Tikus Besar..

Tadi ngobrol dengan teman di acara kondangan pernikahan putra dari perwira polisi. Teman ini seorang pengusaha yang sedang membangun proyek infrastruktur pelabuhan khusus.  Menurutnya saat sekarang semua izin investasi sangat mudah didapat. Semua aturan jelas, lengkap dengan batas waktu yang harus di penuhi oleh aparat di tingkat di pusat maupun daerah dalam memperoses izin tersebut. Ini merupakan langkah revolusioner yang bisa di lakukan Jokowi. Hampir tidak ada yang berani memperulit dengan alasan minta uang.  Tapi ada yang sulit dan mungkin sangat sulit di prediksi endingnya. Apa itu ? Izin AMDAL. Analisa mengenai Dampak Lingkungan. 

Walau proses mendapatkan AMDAL tersebut tertuang dalam UU dan Peraturan yang jelas. SOP yang ketat dengan melibatkan masyarakat. LSM  atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Namun tidak menjamin keputusan yang telah di keluarkan oleh otoritas sudah merupakan keputusan final. Mengapa ? Kapan saja kalau ada pihak yang menggugat maka pemerintah dapat membatalkan AMDAL yang telah ada dan sekaligus membatalkan izin investasi. Tentu pemnbatalan itu dasarnya adalah keputusan pengadilan. Disinilah permainan di create. 

Para penggugat itu mendapat masukan dari pejabat pemerintah sendiri. Strategi bagaimana memenangkan perkara di pengadilan juga di atur oleh pejabat pemerintah secara silent operation. Para LSM yang ahli memprovokasi masyarakat di minta melaksanakan tugasnya dengan baik. Media massa juga di loby agar membantu menyebar luaskan informasi soal gugatan ini. Opini publik dari kalangan universitas di create agar hanya ada satu suara bahwa investasi tesebut melanggar AMDAL  Lantas untuk apa ini semua di lakukan? ya karena uang. 

Bagi pejabat Daerah yang menginginkan ada uang lendir masuk dari suatu proyek besar maka yang paling aman adalah memprovokasi masyarakat melalui LSM untuk melakukan gugatan lingkungan atas izin yang telah di keluarkan. Darimana uangnya? Bisa dengan cara memeras investor. Biasanya hanya gerakan kencil, investor langsung ajak damai. Dari damai inilah uang ditebar. Secara legal pejabat pemerintah bersih karena yang dapat ganti rugi adalah LSM yang mewakili masyarakat. Namun di belakang itu sebetulnya ada deal bagi bagi dengan LSM. Setelah bagi bagi maka urusan selesai. Keadaan akan sunyi kembali dan proyek tetap jalan. Masyarakat yang demo, hanya dapat uang kecil.  

Tapi keadaan menjadi runyam bila gugatan lingkungan karena pesanan dari kompetitor. Targetnya adalah membunuh investor yang sudah mengantongi izin,  Dan memastikan dia tetap unggul dalam persaingan. Kalau ini terjadi maka keadaannya sama seperti antar juragan perang sawer mendapatkan artis dangdut tidur dalam pelukannya. Pertarungan itu tidak ada yang menang kecuali artis dangdut yang semakin banyak saweran sampai akhirnya salah satu kehabisan uang di dompet. Yang menang adalah paling banyak sawerannya. Kita akan lihat nanti , apakah PT. Semen Indonesia ( BUMN) yang menang ataukah kompetitornya yang juga adalah PMA. Rp 5 triliun investasi , setidaknya 10% dari nilai investasi atau Rp 500 miliar itu harus ada didompet para juragan kalau ingin menang.

Para  tikus besar di era Jokowi memang semakin kehilangan celah merampok APBN dan rente. Namun melalui semangat demokrasi tikus besar itu  menggunakan patron (LSM ) dan massa untuk melemahkan legitimasi keputusan pemerintah agar dapat uang dengan mudah tanpa tersentuh hukum. Sudah saatnya KPK masuk dalam kasus ini..agar modus operandi seperti ini tidak terjadi lagi..Dan investor tidak merasa berada di rimba belantara para bedebah. " BIla BUMN saja bisa jadi pecundang , gimana asing? gimana swasta nasional? Mikir dululah kalau mau invest. Sepertinya ada hidden agenda dari kelompok bisnis tertentu agar peluang pasar semen dari adanya proyek infrastruktur Jokowi hanya di nikmati oleh kelompok tertentu." 

