proyek IKN. 

Ditengah situasi itulah Jokowi terbang ke Beijing. Disamping hal yang normatif berupa menjalin saling kesepahaman, sebenarnya agenda kunjungan Jokowi minta agar China berlunak hati menyelesaikan pembiayaan Kereta cepat tanpa membebani APBN dalam jangka panjang. Meminta China agar bisa membantu pembiayaan IKN. Dan terus mendukung program hilirisasi mineral tambang. Bagi saya, itu semua  bukan agenda Konstitusi UUD 45. Itu agenda politik Jokowi dan kelompok dia saja untuk mengamankan proses suksesi kepemimpinan yang dia inginkan. Tapi sangat beresiko. Apa jadinya kalau AS batalkan kontrak REPO line? bisa tumbang rupiah dan chaos lagi kita seperti 1998.

Seharusnya Jokowi tidak perlu melakukan kunjungan ke Beijing. Biarkan saja urusan investasi selesaikan ditingkat menteri dan Direksi BUMN. Lebih baik Jokowi menjaga jarak saja dengan China dan AS. Ya normatif saja. China mau bantu ya monggo, AS mau bantu ya monggo. Engga usah maksa amat. Biakan saja AS dan China mikir sendiri bagaimana mengakapitalisasi hubungan dengan Jakarta. Kita ibarat gadis manis. Bebas namun tak ternoda.

Produktifitas rendah

 

Di China upah pekerja termurah yang tidak punya skill khusus seperti tukang sapu jalanan, tukang pembersih toilet, ART upahnya mencapai Rp. 5 juta perbulan. Di Hong Kong bisa mencapai Rp. 8 juta perulan. Upah minimun pekerja di China sekarang mencapai 7500 yuan atau Rp 15 juta. Di Hong Kong upah minimum HKD 10.100/bulan atau Rp. 21 juta.  Di austarlia, upah minimun perjam USD 23. Kalau 40 jam seminggu, itu artinya USD 920 atau Rp 13.800.000. Memang biaya hidup mereka mahal sekarang. Tapi biaya makan sehari mereka tidak akan menghabiskan satu jam upah kerja mereka. Jadi mereka bisa nabung untuk biaya rumah, pendidikan, kesehatan dan piknik.

Apakah upah China, Hong Kong dan Australia  itu mahal? dari sisi output, menurut saya lebih murah dari Indonesia. Mengapa ? Produktivitas tenaga kerja di Indonesia hanya sebesar US$ 13,1 per jam. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan ke-107 dari 185 negara. Data 2021 (ILO) Produktivitas pekerja kita  di bawah Singapura (US$74,15 per orang/ jam), Brunei Darussalam (US$55,92 per orang/ jam), Malaysia (US$25,59 per orang/ jam), dan Thailand (US$15,06 per orang/ jam). Apalagi dibandingkan dengan China, Hong Kong dan Australia.

Mengapa ?

Pertama. Walau pemerintah sediakan sekolah gratis dari SD-sampai SMU, tapi tidak bermutu. Di negara lain seperti China dan Australia sekolah negeri itu gratis tapi kualitasnya lebih baik dari swasta. Sementara kita yang kualitasnya tinggi harus bayar. Ya sekolah swasta. Rendahnya kualitas pendidikan bagi semua, membuat tingkat produktifitas juga rendah. Ini berdampak secara luas terhadap daya saing kita.

Kedua. Karena pendidikan tidak bermutu, maka industri kreatif juga tidak tumbuh di Indonesia. Sebagian besar ekonomi kita bersumber komoditas SDA, yang padat modal dan tenaga kerja kasar. Ini sangat rentan terhadap perubahan harga pasar international. Karena nilai tambahnya relatif rendah dibandingkan industri kreatif.

Ketiga. Kemiskinan itu karena kebodohan. Kebodohan karena rendahnya kualitas pendidikan. Kalau kualitas pendidikan tidak diperbaiki maka itu sama saja negara ini memelihara kemiskinan, dan memang kemiskinan diperlukan agar orang bego bisa memimpin

Prabowo...

