Seorang teman cerita kesaya , ketika SMI datang menghadap Jokowi melaporkan bahwa APBN tidak kredibel lagi karena penerimaan tidak cukup membayar ongkos. Sehingga tidak tersisa untuk bayar bunga dan cicilan utang. Saya membayangkan bagaimana sikap Jokowi ketika baca laporan tersebut. Saya bisa menduga bahwa dengan latar belakangnya sebagai pengusaha , Jokowi tidak akan panik mendengar laporan tersebut. Jawabnya sederhana sekali. Kalau penerimaan tidak cukup maka kurangi ongkos. Apapun itu harus di lakukan. Tentu ada resiko politik akibat pengurangan anggaran rutin itu. Tapi seorang pengusaha, tidak pernah takut ambil resiko untuk akal sehat. Prinsip pengusaha sederhana bahwa fungsi sosial akan terlaksana apabila ekonomi sehat. Kalau ekonomi sakit, maka fungsi sosial hanyalah retorika.
Ditengah krisis global yang semua negara mendapat tekanan penerimaan yang lebih kecil daripada ongkos, Jokowi berhasil melakukan reformasi anggaran yang lebih kredibel. Artinya APBN yang lebih terarah kepada fungsi ekonomi untuk dalam jangka panjang mencapai kemandirian membiayai fungsi sosial. Andaikan tidak ada ada krisis global tentu tidak mudah bagi Jokowi melakukan reformasi anggaran. Namun dengan situasi krisis global ini, pihak DPR tidak punya pilihan kecuali harus mendukung program kerjanya. Walau ada sebagian yang ngotot tapi tidak berpengaruh apapun terhadap kebijakannya untuk mengembalikan APBN dalam stuktur biaya yang sehat. Selanjutnya APBN kita akan sehat secara sistem sehingga jadi acuan mengeskalasi pertumbuhan dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
Ketika aksi demo 411 yang di picu oleh Ahok yang diduga melakukan penistaan agama, seorang teman mengatakan kepada saya, bahwa keadaan ketika itu memang genting. Namun Jokowi tidak panik. Disituasi yang tidak menentu itu , dia lebih focus kerja melakukan blusukan ke proyek Bandara. Dia serahkan kepada sistem Keamanan dan Pertahanan yang dimilik negara menghadapi demo kolosal itu. Setelah itu dia bisa melihat persoalan secara jenih. Bahwa ada sesuatu yang memang renta bagi bangsa ini. Apa itu ? Intoleran. Setiap elite politik diajaknya bicara soal ini. Juga tokoh agama dan ormas di ajaknya bicara. Intinya masalah intolerance ini bukan hanya issue tapi suatu fakta yang harus dihadapi agar NKRI selamat. Tapi tidak bisa di lakukan dengan mengorbankan semangat demokrasi. Walau sikapnya sempat menggoncang kredibilitas negara di mata international namun Jokowi tak ingin meniru Erdogan di Turki dalam menghadapi kelompok intolerance.
Lantas apa solusinya ? Tidak mengerahkan TNI dan POLRI menangkapi mereka yang berbeda begitu saja. Tapi inilah saat yang tepat menguji supremasi hukum sebagai benteng NKRI. Kasus Ahok harus di jauhkan dari upaya intervensi siapapun. Walau karena ini sedikit menyinggung PDIP, yang sadar sedang di tempatkan di corner oleh lawan politiknya. Ahok di adili dan orang banyak sadar bahwa tidak ada yang kebal hukum dan tidak perlu ada yang di takuti bahwa siapapun sama kedudukannya di hadapan hukum. Silent majority yang selama ini muak dengan sikap arogan dan intolerance, bangkit. Satu demi satu mereka melaporkan HR ke Polisi. Satu demi satu daerah berani menentang kehadiran FPI. Tentu konsekwensinya POLISI harus menindak lanjuti proses pengaduan ini secara profesional. Selanjutnya setiap orang akan sadar bahwa kebebasan bukan berarti bebas sebebasnya. Ketika kita sedang melaksanakan kebebasan tersebut , harus ingat ada orang lain yang kebebasannya terganggu. Jadi pemaksaan kehendak atas dasar demokrasi akan berhadapan dengan pedang hukum dari sistem demokrasi itu sendiri. Andaikan tidak ada aksi 411 , masalah intolerance ini akan jadi api dalam sekam yang kapan saja bisa meledak tanpa bisa dikendalikan..
Samahalnya ketika tahun tahun awal Jokowi memimpin, yang dibenahinya adalah Migas dan PLN. Ini mendapat perlawanan dari elite politik yang selama ini manja dengan sistem yang korup dari kedua entity tersebut. Namun Jokowi menyelesaikannya dengan kekuatan hukum dan sifat yang santun namun konsisten. Apa hasilnya ? reformasi MIGAS telah membuat Pertamina untung dengan kinerja terbaik di bandingkan Petronas, PTT, Cenvron, Shell. Padahal sebelumnya PERTAMINA tak bisa di bandingkan , bahkant tak pantas di sandingkan dengan operator minyak kelas dunia tersebut. PLN pun ketika tahun 2013 merugi namun kini mencatat laba tinggi dan mulai ada kemampuan mandiri membiayai penugasan pemerintah membangun pembangkit listrik tanpa harus penuh tergantung asing. Andaikan harga minyak tidak jatuh , tentu sulit mereformasi Pertamina dan PLN
Saya tidak memuja Jokwoi namun dengan usia diatas 50 yang telah merasakan kepemimpinan dari 7 presiden di Indonesia, saya menilai Jokowi memang kado terindah bagi rakyat Indonesia setelah berpuluh tahun terjebak dengan kepemimpinan yang korup dan lemah.Yang kita patut syukuri adalah proses yang ditempuh Jokowi mengembalikan negara kepada jalur yang benar selalu di sertai oleh blessing in disguise, yang akhirnya membuat dia bisa menuntaskan hal yang sebelumnya hampir tidak mungkin dapat di laksanakan. Itulah berkah Tuhan kepada negeri ini karena dipimpin oleh orang baik, yang setia kepada keluarganya, negaranya, sahabatnya, santun kepada ulama dan cinta kepada rakyat kecil.