Pengertian uang di China.

Di china uang itu indentik dengan kupon belanja. Bukan alat investasi. Makanya awalnya china melarang uang di perdagangkan dan orang tidak boleh berspekulasi terhadap kurs uang. Namun belakangan karena tekanan dari WTO, lambat laun Pemerintah china melepas RMB ke pasar uang namun dengan quota yang terbatas. Jadi berapa kurs RMB yang sebenarnya engga ada orang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan 9 orang elite politik China saja. Ini sangat rahasia. Penguatan mata uang RMB juga hal yang lucu. Orang barat bilang " kita seperti disuruh onani oleh china". Nah pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya soal uang itu bagi china?

Mungkin bagi orang barat uang itu segala galanya. Tapi bagi china uang itu hanya omong kosong. Uang hanya alat mendorong rakyat mau suka rela masuk dalam barisan yang tertip menuju peradaban yang di design oleh negara. Benarkah? Perhatikan cara cerdasnya. Pertama, Rakyat engga boleh pegang mata uang asing kecuali negara. Kurs negara tentukan sendiri. Jadi berapapun nilai devisa yang di dapat, rakyat hanya dapat RMB. Kedua, china menerapkan pajak disamping pajak penghasilan juga pajak kekayaan. Pajak kekayaan sifatnya progresive. Semakin banyak harta semakin besar pajaknya. Uang tabungan di bank di pajaki bukan hanya penghasilan dari bunga tapi juga nominal tabungan. Artinya semakin banyak tabungan semakin lama uang itu akan habis di makan pajak.

Ketiga, Agar uang tidak menumpuk di bank dan rakyat tidak dirugikan karena pajak maka Pemerintah menerbitkan beragam jenis investasi surat berharga. Dari yang berbasis SUKUK seperti Revenue Bond, Warkat Barang atau Surat berharga resi gudang , certifikat emas, sampai dengan yang konvensional seperti obligasi umum. Semua produk investasi ini di beri insentif pajak dalam bentuk diskon tarif pajak. Dengan demikian orang tetap terpacu untuk kaya namun tanpa disadari kelebihan hartanya berupa produk investasi itu masuk ke sektor real melalui venture capital , infrastruktur fund, dan lain lain kegiatan produksi. 80% surat berharga itu dalam bentuk SUKUK atau bagi hasil. Kalau ekonomi lesu ya sama sama manyun. Engga ada kewajiban balikin. Tapi semua surat utang itu di back up oleh proyek real yang bisa di lihat dengan kasat mata oleh rakyat. Nilainya tentu naik seiring waktu.

Keempat , bagaimana kalau orang tidak mau membeli surat berharga investasi itu ? Tapi tetap mau dapat diskon pajak, gampang. Karena Pemerintah hanya memungut pajak kekayaan pasif , maka kalau kelebihan dana itu di tanam ke usaha kerjasama dengan pihak lain, maka itu tidak dianggap harta kekayaan. Makanya jangan kaget kalau angel investor di cina tumbuh subur terutama sejak krisis global. Para konglomerat China yang sukses terus melakukan ekspansi bisnis. Skemanya macam macam dan beroperasi seperti shadow banking. Bank tapi bukan bank. Yang paling banyak dapat manfaat adalah para sarjana yang baru tamat dan ingin menerapkan ilmunya dalam bisnis dengan dukungan sang Angel yang kaya lagi punya jaringan Business hebat. Ini kemitraan yang ideal dan terbentuk karena sistem agar kaum terpelajar berwiraswasta dibawah binaan sang angel yang kaya lagi piawai bisnis.

Dengan sistem seperti itu, maka orang boleh kerja keras dan menikmati uang dari hasil kerja kerasnya. Sementara yang mau ongkang ongkang kaki makan bunga bank, ya engga bisa. Fungsi bank hanya perantara sementara saja, namun distribusi modal ya dipicu melalui kebijakan pajak dan memastikan bahwa uang itu hanya omong kosong. Kerjalah terus dan terus. Kalau berlebih bagikanlah dalam bentuk bisnis venture agar orang lain juga punya kesempatan atau kalau engga mau maka uang kalian negara rampas secara sistem untuk distribusikan lewat usaha real. Makanya sulit sekali china akan rubuh secara moneter. Mengapa ? karena mereka memang tidak anggap moneter itu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi tapi perluasan kesempatan kerja dan distribusi modal secara massive. Dan karana itulah pembangunan peradaban berlanjut. Hukum alam bekerja efektif. Yang malas mati. Yang culas digilas. Yang rajin dan cerdas ya kaya. Semua kegiatan sosial dan keagamaan di tanggung negara dan di larang lembaga publik terlibat dalam pembiayaan karena di kawatirkan emosi budaya dan agama di pakai sebagai cara menipu rakyat untuk dapat uang dengan mudah.