 

“ Dia itu patriot. Patuh kepada pimpinan. Setia kepada korps Tentara. Nasionalis sejati. “ Kata teman menggambarkan dengan singkat sosok Prabowo. Sikap teman saya itu tidak bisa menghilangkan fakta. Bahwa Agum Gumelar, menyebut Prabowo terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemudian merekomendasikan kepada Panglima TNI untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Keputusan itu, menurut Agum, ditandatangani oleh semua anggota DKP termasuk SBY.

SBY yang sebagai anggota DKP atas Prabowo justru menjadi pendukung Prabowo pada Pilpres 2014.  Sementara LBP yang pernah jadi Dirut mitra bisnis Prabowo di PT. Kiani menolak untuk mendukung Prabowo. Malah dia bergabung dengan Jokowi melawan Prabowo. Kelakuan mereka saya bawa senyum aja.

Dikatakan di zaman Orba banyak aktifisi terutama dari Islam yang diculik dan korban politik. Pelakunya adalah rezim orba, dan itu termasuk team Mawar dibawah komando Prabowo. Tapi nyatanya pada pilpres 2019, tokoh islam, ormas islam, dan partai islam ramai ramai berada dibarisan Prabowo. Bahkan sempat ada itjma dari GNPF Ulama. 

“ Apa sih prestasi Prabowo? selama karirnya hanya numpang kuat dan tenar dari orang lain. Era Soeharto dia berlindung dibalik ketiak mertuanya. Dalam karir politiknya dia pernah numpang top denngan PDIP saat Pilpres 2009. Numpang top lagi dengan golongan islam saat pilpres 2014 dan 2019. Besar bukan karena prestasi real lewat karya yang transformatif.  “ Kata Florence.

Memang dalam bisnis juga tidak ada prestasi Prabowo yang fenomenal. Walau dia punya asset tanah yang katanya 500.000 hektar, itu bukan milik dia. Itu hanya hak yang dititipkan negara untuk dia kelola. Nyatanya dia juga tidak amanah dengan asset sebesar itu. Engga seperti keluarga Salim, Widjaya, Sukanto Tanoto, yang menciptakan ratusan ribu pekerja. Alasannya karena dia tidak berkuasa. Makanya asset nya tidak bisa diekstrasi lewat perbankan.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) Prabowo tercatat memiliki harta mencapai nilai Rp 2,04 triliun. Tapi itu hanya asset yang belum tentu bisa dijual jadi uang kas. Apalagi sebagian besar asset itu berupa value tanah HGU. Uang kas sendiri dia punya hanya Rp 2.5 miliar dan personal debt sebesar Rp. 8 miliar. Jadi secara personal dia udah insolvent. Engga punya financial freedom. Utang kas lebih besar dari uang kas di dompet.

Jadi wajar lah kalau dia mau saja di ekstrasi oleh Jokowi. Karena seperti SBY dulu Pilpres tahun 2014 pasangkan Prabowo dengan besannya Hatta Rajasa. Itu karena SBY tahu kelemahan Prabowo dan dianggapnya bisa dia kendalikan. Kalaulah kelemahannya itu karena cinta, itu akan menjad kekuatan real. Tetapi kelemahan itu bukan karena cinta. Lemah ya lemah. Makanya dia tidak nolak peran apa saja. Dia bisa berlakon seperti Soekarno Muda. Berlakon pembela ulama dan kini berlakon Gemoy. Engga ada konsistensi sikap personal.

Kalau pengamat dan lembaga survey mengatakan bahwa orang memilih Prabowo karena alasan tegas. Itu hanya framing dari konsultan politik dan influencer. Bukti dia tidak tegas, itu mudah kok liatnya. Tuh dia terima tawaran Jokowi sebagai menteri. Terbukti saat dia jadi menteri, semua kata katanya saat Pilpres 2014 dan 2019 jadi omong kosong. Itu membuktikan dia memang tidak tegas karena tdiak punya integritas secara personal maupun politik.

Karakter Prabowo bertolak belakang dengan Adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Dia mastemind dibalik terbentuknya Partai Gerindra. Soal bisnis dia jagonya. Petarung hebat dalam kancah bisnis. Menguasai sumber daya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Dia berteman dengan keluarga financial konglomerat global. Licin dan cerdas. Sebelum Gerindra dibentuk, dia pernah masuk bui kasus BLBI tapi hanya hitungan hari bebas. Itu berkat kedekatannya dengan elite politik. Dan kini dia elite politik dari partai besar nomor dua Indonesia.