Korupsi di hukum mati karena korupsi membuat sistem uang china jadi kacau. Maklum koruptor menumpuk uang, bukan harta. Karena kalau menumpuk dengan harta akan mudah terlacak oleh negara lewat egoverment...maklum setiap pembelian barang diatas RMB 10,000 wajib menunjukkan KTP.

Langkah cerdas Jokowi

Ketika awal Jokowi berkuasa, teman saya trader minyak mengatakan bahwa tantangan jokowi kedepan adalah masalah energy. Maklum cadangan minyak dan gas semakin menyusut, dan kapasitas ladang minyak yang di kuasai hanya di bawah 40 % dari cadangan nasional selebihnya di kuasai Asing. Walau harga minyak turun namun kebutuhan energy tidak akan turun. Bila Indonesia sebagai konsumen BBM yang besar di dunia mengalami hambatan menerima pasokan maka akan menimbulkan ketidak stabilitan politik dalam negeri. Masalahya cara menghadapi tantangan ini hanya dengan dua cara yang saling terkait , pertama tingkatkan lifting minyak lewat peraturan kemudahan investasi dan kedua, reformasi  bisnis migas agar efisien dan efektif meningkatkan sumber daya. Hal tersebut harus di lakukan karena cadangan minyak nasional semakin menyusut yang di perkirakan 10 tahun lagi akan habis. Jadi langkah berani harus di lakukan , to be or no to be.

Saya menanti dan melihat apa langkah selanjutnya yang akan di lakukan oleh Jokowi ? Apakah mereformasi MIGAS terlebih dahulu ataukah melakukan ekspansi sumber daya migas ?  Teman saya dengan yakin mengatakan bahwa Jokowi akan lebih utamakan melakukan ekspansi sumber daya daripada mereformasi MIGAS. Mengapa ? Kalau mereformasi bisnis migas itu sama saja bunuh diri. Dia akan berhadapan oligopoli politik yang bersenggama dengan oligopoli bisnis minyak. Keadaan politik dalam negeri akan guncang. Namun ternyata dugaan teman saya salah. Jokowi memilih reformasi migas terlebih dahulu. Artinya dia langsung melakukan perubahan sistem dan paradigma pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan BBM.  Dampaknya memanglah terasa sejak reformasi migas di laksanakan sampai sekarang gejolak politik semakin memanas , dan kini sudah masuk emosi agama terseret.

Setelah reformasi migas selesai di laksanakan ditengah gonjang ganjing politik,  sumber daya migas dalam negeri mulai satu persatu di kuasai Pertamina dan juga upaya mencari sumberdaya di luar negeri juga di lakukan. Tahun 2015 saya mendengar rumor Pertamina akan mengambil alih perusahaan minyak terbesar kedua di Prancis, Maurel & Prom ( MP). Sebagaimana diketahui MP menguasai ladang minyak di wilayah ex jajahan prancis seperti Gabon, Tanzania dan negara-negara Afrika. Menguasai MP sama saja pintu toll menguasai potensi ladang minyak Afrika. Pesaing pertamina adalah China, CNOC.

Melalui Crédit Agricole Corporate and Investment Bank yang ditunjuk sebagai konsultan keuangan,  rencana akuisi itu di lakukan sejak bulan juni tahun 2016 dengan hati hati dan semangat tinggi. Saya dengar kabar , aksi korporat pertamina ini mendapat restu langsung dari Jokowi dan di pantau terus oleh jokowi. Tanpa banyak bicara. Akuisisi ini tidak mudah karena di lakukan secara lelang terbuka. Namun Pertamina 1 Februari 2017,dapat unggul dengan menawarkan skema pembelian obligasi ORNANE ( MP)  sebanyak 6,8 juta yang dapat di tukar saham pada tahun 2019 dan di jamin likuiditasnya oleh underwriter. Pertamina juga mengempit 3,8 juta ORNANE pada tahun 2021 dengan skema yang sama, dengan demikian Pertamina menguasai  setara dengan 64,46 persen dari total saham atau diatas hak menentukan suara dalam RUPS. Dengan semakin besarnya cadangan minyak yang ada di luar negeri tentu semakin besar kemandirian kita dalam pengadaan BBM