Walau PS berkali kali kalah, tapi Gerindra terus merengsek mengkukuhkan diri sebagai  partai besar. Nah tahun 2024 ini PS numpang ngetop lagi dari Jokowi. Mungkin saja dia kalah tapi suara Gerindra akan terus bertambah. Menjadi salah salah satu share holder Politik terbesar di Indonesia. Seharusnya yang jadi capres itu Hashim. Tapi dia terlalu kuat bagi siapa saja. Makanya engga laku jadi capres.

Dan terakhir, Budiman Sujatmiko yang dikenal sebagai aktifis dan pernah dipenjara era Soeharto, malah mendukung Prabowo sekarang. Itu bisa jadi karena karir politiknya tidak lagi moncer. Tahun 2019, dia bertarung di dapil Jawa Timur VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi, untuk dapat ticket ke Senayan. Tapi dikalahkan dengan telak oleh Johan Budi Sapto Pribowo mantan jubir KPK. Bahkan kalah suara dibandingkan dengan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. "

“ Makanya saya tidak punya preferensi apapun terhadap tokoh politik, apalagi sesama tokoh politik. Engga akan saya puji dan tentu saya tidak perlu benci mereka. Apa urusan saya? . Hidup saya tidak ada kaitannya dengan mereka. “Kata saya.

“ Itu karena lue hidup sangat mandiri. Mandiri dalam segala hal. Bisa survival tanpa kehilangan martabat. Masalahnya dalam politik itu beda. Mereka yang masuk ke politik itu memang pemain. Alasan nasionalisme atau agama, dalam berpolitik itu hanya omong kosong. Apapun mereka jadikan sandaran untuk bisa survival. Demi kepentingan  politik pragmatis, tidak ada musuh abadi. Kemarin kotoran, bisa saja besok dianggap ketan. Begitupula sebaliknya. “ Kata Florence. Saya jawab senyum aja. 

Saya focus kepada kinerja mereka saja. Kalau baik kinerja mereka  yang apresiasi, kalau salah ya saya kritisi. Itupun bukan karena  faktor emotion, tetapi karena konsekuensi menggunakan hak politik  pada pemilu. Pertanggungan jawab kepada Tuhan, yang mengharuskan saya cerdas bersikap. Tanpa kecerdasan maka kita ambil bagian dari kerusakan sistem…

Saya tidak menyesal memilih Jokowi

 

Saya memilih Jokowi tahun 2014. Tentu ada alasan. Ada tiga alasan saya. Apa itu  ? Pertama. Saya punya keyakinan bahwa indonesia akan lebih baik di tangan presiden yang tidak terikat dengan orde baru. Kedua, PDIP mengusung Jokowi tanpa melibatkan Golkar. Yang dihadapi adalah Prabowo dari Garindra, Semua tahu bahwa Prabowo ex fungsionaris Golkar dan ex menantu Soeharto.  Ketiga. Jokowi akan melaksanakan program Nawacita, yaitu Indonesia centris. Ini penting soal keadilan distribusi APBN ke seluruh Indonesia. Tidak hanya Jawa.

Tahun tahun awal kekuasaan Jokowi. Pendapatan, dikurangi pengeluaran ( tidak termasuk bunga), defisit. Jadi udah insolven negara saat diserahkan oleh SBY ke Jokowi. Itu juga bisa dimaklumi. Karena imbas krisis Lehman tahun 2008, dampaknya baru terasa 5 tahun kemudian atau tahun 2013. Tahun akhir kekuasaan SBY. Tapi setelah tahun 2013 sebagai rely dari crisis Lehman, harga crude oil juga jatuh di pasar dunia sampai tahun 2021. Bukan hanya crude termasuk juga batu bara. Harga CPO stabil pada titik rendah margin.

Dengan situasi defist keseimbangan primer itu, Jokowi melakukan langkah kebijakan yang berani. Pertama, dia menghapus subsidi BBM dan pada waktu bersamaan mengalihkan subsidi ke sektor infrastruktur Ekonomi. Saya senang. Karena sekian lama masalah infrastrukur sangat kurang perhatian. Kedua, anggaran pembangun infrastruktur diarahkan sebagian besar lewat PINA ( pembiayaan investasi Non Anggaran). Jadi tidak menambah beban hutang negara. 

Sejak tahun 2014 saya aktif membela program Jokowi lewat tulisan saya di Blog. Mengapa? Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur itu, sistem check and balance bekerja efektif antara DPR dan Pemerintah. Karena koalisi pemerintah di DPR minoritas. Jadi para menteri Jokowi setiap rapat kerja habis dikritik oleh DPR. Kalau mereka salah, ya dihajar habis oleh DPR. Ini sangat membantu proses pembangunan kearah yang lebih baik. Belum lagi lewat sosial media, oposan terus kritik tanpa jeda. Jokowi tetap focus dengan agenda Indonesia hebat. Tahun 2015 sampai dengan  2018 Index korupsi kita membaik. Investasi asing (FDI) meningkat.

Tapi tahun 2016 koalisi merah putih bubar dan sebagian besar mereka bergabung ke koalisi indonesia hebat, koalisi Pemerintah. Sejak saat itu tekanan kritik DPR terus berdengung. Namun setelah tahun 2018, koalisi sudah benar benar cair bersama pemerintah. Saat itulah arah kebijakan mulai dibonsai. Subsidi pupuk jadi sumber bancakan daerah. Industri bahari tadinya udah bergairah, jadi loyo lagi. Karena menteri perdagangan membolehkan kapal asing mengangkut komoditas Indonesia.

Pada waktu bersamaan, oposan satu demi satu berurusan dengan Polisi, Kritik jadi stigma radikalis dan anti NKRI, anti Pancasila. Sama seperti era Pak Harto, yang kritik dapat stigma PKI. Lambat namun pasti proses stigma itu mematikan kritik. Kekuasaan presiden sudah sepenuhnya dikuasai oleh koalisi di parlemen. Banyak program  B2B, berujung jadi G2G agar mudah dibancaki. APBN semakin longgar memanjakan BUMN lewat PMN yang jor joran. 

Saya sudah mulai kawatir. Tapi Jokowi menjawab “ periode kedua saya sudah nothing to lose. “. Ok saya masih berharap pada periode kedua Jokowi akan keluarkan taringnya. Kembali kepada jatidirinya sebagai wong cilik. Tahun 2019 saya kembali pilih Jokowi dan mendukungnya dalam kampanye lewat sosial media. Setelah Jokowi memenangkan Pilpres. Janji Jokowi nothing to lose ternyata tidak nampak. Dia semakin dikuasai koalisi pemerintah. Tidak lagi seperti Jokowi awal saya kenal. Tahun 2022, Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengalami penurunan drastis ketimbang tahun sebelumnya. Skor IPK yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia tersebut memiliki nilai 34 yang mana menurun sebanyak empat angka dari tahun sebelumnya yaitu 38. Dampaknya FDI terus turun tidak bisa melewati angka tahun 2014. 

Walau begitu besar dana APBN digelontorkan untuk pembangunan infrastrutkur, ternyata tidak memperbaiki Index Logistik. Itu karena ICOR diatas 6. Sangat tidak efisien. Malah semakin besar utang. Kontribusi Industri terhadap PBD terus turun, menuju deindustrilisasi. Walau ada windfall akibat harga komoditas naik dipasar dunia, penerimaan pajak juga rendah, dibawah dua digit.. Bahkan devisa parkir di luar negeri. BI terpaksa tetap gunakan Repoline the fed untuk menjaga likuiditas Cadev. Indonesia centris sebagai program nawacita sudah runtuh sejak tahun 2022 proyek kereta cepat Jakarta Bandung ditanggung APBN. Bukan lagi B2B.

Saya tidak pernah berhenti kritik dan mengingatkan Jokowi. Tapi kekuatan koalisi membuat jabatan presiden dibonsai. Bagaimanapun, saya tidak menyesal memilih Jokowi. Saya sadar dia pendatang baru dalam politik nasional. Dia tidak terlatih berani seperti ibu Mega melawan rezim Soeharto. Kekuasaan membuat dia bukan siapa siapa di hadapan koalisi pemerintah dan oligachi. Hanya simbol negara yang selalu dekat kepada rakyat.