Saya membayangkan bagaimana bangganya kita sebagai anak bangsa ketika bendera merah putih berkibar di ladang minyak di negara yang pernah jadi jajahan prancis dan kini MP menjadi anak perusahaan Pertamina yang merupakanperusahaan nomor dua terbesar di Prancis. Dan dengar rumor, Saudi Aramco juga sudah di petakan oleh team Jokowi untuk di  akuisisi dengan cara smart seperti Pertamina menguasai ladang minyak di Rusia dan Irak, Iran.  Ada segelintir orang yang setia di belakang jokowi yang bekerja keras siang malam untuk kejayaan negeri ini tanpa banyak omong. Mereka loyal kepada jokowi karena agenda Jokowi memang membangun untuk cinta. Walau tak mudah , semua akan terlaksana dengan baik karena di lakukan oleh orang baik.

Solusi Pembiayaan Power plant

PLN mendapat tugas dari pemerintah menyediakan listrik untuk seluruh rumah tangga di Indonesia. Namun karena keterbatasan dana maka solusi yang di tempuh adalah melalui PPP ( Public Private Partnership). Dengan skema PPP ini pemerintah melalui PLN memberikan peluang bagi dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik ( power Plants). Peluang bisnis ini luas sekali karena target yang belum direalisir masih sangat besar. Bagaimana hubungan bisnis antara PLN dan dunia usaha? PLN hanya sebagai pembeli listrik dan dunia usaha sebagai investor yang membangun pembangkit listrik. Resiko investasi ada pada investor. Pembelian listrik sesuai dengan Power Purchase Agreement dengan tarif yang ditentukan pemerintah.  Jadi kekuatan business ini adalah konsesi yang di berikan PLN kepada investor dengan jaminan cash flow dari PLN sebagai pembeli.  Bagaimana sumber pembiayaannya?

Bagaimana bila mendapatkan sumber pembiayaan secara konvensional dari bank?. Akan sangat sulit karena terbentur dengan collateral yang harus anda sediakan terlebih dahulu. Biasanya collateral 110 % dari nilai proyek. Darimana collateral nya ? Itupun dengan syarat anda sudah punya credit record yang baik untuk layak mengajukan pinjaman. Gimana kalau credit record engga ada ? Sampai disini masalah anda selesai. Engga ada jalan untuk mendapatkan sumber pembiayaannya.  Sulusinya gimana ? Solusinya melalui project financing. Atau istilah kerennya adalah financial engineering atau financial structure.

Untuk melakukan financial engineering ini maka yang harus di pahami bahwa bisnis ini kekuatannya ada panda arus kas ( cash flow ). Dimana apabila proyek selesai di bangun akan ada jaminan pembelian yang memungkinkan arus kas masuk. Nah future revenue inilah yang akan di jadikan trigger untuk meng create project financing. Bagaimana tahapannya ?

Pertama, mendapatkan dukungan stakeholder dari proyek. Siapa saja ? 

1). EPC atau kontraktor yang akan membangun proyek dari sejak perencanaan sampai dengan pengadaan tekhnology dan siap di operasikan. Untuk itu jangan hubungi kontraktor yang tidak punya kelas. Anda harus deal dengan kontraktor minimum ratenya AA. Kalau bisa AAA. Mengapa ? anda akan mengajukan term of reference atas pembangunan itu dengan mensyaratkan kemampuan EPC atau kontraktor menerima pembayaran dengan sistem turn key. Tentu turn key itu harus di back up dengan payment guarantee dari first class bank. Kalau engga, ya engga ada EPC mau kerja untuk mimpi anda.

2). Jaminan suppply ( supply guarantee ) fuel atau bahan bakar pembangkit listrik. Ingat bahwa tanpa jaminan supply ,pembangkit listrik adalah business yang konyol. Kalau sumbernya dari tenaga air maka data debit air harus cukup memenuhi kapasitas pembangkit yang akan di bangun dan dukungan aliran sungai dihulu juga harus terjamin. Ini harus di buktikan hasil survey lembaga independent. Kalau bahan bakarnya dari Geothermal maka pastikan deposit ekonomi sudah terbukti ( provent ). Ini harus ada laporan explorasi yang di buat konsultant independent.  Kalau fuel dari batu bara maka harus ada jaminan supply ( supply guarantee) dari perusahaam tambang yang terbukti punya cadangan besar untuk memenuhi kebutuhan. Kalau fuel dari Gas maka harus ada jaminan supply dari perusaan gas atau trader gas yang qualified. 

3). Izin lokasi lahan untuk proyek dan AMDAL dari pemerintah. Walau tanah belum di bebaskan namun anda sudah dapat izin peruntukan lahan sesuai UU yang berlaku. 

Kedua, dukungan dari security trustee atau Investment banker untuk mensekuritisasi semua dokumen yang anda peroleh dari stakeholder dan pemerintah tersebut. Dengan adanya Purchase Agreement dengan PLN dapat di strukture future revenue untuk memastikan arus kas masuk dapat terjaga memenuhi biaya operation dan pembayaran bunga. Dengan adanya Supply guarantee atas fuel akan menjamin proyek aman dari segala resiko mendatangkan revenue. Adanya legitimasi dari pemerintah memungkinkan proyek dapat di bangun tanpa ada masalah hukum di kemudian hari. Banyak cara yang di lakukan oleh investment banker untuk merestruktur pembiayaan ini. 

Begini uraiannya...

Karena collateral tidak cukup atau belum tersedia maka untuk menghindari credit rating yang rendah atas perusahaan anda maka dapat di bentuk Special propose vehicle ( SPV) yang terhubung langsung dengan project. Artinya tidak ada liabilities lain kecuali proyek yang berhubungan dengan lender. Pihak lender tidak akan memberikan pinjaman dalam bentuk tunai kepada anda tapi dalam bentuk Non Cash Loan ( NCL). Non Cash Loan adalah commitment bank kepada anda yang akan cair apabila proyek selesai dibangun dan beroperasi. Atas dasar NCL ini anda bisa minta lender atau bank menerbitkan SBLC atau payment guarantee sesuai dengan perjanjian kepada EPC.

Setelah proyek selesai di bangun dan beroperasi maka Bank atau lender akan mencairkan pinjaman yang langsung di salurkan kepada EPC. Pinjaman yang diberikan dalam bentuk non recource loan atau pinjaman dengan collateral proyek itu sendiri. Karena yang jadi collateral proyek itu sendiri maka biasanya payment guarantee di struktur dalam bentuk blocking payment atau pembayaran dari PLN di block dalam satu rekening escrow yang ditunjukan sebagai sumber pembayaran bunga dan cicilan hutang, termasuk juga biaya operation. Dengan skema ini memungkinkan lender atau bank mendapatkan secure atas pinjaman yang diberikannya. Bisanya kredit diberikan dengan tennor jangka menengah atau lima tahun, dan dalam jangka waktu itu hutang sudah lunas. Maka selesailah proses pembiayaan proyek atau project financing. 

Yang jadi masalah bagi pebisnis pemula di bidang energy adalah dana bridging untuk mendapatkan dukungan dari semua stakeholder dan PLN sebagai undertaker, biasanya juga tidak tersedia. Anggaran untuk bridging ini sedikitnya 5% dari total anggaran proyek. Untuk apa saja ? ya untuk buat Feasibility study, Soft design, detail engineering, performance bond untuk supply guaranee agreement dan Power Purchase Agrement.  Caranya gimana mendapatkan dana bridging ini ? Sangat mudah. Anda bisa mengundang strategic partners seperti EPC atau private investor yang pengalaman dibidang energy, seperti Credit Suisse dll. Saat sekarang hampir semua BUMN kontraktor mendapatkan konsesi business ini karena mungkin mereka punya dana bridging untuk create project financing. Sementara perusahaan swasta nasional yang ikut terlibat hanya hitungan jari, itupun umumnya yang sudah punya akar dalam business energy dan mining. Namun tanpa swasta pun , BUMN akan mampu membangun sesuai kebutuhan listrik nasional. Apalagi saat sekarang PLN membuka diri untuk kemitraan langsung dengan kontraktor pembangkit listrik. Sekarang sedang berproses tanpa ada hambatan yang berarti karena financial resource untuk project financing seperti ini sangat luas sekali.

Solusi pembiayaan jalan toll

Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa terus dikebut, contohnya seperti jalan tol Trans-Sumatera. Bakauheni-Terbanggi Besar mudah-mudahan sudah dapat dioperasikan 2017 ini. Palembang-Indralaya bisa dioperasikan Juni ini. Medan-Binjai akan dioperasikan juga 2017 ini. Kemudian kita juga sudah mulai kerjakan ruas Pekanbaru-Dumai. Saya akan membahas bagaimana sampai era Jokowi pembangunan infrastruktur semakin gencar. Padahal kekuatan APBN era SBY lebih hebat. Karena era SBY ketiban rezeki harga komoditas utama masih tinggi. Beda dengan era Jokowi yang semua harga komoditas utama turun dan pasar menyusut. Ada anak muda bertanya kepada saya “ Tapi kenapa terus membangun? dari mana uangnya ?

Saya analogikan begini. Misal ada proyek jalan toll dengan panjang 10 KM di perlukan biaya Rp. 1 triliun. Sumber pendapatan jalan toll ini adalah toll fee. Semakin tinggi traffic semakin layak investasi jalan toll. Katakanlah untuk layak dengan IRR diatas bunga bank sebesar 18% setahun di perlukan minimal 20.000 kendaraan sehari dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.

“ Lantas gimana kalau traffic di bawah 20.000, atau hanya 10.000 kendaraan sehari? Tentu tidak layak kan?. “ Katanya

“ Kalau di tunggu layak, tidak tahu sampai kapan jalan toll akan di bangun. Itu sebabnya era SBY jalan toll sulit di bangun di luar kota. Karena terjebak dengan chicken or egg. Padahal ketersediaan jalan berhubungan erat dengan tingginya pertumbuhan kendaraan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Sementara Pemerintah tidak boleh keluarkan dana dari APBN atas jalan toll ini. “

“ Lantas bagaimana cara pemerintah mensiasati?

“ Untuk itu pemerintah memberikan dua solusi. Pertama , berupa PMN ( penyertaan modal negara ) lewat BUMN yang di beri penugasan membangun jalan toll tersebut. kedua, memberikan fasilitas VGF ( viability gab fund ). 

“ Berapa PMN atau VGF itu diberikan ? 

“ Ya itu ada hitungannya. Dalam analogi saya tadi, senilai 50% dari total investasi agar tingkat traffic yang ada dibawah target minimal dapat mencapai IRR sebesar yang ditetapkan sebesar 18%. Sisanya akan didapat dari bank dengan skema non recourse loan. Artinya bank memberikan LTV 50% dari total investasi dan yang menjadi collateral adalah proyek itu sendiri.”

“ Lantas bagaimana dengan dana yang di lepas pemerintah kepada BUMN itu? “

“ Oh itu bukan biaya tapi asset dalam bentuk saham yang nilainya akan meningkat seiring suksesnya pembangunan itu.”

“ Lantas bagaimana kelanjutan dengan BUMN yang telah dapat PMN? 

“ Setelah proyek selesai di bangun, dalam waktu tertentu setelah traffic mencapai diatas minimal, maka BUMN itu akan melakukan refinancing penerbitan BOND senilai 120% dari nilai proyek. “

“ Mengapa diatas nominal ?

“  Ya kalau sudah beroperasi dengan arus kas bagus, nilainya akan naik. Wajar kan. Hasil penjualan bond tersebut di pakai untuk melunasi hutang bank sebesar 50% dan sisanya di pakai lagi untuk membangun jalan toll Kalau kurang bisa hutang lagi dari bank dengan LTV yang sesuai dengan tingkat traffic yang ada tanpa harus melibatkan pemerintah lagi. Semakin tinggi traffic semakin tinggi LTV Bank.”

“ Tapi bagaimanapun ada uang dari APBN di gelontorkan didepan. Bagaimana dengan alokasi anggaran untuk daerah yang memang tidak ada nilai komersialnya “

“ Dari proyek BUMN tersebut , bila pemerintah butuh uang untuk pembangunan daerah pinggiran yang nilai komersialnya rendah, maka saham yang ada pada BUMN itu dapat di jaminkan dalam bentuk konsolidasi asset untuk penerbitan SUKUK. Sehingga tidak menghalangi program pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan indonesia centris. Dan setiap tahun pemerintah akan dapat deviden dari BUMN , juga pajak. Akumulasi pajak dan deviden di pakai untuk membayar SUKUK. Begitulah cara bagaimana pemerintah jokowi mensiasati keterbatasan APBN untuk terus memacu pembangunan. “

“ Oh hebat. Jadi hanya permainan akutansi namun rekayasa pembiayaan dapat di lakukan dengan anggaran terbatas.“

“ Ya. Semua itu memungkinkan karena SDM dari BUMN yang qualified , payung hukum yang ketat, dan business process yang good governance.”